Hukum Asuransi S1

Download Report

Transcript Hukum Asuransi S1

Hukum Asuransi
Kompetensi 1
Sub level k:
A .Pengertian & obyek asuransi/pokokpokok pertanggungan.
Menurut ps. 246 KUHD : Asuransi adalah
suatu perjanjian dng mana seorg
penanggung mengikatkan diri pd seorg
tertanggung dng menerima suatu premi
,untuk memberikn penggantian kepadanya
krn suatu kerusakan,kerugian,atau
kehilangan keuntungan yg diharapkan,yg
mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yg tak tertentu.
Menurut pasal 1(1) UU
No.2/1992 Tentang Asuransi
Perjnjian antara 2 pihak atau lebih ,dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri
kpd tertanggung,dng menerima suatu premi
asuransi ,untuk memberikan penggantian
kpd tertanggung krn kerugian , kerusakan
atau kehilangan keuntungan yg diharapkan
atau tanggung jawab hukum kpd pihak
ketiga ygmungkin akan diderita tertanggung
,yg timbul dr suatu peristiwa yg tidak pasti
,atau untuk memberikan suatu pembayaran
yg didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorg yg dipertanggungkan.
Apa tujuan dan manfaat asuransi?
a. Tujuan Asuransi:untuk mengalihkan resiko
si tertanggung kpd sipenanggung ,yg
berarti bahwa penanggung
berkwewajiban untuk memberikan ganti
kerugian tertanggung bila terjadi
evenemen. Sbg kontra prestasinya
tertanggung harus membayar uang premi
kpd penanggung.
b. Manfaat asuransi kpd suatu perusahaan
sebagai suatu individu dan kepada
masyarakat umum (negara ):
1) Pertanggungan memberikan rasa terjamin
atau perlindungan atau jaminan
(security)dalam menjalankan usaha;
2)Pertanggungan menaikkan efisiensi
dan kegiatan usaha;
3)Pertangungan cenderung kearah
perkiraan atau penilaian biaya yg layak;
4)Asuransi merupakan dasar
pertimbangan dari pemberian atau
kredit;
5)Asuransi mengurangi timbulnya
kerugian-kerugian;
6)Asuransi merupakan alat pembentuk
modal pendapatan untuk masa depan;
7) Asuransi akan menguntungkan bagi
masyarakat pada umumnya.
B. Apa itu obyek asuransi?
Ps. 268Suatu pertanggungan dapat
mengenai kepentingan yg dapat dinilaikan
dengan uang,dpt diancam oleh suatu
biaya dan tidak dikecualikan oleh UU.
Ps 1(2) UU No.2/ 1992: Obyek asuransi
adalah benda dan jasa ,jiwa dan raga
kesehatan manusia ,tanggung jawab
hukum ,serta semuakepentingan lainnya
yg dpt hilang ,rusak,rugi dan atau
berkurang nilainya.
C. Dasar Hukum
KUHD : pasal 246- 286 ,287 – 308, 592685, 686- 695.
Diluar KUHD:1.Ordonantie op het
LevensverZekering bedrijf,s.1914 -101.
2. UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian.
D.Ruang Lingkup
Asuransi/Pertanggungan
Secara garis besar ruang lingkup dari asuransi
adalah meliputi : Asuransi Kerugian (Schade
verzekeringsrecht) dan asuransi Sejumlh uang
(Sommen Verzekeringsrecht).
Dalam perkembangan ada asuransi yg mempunyai
unsur keduanya sehingga timbul asuransi
campuran. contoh asuransi kecelakaan yg
mewajibkan penanggung melkukan dua macam
prestasi, yaitu mengganti kerugian yg benar-benar
diderita tertanggung dan membayar sejumlah
uang yg telah disepakati pada waktu ditutupnya
pertanggungan.
E.Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi
Syarat Umum : diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
Syarat khusus :- Adanya premi (ps. 246 KUHD) dan Notifikasi
(ps.251 KUHD).
Prinsip –prinsip Asuransi :
Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko yg diasuransikan
harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a. Insurable Interest hrs memenuhi hal-hal sbg berikut:
1)nilainya dapat diukur secara finansial, 2)merupakan risiko
murni(pure risk), dimana tertanggung akan mengalami
kerugian seandainya terjadi suatu peristiwa yg tdk
diharapkan.
