kelompok 8 - iwanmulyanaikopin

Download Report

Transcript kelompok 8 - iwanmulyanaikopin

Presentation by :
Eneng Yuliani
Irma Cahya N.
Elis Supartini
Fina Ariffina
1108008
1108018
1108047
1108049
Management of Finance
Institute Management Of Cooperative Indonesia
A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA SYARIAH
I. Konsep Dasar Modal Kerja
II. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
B. PEMBIAYAAN INVESTASI
SYARIAH
C. PEMBIAYAAN KONSUMTIF SYARIAH
D. PEMBIAYAAN SINDIKASI
E. PEMBIAYAAN BERDASARKAN TAKE OVER
F. PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT (L/C)
A. PEMBIAYAAN
SYARIAH
MODAL
KERJA
I. Konsep Dasar Modal Kerja
1.Konsep Modal Kerja
2.Penggolongan Modal Kerja berdasarkan penggunaanya
3. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen
4. Perputaran modal kerja
5. Alokasi Modal Kerja
II. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
1. Konsep Modal Kerja,
mencakup :
Modal Kerja (working capital assets)
Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan
sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa pengguna
modal kerja; pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.
Modal Kerja Brutto (gross working capital)
Modal kerja brutto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (current assets). Pengertian modal kerja
bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang terutama pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar
merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.
Modal Kerja Netto (net working capital)
Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar.
2.Penggolongan
Modal
Kerja
berdasarkan penggunaanya :
Modal kerja permanen
Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang.Sumber
pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
 Modal kerja seasonal
Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil
penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.
3. Unsur-unsur Modal Kerja
Permanen
Kas
Piutang Dagang
Persediaan (stock) bahan baku
4. Perputaran
modal kerja
Kas
Pembelian
bahan baku
Piutang
Persediaan
barang jadi
Persediaan
bahan baku
Persediaan barang
dalam proses
5. Alokasi Modal Kerja
Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja,
yaitu:
1. Alokasi kepada piutang dagang (account receivable financing)
2. Pembelanjaan persediaan barang (inventory financing)
II.Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang
diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya
berdasarkan prinsip-prinsip syariah
Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai
prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta yang dilakukan jenuh oleh Bank Indonesia.
Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan
untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa
pemberian pembiayaan antara lain:
Jenis usaha.
Skala usaha.
Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai.
Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga
harus mempunyai daya analisi yang kuat tentang sumber
pembiayaan kembali, yakni sumber pendapatan (income)
proyek yang akan dibiayai.
5
macam
jenis
Pembiayaan
Modal
Kerja (PMK):
1. PMK Mudharabah
2. PMK Istishna’
3. PMK Salam
4. PMK Murabahah
5. PMK Ijarah
B. PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH
Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang
untuk pembelian barnag-barang modal yang diperlukan untuk:
1.
2.
3.
4.
5.
Pendirian proyek baru,
Rehabilitasi,
Modernisasi
Ekspansi,
Relokasi proyek yang sudah ada,
Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong
peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai damapak ganda pada
sector-sektor lain (multiplier effect), meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan
ekonomi lemah termasuk sector informal, serta memberikan social benefit.
B. PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH
Penilaian Penanaman Modal dalam Proyek Investasi
1.
Analisis Break Even
Tujuan utama dari break even adalah untuk menentukan tingakat produksi dan harga yang terendah, pada tingkat
mana proyek dapat beroperasi tanpa memnbahayakan kelangsungan hidupnya (laba/rugi=0)
2.
Analisis perbandingan penanaman modal dalam berbagai alternative proyek (Capital Project Comparisons)
Membandingkan potensi penghasilan suatu proyek dengan proyek yang lain atas dasar ukuran total profit, average
profit, payback period (total capital/total proceeds) dan discounted cash flow (Present Value Proceeds dan Present
Value Capital Outlay).
3.
Analisa Rasio



