Transcript Document 7676477

HUKUM BISNIS
BY :
WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
ISTILAH HUKUM BISNIS
(BUSINESS LAW)



HUKUM DAGANG
(TRADE LAW)
HUKUM
PERNIAGAAN
(COMMERCIAL LAW)
HUKUM EKONOMI
(ECONOMIC LAW)
PENGERTIAN HUKUM
HUKUM :
KESELURUHAN NORMA YANG
OLEH PENGUASA NEGARA DAN
MASYARAKAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN HUKUM,
DINYATAKAN SEBAGAI PERATURAN
YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA ANGGOTA
MASYARAKAT.
UNSUR-UNSUR HUKUM ???



NORMA-NORMA
PERATURAN MENGANDUNG
HUBUNGAN HUKUM
SUBYEK HUKUM
SUMBER HUKUM
•
•
•
•
•
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM KEBIASAAN
PERJANJIAN/TRAKTAT
YURISPRUDENSI
AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM
TUJUAN HUKUM
UNTUK MENGADAKAN SUATU TATA
TERTIB
YANG DIKEHENDAKI
PENGERTIAN BISNIS
KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG
DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN
SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS,
BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANGBARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN
FASILITAS-FASILITAS UNTUK
DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU
DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
MACAM BIDANG USAHA





BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,
MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL,
MOTOR
BIDANG PERDAGANGAN AGEN,
MAKELAR, PERTOKOAN, SWALAYAN, DSB
BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI,
AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI,
PERHOTELAN
BIDANG AGRARIS
PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DLL
BIDANG EKSTRAKTIF
PERTAMBANGAN,
PENGGALIAN
PELAKU BIDANG
USAHA ???
DILAKUKAN OLEH ORANG
DAN BADAN-BADAN
SEBAGAI PELAKU BISNIS
PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)
SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN
KEWAJIBAN
• MANUSIA :
SUBYEK HUKUM
DALAM ARTI
BIOLOGIS,
SEBAGAI
FENOMENA ALAM,
MAHKLUK
CIPTAAN TUHAN
• BADAN HUKUM :
SUBYEK HUKUM
DALAM ARTI YURIDIS,
SEBAGAI FENOMENA
DALAM HIDUP DI
MASYARAKAT
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM

MANUSIA :
- MAHKLUK HIDUP
CIPTAAN TUHAN,
MEMPUNYAI AKAL,
PERASAAN SERTA
KEHENDAK, DAPAT
MATI.
- MEMPUNYAI JENIS
KELAMIN, DPT
KAWIN,
MELAHIRKAN.

BADAN HUKUM :
- CIPTAAN MANUSIA
BERDASAR HUKUM
DAN DAPAT
DIBUBARKAN
- TIDAK BERJENIS
KELAMIN, TIDAK
KAWIN DAN TIDAK
MELAHIRKAN.
PETA HUKUM DAN
HUKUM BISNIS
HUKUM
HUKUM PRIVAT
HK YG MENGATUR HUB
HUKUM ANTARA WARGA
NEGARA DGN WARGA NEGARA
BAIK ORANG ATAU BADAN
HUKUM PUBLIK
HUKUM YG MENGATUR
HUBUNGAN HUKUM ANTARA
WARGA NEGARA DENGAN
PEMERINTAH (NEGARA)
PENGERTIAN HUKUM BISNIS

KESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR
SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI
ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG
ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.
HUKUM BISNIS DI
INDONESIA
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
(KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)
1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH
2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH
3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN
PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH
5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH
6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN
PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT
DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA
CONTOH 1 :




KEAGENAN & DISTRIBUTOR
SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN
AKSEP)
ASURANSI
PENGANGKUTAN LAUT
CONTOH 2 :


PEMBUKUAN DAGANG
ASURANSI
CONTOH 3 :



PERSEROAN TERBATAS
PEMBUKUAN PERSEROAN
REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI
DALAM KEPAILITAN
CONTOH 4 :



KONTRAK
JUAL BELI
HIPOTIK (ATAS KAPAL)
CONTOH 5 :
PERKREDITAN
(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)

CONTOH 6 :


HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK
ATAS TANAH )
PERBURUHAN
CONTOH 7 :










PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL
PMA
KEPAILITAN DAN LIKUIDASI
AKUISISI DAN MERGER
PEMBIAYAAN
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
ANTI MONOPOLI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
BISNIS INTERNASIONAL
SUBYEK HUKUM MANUSIA
MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK
DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH
HUKUM YG BERLAKU
PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA :
ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN
SEORANG PEREMPUAN
DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN
BILA KEPENTINGAN SI ANAK
MENGHENDAKINYA DENGAN
MEMENUHI PERSYARATAN
a.
SI ANAK TELAH DIBENIHKAN
PADA SAAT KEPENTINGAN
TERSEBUT TIMBUL,
b.
SI ANAK HRS DILAHIRKAN
HIDUP, DAN
c.
ADA KEPENTINGAN YG
MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT
MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI
HUKUM
PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA :
APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA
IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA
MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2)
KEWENANGAN :
1. KEWENANGAN
BERTINDAK :
MAMPU BERBUAT KRN
MEMENUHI SYARAT2
HUKUM (DEWASA, TDK
GILA)
2.MAMPU BERBUAT KRN
KUASA YG DIAKUI OLEH
HUKUM (ANAK DI BAWAH
UMUR)
KEWENANGAN BERHAK :
DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR,
ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN
IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP.
KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM
UTK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY
SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM
 DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK
DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM
DENGAN SYARAT :
- ADANYA HARTA KEKAYAAN YG TERPISAH
- TUJUAN TERTENTU
- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI
- ORGANISASI YG TERATUR
HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)
BAGAIMANA PERANAN
KONTRAK DALAM BISNIS
??????
PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI
PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR
NEGERI
HUKUM PERJANJIAN BERPERAN
PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK
MEMENUHI STANDAR HUKUM
INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI
LINTAS BANGSA-BANGSA.
MENGAPA HUKUM KONTRAK
MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM
DUNIA BISNIS ???





HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT
PERORANGAN
MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR
HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN
PIHAK YG LAINNYA
HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA
YAITU HAK KEBENDAAN
HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT
TIDAK MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI
ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN
ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI
PARA PIHAK.
PENGERTIAN PERJANJIAN
DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG
PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351
PERJANJIAN ADALAH SUATU
PERBUATAN DIMANA SATU ORANG
ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA
TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH
(PASAL 1313 KUH PERDATA)
PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM
TERBUKA ARTINYA :
SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN
PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG
SUDAH DITENTUKAN NAMANYA
MAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN
NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.
AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :
TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK
 TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK
PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM
PRAKTEK

PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM
TERBUKA :
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG,
 KESUSILAAN
 KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP
BENTUK PERJANJIAN

PENGERTIAN PERIKATAN ???
ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG
TERJADI DI ANTARA DUA ORANG
(PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK
YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI
DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHI
PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.
BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :
PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN
 PERBUATAN YANG MELANGGAR
HUKUM
 PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG
LAIN YG TIDAK BERDASARKAN
PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)

TERJADINYA PERIKATAN :


PERJANJIAN (KONTRAK)
BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)
PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA
DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI
KEPADA PIHAK YG LAIN UTK
MELAKSANAKAN SUATU HAL.
DARI PERJANJIAN  PERISTIWA
HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH
PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG
DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”
DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN
KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :



PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG :
1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN
ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK
ANAK2, YI. HKM KEWARISAN.
2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA
MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG
DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN
HUKUM (TIDAK SAH).
PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI
KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGE
DAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)
JENIS-JENIS PERJANJIAN :
1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK
2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA
3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN
4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL
5. PERJANJIAN CAMPURAN
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.
PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH
PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA
BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA
TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL.
PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN
YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU
BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA
PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA, CONTOH
: HIBAH, HADIAH, DSB
PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN
YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG
DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS,
MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR.
PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH
PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA
TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK
TERBATAS.
PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH :
PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK
DAN KEWAJIBAN.
PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH
PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN
HAK MILIK SUATU BENDA


PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH
PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU
TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN
SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM
TERCAPAI.
PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG
TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI
TUJUAN  PEMINDAHAN HAK.

PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH
PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH
DIATUR SECARA KHUSUS DAN
MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI
BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT
DIKUALIFIKASIKAN.
ASAS-ASAS DALAM HUKUM
PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN
ASAS KONSENSUALISME
• ASAS KEBASAN BERKONTRAK
• ASAS KONSENSUALISME
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
PASAL 1338 :
BAHWA SEGALA SESUATU
PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH
SAH BAGI PARA PIHAK YG
MMBUATNYA DAN BERLAKU
SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI
MEREKA YG MEMBUATNYA.
ASAS KONSENSUALISME :
ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU
LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA
KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG
POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN
SESUATU FORMALITAS
ASAS KONSENSUALISME LAZIM
DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH
PERDATA, UTK SAHNYA SUATU
PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT :
1.
2.
3.
4.
KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG
MENGIKATKAN DIRI.
CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
PERJANJIAN
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU
SUATU SEBAB YANG HALAL
KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI.
DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
SALING SETUJU & SEIA SEKATA.
KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN
JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN,
PAKSAAN & KEKHILAFAN.
DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA
DINYATAKAN BAHWA TIADA
SEPAKAT YG SAH APABILA SEPAKAT
ITU DIBERIKAN SECARA
KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEHNYA
DGN PAKSAAN/PENIPUAN.
CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA
PARA PIHAK HARUS CAKAP
MENURUT HUKUM, YAITU TELAH
DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN
TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU,
ARTINYA APA YG AKAN
DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN
TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN
HARGA) ATAU KETERANGAN
TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK
DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK,
SEHINGGA TDK AKAN TERJADI
SUATU PERSELISIHAN ANTARA
PARA PIHAK.
SUATU SEBAB YANG HALAL,
ARTINYA ISI DARI
PERJANJIAN ITU HARUS
MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA)
YG DIPERBOLEHKAN OLEH
UNDANG-UNDANG,
KESUSILAAN, ATAU
KETERTIBAN UMUM.
PASAL 1320 KUH PERDATA
DAPAT DIGOLONGKAN
MENJADI 2 SYARAT :
• SYARAT SUBYEKTIF
MELIPUTI SEPAKAT
DAN KECAKAPAN.
DALAM HAL INI
DAPAT DIBATALKAN
PARA PIHAK
• SYARAT OBYEKTIF
MELIPUTI HAL
TERTENTU DAN
SEBAB YANG HALAL.
PADA SYARAT INI
DAPAT BATAL DEMI
HUKUM
SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN :
• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK
• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU
PERJANJIAN
• PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA
PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS
• PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH
KEDUA PIHAK
• KARENA PUTUSAN HAKIM
• TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI
• PERSETUJUAN PARA PIHAK.
SECARA HUKUM PERJANJIAN
TIDAK ADA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)



PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU
PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG NANTINYA
AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN DALAM
PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA SECARA
LEBIH DETAIL.
HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA.
MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT
SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL 1320
KUH PERDATA.
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG
KEDUDUKAN MoU


PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU
HANYA MERUPKAN AGREEMENT GENTLEMENT,
ARTINYA HANYA PENGIKAT MORAL TANPA
KEWAJIBAN HUKUM UTK MEMENUHINYA.
PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI
SUATU PERJANJIAN DIBUAT APAPUN
BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS,
PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU
HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP
MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA
KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA
SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.
CIRI-CIRI MoU






ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA
BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA
HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI OLEH
PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI
MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU
( 1 BULAN, 6 BLN ATAU 1
TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN TIDAK ADA
TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG
LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI
DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK
DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN
TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA PIHAK
UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH DETAIL.
ALASAN-ALASAN MoU
 KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS
SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.
 KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK
MASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT
 KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH
RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM
MENANDATANGANI SUATU KONTRAK
 MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA
EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA
PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG
DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH
STAF-STAF YG BERKAITAN.
TUJUAN MoU
 MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG
BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH
SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA
DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT
DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT
DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.
 DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK
SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP
PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN,
SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN
SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.
PENGERTIAN PERUSAHAAN :

MENURUT HUKUM :
PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG
MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI
KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN
BANYAK MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA
KERJA, DAN DILAKUKAN SECARA TERUS
MENERUS, SERTA TERANG-TERANGAN
UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN
CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG
ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN
PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH
AGUNG (HOGE RAAD) :
PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG
MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA
BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN
KEUANGAN DAN SECARA TERATUR
MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN
YG BERSANGKUT PAUT DGN
PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN
PERUSAHAAN MENURUT
MOLENGRAFF :
PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI)
ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN
YANG DILAKUKAN SECARA TERUS
MENERUS, BERTINDAK KELUAR
UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN
DGN CARA MEMPERDAGANGKAN,
MENYERAHKAN BARANG ATAU
MENGADAKAN PERJANJIANPERJANJIAN PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT
UU NO. 3 TAHUN 1982 :
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP
BENTUK USAHA YG MENJALANKAN
SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT
TETAP DAN TERUS MENERUS,
DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA
BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH
NEGARA RI UTK TUJUAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
DAN/ATAU LABA.
SESEORANG DPT DIKATAKAN
MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA
TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR :
A. TERANG-TERANGAN
B. TERATUR BERTINDAK KELUAR
C. BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN MATERI
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT
DARI JUMLAH PEMILIKNYA :
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU
SEORANG PENGUSAHA.
 PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG
PENGUSAHA YG BEKERJA SAMA
DALAM SATU PERSEKUTUAN.

BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI
STATUS HUKUMNYA :

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK
HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH
DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI
HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA,
PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA
ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM
TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.

PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA
PRIBADI PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK
MEMENUHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA
BERBENTUK PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.
DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM
PERUSAHAAN :
PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR
TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA,
YAITU :
1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL,
2. PERUSAHAAN SWASTA ASING,
3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT
VENTURE)
PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU
SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT
DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU :
1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN :
 PERSEROAN TERBATAS (PT)
 FIRMA (Fa)
 COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)
 USAHA DAGANG (UD)
 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
 KOPERASI
 YAYASAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED
LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP)
PERSEROAN TERBATAS MENURUT
HUKUM INDONESIA ADALAH SUATU
BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN
BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA 2
(DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN
MODAL DASAR YG SELURUHNYA
TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.
PENGATURAN TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS
 BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN
TANGGAL 16 AGUSTUS 2007
 UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN
BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

HAL BARU DALAM
UU NO. 40 TH 2007
1.
2.
3.
4.
5.
PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH
DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN &
PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG
DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU
NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG
BERLAKU.
UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN &
PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN
DLM UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN
PERUSAHAAN
PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR
LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI
OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM
YG DIMILIKI SENDIRI
PROSES PENDIRIAN PT
1. TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKAN
UNTUK MERUMUSKAN AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN YG DI
DLMNYA TERDAPAT ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT
PROSES INI 50% MODAL
DITEMPATKAN HARUS SUDAH
DISETOR  NAMA DEFINITIF SDH
HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN
KEHAKIMAN
2. TAHAP PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH
DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK
MENPTKAN PENGESAHAN
3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.
SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN
OLEH YG BERWENANG, MAKA
PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.
4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM
BERITA NEGARA.
MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK
MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN
BAHWA SUATU PT DGN NAMA
TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.
TANGGUNG JAWAB PT
•
•
•
•
•
•
PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK
TERPENUHI.
PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK
LANGSUNG DGN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT SEMATAMATA UTK KEPENTINGAN PRIBADI.
PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN.
PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK
LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN
PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT TSB.
DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA
DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA
SELAKU DIREKSI.
KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI
JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN
TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.
JENIS-JENIS MODAL PT



MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL
PERSEROAN  AUTHORIZED CAPITAL.
MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU
SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH
DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG
SAHAM TERTENTU.
MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN
DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG
SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG
SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB
SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK
MENJALANKAN BISNISNYA.
ORGAN-ORGAN PERSEROAN
TERBATAS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
DIREKSI
KOMISARIS
PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS



BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS
BUBAR KARENA JANGKA WAKTU
BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR
BUBAR KARENA PENETAPAN
PENGADILAN.
FIRMA (PARTNERSHIP)
PENGERTIAN FIRMA ADALAH :
SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA)
ORANG ATAU LEBIH YANG
DIMAKSUDKAN UNTUK MENJALANKAN
SUATU USAHA DI BAWAH SUATU NAMA
BERSAMA.
CONTOH : “Fa. WIWIN & Co”.
PROSES PENDIRIAN FIRMA
1.
2.
3.
TAHAP AKTA OTENTIK
TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA
NEGARA.
SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA
PARTNER DALAM FIRMA :

SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN
UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA YG
BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM
ADALAH PARA PERSERO ITU SECARA
RENTENG UTK SELURUH HUTANG
(JOINTLY AND SEVERALLY) DARI FIRMA
TSB, TANPA MELIHAT SIAP DIANTARA
PERSERO YG SECARA RIIL MELAKUKAN
TINDAKAN TSB.
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(“CV”)

MERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA YG
DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH,
DI MANA 1 (SATU) ORANG ATAU LEBIH DAN
PENDIRINYA ADALAH PERSERO AKTIF, YI YG
AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKAN
BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH ATAS
KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA 1 (SATU)
ORANG LAIN ATAU LEBIH MERUPAKAN
PERSERO PASIF (PERSERO KOMANDITER),
DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB
SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.
USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE
PROPRIETORSHIP
• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS
SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA
PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU
BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK
ADA HARTA KHUSUS YG DISISIHKAN
SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN
HUKUM.
• NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG
DIINGINKAN OLEH PEMILIKNYA, MISAL : “UD
BINA SEJAHTERA”.