Transcript MAKALAH ILMIAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

MANAJEMEN PENDIDIKAN
EKONOMI & KEUANGAN
PENDIDIKAN
DOSEN
Dr. Connie Chairunnisa, MM
OLEH:
KELOMPOK IV
SAEFUL : 0908036365
TURIMAN
: 0908036419
SRI ENDANG RAHAYU : 0908036377
YULIANA SILDAWATI : 0908036437
WIDIATI : 0908036433
QS. Al-Lail (Malam) ayat 5
‫َفأَمَّا َمنْ أَعْ َطى َوا َّت َقى‬
Artinya:
Adapun orang yang memberikan (hartanya
di jalan Allah) dan bertakwa
A. Latar Belakang
UUD 1945 yang telah mengalami 4
(empat) kali amandemen, hanya
bidang pendidikan saja yang
ditetapkan alokasi anggarannya yaitu
sebesar 20% dari anggaran dalam
APBN/APBD
UUD 1945 Pasal 31





Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya..
Pememrintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
system pendidikan nasional, yang men ingkatkan keimanan
dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.
Tantangan pertama yang harus
dihadapi oleh para pengelola
pendidikan adalah masalah
pendanaan.
UU No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas)
memberi beban yang sangat berat bagi
pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa
pemerintah (pusat maupun daerah) harus
mengalokasikan minimal 20% anggarannya
untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
Pembiayaan Pendidikan Menurut
Para Ahli

Chon (Fattah:2000) mengatakan bahwa biaya dalam
pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung
terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar,
biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan
pemerintah, sekolah, maupun orang tua. Sedang biaya
tidak langsung berupa keuntungan yang hilang
(earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan
yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan
siswa selama belajar.
Pembiayaan Pendidikan Menurut
Para Ahli
Mulyasa:2002, sumber keuangan dan
pembiayaan pada suatu sekolah secara garis
besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber,
yaitu:



Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun
kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan
diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
Orang tua atau peserta didik
Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak
mengikat.
B. Rumusan Masalah


Bagaimana mendeskripsikan proses
implementasi pelaksanaan pembiayaan
pendidikan untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi pendidikan dalam penggunaan
sumber dana yang tersedia..
Mengetahui bagaimana implementasi
undang-undang menyikapi hak dan
kewajiban pendidikan bagi warga negara .
C. Tujuan Penulisan

Secara umum adalah berguna bagi seluruh
masyarakat yang membutuhkan akan informasi
implementasi standar pembiayaan dalam pelaksanaan
pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien dan
mengetahui sikap masyarakat dalam keikutsertaannya
berperan pada pembiayaan pendidikan guna
menciptakan pendidikan nasional yang bermartabat,
berkeimanan dan ketaqwaan, serta berakhlak mulia
untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia
berkualitas.
C. Tujuan Penulisan
Secara khusus
1. Penulis dapat memperbaiki manajemen komponen keuangan
yang dikelolanya.
2. Penulis dapat berkembang secara profesional karena dapat
menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki
standar pembiayaan di sekolah. Diketahui sebagai pekerja
profesional, ia dituntut untuk mampu mengembangkan diri
dari pemula sampai ke ahli seperti yang diamanatkan oleh
undang-undang.
3. Penulis mendapat kesempatan berperan aktif mengembangkan
pengetahuan dan ketrampilan sendiri. Hasil yang ditemukan
sendiri merupakan dorongan yang kuat bagi Penulis untuk
terus melakukan perbaikan. Inilah yang diistilahkan theori zing
long practiciones yang membangun sendiri pengetahuan ( selfconstructed know legde ) berupa personal theory / theory in
use ( Joni dkk, 1998 ).
LANDASAN TEORI
Pembiayaan Pendidikan
Menurut Para Ahli
Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu
memperoleh dan menetapkan sumber-sumber
pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan,
pemeriksaan dan pertanggungjawaban
(Lipham, 1985; Keith, 1991)
LANDASAN TEORI
Ilmu ekonomi pendidikan
mempelajari isu-isu ekonomi dalam
pendidikan, termasuk permintaan
pendidikan dan penyediaan dan
pendanaan pendidikan. (Wikipedia,
2010) Termasuk dalam hal ini
adalah masalah pembiayaan dan
keuangan


Pembiayaan dalam kegiatan pendidikan
merupakan salah satu substansi manajamen
sekolah yang akan turut
menentukan berjalannya kegiatan pendidikan
di sekolah.
Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan
manajemen keuangan dilakukan melalui proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan atau
pengendalian.
A. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia
No.20/2003 dan PP 19/2005 ditentukan delapan standar mutu yang
harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, yaitu menyangkut :

standar isi,
standar proses,
standar kompetensi lulusan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan,

standar pembiayaan, dan

standar penilaian pendidikan





Tujuan Standar Mutu Pendidikan
adalah untuk menjamin mutu proses
transpormasi, mutu instrumental dan mutu
kelulusan, yang dapat meliputi berbagai aspek
yaitu menyangkut isi, proses, kompetensi
lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, penilaian pendidikan.
Menurut Depdiknas (2000)
bahwa manajemen keuangan merupakan
tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan
yang meliputi pencatatan, perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Dengan demikian, manajemen
keuangan sekolah dapat diartikan sebagai
rangkaian aktivitas mengatur keuangan
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan,
pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
UUD 1945 amandemen
Pasal 31 Ayat 2 dan 4
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional
B. Sumber-Sumber Dan Pengelolaan Pembiayaan
Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Mengamanatkan bahwa setiap warga negara
berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar.
B. Sumber-Sumber Dan Pengelolaan
Pembiayaan Pendidikan
Pendanaan pendidikan pada
dasarnya bersumber dari
pemerintah, orang tua dan
masyarakat (pasal 33 No. 2
tahun 1989)
B. Sumber-Sumber Dan Pengelolaan
Pembiayaan Pendidikan


Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu
perlu digunakan untuk kepentingan sekolah,
khususnya kegiatan belajar mengajar secara
efektif dan efisien
Setiap perolehan dana, pengeluarannya harus
didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang
telah disesuaikan dengan rencana anggaran
pembiayaan sekolah (RAPBS).
C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Pendidikan


Pembiayaan Pendidikan perlu memperhatikan
sejumlah prinsip. Undang-undang No 20
Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik.
Prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan
C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Pendidikan


Transparan berarti adanya keterbukaan.
Transparan di bidang manajemen berarti
adanya keterbukaan dalam mengelola suatu
kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang
manajemen keuangan yang transparan
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang
dinilai oleh orang lain karena kualitas
performansinya dalam menyelesaikan tugas
untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung
jawabnya.
C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Pendidikan


Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004)
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik
antara masukan (input) dan keluaran (out put)
atau antara daya dan hasil.
D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan

William Schweke, Smart Money: Education
and Economic Development (2004), bahwa
pendidikan bukan saja akan melahirkan
sumber daya manusia (SDM) berkualitas,
memiliki pengetahuan dan keterampilan serta
menguasai teknologi, tetapi juga dapat
menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan yang berasal dari
pemerintah bertujuan memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk mendapatkan hak
memperoleh pendidikan secara gratis dengan
program wajib belajar 9 tahun.
PP No. 47 tahun 2008
Tentang Wajib Belajar.
Dalam aturan tersebut, pembiayaan pendidikan
dasar ditanggung oleh pemerintah. Artinya,
merupakan langkah awal terlaksananya
pendanaan pendidikan yang gratis untuk
tingkat wajar dikdas 9 tahun (SD dan SMP),
yaitu tanpa memungut dana dari masyarakat.
D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Melalui kegiatan manajemen komponen
keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan
sekolah dapat direncanakan, diupayakan
pengadaannya, dibukukan secara transparan,
dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
program sekolah secara efektif dan efisien.
Tujuan manajemen komponen
keuangan adalah:



Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan keuangan sekolah
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
keuangan sekolah.
Meminimalkan penyalahgunaan anggaran
sekolah.
20 profil manajer dan pemimpin
pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini
1.
2.
3.
4.
5.
Mampu menginspirasi melalui antusiasme
yang menular.
Memiliki standar etika dan integritas yang
tinggi.
Memiliki tingkat energi yang tinggi.
Memiliki keberanian dan komitmen.
Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan
bersikap nonkonvensional.
20 profil manajer dan pemimpin
pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini
6.
7.
8.
9.
10.
Berorientasi pada tujuan, namun realistis.
Memiliki kemampuan organisasi yang tinggi.
Mampu menyusun prioritas.
Mendorong kerja sama tim dan tidak
mementingkan diri sendiri, upaya yang
terorganisasi.
Memiliki kepercayaan diri dan memiliki
minat tinggi akan pengetahuan.
20 profil manajer dan pemimpin pendidikan
yang yang dibutuhkan saat ini
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sesuai dan waspada secara mental maupun
fisik.
Bersikap adil dan menghargai orang lain.
Menghargai kreativitas.
Menikmati pengambilan resiko.
Menyusun pertumbuhan jangka panjang.
Terbuka terhadap tantangan dan pertanyaan.
20 profil manajer dan pemimpin
pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini
17.
18.
19.
20.
Tidak takut untuk menantang dan
mempertanyakan.
Mendorong pemahaman yang mendalam
untuk banyak orang.
Terbuka terhadap ide-ide dan pandangan
baru.
Mengakui kesalahan dan beradaptasi untuk
berubah.
A. KESIMPULAN
1.
Proses implementasi pelaksanaan pembiayaan
pendidikan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pendidikan dalam penggunaan sumber
dana yang tersedia yakni pembiayaan pendidikan
harus mengacu pada kriteria kegiatan-kegiatan yang
boleh dibiayai dan pelaksanaannya dilaksanakan
dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan
anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan
pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku
agaar semua dana sekolah benar-benar
dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada
kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2.
Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa
Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara
tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang
harus diikuti oleh setiap warga negara dan
pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.
Pendidikan menjadi salah satu kunci
penanggulangan kemiskinan dalam jangka
menengah dan jangka panjang. Namun, sampai
dengan saat ini masih banyak orang miskin yang
memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh
pendidikan bermutu.
B. Saran
1.
Di dalam usaha meningkatkan implementasi
kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan
pembiayaan pendidikan melalui manajemen
komponen keuangan secara efektif dan
efisien, perlu adanya pelatihan dan
pembinaan yang terkoordinasi dengan baik
agar senantiasa siap mengiringi
perkembangan zaman.
2.
3.
Perlu adanya kepedulian intansi terkait, dalam hal
ini pihak Departemen Pendidikan Nasional yang
membina pendidikan di Indonesia tercinta ini.
Perlu adanya kerjasama antara masyarakat luar
yang peduli terhadap pendidikan dalam
mengembangkan pengetahuan pengelolaan fungsi
pembiayaan pendidikan sesuai arahan manajemen
komponen keuangan yang baik guna menghasilkan
generasi penerus bangsa yang unggul, bertanggung
jawab, dan bermental bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH