Transcript Hukum Jaminan - WordPress.com

HUKUM JAMINAN
Pengertian, penggolongan jaminan, hak-hak dalam
hukum jaminan, fidusia, hipotik, gadai
Istilah Hukum jaminan merupakan terjemahan dari
security of law, zekerheidstelling, atau
zekerheidsrechten
Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan
maupun perorangan.
Dasar hukum jaminan : Pasal 1131 dan 1132
KUHPerdata
Pengertian




Pengertian Jaminan dlm kehidupan sehari2
Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang
dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman
uang (hutang).
Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan
{Wjs Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia}.
Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang
mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang
kreditur terhadap seorang debitur. Intinya hukum
jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan
piutang seseorang

Hartono Hadisoeprapto memberikan pengertian
tentang “Jaminan adalah sesuatu yang diberikan
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan
bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang
dapat dinilai dg uang yang timbul dr suatu
perikatan”.
----- Hukum jaminan adalah ketentuan hukum
yang mengatur hubungan hukum antara pemberi
jaminan atau debitur dengan penerima jaminan
kebendaan (kreditur)
Asas hak jaminan










Asas teritorial
Aksesoir
Preferensi /didahulukan (1133)
Non Distribusi /tidak dapat dibagi-bagi kpd bbrp kreditur
Publisitas (wajib didaftarkan ps 13 UUHT)
Eksistensi benda (bendanya hrs benar-benar ada)
Eksistensi perjanjian pokok (jaminan baru ada sth ada perj
pokok)
Larangan kreditur memiliki benda jaminan untuk diri sendiri
Formalism (ada aturan formal dalam perj jaminan)
Mengikuti benda (melekat pada benda dimanapun berada)


Undang-undang nomor 42 tentang Jaminan Fidusia
mengatur secara tegas mengenai kewajiban pembebanan,
pendaftaran serta sanksi akibat adanya kesengajaan atau
kelalaian apabila para pihak tidak membebani objek
jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia
tersebut. Oleh karena itu Undang-undang tersebut dapat
memberikan kepastian dan keadilan hukum terutama bagi
para pihak yang membuat perjanjian kredit atau perjanjian
pengikatan jaminan fidusia atau juga terhadap pihak
ketiga manakala Pemberi Fidusia atau Debitur wanprestasi
terhadap hutangnya.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 : Hak tanggungan


Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak
bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu
bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih
dahulu. Hipotik sebagai hak kebendaan hanya terbatas
pada hak untuk mengambil penggantian dari benda
tidak bergerak untuk pelunasan suatu perikatan.
Pasal 1162 dan Pasal 1163 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata: hipotik merupakan hak kebendaan
yang melekat pada benda tidak bergerak yang
dijadikan obyek jaminan hipotik di tangan siapa pun
benda tersebut berada untuk mengambil penggantian
dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.
Penggolongan jaminan



Jaminan umum (1131)dan jaminan khusus (gadai, hipotik,
hak retensi, akta pengakuan hutang)
Jaminan pokok (kepercayaan), utama (perj kredit) dan
tambahan (hak tanggungan)
Jaminan kebendaan dan perorangan (pribadi, perusahaan,
bank garansi)
hak retensi : hak yang diberikan kepada jurukuasa untuk
menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang
terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap
dia, dinamakan “hak retensi”, suatu hak seperti yang
diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan
sesuatu pada barang seorang
Sifat perjanjian jaminan
1.
2.
3.
4.
Perjanjian jaminan mempunyai sifat accesoir, yaitu perjanjian tambahan yang
tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian
pinjammeminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian
tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan
agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa
jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.
Sifat accesoir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, berikut ini:
Timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian
pokoknya
Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal
Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih
Jika perjanjian pokok beralih karena Cessie atau Subrogratie maka
perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.