3)Particular Risk,yaitu risiko yg datang atau timbul dr
kejadian individu dan dampaknya bersifat lokal
misal:kebakaran,pencurian,kerusakan barang.
4)Fundamental Risk,yaitu risiko yg tdk
disebabkan oleh suatu individu dan berdampak
pd masyarakat luas. Pengertian fundamental
berasal dr sifat lingkungan masyarakat atau dr
kejadian fisik diluar kontrol manusia,misalnya
inflasi, perubahan kebiasaan, bencana alam.
5)Fortuitous,artinya sesuatu peristiwa belum
atau tdk dapat diduga sebelumnya.
6)Homogeneus Exposures,artinya ada suatu
peristiwa yg dpt dijadikan sbg perbandingan
atas suatu peristiwa yg belum pasti terjadi.
7)Reasonable premium, artinya nilai premi yg
dibayarkan oleh tertanggung kpd penanggung
merupakan nilai wajar atas peralihan risiko yg
dimlikinya.
b. Utmost Good Faith kontrak mengacu pd doktrin
Caveat Emptor ,artinya pembeli bebas mengetahui kondisi
barang atau jasa yg akan dibelinya . Dalam perjanjian
asuransi , setiap pihak berkewajiban untuk
memberitahukan semua fakta-fakta mengenai sesuatu yg
akan menjadi obyek pertanggungan , baik diminta atau
tidaktertanggung hrs mempunyai itikad baik dlm
bersuransi..
C. Indemnity  Dalam kontrak asuransi ,indemnity
diartikan sebagai kompensasi finansial yg pasti dan cukup
untk menempatkan tertanggung dlm posisi keuangan yg
sama sebagaimana yg ia alami sesaat sebelum terjadinya
peristiwa.Hrs ada asas keseimbangan dlm
pertanggungan.
d.Proxima Causa menyatakan bahwa dlm hal terjadi
peristiwa kerugian (loss),maka penyebab dr peristiwa
kerugian tsb hrslah suatu penyebab yg tidak terputus
atau tidak diintervensi oleh penyebab lainnya.Dengan
kata lain , prinsip ini menekankan bahwa hrs ada
penyebab dominan yg efektif dlm peristiwa
kerugiantersebut.
e. Subrogasi lihat pasal 284 KUHD
f. Kontribution  co Insurance
lihat pasal. 277dan 278 KUHD
Kompetensi II
Sejarah Asuransi
Sub Lefel Kompetensi:
A. Sejarah asuransi:
1. Sebelum Masehi 356-323 B.C Zaman kebesaran Yunani
pemerintahan Alexander The Great.Pembantunya bernama
Antimenes sangat memerlukan banyak uang guna
membiayai pemerintahannya pada waktu itu.caranya ia
mengumumkan kpd pemilik budak belian ,supaya
mendaftarkan budak-budaknya dan membayar uang setiap
tahun kpd Antimenes.Sbg imbalannya dijanjikan kpd
mereka, ada bila budak yg lari akan ditangkap dan
diserahkan kembali, bila tdk dpat akan diganti uang sbg
ganti kerugian .
Menurut Scheltema pd zaman itu juga banyak org yg
meminjamkan sejumlah uang kepd pemerintahan kotapraja
dng janji pemilik uang tsb diberi bunga setiap bulannya
sampai wafatnya,bahkan diberi dana pada waktu
penguburannya. mirip asuransi jiwa.
Selanjutnya perjanjian itu terus berkembang pada
zaman Romawi kira-kira tahun kesepuluh sesudah
masehi  dibentuk perkumpulan (collegium) tiap
anggota bayar uang pangkal dan tiap bulan ditarik
iuran . Jika ada anggota yg meninggal ahli warisnya
diberi santunan biaya penguburan.Jika anggota
perkump.tsb pindah kelain tempat akan diberi biaya
perjalanan,juga apabila anggota tsb akan
mengadakan pesta atau upacara..
Abad pertengahan:
Di ingris ada perkump.orag-org yg memp.profesi yg
sejenis  gilde  untuk kepentingan anggotanya.
kalau terjadi kebakaran gilde akan mengganti
kerugian  abad ke IX.
Bentuk tsb berkembang sampai Denmark,
Jerman,dan neg. Eropah lainnya samai abad XII.
