Transcript provinsi
Oleh: ◦ Drs.Sugeng Irianto,M.Kes ◦ Kepala Bapel Jamkesos DIY ◦ Jl.Sardjito No.5 Yogyakarta 1 No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi 1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah 2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai 3 Askes Asabri PT.Asabri Pegawai + Pemerintah 4 Askes Jamkesmas Depkes RI Pemerintah Pusat 5 Askes Jamkesos Jamkesos DIY Pemerintah Provinsi 6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Kab/Kota 7 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat 2 2 Departemen Kesehatan RI ◦ Jamkesmas Nasional : 76,4 Juta Jiwa Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota ◦ Jamkesda 137 Daerah : 13 Juta jiwa 3 2001-2002 : PKPS BBM Bidang Kesehatan 2003-2004 : PKPS BBM -> Pola Lama PKPS BBM -> Uji Coba JPK Gakin 2 Prov dan 13 Kab/Kota 2005 : JPK-MM 2006-2007 : Askeskin 2008-2011 : Jamkesmas dan Jamkesda 4 Prinsip semua penyakit indikasi medis Manlak Depkes, pola tarif paket INA-CBG Sumber dana Kemenkes RI (APBN- Bansos) PPK -1 Seluruh Puskesmas dan Jaringannya PPK-2/3 Seluruh RS Pemerintah dan sebagaian RS Swasta Rujukan berjenjang 5 5 A. Tim Pengelola Jamkesmas 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kab/Kota B. Kemenkes RI Dinkes Provinsi Dinkes Kab-Kota Tim Koordinasi Jamkesmas 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kab/Kota Kemenkes RI Dinkes Provinsi Dinkes Kab-Kota 6 Ada anggota keluarga masuk dalam daftar C-1 tidak mendapatkan kartu Rumah sakit : ICCU-ICU dan HD dikeluhkan sering penuh Pen Screw : Beli sendiri dulu Obat : Ada resep beban pasien 7 Masih terdapat penduduk Riil miskin/ tidak mampu tidak masuk program jaminan Masih sering dikeluhkan ruang ranap penuh Masih banyak masyarakat langsung ke RS, program rujukan berjenjang belum optimal Pasien masuk rumah sakit tidak menunjukkan kartu peserta (Umum), setelah 3 hari kartu diberikan petugas. 8 UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Belum terbit PP) RUU BPJS : Dibahas di DPR RI 2010 dan 2011 Informasi Maret 2011: “dihentikan sementara” ◦ Pertanyaan ada apa? 9 Jaminan Kesehatan Masyarakat ◦ Jamkesmas oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes) ◦ Jamkesda oleh Pemerintah Daerah Prov dan Kab (UPT + PT.Askes) Sejarah Jaminan Kesehatan Daerah ◦ Uji Coba JPK oleh Kemenkes (2003/2004) ◦ 2005 s/d Skrg Bersama-sama Pusat dan Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan 10 Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat tidak mampu yang tidak masuk program Jamkesmas Dilaksanakan Tingkat Prov / Kab-Kota Sumber Dana Pemerintah Daerah (APBD) ◦ Kontribusi Daerah terhadap program Pusat Mengacu prinsip2 UU SJSN 11 Rajal / Ranap di Seluruh Puskesmas Rajal di dokter keluarga Rajal / Ranap di Seluruh RS Pemerintah dan RS Swasta kerja sama Akomodasi Kelas III Obat Formularium RS dan Pola tarif Rumah Sakit Rujukan berjenjang Kasus Kecelakaan COB dengan PT.Jasa Raharja 12 UU No.32 Tahun 2004 – Pemerintahan Daerah ◦ Pasal 22 huruf h : Daerah Wajib mengembangkan ◦ Sistem Jaminan Sosial ◦ PP 38 Tahun 2007 (Pembagian Urusan/Kewenangan) ◦ PP 41 Tahun 2007 (Organisasi Perangkat Daerah) UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (belum ada PP) ◦ Prinsip2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 13 PROVINSI : ◦ Pengelolaan / penyelenggaraan, bimbingan, pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi ◦ Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional KABUPATEN / KOTA : ◦ Pengelolaan / penyelengaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal 14 PERANGKAT DAERAH TERDIRI : SEKRETARIAT DAERAH ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ SEKRETARIAT DEWAN DINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) INSPEKTORAT BAPPEDA PADA DINAS DAERAH LTD LTD yang dimaksud dapat berbentuk : Badan; Kantor dan Rumah Sakit. ◦ Dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional / teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kab / Kota. ◦ Mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 15 Penyelenggaraan : ◦ Tingkat Provinsi ◦ Tingkat kabupaten/Kota Pengelola/Penyelenggara : ◦ UPT / Satgas/ Dinkes / PT.Askes Mekanisme pelayanan, paket pelayanan dan Jumlah dana serta SDM pengelola : Bervariatif 16 Terbentuk pada tahun 2009 Sebagai Wadah untuk koordinasi program Bersama-sama untuk mengembangkan program jaminan Alamat email : [email protected] 17 Merupakan bentuk kontribusi daerah dalam mendukung program Nasional Sangat Potensial dikembangkan di daerah : ◦ Komitmen/dukungan Eksekutif dan Legislatif ◦ Ketersediaan Anggaran di daerah cukup besar (67 %) ◦ Biaya Pelayanan Kesehatan selalu meningkat, kemampuan masyarakat relatif tetap. (Sakit katastropic miskin) 18 Dari Tahun ke Tahun jumlah daerah yang menyelenggarakan Jamkesda terus bertambah. Jamkesda yang ada melakukan perluasan kepesertaan Perluasan Kerja sama dengan PPK (RS) 19 Tetap melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat diluar sasaran Jamkesmas Dengan dukungan Eksekutif dan Legislatif tingkat Provinsi dan kabupate/Kota akan memperluas cakupan Kepesertaan Siap menyesuaikan dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI 20 Jamkesda menjadi Mitra Pendamping Jamkesmas Untuk menunjang Percepatan pencapaian Kepesertaan Jaminan Semesta Jamkesda Menjadi Bagian Komponen dari Jaminan Sosial Nasional 21 22