Transcript Hukum pengangkutan Dan Asuransi

Hukum pengangkutan
Dan Asuransi
Hukum Pengangkutan
• Keseluruhan peraturan-peraturan
baik yang telah dikodifikasi atau yang
belum dikodifikasi yang mengatur
semua hal-hal yang berkaitan dengan
pengangkutan.
Definisi Pengangkutan :
Soekardono :
“ Perpindahan tempat mengenai bendabenda atau orang-orang, karena
perpindahan itu mutlak diperlukan
untuk mencapai dan meningkatkan
manfaat serta efisiensi ”
Abdulkadir Muhammad :
• “Proses kegiatan memuat barang/penumpang
ke dalam alat pengangkutan, membawa
barang/penumpang dari tempat pemuatan
ketempat tujuan, dan menurunkan
barang/penumpang dari alat pengangkutan ke
tempat yang ditentukan “
Aspek-aspek pengangkutan :
1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan
pengangkutan.
2.Alat pengangkutan, yaitu alat yang
digunakan untuk menyelenggarakan
pengangkutan
3.Obyek pengangkutan, yaitu muatan yang
diangkut baik barang atau penumpang.
4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut
barang/penumpang sejak pemuatan sampai
dengan penurunan di tempat tujuan
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan
kegunaan dan nilai barang
6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai
ditempat tujuan dengan selamat, biaya
pengangkutan lunas.
Jenis Pengangkutan dan
pengaturannya
Pengangkutan darat :
1. KUHD
sudah diatur secara sistemetis. Dalam
Buku I Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal
90 s/d 98. Dalam bagian ini diatur
sekaligus pengangkutan darat dan
perairan darat tetapi khusus
pengangkutan barang;
2. Peraturan Khusus :
a. UU tentang Perkereta Apian, UU No
23/07
b. UU tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, UU No 22/09.
Pengangkutan Laut :
• KUHD, Buku II bab V tentang Perjanjian
charter kapal
• KUHD, Buku II bab V A tentang
pengangkutan barang-barang
• KUHD , Buku II, Bab V-B tentang
pengangkutan orang
• UU No 17/2008 tentang pelayaran.
Pengangkutan Udara
• UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan.
Dasar Hukum Perjanjian
Pengangkutan
Buku III KUHPerdata
1. Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau
lebih;
2. Pasal 1338 KUHPerdata
Asas kebebasan berkontrak bahwa
setiap orang bebas mengadakan suatu
perjanjian apa saja, baik perjanjian
itu sudah diatur dalam UU maupun
belum diatur dalam UU.
3.Asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian
yang dibuat secara sah oleh para
pihak adalah mengikat bagi mereka
yang membuatnya seperti ndangundang
4. Pasal 1320 KUHPerdata
a. Adanya Kesepakatan para pihak
b. Kecakapan bertindak
c. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal
Pengertian perjanjian
pengangkutan
Purwosutjipto :
• Perjanjian timbal balik antara pengangkut
dengan pengirim dimana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari
suatu tempat ketempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan.
Subekti :
• Suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang atau barang dari
suatu tempat kelain tempat,
sedangkan pihak lainnnya menyanggupi
akan membayar ongkosnya.
Unsur-unsur Perjanjian
Pengangkutan
1. Perjanjian timbal balik yaitu suatu
perjanjian dimana para pihak
mempunyai hak dan kewajiban sama
2.Para pihak adalah pengangkut,
penumpang,pengirim walaupun
dimungkinkan adanya pihak ketiga
yang berkepentingan.
3.Obyek pengangkutan adalah barang
dan atau orang
4.Kewajiban pengangkut
menyelenggarakan pengangkutan
dengan selamat
5.Kewajiban pengirim, penumpang
membayar biaya pengangkutan
Pihak-pihak dalam
Pengangkutan
• Pengangkut
• Pengirim
* Penerima
Pengertian Pengangkut
Menurut Purwosutjipto :
Orang Yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan
barang dan/atau orang dari suatu
tempat ketempat tujuan tertentu
dengan selamat.
Sri Rejeki Hartono :
Pengangkut :
• Mereka yang mempunyai wewenang
mengadakan perjanjian pengangkutan
dan memikul beban resiko tentang
keselamatan barang-barang yang
diangkut.
Achmad Ichsan :
• Pengangkut adalah yang bertugas dan
berkewajiban mengangkut dan yang
bertanggung jawab terhadap semua
kerugian yang diderita dalam
pengangkutan.
Pengertian Pengirim ;
• Pihak yang membuat perjanjian
pengangkutan dengan pihak
pengangkut untuk menyelenggarakan
pengangkutan dengan selamat, sesuai
dengan perjanjian, dan sebagai kontra
prestasinya pengirim membayar biaya
pengangkutan.
Pengertian Penerima :
• Penerima adalah pihak ketiga yang
berkepentingan terhadap diterimanya
barang kiriman.Sipenerima disini
mungkin si pengirim yang telah
mengadakan perjanjian pengangkutan
dengan pengangkut, mungkin juga
pihak ketiga yang tidak ikut di dalam
perjanjian.
