Transcript TEORI ASAL MULA DAN TERJADINYA NEGARA

TEORI ASAL MULA
DAN TERJADINYA
NEGARA
Pokok Bahasan :
Asal mula Negara
Terjadinya Negara
Asal mula Negara

Secara garis besar teori tentang asal mula negara
dapat dikelompokkan dalam dua kelompok :
Teori yang bersifat spekulasi, yang terdiri dari teori
Ketuhanan, Teori Kekuatan, dan Teori Juridis
 Teori yang bersifat Historis sosiologis, disebut juga
sebagai teori evolusi.

Teori Ketuhanan


Yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula
negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah sematamata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini antara lain
Agustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius Sthal
Teori Ketuhanan (teokrasi) pada prinsipnya
mengandung 3 pokok masalah :



Negara itu dibentuk dibawah kuasa Tuhan;
Kekuasaan seorang Raja adalah atas pemberian Tuhan;
Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain
kedaulatan Tuhan
Teori Kekuatan



Maksudnya, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara,
negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dimana yang
paling kuat yang akan merupakan pemenang dan sekaligus
pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa
kekuatan ekonomi dan kekuatan otak.
Tokoh dari teori kekuatan antara lain : Ludwig gunplowitz, Karl
Marx, H.j.Laski, dan Machiavelli.
Beberapa pandangan dari teori kekuatan diantaranya :



Negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk
menindak organisasi yang lemah
Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi
Negara adalah organisasi pemaksa
Teori Juridis




Teori juridis di bagi dalam beberapa teori, yakni teori patrialchal,
teori matrialchal, teori patrimonial, dan teori perjanjian
masyarakat.
Teori patrialchal maksudnya, bahwa pemimpin pertama dari
manusia itu adalah semula dari seorang bapak yang merupakan
kepala keluarga kecil, yang kemudian akan menjadi keluarga yang
lebih besar yang akhirnya membentuk suatu masyarakat, dan
masyarakat membentuk suatu negara dengan garis bapak sebagai
pimpinan
Sedangkan teori matrialchal hampir sama dengan teori
patrialchal, hanya garis ibu yang menentukan
Sedangkan teori patrimonial juga hampir sama dengan teori
diatas, namun yang menentukan adalah garis ibu dan bapak.




Teori perjanjian masyarakat/kontrak sosial/teori hukum alam
pada pokoknya adalah negara merupakan hasil daripada
perjanjian individu-individu yang pada mulanya tidak mempunyai
suatu organisasi pemerintah.
Dalam sejarahnya dunia dan manusia itu hidupnya dipisahkan
dalam 2 periode yaitu periode sebelum terbentuknya negara dan
periode sesudahnya.
dalam periode sebelum ada negara (pra negara) manusia hidup di
alam bebas dan oleh karena itu disebut sebagai alamiah ( manusia
in abstakto), hukum yang menguasai kehidupan manusia in
abstakto ialah hukum alam. Pada suatu saat manusia in abstarkto
ini sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian membuat suatu
organisasi yang akhirnya disebut negara.
Terbentuknya negara merupakan perubahan dari manusia in
abstrakto tadi, yaitu melalui suatu proses ciptaan manusia yang
bersifat rasionil lewat suatu perjanjian masyarakat. Karenanya
teori ini disebut teori perjanjian masyarakat, dan karena dasarnya
adalah hukum alam, maka disebut juga sebagai teori hukum alam.
Perbedaan pandangan para sarjana
tentang teori perjanjian


Thomas Hobbes (sarjana Inggris)
beliau menganggap manusia in abstrakto itu mempunyai sifat individualis dan
egoistis. Tindakannya tidak ditentukan oleh akal, tapi hawa nafsunya, sehingga
keadaannya penuh dengan kekacauan, dimana manusia yang satu merupakan
lawan dari manusia lainnya (Homo Homini Lupus dan Bellum Omnium Contra
Omnus)
 Walau manusia in abstrakto memiliki sifat yang buruk, tapi hakekatnya
mereka mempunyai rasio dan kesadaran untukmempertahankan
kelangsungan hidupnya, karenanya menginginkan kehidupan yang damai,
satu-satunya jalan dengan mengadakan perjanjian, dengan setiap individu
menyerahkan seluruh hak-hak dasarnya kepada seseorang yang dianggap
paling kuat secara mutlak
 Bahwa pihak–pihak yang ikut dalam perjanian itu adalah manusia-manusia
pribadi yang karenanya bentuk perjanjian tersebut disebut Pactum
subyektionis (perjanjian Pribadi). Selanjutnya hasilnya ialah negara yang
berbentuk Monarchi Absolut, yang mana ciri-cirinya adalah :
 Raja / Pemerintah berdaulat mutlak
 Hukum adalah tergantung kepada yang berkuasa

John Locke (sarjana Inggris)
 Manusia in abstrakto adalah manusia yang berakal, yang hidup bebas
dan damai. Tetapi ada potensi latent dari manusia berupa
kecenderungan untuk menyerang. Untuk menghindari kemungkinan
kekacauan mereka merasa perlu adanya suatu organisasi politik yang
melindungi jiwa dan harta mereka, karenanya mereka membentuk
perjanjian.
 Konstruksi perjanjiannya ialah pertama-tama diadakan perjanjian
untuk membentuk badan kolektif (badan politik) yang akhirnya
bernama negara, perjanjian ini disebut Pactum union.
 Setelah itu badan politik mengadakan perjanjian dengan seorang
raja/penguasa dengan syarat penguasa tersebut harus menjamin dan
melindungi hak-hak asasi manusia dan memerintah berdasarkan suatu
undang-undang dasar.
 Karenanya hasil perjanjian ini melahirkan suatu kerajaan/negara yang
bersifat Monarchi Konstitusionil dengan ciri-ciri pemerintah
berdasarkan hukum dan dilindunginya hak asasi manusia. Oleh
karena itu John Locke di juluki Bapak Hak-hak asasi Manusia

