Transcript Bahan Sosialisasi

PENYIAPAN SDM DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN SJSN BIDANG KESEHATAN
Disampaikan Pada Kuliah Umum SJSN Poltekkes III
Jakarta, 12 Januari 2013
Sub Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Sistem rujukan
Private
Goods
Public
Health&
Goods
Jaminan Kesehatan
(UKP)
Program
Kesehatan (UKM)
Individu Sakit
Individu Sehat, dan
DTPK
UKP: Upaya Kesehatan Perorangan
UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat
Subsistem
Pembiayaan
Kesehatan
Apa Yang Menjadi
Prioritas Dibiayai
Pemerintah??
BIAYA
KES
Penggalian
Pengalokasian
Pembelanjaan
UKP
UKM
Penduduk
Mampu
Penddk
Miskin
(PBI)
Masy
A
Pem
Public-Private
Jaminan
Kesehatan
wajib
Jaminan
Kes.
sukarela
UU SJSN
(UU No 40/2004 ttg Sistem Jaminan Sosial
Nasional)
khusus untuk pemateri
4
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Disesuaikan dg
kemampuan
pemerintah
sediakan PBI
Paket
MANFAAT
PEMBIAYAAN
1.
PESERT
A
2.
3.
4.
Jika Pilhan Arah Prioritas :
Perluasan Peserta
•Masyarakat segera mendapat jamkes
•Pemerintah memenuhi tuntutan UUD
(hak pelayanan kes)
•Dunia sedang menuju UHC
Sumber: WHO, The World Health Report.
Health System Financing; the Path to Universal
Coverage, WHO, 2010, p.12
Jenis Yankes
dijamin
Jenis Yankes
Terbats
Jenis Yankes Uru
Biaya
Jenis Yankes Tid
Dijamin
MENGAPA PERLU JAMINAN
KESEHATAN
• BIAYA KESEHATAN TIDK BISA DITANGGUNG OLEH
INDIVIDU ATAU KELUARGA
• ASYMETRI INFORMATION, DOMINASI PROVIDER
• SUPPLY INDUCE DEMAND
• PERLUNYA SOLIDARITAS SOSIAL, GOTONG ROYONG
• REFORMASI BIDANG KESEHATAN MELALUI
PENATAAN SUBSISTEM PELAYANAN, SUBSISTEM
PEMBIAYAAN, SUBSISTEM FARMASI/OBAT,
SUBSISTEM SDM, dll.
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
6.
Pengelolaa
n Dana
Jaminan
Sosial
1.
Azas,
tujuan,
prinsip
SJSN
5.
Program
Jaminan
Sosial
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
2.
BPJS
3.
DJSN
khusus untuk pemateri
7
PESERTA DAN IURAN
Iuran
Peserta
Wajib
Penerima
upah
Pekerja dan
Pemberi Kerja
Non Penerima
Upah
Kelompok/
Indivdiu/Kel
PBI
Pemerintah
Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran
KEPESERTAAN
96 juta
PBI
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt
jiwa
90,4juta belum jadi peserta
2012
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
Lain
73,8 juta belum jadi
peserta
2013
2014
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, PJKMU ke BPJS
Kesehatan
Perpres
Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi
TNI Polri
Penyusuna
n Sisdur
Kepesertaa
n dan
Pengumpula
n Iuran
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
`Perusahaan
2014
2015 2016
USAHA BESAR
USAHA SEDANG
USAHA KECIL
USAHA MIKRO
20%
20%
10%
10%
50%
50%
30%
25%
2015
2016
2017
2018
75% 100%
75% 100%
50% 70% 100%
40% 60% 80%
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
2019
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
100%
2017
2018
2019
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS
Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke
BPJS Kesehatan
Pemetaan
Perusahaa
n dan
sosialisasi
Sinkronisasi Data
Kepesertaan: JPK Jamsostek,
Jamkesmas dan Askes
13/04/2015
PNS/Sosial -- NIK
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro
B
S
K
20%
50%
75%
100%
20%
50%
75%
100%
10%
30%
50%
70%
100%
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
bbb
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan 9peserta tiap tahun
100%
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepemilikan Jamkes Tahun 2014
BPJS Kesehatan
PBI
PNS + Pensiunan +Vet
Jamsostek
TNI POLRI aktif
Jumlah
Non BPJS Kesehatan
Jamkesda
asuransi Perusahaan
Asuransi Swasta
Jumlah
total jamkes 2014
belum punya jamkes
2014 penduduk
13/04/2015
%
96.000.000
17.300.000
5.600.000
2.200.000
121.100.000
bbb
39,2
7,1
2,3
0,9
49,4
%
31.866.390
15.351.532
2.856.539
50.074.461
13,0
6,3
1,2
20,4
171.174.461
73.847.239
245.021.700
10
69,9
30,1
100
Pelayanan
Kesehatan
11
Pengaturan JK dalam SJSN
• Pasal 19 :
(1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
ekuitas
Prinsip-prinsip Asuransi Sosial:
. kegotong-royongan
. kepesertaan yang bersifat wajib,
. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan
. bersifat nirlaba.
. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh
pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang
tidak terikat dengan besaran iuran yang telah
dibayarkannya.
khusus untuk pemateri
Pengaturan JK dalam SJSN
• Pasal 19
(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan
dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Semua terapi yang berindikasi medis
yang memungkinkan pasien kembali
produktif, seoptimal mungkin, jika terapi
khusus
untuk pemateri cost-effective.
secara akademis
terbukti
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM
SJSN
UU 40/2004 pasal 22 :
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan
yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk
obat dan bahan medis habis pakai yang
diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,
dikenakan urun biaya.
3. Penjelasan pasal 22 (1) “komprehensif,
Strukturisasi pelayanan dg. sistem
rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Tertiary
Secondary
Sistem Rujukan
Primary Care
Tertiary Care
Self Care
13/04/2015
Unstructured
www.jpkm-online.net
Structured
PEMBERIMPELAYANAN
KESEHATAN (PPK)
• PPK PRIMER SD LAYANAN LANJUTAN
• PPK PRIMER BERSIFAT LAYANAN
DASAR
• PPK LANJUTAN BERSIAFAT
SPESIALISTIK/SUBSP
• PPK MELIPUTI SELURUH PPK YG
BEKERJA SAMA DNG BPJS KES
• FASKES KEPEMILIKAN SWASTA,
BUMN, TNI/POLRI, DLL DAPAT
MENJADI JARINGAN PPK JK DI BPJS
Sistem Pembayaran (1)
Prospective paymen system menjadi pilihan :
- dapat mengendalian biaya kesehatan biaya
kesehatan
- mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu
sesuai standar
- Membatas pelayanan kesehatan yang tidak
diperlukan berlebihan atau under use
- Mempermudah administrasi klaim
- Mendorong provider untuk melakukan cost
contaiment
II. UU BPJS (UU No 24/2011 ttg Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial)
khusus untuk pemateri
18
Materi Pokok UU BPJS
Jumlah dan
Transformasi
Ruang
Lingkup
Bentuk dan
Kedudukan
Dewas dan
Direksi
Fungsi dan
Tugas
khusus untuk pemateri
19
Jumlah dan Ruang Lingkup
• UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS,
yaitu:
– BPJS Kesehatan; yang
menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan
– BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg
menyelenggarakan Jaminan
Pensiun, Hari Tua, Kecelakaan
Kerja, dan Kematian
khusus untuk pemateri
20
Bentuk dan Kedudukan
• BPJS merupakan Badan Hukum Publik
• BPJS bertanggungjawab langsung kepada
Presiden
Fungsi BPJS
BPJS berfungsi menyelenggarakan
program jaminan sosial.
khusus untuk pemateri
21
Tugas BPJS
Tugas BPJS adalah:
• memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan
Pemberi Kerja;
• menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
• mengelola Dana Jaminan Sosial yang berasal dari Iuran
untuk kepentingan Peserta;
• mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan
sosial;
• membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan
kesehatan;
• memberikan laporan mengenai penyelenggaraan program
Jaminan Sosial kepada Presiden; dan
• memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program
Jaminan Sosial.