Kedudukan Penerima :
1. Bisa sekaligus pengirim, yaitu pihak
yang mengadakan perjanjian
pengangkutan dengan pengangkut
atau dapat juga
2. Orang lain yang ditunjuk oleh
pengirim untuk menerima barangbarang yang dikirimnya.
Beberapa pendapat tentang
Kedudukan penerima :
• Penerima sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan seperti yang dimaksud
dalam Pasal 1317 BW.
• Penerima sebagai cessionaris diam-diam.
• Penerima sebagai pemegang kuasa atau
penyelenggara urusan si pengirim.
Dasar Hukum Penerima
sebagai pihak ke 3 :
• Pasal 1317 (1) BW :
• “Lagi pula diperbolehkan untuk minta
ditetapkan janji khusus, yang dibuat guna
kepentingan pihak ketiga, apabila suatu
penetapan janji, yang dibuat oleh
seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu
pemberian yang dilakukan kepada orang lain
mengandung suatu janji seperti itu”
1317 (2) BW :
• “Orang Yang membuat janji khusus
itu tidak boleh mencabut janji nya,
kalau pihak ketiga sudah menyatakan
akan memanfaatkan janji khusus itu”.
Kapan penerima mulai
mendapatkan haknya :
• Pasal 1317 (2) BW :
• Sejak penerima menyatakan
kehendaknya untuk menerima barangbarang kiriman itu.
• Sejak saat ini pengirim tidak
berwenang lagi mengubah tujuan
pengiriman barang itu.
Hak pihak ketiga :
• Hak untuk memanfaatkan janji khusus
dalam perjanjian pengangkutan, yaitu
menerima barang-barang kiriman dari
Pengirim.
Kewajiban penerima :
• Sejak penerima mendapatkan haknya untuk
menerima
barang
angkutan,
secara
otomatis
menjadi
pihak
yang
berkepentingan
dalam
perjanjian
pengangkutan, akibatnya :
• Berlaku
ketentuan-ketentuan
dalam
perjanjian pengangkutan yaitu kewajiban
untuk membayar uang angkutan kecuali
ditentukan lain.
Sifat/Asas perjanjian
pengangkutan
1. Konsensuil : perbuatan perjanjian
pengangkutan tidak disyaratkan harus
tertulis, sudah cukup apabila ada
persetujuan kehendak antara pihak-pihak.
2. Koordinasi : di dalam perjanjian
pengangkutan mensyaratkan kedudukan
para pihak sejajar.
3. Campuran :
a. Pemberian kuasa,
b. penitipan,
c. pelayanan berkala melekat pula
dalam perjanjian pengangkutan.
4. Pengangkut tidak mempunyai hak
retensi.
Dalam KUHPerdata dikenal 3 jenis
Perjanjian untuk melakukan
pekerjaan :
1.Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
tertentu : Suatu perjanjian di mana satu
pihak menghendaki dari pihak lawannya
untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia
bersedia membayar suatu upah, sedangkan
apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut diserahkan kepada pihak lawan
itu.
2. Perjanjian Kerja/Perburuhan:
Perjanjian antara buruh dengan majikan dengan
ciri ciri :
a. Adanya suatu upah/gaji tertentu yang
diperjanjikan
b. Adanya hubungan diperatas, yaitu suatu
hubungan berdasarkan mana pihak yang satu
majikan berhak memberikan perintah, perintah
mana harus ditaati.
3.Perjanjian Pemborongan/pekerjaan
Suatu perjanjian antara seorang /pihak
yang memborongkan pekerjaan dengan
orang lain/pihak yang memborong, dimana
pihak pertama menghendaki suatu hasil
pekerjaan yang disanggupi pihak lawan,
atas pembayaran tertentu sebagai harga
borongan.
Dasar Hukum Pemberian
Kuasa
• Pasal 370 KUHD
• “Nahkoda boleh menyimpang dari
jurusan yang harus ia ikuti, untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa manusia”
• Pasal 371 KUHD:
“Nahkoda diwajibkan menjaga kepentingankepentingan dari yang berhak atas muatan
selama perjalanan, mengambil semua
tindakan-tindakan yang perlu untuk itu, dan
bilamana perlu bertindak dimuka pengadilan
untuk itu”.
Dokumen pengangkutan
• Surat muatan/Vracht Brief (Pasal 90
KUHD)
Surat angkutan merupakan perjanjian
antara pengirim atau ekspeditur dengan
pengangkut atau nahkoda, dan memuat
selain apa yang telah diperjanjikan antara
pihak-pihak baik tentang selesainya
pengangkutan, penggantian kerugian
bilamana terjadi kelambatan maupun lainlain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nama dan berat atau ukuran barang yang
diangkut, beserta merk-merk dan
jumlahnya
Nama orang kepada siapa barang dikirim
Nama dan tempat kediaman pengangkut
Jumlah biaya angkutan
Tanggal pengangkutan
Tanda tangan pengirim/ekspeditur.
Hak Retensi dan
perjanjian penitipan
• Hak Retensi Pasal 493 KUHD :
• Kecuali yang ditentukan dalam ayat kedua
dari pasal ini, pengangkut tidak wenang
menahan barang padanya untuk jaminan
bagi apa yang terhutang kepadanya dari
sebab pengangkutan dan sebagai urunan
dalam averij umum, suatu janji yang
bertentangkan dengan ini adalah batal.
• Penitipan Pasal 468 KUHD:
• Perjanjian pengangkutan mewajibkan
pengangkut menjaga keselamatan
barang yang diangkut sejak saat
penerimaannya sampai saat
penyerahan.
Prinsip-prinsip Tanggung
Jawab Pengangkut
1.Tanggung Jawab berdasarkan
kesalahan/fault liability;
2.Tanggung jawab berdasarkan
praduga/presumption of liability
3.Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability
4.Tanggung JawabTerbatas/Limitation of
Liability
Prinsip-prinsip tanggung
jawab pengangkut
1.Tanggung Jawab berdasarkan
kesalahan/fault liability;
Setiap
pengangkut
yang
melakukan
kesalahan
dalam
menyelenggarakan
pengangkutan harus bertanggung jawab
mengganti rugi atas segala kerugian yang
timbul akibat dari kesalahannya itu, pihak
yang
dirugikan
harus
membuktikan
kesalahan pengangkut.
2. Tanggung jawab berdasarkan
praduga/presumption of liability
Pengangkut dianggap selalu bertanggung
jawab atas setiap kerugian yang timbul
dalam
pengangkutan
yang
diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut
dapat membuktikan bahwa ia tidak
bersalah, maka ia dibebaskan dari
kewajiban memberi ganti rugi
3. Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability
Pengangkut harus bertanggung jawab membayar
ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang
timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya
tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya
kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak mungkin
membebaskan diri dari tanggung jawab kecuali
disebabkan/turut disebabkan pihak
penumpang/barang itu sendiri atau overmach.
4. Tanggung JawabTerbatas/Limitation
of Liability
Pengangkut bertanggung jawab
terbatas sejumlah limit tertentu
Dasar Hukum Tanggung
Jawab Pengangkut
• Pasal 91 KUHD
Pengangkut dan nahkoda harus menanggung
semua kerusakan yang terjadi atau bendabenda perniagaan atau benda-benda yang
diangkut, kecuali kerusakan yang
disebabkan karena cacat pada benda
sendiri, atau karena kesalahan/kelalaian si
pengirim/ekspeditur, karena keadaan
memaksa.
• Pasal 468 KUHD
Pengangkut wajib mengganti rugi yang
disebabkan :
Tidak diserahkannya barang baik
seluruhnya atau sebagian atau karena
kerusakan barang, kecuali hal tersebut
akibat peristiwa yang sepantasnya tidak
dapat dicegah/dihindari, akibat dari sifat,
keadaan/cacat barang, kesalahan pengirim.
Dasar Tanggung Jawab
Pengangkut
Pasal 234 (1) UU 22/2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pengemudi,pemilik kendaraan bermotor,
dan/atau perusahaan angkutan umum
bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh penumpang dan/atau pemilik
barang dan/atau pihak ketiga karena
kelalaian pengemudi.
Ketentuan di atas tidak berlaku jika:
- adanya keadaan memaksa
- perilaku korban sendiri
- Gerakan orang dan/atau hewan
walaupun telah diambil tindakan
pencegahan
- Besarnya ganti kerugian adalah
ditentukan berdasarkan keputusan
pengadilan.
UU
N0
23/2007
perkeretaapian :
Pasal 87 :
(1)
tentang
Penyelenggara prasarana perkeretaapian
bertanggung jawab kepada penyelenggara
sarana perkeretaapian dan pihak ketiga
atas kerugian kerugian sebagai akibat
kecelakaan yang disebabkan kesalahan
pengoperasian prasarana perkeretaapian.
(3)Penyelenggara prasarana perkeretaapian
bertanggung jawab kepada pihak ketiga
atas kerugian harta benda, luka-luka atau
meninggal dunia yang disebabkan oleh
penyelenggara prasarana perkereta apian
(5)Tanggung jawab dihitung berdasarkan
kerugian yang nyata dialami
Pasal 88 :
Penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak
bertanggung jawab terhadap kerugian yang
diderita oleh penyelenggara sarana perkeretaapian
dan/atau pihak ketiga yang disebabkan oleh
pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila :
- Pihak yang berwenang (KNKT)menyatakan bahwa
kerugian bukan disebabkan kesalahan
pengoperasian prasarana perkeretaapian
- Terjadi keadaan memaksa
UU No 1/2009 tentang
penerbangan
• Pasal 141 (1):
• Pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian penumpang yang meninggal
dunia, cacat tetap, atau luka-luka
yang diakibatkan kejadian angkutan
udara di dalam pesawat dan/atau naik
turun pesawat udara.
• Pasal 143 :
Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk
kerugian karena hilang atau rusaknya
bagasi kabin, kecuali apabila penumpang
dapat membuktikan bahwa kerugian
tersebut disebabkan oleh tindakan
pengangkut atau orang yang
dipekerjakannnya.
