Transcript Document 7483429

Desain System Pembiayaan
Kesehatan Propinsi Kalimantan
Timur Berbasis PHA dan
Mengacu PP 38 tahun 2007
Tim Konsultan Pembiayaan
Kesehatan
Permasalahan Pembiayaan Kesehatan
Saat ini
 Sistem
kesehatan menghadapi masalah
kurang pendanaan, terbatasnya cakupan
asuransi kesehatan, dan perlindungan
finansial, kesenjangan penghasilan dan
geografis, fragmentasi, inefisiensi alokatif
dan teknis, rendahnya produktivitas dan
financial non-stability. (Schrieber, 2007)
Indonesia National Health Accounts
A. SELECTED RATIO INDICATORS* FOR
EXPENDITURES ON HEALTH
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
I. Expenditure ratios
2.2
2.1
2.3
2.3
2.3
2.7
2.8
2.9
2.8
2.7*
General government expenditure on health (GGHE) as %
of THE
28.5
30.0
27.9
30.4
26.3
33.1
33.7
31.6
34.2
34.7*
Private sector expenditure on health (PvtHE) as % of THE
71.5
70.0
72.1
68.4
65.8
65.3
General government expenditure on health as % of GGE
4.1
3.4
4.6
5.0
5.0
Social security funds as % of GGHE
9.6
11.5
11.7
10.8
21.3
75.4
74.0
76.0
74.7
74.3
4.3
4.5
5.6
5.9
6.0
1.4
1.6
3.9
3.6
7.9
3.2
2.1
0.8
1.3
1.2*
Total expenditure on health / capita at exchange rate
28
25
12
17
18
20
25
31
33
34
Total expenditure on health / capita at international dollar
rate
80
79
73
76
78
96
105
114
118
122
8
8
3
5
5
7
9
10
11
12
23
24
20
23
21
32
35
36
40
42
Total expenditure on health (THE) as % of GDP
Financing Agents measurement
Private households' out-of-pocket payment as % of PvtHE
Prepaid and risk-pooling plans as % of PvtHE
Financing Sources measurement
External resources on health as % of THE
Total
pembelanjaan
69.6
73.7
66.9
66.3
kesehatan
di Indonesia
3.3
3.7
3.7
4.2
5.3
hanya
2,7
%
dari
GPD.
8.7
6.8
7.5
8.9
10.2
Bukti
bahwa
terjadi
74.7
73.6
72.2
75.1
75.3
kurang
pendanaan
4.5
5.1
4.7
4.1
5.1
(under financing)
II. Selected per capita indicators for expenditures on
health
General government expenditure on health / cap x-rate
General government expenditure on health / cap int. $ rate
Source: WHO 2007
*2005 GGHE and External resources do not include expenditures related to health in Tsunami relief effort.
Penyusunan Sistem Pembiayaan
seharusnya bertujuan untuk…..
 Melakukan
pencarian dana (revenue
collection) agar terdapat cukup dana
kesehatan
 Mengumpulkan dana tersebut dalam suatu
tempat (melakukan pooling)
 Melakukan pembelian jasa pelayanan
kesehatan (purchasing)
Fungsi
Revenue
Collection
Pooling
Purchasing
Tujuan
Meningkatkan pendapatan secara
efisien, berkelanjutan dan merata
untuk menyediakan bagi individuindividu pelayanan dasar maupun
perlindungan finansial terhadap
kerugian finansial besar yang tidak
terduga akibat penyakit dan cedera.
Mengelola pendapatan untuk
mengelompokkan risiko kesehatan
secara merata dan efisien.
Memastikan pembelian jasa
kesehatan secara efisien dari segi
alokatif maupun teknis.
Source: Gottret and Schieber, Health Financing Revisited, World Bank, 2006.
Kondisi Pembiayaan Propinsi
Kaltim Saat ini

Kaltim sebagai salah satu propinsi terkaya di
Indonesia mengalokasikan dana cukup besar untuk
kesehatan
 Dengan adanya otonomi dan desentralisasi tampak
bahwa terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari
jumlah uang yang dialokasikan di sektor kesehatan di
Propinsi Kalimantan Timur.
 Pada tahun 2005 total anggaran kesehatan mencapai
Rp 402,7 M sedangkan pada tahun 2006 menjadi Rp
813 M.
 Ini berarti terdapat kenaikan sebesar lebih dari 200 %.

