SISTEM HUKUM KONTRAK
Download
Report
Transcript SISTEM HUKUM KONTRAK
SISTEM HUKUM KONTRAK
Mukti Fajar
[email protected]
081 2294 2781
HUKUM KONTRAK
Hukum ini memusatkan perhatian
pada kewajiban untuk melaksanakan
kewajiban sendiri (self imposed
obligation).
Kontrak dibuat untuk perlindungan
kepentingan private yang belum
diatur oleh undang-undang
KONTRAK
suatu perjanjian tertulis diantara dua atau
lebih orang / pihak yang menciptakan hak
dan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu (Istilah Umum)
“Contract: An agreement between two or
more persons which creates an obligation
to do or not to do a peculiar thing”
Perjanjian : Adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih lainnya ( 1313 BW )
MODEL KONTRAK BISNIS
TRANSAKSIONAL
ADANYA DUA PIHAK ATAU LEBIH DIMANA PIHAK
SATU SEBAGAI PEMBERI PRESTASI DAN PIHAK
LAIN PENYEDIA PRESTASI (JULA BELI, SEWA
MENYEWA, PINJAM MEMINJAM )
OPERASIONAL
ADANYA KERJASAMA DARI DUA PIHAK ATAU
LEBIH UNTUK MENGERJAKAN SUATU BISNIS
(JOINT VENTURE, JOINT OPERASIONAL)
MACAM MACAM PERJANJIAN
( BW/nominaat )
Jual Beli
Tukar Menukar
Sewa Menyewa
Melakukan Pekerjaan
Pengangkutan
Persekutuan
Penghibahan
Penitipan Barang
Pinjam meminjam
Untung Untungan
Penanggungan Utang
Perdamaian
Dll
Diluar KUHPerdata / Innominaat
Kontrak
Kontrak
Kontrak
Kontrak
licensi
waralaba
Penggunaan Rahim
Pembiayaan
ASAS ASAS PERJANJIAN
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK :
para pihak mempunyai kebebasan
menentukan perjanjian
ASAS KONSENSUALISME :
Perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan
(consensus)
ASAS PERSONALITY :
seseorang yang akan melakukan dan/atau
membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPer
Lanj...
ASAS IKTIKAD BAIK
Perjanjian harus dibuat berdasarkan
kepatutan dan kepantasan serta tidak
menyalah gunakan situasi
ASAS PUCTA SUNT SERVANDA
Semua perjanjian yang dibuat secara sah
menjadi undang undang/hukum bagi
mereka yang membuatnya
dan Perjanjian tidak dapat dibatalkan
secara sepihak selain dengan kesepakata
atau berdasarkan undang-undang
Asas-asas Hukum Perikatan
Nasional
Disamping kelima asas yang telah diuraikan
diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan
yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19
Desember 1985 telah berhasil
dirumuskannya delapan asas hukum
perikatan nasional. Kedelapan asas
tersebut adalah sebagai berikut:
Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung
pengertian bahwa setiap orang yang
akan mengadakan perjanjian akan
memenuhi setiap prestasi yang
diadakan diantara mereka dibelakang
hari.
Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum mengandung
maksud bahwa subjek hukum yang
mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama dalam hukum. Mereka tidak
boleh dibeda-bedakan antara satu
sama lainnya, walaupun subjek
hukum itu berbeda warna kulit,
agama, dan ras
Asas Kesimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang
menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan
perjanjian. Kreditur mempunyai
kekuatan untuk menuntut prestasi
dan jika diperlukan dapat menuntut
pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur, namun debitur memikul pula
kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik.
Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum
mengandung kepastian hukum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan
mengikatnya perjanjian, yaitu
sebagai undang-undang bagi yang
membuatnya.
Asas Moralitas
Salah satu faktor yang memberikan
motivasi pada yang bersangkutan
melakukan perbuatan hukum itu
adalah didasarkan pada moralitas
sebagai panggilan hati nuraninya.
