Transcript standar pembiayaan sd

Oleh
Dr. Darsono, M.Pd
Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila
Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro
SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN
RASIONAL
Usia SD merupakan fase terpenting dalam
tonggak perkembangan kehidupan setiap
individu, sebagai kelanjutan setelah anakanak menyelesaikan pendidikan anak usia
dini.
Dalam rangka memberikan kerangka layanan
satuan pendidikan SD yang berkualitas,
berdasarkan peraturan pemerintah dan
undang-undang tersebut, pemerintah daerah
memiliki wewenang untuk menyusun
Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) penyelenggaraan SD.
DASAR HUKUM
U.U R I No. 23 Tahun 2002 tentang Hak-hak
Perlindungan Anak;
 U.U No.17/ 2003 tentang Perlindungan Anak;
 Peraturan Pemerintah R I No. 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
 Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang
Standar Pembiayaan;
 Kepmendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang
Pedoman SPM Pendidikan Dasar; dan
 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SD.
Kemendikbud. Tahun 2011

A. JENIS PEMBIAYAAN
Jenis pembiayaan pada jenjang sekolah
dasar terdiri dari:
 biaya investasi, merupakan tanggung
jawab pemerintah;
 biaya operasional, merupakan tanggung
jawab pemerintah dan masyarakat; dan
 biaya personal, merupakan tanggung
jawab orang tua siswa.
B. SUMBER PEMBIAYAAN
1.
2.
3.
4.
Pemerintah daerah wajib menyediakan
dana pendidikan bagi SD Negeri dan
memberikan subsidi kepada SD Swasta.
Dana masyarakat/orang tua siswa.
Sumber lainnya seperti hibah atau
sumbangan dan lain-lain.
Yayasan/penyelenggara SD swasta
menyediakan anggaran rutin operasional
SD swasta.
C. KOMPONEN YANG PERLU DIBIAYAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Biaya operasi nonpersonalia
Biaya alat tulis sekolah
Biaya alat dan bahan habis pakai
Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan
Biaya daya dan jasa
Biaya transpor/perjalanan dinas
Biaya konsumsi
Biaya asuransi
Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler
Biaya pelaporan
D. SATUAN BIAYA
Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya
satuan per siswa per tahun atau biaya
satuan per sekolah per tahun sesuai dengan
ketentuan KBM di sekolah tersebut.
 Satuan biaya ditentukan dengan
menentukan standar biaya tetap (fixed cost)
yang sama untuk semua sekolah dan biaya
tambahan (variable cost) sehingga setiap
sekolah dapat memberikan layanan
pendidikan pada semua siswa.

contoh
Sebagai perbandingan satuan biaya operasional SD di
DKI Jakarta adalah seperti berikut. Ketentuan biaya
untuk SD dengan 6 rombongan belajar dengan
setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik,
standar biaya operasi nonpersonalia di DKI Jakarta
pada tahun 2009 adalah seperti berikut.
 Biaya Operasi Nonpersonalia: Rp97.440.000,00
 Per Rombongan Belajar
: Rp16.240.000,00
 Per Peserta Didik
: Rp580.000,00
 Minimum untuk ATS
: Rp10.000,00
 Minimum untuk BAHP
: Rp10.000,00
E. PENENTUAN BIAYA
Penentuan biaya operasional sekolah
dilakukan oleh sekolah bersama orangtua
siswa (komite sekolah) yang besarnya
didasarkan atas kebutuhan sekolah melalui
proses analisis yang matang dengan
mempertimbangkan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan.
Biaya operasional sekolah tertuang dalam
RAPBS dan dapat diakses oleh siapapun
yang berkepentingan.
F. PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana pendidikan
dilaksanakan secara transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan
(accountable).
G. RAPBS
Setiap satuan pendidikan wajib
menyusun RAPBS.
 Dalam penyusunan RAPBS melibatkan
stakeholders (Badan Peranserta
Masyarakat/Komite Sekolah, tokoh
masyarakat, dan semua pihak yang
berkepentingan terhadap sekolah).
 Sumber-sumber pembiayaan dicatat
secara transparan dan akuntabilitas.

H. PELAPORAN

Pelaporan dilaksanakan secara
berkala dan disampaikan kepada
semua pihak yang berkepentingan.

Bila perlu pelaporan dilakukan secara
terbuka sehingga dapat dilihat oleh
semua pihak yang berkepentingan.