Dengan penduduk sebanyak 2,8 juta dan
anggaran sebesar lebih dari Rp 813 Milyar
berarti alokasi belanja publik di Kaltim adalah
sebesar Rp 290.367/kapita per tahun atau US $
29,63
 Dibandingkan angka nasional berarti ini lebih
besar karena menurut data WHO belanja
kesehatan oleh negara di Indonesia adalah
sebesar $12/kapita, atau Rp 106.800/kapita.
Apakah dana kesehatan di Kaltim
cukup?
 Tergantung


acuan yang dipakai:
Menurut rekomendasi Komite Makroekonemi
dan Kesehatan WHO (Sachs, 2001)
seharusnya pembiayaan kesehatan
bersumber pemerintah mencapai US $
34/kapita per tahun.
Untuk mendekati angka ini maka pemerintah
daerah Propinsi Kaltim perlu menambah dana
US $ 5/kapita lagi sehingga total menjadi Rp
932,96 Milyar
 Kecukupan
dana juga dapat diukur dari
pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan
Permasalahan dalam Revenue
Collection di Propinsi Kaltim

Sebagian besar
pendanaan diambil
dari tunai rumah
tangga (out of
pocket)
SOURCE
Tahun 2005
Tahun
2006
Pemerintah Pusat
6.48%
9.49%
Pemerintah Propinsi
4.95%
6.78%
Pemerintah Kab/Kota
12.99%
19.29%
0.58%
0.53%
61.31%
52.08%
Pihak Ke III (Asuransi Swasta
dan JAMSOSTEK)
5.97%
5.15%
Pembiayaan Perusahaan
Swasta
7.73%
6.68%
100.00%
100.00%
Bantuan dan Pinjaman LN
Tunai Rumah Tangga
(OOP)
TOTAL
Permasalahan dalam Pooling of fund
(pengumpulan dana) di Propinsi Kaltim

Mekanisme pooling saat ini masih terbatas pada
penempatan dana jamkesos yang dialokasikan
untuk pembiayaan kesehatan orang miskin,
dana pusat untuk PT Askes dan dana dari
pekerja untuk Jamsostek
Permasalahan dalam Purchasing
mechanism di Kaltim
 Pembelian
jasa layanan kesehatan masih
lebih banyak yang bersifat transaksi
langsung.
 Sistem kontrak pembelian antara PT
Askes/Jamsostek dengan RS sudah
berjalan, sedangkan Jamkessos dalam
proses mencari sistem kontrak yang saling
menguntungkan
Untuk alokasi apa saja dana
kesehatan Pemerintah di Propinsi
Kaltim?
Alokasi Dana Kesehatan Pemerintah
Gambaran Proporsi Agen Pembiayaan Kesehatan
Pemerintah
tahun 2005-2006

Menarik untuk diamati bahwa investasi (fisik dan
bangunan) dan aspek pelayanan kesehatan
perorangan mendapat porsi yang cukup besar
 Khususnya untuk Jamkesos, anggaran yang
cukup besar ini menunjukkan bahwa pemerintah
daerah Kalimantan Timur mempunyai komitmen
yang besar terhadap sistem penjaminan
kesehatan daerah.
 Memang khusus untuk Jamkesda, telah diatur
dalam PP no 38 yang menyatakan bahwa
propinsi dapat menyelenggarakan dan
mengelola sistem jaminan kesehatan daerah.
Solusi permasalahan Pembiayaan
Kesehatan di Propinsi Kaltim
Peningkatan revenue collection  menambah
sumber pembiayaan
 Meningkatkan mekanisme pooling  dana yang
telah terkumpul ditempatkan pada lembaga
yang terpercaya
 Meningkatkan mekanisme purchasing  dana
dibelanjakan dengan tepat: untuk upaya
kesehatan perorangan dengan sistem pra
upaya, untuk kesehatan masyarakat dengan
cara transparan, efisien dan tepat sasaran

