Transcript Diapositiva 1 - (IAI) Sumsel

Biodata ( Drs.H.Nuryanuwar,Apt.MM.MKes )
Pendidikan :
S1 Farmasi/Apoteker
Univ.Andalas
1988
S2 Manaj. SDM
Univ.Neg Padang
2006
S2 Manaj.RS/Kes
Univ.Gajah Mada
2006
Pekerjaaan :
Kepala GFK kabupaten Pesisir Selatan
1991 - 1993
Ka.IFRS RSUD Kab.Sawahlunto/Sijunjung
1993 - 1997
Kabid Penj.Medis RS.Dr.Acmad Mochtar
1998 - 2003
Bukittinggi
Wadir Penj Medik & Pend.RS.Dr.Achmad Mochtar 2003 - 2014
Bukittinggi
Direktur RSUD Kota Padang Panjang
2008 - 2014
Ka.Dinkes Kota Padang Panjang
2014 - skrg
LETAK GEOGRAFIS
SANGAT STRATEGIS KARENA TERLETAK DIPERSIMPANGAN ANTARA:
- Padang – Padang panjang -Bukittinggi - Pekanbaru
- Padang – Padang Panjang -Solok
- Padang – Padang Panjang –Batusangkar
Dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah
. LUAS TANAH : 6 Ha
. LUAS BANGUNAN : 2 Ha (dibangun sejak tahun 2005)
VISI
“RUMAH SAKIT UMUM SEBAGAI
TUJUAN WISATA KESEHATAN
DENGAN KEUNGGULAN DI BIDANG
RESPIRASI YANG ISLAMI ”
MISI :

Menyelenggarakan Pelayanan Medis dengan teknologi canggih.

Menyelenggarakan Pelayanan Keperawatan yang bersahabat.




Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Respirasi melalui
kerjasama regional, nasional dan internasional
Menyelenggarakan tatakelola manajerial, administrasi dan
keuangan yang sesuai dalam BLUD dan penggunaan SIM-RS.
Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan kesehatan yang
berkesinambungan.
Menyediakan fasilitas dan alat kesehatan yang sesuai dengan
perkembangan teknologi dan informasi.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102
tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan,
tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua,
tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan
persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas
Kemanusiaan
Manfaat
Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat
Indonesia
5
9 Prinsip
Program
Kegotong-royongan
Jaminan
Kesehatan
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
Jaminan Hari
Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan
Kematian
Nirlaba
Keterbukaan
Kehati-hatian
Akuntabilitas
Portabilitas
Kepesertaan wajib
Dana amanat
Hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya
untuk pengembangan
program dan sebesarbesarnya untuk
kepentingan peserta
UU SJSN dan UU BPJS
”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS
KESEHATAN”
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama (RJTP dan RITP)
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (RJTL dan
RITL)
Pelayanan Kesehatan Lain yang
ditetapkan oleh Menteri
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang
mencakup:
2. Rawat Inap yang Meliputi:
1. Rawat Jalan yang Meliputi:
a) Administrasi pelayanan;
b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan
indikasi medis;
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
e) Pelayanan alat kesehatan implan;
f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai
dengan indikasi medis;
g) Rehabilitasi medis;
h) Pelayanan darah;
i) Pelayanan kedokteran forensik; dan
j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.
a) Perawatan inap non intensif; dan
b) Perawatan inap di ruang intensif.
Rumah Sakit
Adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, dan gawat
darurat.
TUGAS RS
Memberikan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna.
Fungsi RS
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan;
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan;
Persyaratan Rumah Sakit
Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan.
Kefarmasian di Rumah sakit

Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang bermutu,bermanfaat, aman dan terjangkau.

Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti
standar pelayanan kefarmasian.

Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan
medis habis pakai di Rumah Sakit dilakukan oleh Instalasi
farmasi sistem satu pintu.

Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi
Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga
patokan yang ditetapkan Pemerintah.
JKN dan Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan BMHP
1.
Peserta berhak mendapat pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis
habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
2.
Dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap
baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan
rujukan tingkat lanjutan.
3.
Berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
yang ditetapkan oleh Menteri.
4.
Dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan.
5.
Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat, Alat Kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat
Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis
habis pakai pada Fasilitas Kesehatan rujukan
tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen
yang dibayarkan dalam paket Indonesian Case
Based Groups (INA-CBG’s).

Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi
medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat
lanjutan tidak tercantum dalam Formularium
Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan
persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur
rumah sakit.
 BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan
obat program rujuk balik melalui Apotek
atau depo farmasi Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan.
 Obat sebagaimana dimaksud dibayar
BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur
pelayanan obat program rujuk balik
diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
 Pelayanan Alat Kesehatan sudah termasuk
dalam paket Indonesian Case Based
Groups (INA-CBG’s).
 Fasilitas Kesehatan dan jejaringnya wajib
menyediakan Alat Kesehatan yang
dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi
medis.
 Dalam hal terdapat sengketa indikasi
medis antara Peserta, Fasilitas Kesehatan,
dan BPJS Kesehatan, diselesaikan oleh
dewan pertimbangan klinis yang dibentuk
oleh Menteri.

Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case
Based Groups (INA-CBG’s) dibayar dengan klaim tersendiri.

Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case
Based Groups (INA-CBG’s) ditetapkan oleh Menteri.

Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, Alat Kesehatan
yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups
(INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan oleh dewan
pertimbangan klinis bersama BPJS Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan Alat
Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based
Groups (INA-CBG’s) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
Peran Apoteker
Perencanaan/Pendistribusian/
Pelayanan :
Dalam penyusunan perencanaan
obat peran apoteker lebih komplek
karena jenis kebutuhan lebih
variatif ( Obat Jamkesmas/
Jampersal/DPHO/Umum/dll.
Berkurang
(Fornas/DPHO/Umum
Peran Apoteker
Pengendalian :
Dalam melaksanakan fungsi ini
penggunaan dan pemakaian obat
terutama untuk obat DPHO
resiko kerugian bagi rumah sakit
lebih kecil, dengan peran apoteker
yang lebih kecil
Apoteker dlm malaksanakan
pengendalian lebih
meningkatkan
Peran dan fungsi
Peran Apoteker
Akutansi dan Biaya :
Dalam melaksanakan fungsi ini
penggunaan dan pemakaian obat
terutama untuk obat DPHO
resiko kerugian bagi rumah sakit
lebih kecil, dengan peran apoteker
yang lebih kecil
Apoteker dlm
malaksanakan fungsi
Ini lebih meningkatkan
peran dan fungsi
agar tdk menimbulkan
kerugian RS
Peran Apoteker
Koordinasi :
Penggunaan dan pemakaian obat
Serta BMHP oleh user
( dengan fungsi koordinasi Minim )
Apoteker akan
Akan lebih
meningkatkan
peran dan fungsi
agar tdk menimbulkan
kerugian RS
Penghargaan / kesejahteraan
 Jasa pelayanan / jasa farmasi yang
memadai
 Kesempatan untuk pendidikan dan
pelatihan
 Promosi untuk jabatan strategis
 Kesempatan atas fasilitas RS bagi yang
membutuhkan.
Masukan Untuk Regulasi
 Jasa pelayanan / jasa farmasi yang
memadai dengan persentase yang jelas.
 Kesempatan untuk Jabatan Strategis di
Rumah Sakit Spt: Dapat kembali
menduduki jabatan Direksi RS.
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN/UU RS