Transcript Peluang Perbaikan BPJS Kesehatan oleh SPSI

PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN
BPJS KESEHATAN
OLEH:
R. ABDULLAH
PERSPEKTIF INISIATOR (KAJS)
Hotel Sahid, 20 Agustus 2014
Forum HRD Bekasi
LATAR BELAKANG


Jaminan sosial adalah hak azasi warga negara
Masyarakat akan menghadapi pasar bebas




ACFTA
MEA
WTO
Tahun 2010
Tahun 2015
Tahun 2020
Hubungan kerja akan berubah



► Jaminan
Dari hubungan kerja tetap
Menjadi hubungan kerja kontrak
Hubungan kerja paruh waktu
sosial menjadi pelampung menghadapi
perubahan budaya hubungan kerja
PERAN
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL (KAJS)
Sebagai
 Inisiator BPJS
 Team Loby
 Team Legal Drafting
 Tim Advokasi
 Team Aksi
Sasaran:
 Diundangkannya UU Jaminan Sosial bagi
pekerja dan seluruh rakyat Indonesia
Prinsip:
 Tanpa limitasi dan tanpa diskriminasi bagi
seluruh rakyat Indonesia
DASAR HUKUM SJSN
Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102
tahun 1952
•Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan,
tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua,
tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan
persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
•“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
•"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Mewujudkan pekerja dan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil
dan makmur
UU SJSN DAN UU BPJS
Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas
1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat
Indonesia
5 Program
BPJS Kesehatan
1. Jaminan
Kesehatan
BPJS
Ketenagakerjaan
2. Jaminan
Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan
Kematian
9 Prinsip
1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan wajib
8. Dana amanat
9. Hasil pengelolaan
dana digunakan
seluruhnya untuk
pengembangan
program dan
sebesar-besarnya
untuk kepentingan
peserta
Manfaat Jaminan Kesehatan
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan
medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan
1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran
yang dibayarkan
2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala
besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya
manfaat akomodasi
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Pentahapan Kepesertaan
Pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari
2014, bagi :
Pemberi Kerja pada BUMN, usaha besar,
usaha menengah dan usaha kecil;
paling lambat 1 Januari 2015
Pemberi Kerja usaha mikro;
paling lambat tanggal 1 Januari 2016
Pekerja bukan penerima upah dan
bukan Pekerja; paling lambat tanggal 1
Januari 2019
Pekerja Penerima Upah
(PPU)
Bukan Penerima
Bantuan Iuran
(Bukan PBI)
Peserta
Jaminan
Kesehatan
Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU)
Bukan Pekerja
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
ISU KRITIKAL ASPEK FASILITAS KESEHATAN
PERLU PENINGKATAN
Isu Kritikal:
TEMPAT TIDUR
SDM:
Dokter, Tenaga Medis,
Tenaga Farmasi
OBAT dan PERLENGKAPAN
MEDIS
• Peningkatan jumlah tempat tidur, tersedia 120.000
menjadi 240.000.
• Puskesmas dengan tempat tidur dari 10% jadi 100%.
• Pekerja peserta BPJS tidak melalui PUSKESMAS
• Tersedia dokter umum 60.000 ditingkatkan jadi
200.000.
• Peningkatan lulusan dokter, tersedia 62 Fakultas
kedokteran.
• Problem distribusi dokter di luar jawa.
• Distribusi paramedis
• Kesiapan industri farmasi.
• Policy Pemerintah
ISU KRITIKAL
ASPEK KELEMBAGAAN & REGULASI
1.
Isu Kritikal Kelembagaan:

Transformasi kelembagaan:





2.
Pengembangan sistem aplikasi dan database jaminan kesehatan  sistem
informasi terpadu berbasis IT  BPJS – Provider – Kemenkes – Lembaga
lainnya.
JPK PT Jamsostek ke JK BPJS Kesehatan.
Jamkesmas/Jamkesda ke JK BPJS Kesehatan.
Koordinasi benefit bagi manfaat lebih atas manfaat dasar.
Kantor Cabang tidak memadai
Isu Kritikal Regulasi:



Harmonisasi Peraturan Perundangan tentang Jaminan Kesehatan.
Harmonisasi Peraturan Perundangan Pusat dan Daerah.
Draft Peraturan Perundangan terkait


UU SJSN  7 PP; 8 PerPres (termasuk jaminan non kesehatan).
UU BPJS  7 PP; 5 PerPres; 1 KepPres.
REKOMENDASI

Perlu peningkatan sosialisasi oleh BPJS Kesehatan kepada pelaku
hubungan industrial.

Perlunya peningkatan kwalitas pelayanan, baik administrasi maupun
pelayanan medis.

Buat nomor telp layanan konsumen bebas pulsa bagi masyarakat
industri.

Sarana dan prasarana kantor cabang di daerah potensi industri.

KAJS akan selalu mengawal bersama dengan semua stock older
-SELAMAT BERDISKUSI-