Pasal 144 :
• Pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh
penumpang karena bagasi tercatat
hilang, musnah, atau rusak yang
diakibatkan oleh kegiatan angkutan
udara selama bagasi tercatat berada
dalam pengawasan pengangkut.
Pasal 145 :
• Pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh pengirim
kargo karena kargo yang dikirim
hilang, musnah atau rusak yang
diakibatkan oleh kegiatan angkutan
udara selama kargo berada dalam
pengawasan pengangkut.
Pasal 146 :
• Pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita karena
keterlambatan pada angkutan
penumpang, bagasi, atau kargo kecuali
apabila pengangkut dapat
membuktikan bahwa keterlambatan
tersebut disebabkan oleh faktor
cuaca dan teknis operasional.
Pasal 165 :
• Jumlah ganti kerugian yang diberikan
adalah ganti kerugian yang diberikan
oleh badan usaha angkutan udara
niaga diluar ganti kerugian yang
diberikan oleh lembaga asuransi yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 179 :
• Pengangkut wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya terhadap
penumpang dan kargo yang diangkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
141,143,144,145,146.
UU No 17 tahun 2008
tentang Pelayaran :
• Pasal 40 (1)
• Perusahaan angkutan diperairan
bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan
penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya.
Pasal 41 (1)
• Tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai
akibat pengoperasian kapal,berupa :
a. kematian, atau lukanya penumpang yang
diangkut; b. musnah, hilang atau rusaknya
barang yang diangkut; c. keterlambatan
angkutan penumpang dan/atau barang yang
diangkut; d.kerugian pihak ketiga.
Pasal 41 (2)
• Jika dapat membuktikan bahwa
kerugian sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf b,c dan huruf d bukan
disebabkan oleh kesalahannya,
perusahaan angkutan di perairan
dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh tanggung jawabnya.
Pasal 41 (3) :
• Perusahaan angkutan diperairan wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan melaksanakan asuransi
perlindungan dasar penumpang umum
sesuai dengan ketentuan perundangundangan .
Ekspeditur :
- Seorang perantara yang bersedia untuk
mencarikan pengangkut yang baik bagi
pengirim.
- Orang, yang pekerjaannya menyuruh orang
lain untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang-barang dagangan dan barangbarang lainnya melalui daratan dan
perairan.
Hukum Pertanggungan
atau Asuransi
Istilah Asuransi dan
Pertanggungan
• Kedua istilah itu berasal dari bahasa
Belanda yaitu Verzekering dan
assurantie. Dalam bahasa Inggris
Insurance .
• Prof Soekardono menerjemahkan
verzekering adalah pertanggungan.
• Istilah pertanggungan banyak dipakai
dalam Ilmu Pengetahuan dan
literatur.
• Istilah asuransi dipakai pada Nama
Perjanjian atau Nama Perusahaan.
• Insurance (digunakan untuk asuransi
jiwa/jumlah
• Assurance (digunakan untuk asuransi
kerugian)
• Pertanggungan dan asuransi
mempunyai arti yang sama.
4 cara menghadapi
resiko:
•
•
•
•
Menghindari resiko (risk avoidance)
Mengurangi resiko (risk reduction)
Membagi resiko (risk sharing)
Mengalihkan resiko (risk transfer)
Pengertian Asuransi
Menurut Pasal 246 KUHD
• Suatu perjanjian dimana seorang
penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikatkan dirinya kepada tertanggung
untuk membebaskannya dari kerugian
kerena kehilangan, kerusakan atau
ketiadaan keuntungan yang diharapkan,
yang akan dideritanya karena kejadian yang
tidak pasti.
Unsur-unsur asuransi
menurut Pasal 246 KUHD :
1.Ada dua pihak yang terkait dalam
asuransi, yaitu penanggung dan
tertanggung.
2.Adanya peralihan risiko dari
tertanggung kepada penanggung.
3.adanya premi yang harus dibayar
tertanggung kepada penanggung
4. adanya unsur peristiwa yang tidak
pasti (evenement), peristiwa ini
tidak diketahui sebelumnya dan
tidak diharapkan terjadinya.
5. Adanya unsur ganti rugi apabila
terjadi peristiwa yang tidak pasti.
• Unsur ganti kerugian merupakan salah
satu unsur yang penting yang
terdapat dalam Pasal 246 KUHD,
Unsur ini hanya menunjuk kepada
asuransi kerugian (loss insurance)
yang obyeknya adalah harta kekayaan.
• Asuransi jiwa (life insurance) tidak
termasuk dalam rumusan Pasal 246
KUHD, karena jiwa manusia bukanlah
harta kekayaan.
Ada 2 hal yang dapat disimpulkan
dari Pasal 246KUHD :
1. Definisi Pasal 246 hanya mengenai
asuransi kerugian tidak memberikan
definisi asuransi jiwa
2. Dari definisi Pasal 246 KUHD dapat
dilihat sifat-sifat perjanjian
asuransi .
sifat-sifat perjanjian asuransi
a.Perjanjian Timbal balik (Hak dan
kewajiban para pihak dalam
perjanjian asuransi saling
berhadapan)
b.Penggantian kerugian (Jika terjadi
kerugian penanggung berkewajiban
mengganti kerugian)
c. Perjanjian bersyarat digantungkan pada
syarat tertentu yaitu adanya evenement)
d. Perjanjian konsensuil ( perjanjian asuransi
cukup adanya kata sepakat dan sah
mengikat para pihak )
e. Perjanjian asuransi bersifat khusus
(kepercayaan)
Beberapa unsur yang harus
ada pada asuransi kerugian :
1. Penanggung dan tertanggung
2.persetujuan bebas antara penanggung
dan tertanggung.
