Transcript HUKUM PERJANJIAN






PERJANJIAN
KONTRAK
PERIKATAN
PERTALIAN
PERSETUJUAN


Persetujuan (lisan maupun tertulis) yang
dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing bersepakat akan menaati apa yang
tersebut dalam persetujuan tersebut (KUBBI,
2003).
Suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih (KUHPerdata:1313).



Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain kesepakatan kedua belah pihak atau
alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik.
I.
II.
III.
IV.
Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
Kecakapan membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal.


Syarat subyektif
 adanya pihak-pihak yang melakukan
perjanjian (pertama dan kedua)
Syarat objektif
 mengenai perjanjian itu sendiri (isi
perjanjian). Ketiga dan keempat.


Kesesuaian kehendak antara para pihak, yaitu
bertemunya antara penawaran dan
permintaan.
Kesepakatan dapat dicapai dengan berbagai
cara, tertulis maupun tidak tertulis (tidak
lisan).



Kemampuan menurut hukum untuk
melakukan perbuatan hukum (perjanjian).
Kecakapan ditandai jika para pelaku
perjanjian telah berumur 21 th atau telah
menikah.
Perkecualian untuk seseorang yang telah
mencapai umur 21 th tetapi tidak dianggap
cakap karena berada dibawah pengampunan
(curatele), misalnya gila atau boros.

Harus adanya objek perjanjian (isi perjanjian)
yang jelas.



Berkaitan dengan syarat isi perjanjian (syarat
ketiga).
Tidak dimaknai untuk melawan kata haram
pada hukum Islam.
Dimaknai dimana isi perjanjian tidak
bertentangan dengan UU kesusilaan dan
ketertiban umum.
1.
2.
3.
4.
5.
Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Asas konsensualisme
Asar pacta sunt servanda
Asas itikad baik
Asas kepribadian
a.
b.
c.
d.
e.
Membuat atau tidak membuat perjanjian
Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan
persyaratannya.
Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis
atau tidak tertulis.
Menerima atau menyimpan dari ketentuan
perndang-undangan yang bersifat opsional.



Adanya kesepakatan antara dua belah pihak.
Asas konsensualisme berkaitan dengan
bentuk perjanjian, tertulis maupun tidak
tertulis.
Berbagai ketentuan perundang-undangan
mengharuskan untuk syarat sahnya
perjanjian harus dilakukan secara tertulis.



Diterjemahkan sebagai: asas kepastian
hukum (janji wajib ditepati).
Hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi perjanjian yang dibuat oleh para
pihak, sebagaimana layaknya undangundang.
Tidak boleh ada intervensi/campur tangan
dari pihak ketiga/hakim terhadap substansi
perjanjian.

Para pihak yang mengadakan perjanjian,
harus melaksanakan substansi kontrak
berlandaskan kepercayaan dan keyakinan
teguh atau kemauan baik dari para pihak.


Seseorang yang melakukan perjanjian hanya
untuk kepentingan perseorangan saja.
Tidak diperkenankan membebankan sesuatu
hal kepada pihak ketiga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Asas kepercayaan
Asar persamaan hukum
Asas keseimbangan
Asas kepastian hukum
Asas moral
Asas kepatutan
Asas kebiasaan
Asas perlindungan
1.
2.
3.
Tahap pra penyusunan perjanjian
Tahap penyusunan perjanjian
Tahap pasca penandatanganan perjanjian


NEGOSIASI
komunikasi dua arah yang dirancang demi
mencapai kesepakatan bersama.
PEMBUATA NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
identifikasi diri; mencantumkan point-point
atau kata kunci.





MEMBUAT KONSEP (draft) PERTAMA.
SALING MENUKAR KONSEP (DRAFT)
PERJANJIAN.
REVISI
FINALISASI
MENANDATANGANI PERJANJIAN OLEH
MASING-MASING PIHAK



Pelaksanaan dan penafsiran perjanjian.
Penyelesaian sengketa di bidang perjanjian.
 musyawarah; pengadilan (litigasi).
Alternatif penyelesaian sengketa.
 konsultasi; negosiasi; mediasi; kosiliasi;
atau penilaian ahli.

a.
b.
c.
d.
e.
KUHPerdata (1381):
perikatan-perikatan dapat hapus:
Karena pembayaran
Karena penawaran pembayaran tunai diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan;
Karena pembaruan utang;
Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
Karena percampuran utang;
f. Karena pembebasan utangnya;
g. Karena musnahnya barang yang terutang;
h. Karena kebatalan atau pembatalan;
i. Karena berlakunya suatu syarat batal;
j. Karena lewatnya waktu.
a.
b.
c.
konsinyasi;
Musnahnya barang terutang
Kadaluwarsa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pembayaran
Novasi (pembaruan utang)
Kompensasi
Percampuran utang (konfusio)
Pembebasan utang
Kebatalan atau pembatalan
Berlakunya syarat batal.
a.
b.
c.
d.
e.
Jangka waktunya berakhir
Dilaksanakannya obyek perjanjian
Kesepakatan kedua belah pihak
Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh
salah satu pihak,
Adanya keputusan pengadilan