• Pada abad XIII,XIVPerdag melalui laut
berkembang pesatBodemerijpemilik
kapal dan brg muatannya sbg pihak peminjam
uang ke pemilik uang dng bunga
tertentu,sedang kapal dan brg muatannya jadi
jaminan dengan perrjanjian jika kapal
tenggelam /rusak maka uang dan bunga tak
kembali.
• Sesudah abad pertengahan  ada kodifikasi
Dari Napoleon  Perancis –Code Civil dan
Code de Commerce.
Unsur Penting Asuransi
-Para pihak dalam asuransi:
Penanggung dan tertanggung(ps.246,256
ayat2 dan 256 ayat1 KUHD).
-Kepentingan (ps.250,268 KUHD)
-Benda (obyek pertang.( ps.250,ps.256
ayat3 KUHD).
-Jumlh pertanggungan (ps.256 ayat4
KUHD).
-Bahaya yg ditanggung oleh penanggung
(246,256 ayat5).
-Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi
tanggungan si penanggung (ps.246,ps
256 ayat 6).
-Premi (pasal 256 ayat 7).
-Pemberitahuan kpd
penanggung/notifikasi (ps.256 ayat 8).
Sifat peejanjian Asuransi :
-1. Timbal Balik.Hak dan Kewajibandlm
H.perjanjian disebut per. Bernama.Azas
Causalitet
-2Sifat Konsensuil
-3. Persetujuan  persetujuan tertentu
(byzondere overenkomst).
-4. Sifat perkumpulan :
-Ada 2 : asuransi secara premi(premi
Verzekering), dan asuransi saling
menjamin(Onderlinge Verzekering)ps.
1653,1654,1655 BW.
Resiko Dalam Asuransi
Resiko adalah ketidak pastian mengenai
kerugian.Definisi memuat dua konsep yaitu
ketidak pastian dan kerugian.Namun resiko
itu sendiri belum tentu rugi ,kadang-kadang
menimbulkan keuntungan.Tak semua resiko
dapat disuransikan,ada syarat-syarat yg hrs
dipenuhinya.:
1. Massal dan homogen
2. Kerugian yg disebabkan oleh bencana itu
hrs tertentu
3. Terjadinya kerugian dlm kassus individual
hrslah bersifat kebetulan atau tidak
disengaja.
4.Kelayakan ekonomis
5.Probabilitas dapat diperhitungkan.
Kompetensi III
.Polis
a.
Arti polis dan fungsinya:
Polis sbg suatu akta yg formalitasnya diatur dlm UU,memp arti yg sangat
penting pada per. Asuransi,baik pada awal,selama perjanjian berlaku dan
dlm masa pelaksanaan perjanjian meskipun bukan merupakan syarat
sahnya perjanjian ,polis merupakan satu-satunya alat b ukti pada
tertanggung. ps.255,256 KUHD.
Fungsi polis: a. perjanjian pertanggungan( a contract of indemnity)
b. Sebagai bukti jaminan dr penanggung kpd tertanggung untuk
mengganti kerugian yg mungkin dialami tertanggung,yg
diakibatkan evenement dng prinsip: untuk mengembalikan
terttanggung pada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian;
atau untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut(total collaps).
c. Bukti pembayaran premi asuransi.
b. Hubungan Pasal 55KUHD dan Ps.257 KUHD
• C. Bgmana evenemen terjadi,polis belum keluar?
• Klausula;klausula dalam polis
Berdasarkan azas kebebasan berkontrak(beginsel
der contracten vrijheid,principle of contract
freedom)maka pasal 251 tentang wajib
pemberitahuan dr tertanggung dalam perjanjian
asuransi dapat dikesampingkan dengan cara
pemberian klausula pada polis yaitu :
1) Klausula renunsiasi(renuntiatie,renunciation)
Yaitu penanggung tidak akan menggugat
tertanggung dengan alasan ps.251 KUHD,kecuali
Apabila hakim menetapkan bahwa pasal tersebut
harus dilakukan secara jujur atau dengan itikad
baik dan menurut adat kebiasaan.
2).Klausula sudah mengetahui
Menurut klaula ini penanggung sudah mengetahui
betul keadaan, kontruksi , letak dan cara
penggunaan benda pertanggungan. Maka
pengnggung bertanggung jawab terhadap setiap
peristiwa yg menimbulkan kerugian sbg akibat dr
keadaan benda pertanggungan itu.Semua
klausula tersebut harus dinyatakan tegas dalam
polis.