3.benda asuransi dan kepentingan
tertanggung
4.tujuan yang ingin dicapai
5. risiko dan premi
6. evenemen dan ganti kerugian
7. syarat-syarat yang berlaku
8. bentuk akta polis asuransi
Pasal 1 angka 1 UU No
2 tahun 1992 :
• Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih
dengan
mana
pihak
penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan
penggantian
kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan
atau
kehilangan
keuntungan
yang
diharapkan,
atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan derita
tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau
hidupnya
seseorang
yang
dipertanggungkan.
• Jadi, rumusan Pasal 1 UU No 2/92
tidak hanya melingkupi asuransi
kerugian melainkan juga asuransi
jiwa.
• obyek asuransi tidak hanya meliputi
harta kekayaan melainkan juga jiwa
/raga manusia.
Kemudian Pasal 1 angka 2 UU
No 2 tahun 1992
menambahkan bahwa:
• objek asuransi itu bisa berupa benda
dan jasa, jiwa raga, kesehatan
manusia, tanggung jawab hukum serta
semua kepentingan lainnnya yang
dapat hilang, rusak dan atau
berkurang nilainya.
Unsur-unsur asuransi
mnrt UU No 2 tahun 1992
1. Subyek : Penanggung dan
Tertanggung
2. Status subyek : penanggung harus
berstatus sebagai perusahaan badan
hukum, tertanggung dapat berstatus
sebagai perseorangan.
3. Obyek Asuransi : Benda, hak atau
kepentingan yang melekat pada benda, dan
sejumlah uang yang disebut premi/ganti
kerugian/santunan
4. Peristiwa Asuransi : Perbuatan hukum
berupa persetujuan mengenai obyek
asuransi, peristiwa yang tidak
pasti/evenemen.
5. Hubungan Asuransi : Keterikatan
yang timbul karena persetujuan
berupa hak dan kewajiban masingmasing pihak.
Perbandingan antara rumusan
Pasal 1 angka 1 UU No2 tahun
1992 dan Pasal 246 KUHD :
1. Definisi UU No 2 tahun 1992 meliputi
asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
Asuransi kerugian dibuktikan oleh
bagian kalimat “penggantian karena
kerugian, kerusakan, kehilangan
keuntungan yang diharapkan”.
• Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian
kalimat “memberikan pembayaran
yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang”.
Bagian ini tidak ada dalam definisi
Pasal 246 KUHD
2. Definisi dalam UU No 2 tahun 1992
secara eksplisit meliputi juga asuransi
untuk kepentingan pihak ketiga.
•
Hal ini terdapat dalam kalimat “
tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga”
• Bagian ini tidak terdapat dalam definisi
Pasal 246 KUHD.
3. Definisi dalam UU No 2 tahun 1992
meliputi objek asuransi berupa benda,
kepentingan yang melekat atas benda,
sejumlah uang dan jiwa manusia.
•
Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak
terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
4. Definisi dalam UU No 2 tahun 1992
meliputi evenemen berupa peristiwa
yang menimbulkan kerugian pada benda
objek asuransi dan peristiwa
meninggalnya seseorang.
•
Peristiwa meninggalnya seseorang tidak
terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
Tujuan Asuransi :
1.Pengalihan resiko.
2. Pembayaran ganti kerugian
3. Pembayaran santunan
4. Kesejahteraan anggota
Manfaat Asuransi
1.Rasa aman dan perlindungan.
2. Berfungsi sebagai tabungan dan
sumber pendapatan.
3.Alat penyebaran resiko.
4. Membantu meningkatkan kegiatan
usaha.
Penggolongan Asuransi
Menurut Ilmu pengetahuan
1.Asuransi kerugian
Asuransi kerugian adalah asuransi yang
hanya mengatur penggantian kerugian yang
dapat dinilai dengan uang dan ganti rugi ini
harus seimbang dengan kerugian yang
dideritanya, dimana kerugian itu adalah
akibat dari peristiwa untuk mana
pertanggungan diadakan.
• Tujuan asuransi kerugian adalah
memberikan penggantian kerugian
yang mungkin timbul pada harta
kekayaan tertanggung.
2.Asuransi sejumlah uang
Hanya mengatur mengenai
pertanggungan yang memberikan
sejumlah ganti rugi seperti yang
sudah ditentukan sebelumnya. Disini
tidak perlu adanya suatu hubungan
antara kerugian yang diderita dengan
besarnya jumlah ganti rugi yang
diberikan oleh penanggung.