Solusi I : Peningkatan revenue
collection

Saat ini sumber
pembiayaan dari sektor
swasta masih sedikit
 Sektor formal
(Perusahaan) diharapkan
menyediakan dana
kesehatan bagi
karyawan
 Kelompok informal perlu
diminta kontribusi untuk
mengiur dana kesehatan
atau dibiayai pemerintah
Sumber pembiayaan
sektor swasta
Kaltim saat ini
2005
2006
Pihak III (Asuransi
Swasta dan
JAMSOSTEK)
102,048.87
104,260.49
Pengeluaran Perusahaan
Swasta
132,320.50
135,290.13
Persh. Komoditi
Tambang dan Migas
84,459.14
86,350.11
Persh. Komoditi
NonMigas
34,017.49
34,783.79
Persh. Jasa-jasa,
Konstruksi, Logam
13,843.88
14,156.23
366,689.87
374,840.74
TOTAL
Angka dalam jutaan rupiah
Solusi II: peningkatan mekanisme
pooling

Lembaga tempat dana dikumpulkan perlu
ditingkatkan.
 Saat ini baru PT Askes dan PT Jamsostek.
 Terdapat dua alternatif:


Meningkatkan peran PT Askes dan PT Jamsostek
sehingga mencakup lebih banyak peserta. Dalam hal
ini Pemda dapat bekerja sama dengan PT Askes atau
PT Jamsostek dalam bentuk membayarkan premi
sebagian masyarakat (informal, miskin)
Membentuk lembaga baru untuk menampung dana
yang selama ini belum dikelola oleh Askes dan
Jamsostek
 Di
Kaltim dan beberapa kabupaten kota
(Kutai Kartanegara, Balikpapan dll) saat ini
telah terdapat embrio Jaminan Kesehatan
Daerah yang ingin dikembangkan menjadi
lembaga pooling dana pemerintah untuk
upaya kesehatan perorangan.
 Jamkesda perlu diperjelas perannya
dalam sistem pembiayaan kesehatan dan
diharmonisasikan dengan kebijakan pusat

Saat ini telah terdapat beberapa peraturan yang
dapat menjadi peluang untuk pengembangan
sistem pembiayaan:


UU SJSN (sistem jaminan sosial nasional) tahun
2004 yang mewajibkan seluruh penduduk menjadi
peserta asuransi sosial
PP 38 tahun 2007 yang meningkatkan peran daerah
dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem
jaminan kesehatan (membentuk baru) serta
memonitor sistem jaminan yang ada
Pembagian peran dalam sistem
pembiayaan sesuai PP 38
Regulator
Peserta
Pemda dan Dinas
Kesehatan mengawasi
dan meregulasi pemain
di sektor pembiayaan
kesehatan
Pekerja, Kelompok informal,
Maskin menerima jaminan
kesehatan sesuai kebutuhan
serta dapat memanfaatkan
pelayanan kesehatan dengan
mudah
Pemain
Lembaga asuransi (Askes,
Jemsostek, Jamkesda) 
menyelenggarakan sistem
jaminan secara profesional
Struktur Organisasi Jamkesda
 Jamkesda
dapat berupa Unit Pelaksana
Teknis atau Badan di bawah Dinas
Kesehatan dengan status BLU
 Dinas kesehatan akan mempunyai seksi
khusus yang akan berfungsi sebagai
pengawas dari para pemain sistem
jaminan (termasuk Askes, Jamsostek
Jamkesda, serta asuransi lain)

Lembaga ini akan berevolusi mengikuti
perkembangan kebijakan tingkat nasional


Jamkesda akan bekerja sama dengan badan
penyelenggara lain (Askes, Jamsostek) dalam bentuk
memberikan jaminan tambahan atau jaminan yang
tidak dicakup oleh lembaga jaminan lain (apabila ada
aturan yang melarang Jamkesda menarik premi
langsung dari masyarakat).
Bila aturan pusat membolehkan menarik premi wajib
langsung maka Jamkesda siap bersaing dengan
lembaga asuransi lain.
Solusi III: Meningkatkan efisiensi dalam
mekanisme Purchasing (pembelanjaan)

Dana upaya kesehatan perorangan ditempatkan
kepada lembaga penjamin (Jamkesda dan yang
lain). Lembaga penjamin kemudian mengikat
kontrak dengan Penyedia Layanan (RS, dokter
keluarga) dengan sistem pra upaya (kapitasi,
biaya paket/DRG dll)
 Dana upaya kesehatan kesehatan masyarakat
dikelola oleh Dinas Kesehatan namun dapat
dioutsourcingkan untuk kegiatan-kegiatan
tertentu (misalnya surveillance daerah terpencil,
penyemprotan DBD)