Transcript Hk Perbankan 7 - WordPress.com

Menurut sifatnya,
lembaga jaminan
dapat dibedakan
dalam bentuk
Jaminan perorangan
(persoonlijke zekerheid)
yang menimbulkan hak perseorangan;
Jaminan yang bersifat perorangan adalah
jaminan yang menimbulkan hubungan
langsung pada perorangan tertentu, hanya
dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
terhadap harta kekayaan debitur
Jaminan kebendaan
(zakelijke zekerheid)
yang menimbulkan hak kebendaan.
Jaminan yang bersifat kebendaan berupa
hak mutlak atas suatu benda tertentu dari
debitur yang dapat dipertahankan pada
setiap orang
Hak Tanggungan
Hipotik
JENIS-JENIS
JAMINAN
KEBENDAAN
Gadai
Fiducia
Pertimbangan yang
menjadi prasyarat
utama sesuatu
benda dapat
diterima sebagai
jaminan, yaitu :
SECURED
artinya benda jaminan kredit dapat diadakan
pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan.
Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari
debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis
untuk melakukan tindakan eksekusi.
MARKETABLE
artinya benda jaminan tersebut bila hendak
dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan
untuk melunasi seluruh kewajiban debitur
UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan
yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan
hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek
jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda
yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan
Hak Tanggungan
“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain.”
Pengertian Hak Tanggungan menurut
Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun
1996 tentang HakTanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda
lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Asas Publisitas
Asas-Asas Hak
Tanggungan
Asas spesialitas
Asas tak dapat dibagi2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Pemberi Hak Tanggungan
adalah orang atau badan hukum yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap obyek Hak
Tanggungan yang bersangkutan
Subyek Hak
Tanggungan
Pemegang Hak Tanggungan
adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang berkedudukan sebagai pihak
yang berpiutang.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Dapat dinilai dengan uang
Obyek Hak
Tanggungan
harus memenuhi
4 syarat
Termasuk hak yang didaftar
dalam hak umum
Mempunyai sifat dapat dipindah
tangankan
Memerlukan penunjukan oleh
undang-undang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan
Yang dapat
dijadikan obyek
Hak Tanggungan
Hak Pakai atas tanah negara
1.
Rumah susun yang berdiri di atas
tanah HM, HGU, HGB dan Hak Pakai
yang diberikan oleh Negara.
2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun,
yang bangunannya berdiri di atas
tanah HM, HGB dan Hak Pakai yang
diberikan oleh Negara.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan
dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan
(APHT) oleh PPAT, yang didahului dengan
perjanjian utang-piutang yang dijamin.
Proses
pembebanan Hak
Tanggungan
dilaksanakan
melalui 3 tahap
kegiatan :
Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh
Kantor Pertanahan, yang merupakan saat
lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.
Sertifikat Hak Tanggungan
Dalam Pasal 14 UUHT disebutkan bahwa,
sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan,
BPN menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Jika piutang yang dijamin dengan HT beralih karena
cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain
Beralihnya HT wajib didaftarkan oleh kreditur yang
baru kepada Kantor Pertanahan.
Peralihan Hak
Tanggungan
Pendaftaran dilakukan dengan mencatatnya pada
buku HT dan buku hak atas tanah serta menyalin
catatan pada sertifikat HT dan sertifikat H.A.T
Tanggal pencatatan pada buku tanah adalah
tanggal hari ke 7 setelah diterimanya surat2 yang
diperlukan bagi pendaftaran yang beralihnya HT
Beralihnya HT pada pihak ketiga mulai berlaku
pada hari tanggal pencatatan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Hapusnya utang yang dijamin dengan HT
Hapusnya Hak
Tanggungan
Dilepaskannya HT oleh pemegang HT
Hapusnya hak atas tanah yang
dibebani Hak Tanggungan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT
Domisili para pihak
Isi di dalam APHT yang
wajib dicantumkan
meliputi:
Penunjukan secara jelas utang atau utangutang yang dijamin.
Nilai tanggungan
Uraian yang jelas mengenai obyek Hak
Tanggungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Janji-janji dan tidak mempunyai
pengaruh terhadap sahnya akta.
Isi yang tidak wajib
dicantumkan
dalam APHT
Pihak-pihak bebas menentukan untuk
menyebutkan atau tidak menyebutkan
janji-janji ini dalam APHT.
Janji-janji dalam APHT yang didaftar
pada Kantor Pertanahan mempunyai
kekuatan mengikat terhadap pihak III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
PEMBEBANAN HAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
FiduSia
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemiliknnya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
Jaminan
Fiducia
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap
berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya
Adanya hak jaminan
Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud maupun dan
benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang
tidak dibebani hak tanggungan.
Unsur-Unsur
Jaminan Fiducia
Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia.
Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Memberikan hak kebendaan
Memberikan hak didahulukan kepada kreditor
Ciri-ciri Jaminan
Fiducia
Memungkinkan kepada pemberi jaminan fiducia
untuk tetap menguasai objek jaminan utang
Memberikan kepastian hukum
Mudah dieksekusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Pemberi Fiducia dilarang melakukan Fiducia ulang
terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia
yang terdaftar
Larangan dalam
Penjaminan
Fiducia
Pemberi Fiducia dilarang mengalihkan,
menggadaikan atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fiducia
Pemberian jaminan fiducia hanya dapat
dibebankan pada hak kebendaan, bukan terhadap
hak perseorangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia
kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor
pendaftaran fidusia
Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang
ditandatangani oleh penerima fiducia
Prosedur
pendaftaran
Fiducia
Salinan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh
notaris dalam bahasa Indonesia
Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan dapat
digunakan untuk mendaftarkan jaminan fidusia
tersebut pada kantor pendaftaran fidusia
Bukti biaya pendaftaran fidusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Surat Permohonan Penghapusan atau pencoretan
sertipikat jaminan fidusia kepada MenKumHam
Untuk
melaksanakan
Roya atas
jaminan Fidusia
tersebut,
debitur harus
melampirkan
Asli sertipikat jaminan fidusia yang akan dimintakan
permohonan penghapusan atau pencoretannya
Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan
fidusia tersebut
Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan
Pembayaran biaya PNBP atas permohonan
penghapusan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50