• Tujuan asuransi jumlah adalah untuk
mendapatkan pembayaran sejumlah
uang tertentu, tidak tergantung pada
persoalan apakah peristiwa yang tidak
pasti itu menimbulkan kerugian atau
tidak.
Penggolongan pertanggungan
menurut KUHD (menurut Pasal
247 KUHD) antara lain mengenai
• Bahaya kebakaran
• bahaya yang mengancam hasil pertanian di
sawah
• jiwa dari seseorang atau lebih
• bahaya-bahaya di lautan dan bahayabahaya perbudakan
• bahaya-bahaya pengangkutan didarat dan
disungai serta di perairan-perairan
pedalaman
• Karena Sifat Pasal 247 ini adalah
numeratif.
• Hal ini terlihat dari kata “antara lain”. Jadi
masih dimungkinkan timbulnya asuransi
baru selain yang ada pada Pasal 247 KUHD
dan lebih penting lagi asalkan
pertanggungan yang muncul itu memenuhi
syarat Pasal 268 KUHD yaitu dapat dinilai
dengan uangm diancam suatu bahaya, oleh
undang-undang tidak dikecualikan.
Jenis-jenis pertanggungan baru
yang muncul berdasarkan
kebutuhan masyarakat
Dalam bidang pertanggungan kerugian :
• Asuransi kecelakaan buruh
• asuransi kendaraan bermotor
• asuransi pengangkutan uang
• asuransi mesin
• asuransi kredit, dll
Dalam bidang
pertanggungan jumlah :
•
•
•
•
•
•
•
•
Asuransi dana bea siswa
asuransi dana haji
asuransi jiwa mahasiswa
asuransi hari tua
asuransi kesehatan
asuransi pinjaman perumahan
Aspens
Asabri , dll
Penggolongan Asuransi
menurut sifatnya :
•
•
Asuransi Sukarela (Voluntary
insurance)
Asuransi Wajib (Compulsary
Insurance)
• Jika kedua belah pihak yaitu
tertanggung dan penanggung menutup
pertanggungan atas kehendak yang
bebas , biasanya perjanjian
pertanggungan ditutup atas keinginan
perorangan.
• Pertanggungan ini disebut juga
commercial insurance karena
pertanggungan ini mengandung unsur
bisnis (jadi perusahaan asuransi ini
melaksanakan usahanya dengan tujuan
hanya mencari keuntungan).
Pengaturan asuransi :
1. KUHD
a. Buku I bab 9 Pasal 246 s/d 286
mengatur asuransi pada umumnya
b. Buku I bab 10, pasal 287 s/d 308
mengatur asuransi kebakaran, hasil
penenan, asuransi jiwa.
c. Buku II, bab 9 dan 10 pasal 592 s/d 685
mengatur asuransi laut dan perbudakan.
d. Pasal 686 s/d 695 mengatur
asuransi pengangkutan darat, sungai
dan perairan pedalaman
2. UU No 2 tahun 1992 tentang
Perasuransian.
3. Asuransi Sosial Kecelakaan
Penumpang/Jasa Raharja.
a. Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang (UU No 33/64)
b. Pertanggungan wajib kecelakaan lalu
lintas jalan (UU No 34/64)
4. Asuransi Sosial antara lain :
a. UU No 3 tahun 1992 ttg Jamsostek
b. PP No 69 tahun 1991 tentang Askes
Asuransi bersifat
konsensual :
Perjanjian asuransi terjadi seketika
setelah tercapai kesepakatan
antara tertanggung dan penanggung.
Hak dan kewajiban timbal balik
timbul sejak saat itu, bahkan
sebelum polis ditandatangani.
• Apakah dalam perjanjian
pertanggungan itu dengan
mengikatnya pihak-pihak diperlukan
bukti tertulis ?
• Pasal 255 KUHD :
• “ Suatu pertanggungan harus dibuat
secara tertulis dalam suatu akta yang
dinamakan polis”
• Pasal ini mengharuskan adanya syarat
tertulis.
Apakah polis ini merupakan
syarat mutlak?
• Pasal 257 ayat 1 KUHD
• “Perjanjian pertanggungan diterbitkan
segera ketika setelah ia ditutup, hak-hak
dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik
dari si penanggung dan si tertanggung mulai
berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum
ditandatangani. Hak-hak dan kewajibankewajiban dari para pihak telah berlaku
walaupun polis belum dibuat“.
Apa sebenarnya polis
itu?
• Polis adalah : Alat pembuktian
tentang diadakannya perjanjian
pertanggungan.
• Jadi Polis merupakan alat bukti
tertulis bahwa telah terjadi
pertanggungan antara penanggung dan
tertanggung.
Bagaimana jika polis belum
ditandatangani, sudah terjadi
peristiwa tidak tentu ?
• Dalam Pasal 257 (1) KUHD dikatakan
bahwa hak dan kewajiban para pihak
sudah ada pada saat penutupan
perjanjian asuransi
(ditandatanganinya formulir nota
penutupan asuransi), adanya kata
sepakat, walaupun polis belum
ditandatangani .
Fungsi polis :
• Sebagai alat bukti untuk kepentingan
tertanggung. Polis ini merupakan satusatunya alat bukti tertulis untuk
membuktikan bahwa asuransi telah terjadi
(Pasal 258 (1) KUHD).