khusus untuk pemateri
22
SKENARIO
ASURANSI
KOMERSIAL
INFORMAL
Jkes
JAMKESMAS
Mas+
NON
Jkes
PRO
PROGRAM
JKesDa +
JAMKESDA
JAMINAN
JKem +
KEMATIAN
As
ASURANSI
Kes+
KESEHATAN
JAMINAN
JHT +
HARI
TUA
SANTUNAN
SKem+
KEMATIAN
JAMINAN
JHT+
HARI TUA
SANTUNAN
JHT+
HARI TUA
PENSIUN
Jpen+
JPen+
PENSIUN
BPJS 2
BPJS 1
FASE I
SANTUNAN
JKK+
KEC KERJA
JAMINAN
JKEM
+
KEMATIAN
JAMINAN
JAM
KESEHATAN
KES +
JAMINAN
JKK +
KEC KERJA
TNI/
POLRI
FASE II
FASE III
23
YY
A
K
E
N
S
K+
E
S
PEMENUHAN TENAGA
KESEHATAN
24
PETA JALAN PEMENUHAN NAKES
DALAM MENYONGSONG BPJS
2012
2014
2019
Pemenuhan tenaga
kesehatan
Pemenuhan tenaga
kesehatan
Pelaksanaan Redistribusi
Pelaksanaan Redistribusi
79% Puskesmas
mempunyai dokter
sesuai standar
85% Puskesmas
mempunyai dokter
sesuai standar
98% Puskesmas
mempunyai dokter
sesuai standar
52 % RS mempunyai
dokter sesuai standar
60 % RS mempunyai
dokter sesuai standar
98 % RS mempunyai
dokter sesuai
standar
Monev dan
Pelaksanaan Diklat
Monev dan
Pelaksanaan Diklat
Persiapan
pemenuhan dan
distribusi tenaga
kesehatan
Persiapan
dan
pelaksanaan Diklat
PETA JALAN PEMENUHAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
• Pemenuhan dan
Distribusi belum
merata
• Disparitas kualitas
nakes
Pemetaan
keadaan dan
kebutuhan nakes
di fasyankes
Pemenuhan
nakes melalui
beberapa cara
-Pelaksanaan
pemenuhan dan
redistribusi nakes
-Pelaksanaan
Diklat
-Monev
• 98% Puskesmas
dan RS mempunyai
dokter sesuai
standar
• Nakes berkualitas
Implementasi roadmap: pemenuhan, re-distribusi, diklat
Penyusunan
Standar, dan
prosedur
untuk
pemenuhan
dan kualitas
Rencana diklat
Kajian berkala kualitas dan pengembangan nakes disesuaikan dengan
perkembangan fasyankes dan IPTEK
Monitoring dan evaluasi pemerataan dan kualitas nakes
PETA JALAN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN
• 85% Puskesmas
mempunyai dokter
sesuai standar
• 60% RS mempunyai
dokter sesuai standar
•79% Puskesmas
mempunyai dokter
sesuai standar
•52 % RS mempunyai
dokter sesuai standar
Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes
Menyusun rencana
distribusi nasional
Melakukan feed back ke
unit dan daerah
Menyusun prioritas
penempatan
Penempatan nakes
Menyusun NSPK
Sosialisasi aturan dan
implementasi
Kajian Distribusi
Pemantauan & review
regulasi
Penempatan nakes
Penyusunan model
distribusi
Melakukan feed back ke
unit dan daerah
Penempatan nakes
Sosialisasi aturan dan
implementasi
Pemantauan & review
regulasi
SEBARAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR PUSKESMAS
TAHUN 2012
SESUAI &
NO
TENAGA KESEHATAN
JML PUSK
DI ATAS
STANDAR
DI BAWAH STANDAR
JML PUSK
JML PUSK
KEKURANGAN
NAKES
1
DOKTER UMUM
7,323
1,992
2,269
2
DOKTER GIGI
4,966
4,349
4,349
3
PERAWAT
6,182
3,133
10,146
4
PERAWAT GIGI
5,801
3,514
3,514
5
BIDAN
7,572
1,743
4,485
6
ASISTEN APOTEKER
4,945
4,370
4,370
7
S. FARMASI & APOTEKER
7,138
2,177
2,177
8
KESEHATAN MASYARAKAT
6,502
2,813
2,813
9
SANITARIAN
6,376
2,939
2,939
10
TENAGA GIZI
6,381
2,934
2,934
11
ANALIS KESEHATAN
3,962
5,353
‐Sumber data keadaan : Sekretariat Badan PPSDMK per Juni 2011
‐Standar Tenaga : Sesuai yang tercantum dalam Pedoman Kebijakan Dasar Puskesmas
‐Untuk Tenaga Bidan dan Perawat, Standar Belum Menghitung Jumlah Desa dan Pustu