Financial Viability Perusahaan
Profitabilitas Perusahaan
Proyeksi atau performance
4.
Analisis Risiko
Analisis Sensitivitas yaitu menilai risiko yang terjadi di luar perhitungan, misalnya terjadi cost over run sebagai
akibat meningkatnya harga/inflasi atau tidak/belum diperhitungkannya komponen biaya tertentu (biaya tidak resmi)
dalam capital cost.
Analisis Probabilitas yaitu penilaian yang didasarkan pada perhitungan statistik bahwa setiap proyek mempunyai
unsur probability yang menunjukkan suatu forecast apakah suatu proyek riskan atau tidak.
B. PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH
Secara finansial, penanaman modal untuk suatu proyek investasi dapat disetujui atas dasar pertimbangan sebagai
berikut:
1. Telah dilakukan perhitungan penilaian
2. Suatu proyek secara financial dapat dibiayai
3. Bank (tanpa menyebut calon investor) dapat meminta surat rekomendasi yang bersifat umum dari Jawatan/Dinas/Departemen
mengenai suatu proyek secara keseluruhan
4. Apabila perlu, bank dapat mensyaratkan adanya konsultan pengawas khususnya untuk investasi pada aktiva tetap atau proyek
(project financing).
Bunga pembiayaan investasi yang timbul selama masa pembangunan (Interest During Construction) dapat dikategorikan sebagai
biaya proyek (Project Cost) dan dapat dipertimbangkan pemberian pembiayaan investasinya.
Pembiayaan investasi diantaranya :
PI Murabahah
PI IMBT
PI Salam
PI Istishna’
C. PEMBIAYAAN KONSUMTIF SYARIAH
Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tuujuan di luar usaha dan umumnya
bersifat perorangan.
Pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu :
1. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBH
3. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
4. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna’
5. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah
Langkah-langkah dalam penetapan akad pembiayaan konsumtif yang perlu dilakukan bank :
1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah
pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods
in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pemberian murabahah. Namun jika berbebtuk goods in process,
yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di
bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah
ijarah.
Bank mengklasifikasikan pembiayaan dalam dua bentuk :
Pembiayaan Sindikasi
Pembiayaan Non Sindikasi
D. PEMBIAYAAN SINDIKASI
Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan
tertentu.
Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:
1. Lead Syndication, yakni sekelompok bank yangs ecar bersama-sama membiayaai suatu proyek dan dipimpin oleh satu
bank yang bertindak sebagai leader.
2. Club Deal, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu
dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal.
3. Sub Sindication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan
kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
Untuk menetapkan akad pembiayaan syariah yang tepat dalam hal sindikasi korporasi, faktor pertama yang perlu
diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah bentuk pembiayaan tersebut dilakukan meleui dua tahapan (two step) atau
secara langsung.
D. PEMBIAYAAN SINDIKASI
Sindikasi
korporasi
Step 1
ya
Tidak
Two
steps
Direct
Tidak
ya
Musyarakah
Lead
syndication
Go to direct
syndication
Tidak
ya
STOP
Club Deal
Step 2
Tidak
ya
ya
Go To ritel
konsumtif
konsumtif
ya
Go To modal
kerja
Club
syndication
Tidak
STOP
Tidak
Modal
kerja
ya
Go To investasi
Tidak
Investasi
STOP
Alur Penentuan Akad untuk Pembiayaan Sindikasi Korporasi
D. PEMBIAYAAN SINDIKASI
Jika pembiayaan tersebut berbentuk two step, faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi
tersebut lead syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut berbentuk lead syndication, bank syariah melakukan
desain akad musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasikan apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja,
investasi, atau konsumtif.
Jika pembiayaan tesebut dilakukan secara langsung, maka faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk
sindikasi tersebut lead syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut bebbentuk lead syndication, maka bank
syariah melakukan desain akad musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk
modalkerja atau investasi (dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara langsung ini, pembiayaan konsumtif tidak diperkenankan
karena bentuk pembiayaan adalah pembiayaan korporasi). Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club deal atau sub
syndication, langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung menidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk
modal kerja atau investasi.
E. PEMBIAYAAN BERDASARKAN TAKE OVER
Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over
terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas
permintaan nasabah.
Bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni :
1. Hutang pokok plus bunga, dan
2. Hutang pokok saja
Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh. Sedangkan
terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah.
Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke
dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over atau pembiayaan notake over.
TAKE OVER
ya
Principal
Only
Hiwalah
Dalam pembiayaan tersebut termasuk ke
dalam kategori take over ataupun non take
over, faktor pertama yang harus dicermati
bank syariah adalah apakah pembiayaan
tersebut
berbentuk
sindikasi
atau
nonsindikasi (retail).
Tidak
Qard
Alur Penentuan Akad untuk Pembiayaan Take Over
F. PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT (L/C)
Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan Leter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan
dalam rangka memfasilitasi transksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat
menggunakan beberapa akad, yaitu :
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pembiayaan L/C Impor
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002,
akad yang dapat digunakan untuk
pembiayaan L/C Impor adalah :
Wakalah bil Ujrah
Wakalah bil Ujrah dengan Qardh
Murabahah
Salam atau Istishna dan Murabahah
Wakalah bil Ujrah dan Murabahah
Musyarakah, dan
Wakalah bil Ujrah dan Hawalah
II. Pembiayaan L/C Ekspor
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan
untuk pembiayaan
L/C Ekspor adalah :
1. Wakalah bil Ujrah
2. Wakalah bil Ujrah dengan Qardh
3. Wakalah bil Ujrah dan Murabahah
4. Musyarakah, dan
5. Ba’i dan Wakalah
E. PEMBIAYAAN BERDASARKAN TAKE OVER
TAKE OVER
NONSINDIKASI
ya
Tidak
Principal
Only
Hiwalah
Qard
Al Bai’ wal IMBT
Alur Penentuan Akad untuk Pembiayaan Take Over Non-Sindikasi
DAFTAR PUSTAKA
1. A. Karim, Adiwarman. 2007. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Bab 11 , Jenis-jenis
Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta
TERIMA KASIH !!!!!!
aku ga berharap jadi orang terpenting dlm hidupmu...
karena itu prmintaan yg trlalu besar untkku...
aku hanya brharap,swtu hari nanti..
kalo kamu dengar nama ku...
kamu akan SENYUM & bilang...
"dia SAHABAT ku"