• Jadi polis disini merupakan bukti otentik
yang dapat digunakan oleh tertanggung
untuk mengajukan klaim apabila pihak
penanggung mengabaikan tanggung
jawabnya.
• Kesimpulan :
• Polis bukan sebagai syarat mutlak
adanya perjanjian pertanggungan
• Polis hanya sebagai alat bukti tentang
adanya perjanjian tersebut.
•
•
•
•
•
Alat bukti lain 1866 :
Surat
sumpah
persangkaan
pengakuan.
Pasal 256 KUHD, setiap polis
kecuali mengenai asuransi jiwa,
harus memuat syarat-syarat :
1. Hari dan tanggal pembuatan
perjanjian asuransi
2. Nama tertanggung, untuk diri
sendiri atau untuk pihak ke tiga
3. Uraian yang jelas mengenai benda
yang diasuransikan
4. Jumlah yang diasuransikan
4.
5.
6.
7.
Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh
penanggung
Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan
berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
Premi asuransi
Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui
oleh penanggung dan segala janji-janji khusus
yang diadakan antara para pihak.
Syarat syahnya
perjanjian asuransi
Pasal 1320 KUHPerdata :
1. Kesepakatan
2. Kecakapan/kewenangan
3. Obyek tertentu
4. Kausa yanghalal
* Pembayaran premi
* Kewajiban pemberitahuan
Prinsip pertanggungan :
1. Kejujuran sempurna/Utmost Good Feith
2. Kepentingan yang dapat
diasuransikan/The Prinsipe of Insurable
Interest
3. Prinsip Ganti Rugi/The Principe of
Indemnity
4. Prinsip Subrogasi
Kejujuran sempurna/Utmost
Good Feith
Pasal 251 KUHD :
•
“Setiap keterangan yang keliru atau tidak
benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal
yang diketahui oleh si tertanggung betapapun
itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya
sehingga seandainya penanggung telah mengetahui
keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak
akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat
yang sama, mengakibatkan batalnya
pertanggungan.
• Pasal 251 KUHD tersebut diatas
menekankan kewajiban tertanggung
untuk memberikan keterangan atau
informasi yang benar kepada pihak
penanggung.
Pasal 282 KUHD
• Bilamana kebatalan perjanjian terjadi
berdasarkan akal busuk, penipuan
atau kenakalan si tertanggung, maka
penanggung menikmati premi, dengan
tidak mengurangi penuntutan hak
umum, bilamana ada alasan untuk itu,
Dasar Hukum kepentingan:
Pasal 250 KUHD :
Bilamana seseorang yang
mempertanggungkan untuk diri sendiri,
atau seseorang, untuk tanggungan siapa
untuk diadakan pertanggungan oleh orang
lain, pada waktu diadakannya
pertanggungan tidak mempunyai
kepentingan terhadap benda yang
dipertanggungkan, maka penanggung
tidak berkewajiban mengganti kerugian.”
Pengertian Kepentingan :
Molengraff:
Bahwa yang dimaksud dengan
kepentingan harta kekayaan atau
sebagian dari harta kekayaan
tertanggung yang dapat diasuransikan
yang mungkin dapat terserang
bahaya.
HMN Purwosutjipto :
Hak atau kewajiban tertanggung yang
dipertanggungkan
Syarat Kepentingan yang dapat
diasuransikan (268 KUHD)
1. Segala kepentingan yang dapat
dinilai dengan uang
2. Segala kepentingan yang dapat
diancam oleh suatu bahaya.
3. Segala kepentingan yang tidak
dikecualikan oleh Undang-undang.
Prinsip Indemnitas
Pengertian :
Mengembalikan kedudukan finansiil
seorang tertanggung setelah
terjadinya kerugian kekedudukan
finansiil seperti yang dinikmatinya
sebelum terjadinya kerugian.
Asas Nemo Plus :
• Pengertian asas nemo plus adalah
tidak menerima melebihi apa yang
menjadi hak dan tidak memberi
melebihi apa yang menjadi
kewajibannya.
Dasar Hukum Prinsip
Indemnitas :
Pasal 252 KUHD :
Apabila benda sudah diasuransikan
dengan nilai penuh, maka asuransi
kedua untuk jangka waktu yang sama
dan bahaya yang sama tidak
dibolehkan dengan ancaman batal.
Pasal 253 KUHD
• Asuransi yang melebihi nilai atau
kepentingan yang sesungguhnya hanya sah
sampai jumlah nilai benda sesungguhnya.
Jika tidak diasuransikan seluruh nilai
benda, maka dalam hal terjadi kerugian
penanggung hanya terikat seimbang antara
bagian yang diasuransikan dengan bagian
yang tidak diasuransikan.
Asas Subrogasi
• Pasal 284 KUHD :
Penanggung yang telah membayar ganti
kerugian atas benda yang diasuransikan
menggantikan tertanggung dalam segala
hak yang diperolehnya terhadap pihak
ketiga yang telah menimbulkan kerugian
tersebut, dan tertanggung bertanggung
jawab untuk setiap perbuatan yang dapat
merugikan hak penanggung terhadap pihak
ketiga itu.