JJ Rousseau (sarjana Perancis)
 Pandangan tentang manusia in abstrakto hampir sama
dengan pendapat john locke, tetapi selain punya ratio,
manusia in abstrakto juga memiliki kemauan pribadi dan
kemauan untuk kepentingan umum.
 Alasan membentuk negara ialah karena masyarakat
alamiah memiliki potensi untuk berbahaya, maka dengan
rasio dan kemauan untuk kepentingan umumnya (general
whill) sepakat mengadakan perjanjian masyarakat
membentuk body politik yang bernama negara.
 Konstruksinya ialah individu bebas tersebut mengadakan
perjanjian yang disebut pactum union, tetapi yang berdaulat
tetap rakyat yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu
maka hasilnya adalah suatu negara yang berkedaulatan
rakyat.
 Ciri-ciri negara yang berkedaulatan rakyat diantaranya :
 Bahwa pemerintah hanyalah wakil dari rakyat
 Kedaulatan adalah tetap ditangan rakyat
Terjadinya Negara


Terjadinya negara di bagi dalam 2 tahap, tahap 1 terjadinya
negara secara primer dan tahap 2 secara sekunder
Perkembangan negara secara Primer melalui 4 tahap, yakni :
1. GEMEINSCAFT atau GENOSSENSCAFT adalah suatu
bentuk negara yang terdiri dari perkelompokan orang-orang
yang menggabungkan diri untuk memenuhi kepentingan
bersama dan didasarkan pada persamaan. Bentuknya masih
sederhana, belum terorganisir, organ-organ seperti parlemen,
kepala negara belum ada. Disini yang nampak ialah unsur
masyarakat paguyuban. Kedudukan antara individu sama dan
segala sesuatu diusahakan bersama secara gotong royong.
Yang memimpin dalam masyarakat yang homogen ini ialah
siapa yang dianggap paling kuat (Primus Interpares). Disinilah
pertama kali bentuk dari negara yang paling sederhana sekali,
titik tolaknya ialah “unsur rakyat”
2. REICH atau RIJK, bentuk yang kedua ini lebih
baik dari bentuk yang pertama. Bentuk negara yang
sederhana sudah mulai berkembang dengan mulai
terlihat adanya pusat-pusat kekuasaan, dimana
diantara pemegang kekuasaan yang satu dengan
yang lain mulai bertentangan, disini siapa yang
memegang kekuasaan berdaulat. Dalam tahap ini
masih belum ada pemerintahan yang tetap. Titik
berlakunya adalah unsur “Pemerintahan yang
berdaulat”
3. STAAT, yakni pengertian negara sekarang ini
dimana unsur konstitutif (unsur pembentuk) dari
suatu negara sudah terpenuhi, serta pusat
kekuasaan hanya ada satu. Dalam bentuk “staat”
ini unsur rakyat dan unsur pemerintah sudah pasti,
dan unsur pemerintahan yang ada tidak bersaing
lagi. Disini batas-batas dari daerah sudah
ditentukan. Dalam staat ini masih banyak sekali
adanya negara bukan atas kehendak rakyat, tetapi
dipaksakan oleh penguasa dengan adanya paksaan
tersebut maka timbul gerakan-gerakan rakyat,
gerakan tersebut merupakan “Natie” untuk
melepaskan tekanan-tekanan dari orang-orang yang
berkuasa.
4. DEMOKRATIE NATIE, atau negara-negara
nasional adalah hasil dari bentuk staat. Disini
perkembangan negara bukan secara historis, akan
tetapi secara kewajaran dan berkembangnya tersebut
adalah karena tingkat peradaban/kecerdasan yang
sudah meningkat dan maju. Perkembangan negara
semacam ini disebut perkembangan secara Prima,
dan perkembangan bentuk negara ini hanya sampai
pada bentuk Demokratie natie, sedangkan adanya
Diktatur hanya merupakan variasi dari Demokratie
natie dan timbulnya diktatur tersebut adalah antara
lain karena adanya keputusan-keputusan negara yang
diambil secara cepat tanpa menghiraukan
kepentingan masyarakat yang lain.
Terjadinya negara secara sekunder


Terjadinya negara secara sekunder terjadi dilingkungan masyarakat
yang sudah bernegara, yang diperlukan hanya pengakuan.
Pengakuan terdiri dari 2 macam, yaitu:
 Pengakuan secara de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan
yang ada, bersifat sementara, disini tidak dirasakan adanya
keperluan yang mendesak untuk mengadakan hubungan
dengan bangsa atau negara lain. Biasanya mengenai hubungan
dagang saja.
 Pengakuan secara de jure, bersifat tetap serta mempunyai arti
yang lebih luas kerena pengakuan oleh negara lain cakupannya
lebih luas antara lain diadakan hubungan kebudayaan, politik,
ekonomi, dan sebagainya. Pengakuan de jure biasanya di tandai
juga dengan adanya hubungan diplomatik.