5,353
9,315
SEBARAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN
KESESUAIAN TERHADAP STANDAR RUMAH SAKIT
TAHUN 2012
SESUAI &
NO
TENAGA KESEHATAN
JML RS
DI ATAS
STANDAR
JML RS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DR SP ANAK
DR SP OBGYN
DR SP PENYAKIT DALAM
DR SP BEDAH
DR SP RADIOLOGI
DR SP REHAB MEDIK
DR SP ANASTESI
DR UMUM
DR GIGI
DR GIGI SP
PERAWAT
BIDAN
FARMASI
1,721
618
682
649
633
513
1,448
1,147
893
860
1,177
203
235
297
DI BAWAH STANDAR
JML RS
1,103
1,039
1,072
1,088
1,208
273
574
828
861
544
1,518
1,486
1,424
Sumber:
‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Ditjen. BUK per Januari 2012
‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
KEKURANGAN NAKES
1,382
1,287
1,295
1,357
1,261
449
624
3,309
1,144
874
87,874
15,311
2,621
Rekapan Penambahan Faskes
tahun 2014
Rekapan Kekurangan Berdasarkan kelas Rumah
Sakit dan Puskesmas
PUSKESMAS
KELAS D
KELAS C
KELAS B
KELAS A
RS PRATAMA
383
12
4
4
9
187
KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TENAGA KESEHATAN
DOKTER UMUM
DOKTER GIGI
PERAWAT
PERAWAT GIGI
BIDAN
ASISTEN APOTEKER
S. FARMASI & APOTEKER
KESEHATAN MASYARAKAT
SANITARIAN
TENAGA GIZI
ANALIS KESEHATAN
KEKURANGAN
TAHUN 2012
2,269
4,349
10,146
3,514
4,485
4,370
2,177
2,813
2,939
2,934
5,353
KEKURANGAN
TAHUN 2014
766
383
4,213
383
2,298
383
383
383
383
383
383
TOTAL
3,035
4,732
14,359
3,897
6,783
4,753
2,560
3,196
3,322
3,317
5,736
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014
NO TENAGA KESEHATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DR SP ANAK
DR SP OBGYN
DR SP PENYAKIT DALAM
DR SP BEDAH
DR SP RADIOLOGI
DR SP REHAB MEDIK
DR SP ANASTESI
DR UMUM
DR GIGI
DR GIGI SP
PERAWAT
BIDAN
FARMASI
KEKURANGAN
TAHUN 2012
1,382
1,287
1,295
1,357
1,261
449
624
3,309
1,144
874
87,874
15,311
2,621
KEKURANGAN
TAHUN 2014
86
86
86
86
51
35
39
1,042
255
79
10,370
1,830
295
TOTAL
1,468
1,373
1,381
1,443
1,312
484
663
4,351
1,399
953
98,244
17,141
2,916
MANAJEMEN SDM
INSTITUSI
PENDIDIKAN
PERENCANAAN
PENGADAAN
INSTITUSI
PELATIHAN
BADAN
AKREDITASI
INSTITUSI
ASSESSMEN
PENINGKATAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
SDM SJSN
(JUMLAH, MUTU,
MERATA
PERAN POLTEKKES
DOSEN
MANAJEMEN
SARPRAS
MUTU
NAKES
BERMUTU
STRATEGI
• Peningkatan perencanaan nakes melalui : fasilitasi
daerah untuk menyusun kebutuhan, penyusunan
standar ketenagaan.
• Peningkatan dan pengembangan pengadaan/
pendidikan Nakes melaui : CPD, Tubel,Pelatihan
• Peningkatan pendayagunaan Nakes: Redistribusi,
kejelasan pola karir.
• Pembinaan dan pengawasan mutu Nakes, melalui : Uji
Kompetensi, Sertifikasi.
• Penguatan sumberdaya
• Penguatan Regulasi.
Penutup
• UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah
disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit
implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014
• Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan
terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua
penduduk dengan manfaat yang sama
• Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip
pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan
berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS
TERIMA KASIH
khusus untuk pemateri
37