• Para sarjana umumnya berpendapat
bahwa asas subrogasi ini hanya
berlaku terhadap asuransi kerugian,
dan tidak berlaku untuk asuransi
jumlah.
Syarat Subrogasi yaitu :
1. Apabila tertanggung mempunyai 2 hak
disamping mempunyai hak terhadap
tertanggung juga mempunyai hak
terhadap pihak ketiga, dan
2. Adanya hak-hak itu karena timbulnya
kerugian, sebagai akibat perbuatan
pihak ketiga.
Tujuan :
1. Mencegah tertanggung memperoleh
ganti kerugian melebihi haknya
2. Mencegah pihak ketiga
membebaskan diri dari
kewajibannya.
Asuransi Rangkap
Pasal 252 :
Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh UU,
tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk
waktu yang sama dan untuk evenemen yang
sama atas benda yang sudah diasuransikan
dengan nilai penuh dengan ancaman batal.
Pasal 277 KUHD :
Apabila beberapa asuransi dengan itikad
baik diadakan untuk benda yang sama,
sedangkan asuransi pertama diadakan
dengan penuh, maka asuransi inilah yang
mengikat dan asuransi lainnya dibebaskan.
Apabila asuransi pertama tidak diadakan
dengan nilai penuh, maka asuransi
berikutnya hanya mengikat untuk nilai
sisanya menurut urutan waktu asuransi
diadakan.
Asuransi solvabilitas
Pasal 280 KUHD :
Tidak dianggap sebagai perjanjian terlarang
apabila benda yang sudah diasuransikan dengan
nilai penuh itu diasuransikan lagi baik untuk
sebagian maupun untuk seluruhnya dengan
ketentuan yang tegas bahwa tertanggung hanya
akan menggunakan haknya terhadap penanggung
belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak
dapat mengklaim ganti kerugian kepada
penanggung terdahulu...................
......Dalam hal ada perjanjian yang demikian ini,
maka asuransi yang dibuat terdahulu harus
dinyatakan dengan jelas dalam polis dengan
ancaman asuransi belakangan ini batal, demikian
pula akan berlaku ketentuan pasal 277 & 278
KUHD
Asuransi Ulang
(Reasuransi)
• Reasuransi adalah perjanjian antara penanggung
(insurer) dan Penanggung ulang (reinsurer)
berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang
menerima premi dari penanggung yang jumlahnya
ditetapkan lebih dahulu, dan penanggung ulang
bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada
penanggung bilamana dia membayar ganti kerugian
kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang
dibuat antara penanggung dan tertanggung.
Perbedaan Asuransi solvabilitas
dengan reasuransi
1.
Dalam asuransi solvabilitas, yang
mengasuransikan lagi adalah tertanggung,
sedangkan dalam reasuransi yang
mengasuransikan lagi adalah penanggung.
2. Dalam asuransi solvabilitas,
kepentingannya adalah ketidakmampuan
penanggung terdahulu, sedangkan dalam
reasuransi kepentingannya adalah
tanggung jawab penanggung.
Asuransi Jiwa
Pasal 1 UU no 2 tahun 1992 :
Asuransi jiwa adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima
premi, untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang
yang diasuransikan.
Pertanggungan Jiwa :
• Perjanjian timbal balik antara penutup
(pengambil) asuransi dengan penanggung,
dengan mana penutup asuransi mengikatkan
diri selama jalannnya pertanggungan
membayar uang premi kepada penanggung,
sedangkan penanggung sebagai akibat
langsung dari meninggalnya orang yang
jiwanya dipertanggungkan atau telah
lampaunya suatu jangka waktu yang
diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar
sejumlah uang tertentu kepada orang yang
ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai
penikmat.
Isi Polis Asuransi Jiwa
Pasal 304 :
•
•
•
•
•
•
Hari diadakan asuransi
Nama tertanggung
Nama orang yang jiwanya diasuransikan
Saat mulai dan berakhirnya evenement
Jumlah asuransi
Premi asuransi
Asuransi Kecelakaan Penumpang
UU No 33 tahun 1964
• Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor
umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan
penerbangan
nasional
termasuk
penumpang
angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban
membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan
kecelakaan diri selama penumpang itu berada
dalam alat angkutan yang disediakan oleh
perusahaan untuk jangka waktu antara saat
penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan
ditempat pemberangkatan dan saat turun dari alat
angkutan tersebut ditempat tujuan menurut
karcis/tiket
yang
berlaku
untuk
perjalanan/penerbangan ybs (PP No 17 tahun
1965)
Asuransi kecelakaan lalu lintas
jalan (UU No 34 tahun 1964)
• Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas
jalan diharuskan memberi sumbangan wajib
setiap tahun untuk menutup akibat
keuangan karena kecelakaan lalu lintas
jalan kepada korban/ahli waris yang
bersangkutan, jumlah sumbangan wajib
tersebut ditentukan berdasarkan
peraturan pemerintah (Pasal 2 UU No 34
tahun 1964)