Prinsip Kontrak Internasional
UNIDROIT Principles (lex mercantoria)
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip
Kebebasan Berkontrak
Iktikad baik dan Transaksi Jujur
pengakuan kebiasaan
Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan
larangan negosiasi dgn iktikad buruk
Menjaga kerahasian
perlindungan pihak lemah dari syarat baku
syarat sahnya kontrak
pembatalan karena perbedaan besar
contraproferentem dalam penafsiran
menghormati kontrak dalam kesulitan
Pembebasan dalam force majeur
SUBYEK PERJANJIAN
PERSOON
LEGAL ENTITIES
PUBLIC BODIES
STATE
PARA PIHAK
Government to Private
Government to Government
Private to Private
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
(1320 BW)
SYARAT SUBYEKTIF
KESEPAKATAN
KECAKAPAN
SYARAT OBYEKTIF
SUATU HAL TERTENTU
SEBAB YANG HALAL
Bandingkan dengan Enforceable of
Contract dari Common law
Agreement (kesepakatan)- offer
acceptance
Mutual assent (timbal balik)
Consideration (pertimbangan)
Contractual Capacity (kecakapan)
Lawful Object ( yang diperbolehkan
hukum)
KESEPAKATAN
Adalah bertemunya dua maksud yang
terwujud dalam janji untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu
Kesesuaian antara penawaran (offer) dan
Penerimaan ( Acceptance )
Ditandai dengan : jabat tangan ;
pembayaran ; tanda tangan ; dan hal lain
yang dianggap patut menurut undang
undang dan kebiasaan
Tidak sah bila: atas paksaan; adanya
penipuan/kekhilafan ; penyalahgunaan
situasi
KECAKAPAN
Adalah pihak yang mampu secara hukum
atau berkuasa atas barang dan jasa yang
diperjanjikan atau berwenang mewakili
pihak
Misalnya : Pemilik barang atau yang
diberi kuasa ; Direktur sebagai wakil
perusahaan
Yang tidak cakap : anak dibawah umur
(<21th/belum menikah) ; seorang pailit
; dibawah pengampuan; (perempuan
dalam hal dilarang undang undang (UUP
1/1974 psl 31 ayat 2 )
SUATU HAL TERTENTU
Adalah objek perjanjian yang akan
menimbulkan prestasi bagi para
pihak baik yang ada maupun yang
akan ada
Misal :
barang atau jasa : rumah,kendaraan
, pengangkutan ; pengiriman;
pemborongan; pelayanan jasa dll
SEBAB YANG HALAL
Sesuatu yang menjadi pokok
perjanjian adalah suatu sebab yang
legal menurut undang undang ; tidak
melanggar kesusilaan dan ketertiban
umum . Mis : jaul beli, pinjam
meminjam dll
tidak boleh memperjanjikan jual beli
gula illegal; narkoba ; menjual
belikan tanah sengketa ;
pemasangan iklan yang porno ;
pementasan di depan masjid dll
UNSUR UNSUR PERJANJIAN
1. UNSUR ESSENSIAL
Suatu hal pokok mengenai objek
perjanjian yang harus dicantumkan
dalam perjanjian agar perjanjian
menjadi sah
Misal :
Barang/jasa,, status hubungan
hukum dan harga (?)
2. UNSUR NATURALIA
Ketentuan hukum umum sebagai syarat yang
dicantumkan dalam perjanjian ( tidak
mengurangi keabsahan perjanjian )
Misal : Cara pembayaran ; waktu dan tempat
penyerahan ; biaya angkutan ;pemasangan dll
3. UNSUR AKSIDENTALIA
Ketentuan yang tidak disyaratkan oleh undang
undang namun dianggap perlu bagi para pihak
untuk tekhnis pelaksanaan
Misal : penyerahan kwitansi ; gambar;nama
bank dan nomor rekening ; penyerahan bukti
pendukung perjanjian lainnya
Except Clause
Suatu hal yang bersifat penting sebagai
pelengkap yang sebenarnya tidak
diinginkan para pihak
Misal :
1. Ganti rugi / Wanprestasi
2. Force Majeur
3. Penyelesaian sengketa
WANPRESTASI
Suatu keadaan dimana pihak debitur
karena kelalaian/kesengajaan tidak
memenuhi prestasi yang diperjanjikan
Macam :
1. Tidak dipenuhi prestasi
2. Dipenuhi hanya sebagian
3. Dipenuhi tetapi terlambat
4. Melakukan yang dilarang oleh
perjanjian
AKIBAT WANPRESTASI
Batalnya perjanjian
Ganti kerugian
Penanggungan atas resiko yang
terjadi
Membayar biaya perkara di
pengadilan
FORCE MAJEUR /OVER MACHT
Suatu keadaan diluar kekuasaan yang
menyebabkan tidak dapat dipenuhinya
prestasi
Misalnya :
Gangguan cuaca; gempa bumi;
kecelakaan;huru hara; Hal hal yang tak
dapat diduga sebelumnya
AKIBAT FORCE MAJEURE
Pembebasan dari ganti rugi
Rekontraktual
Lose lose solution
Pelepasan Hak
pelepasan hak atau “rechtsverwerking”
yaitu hilangnya hak bukan karena
lewatnya waktu tetapi karena sikap
atau tindakan seseorang yang
menunjukan bahwa ia sudah tidak akan
mempergunakan suatu hak
Penyelesaian Sengketa
Alternative Dispute Resolution
(Musyawarah)
Negosiasi, Mediasi, Konsultasi
ATAU
Arbitrase
Ad Hoc, Lembaga Arbitrase
Pengadilan
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga
Domisili dan Jurisdiksi
Pilihan Hukum dan Pilihan Forum
Para pihak dapat menentukan hukum
mana yang akan diberlakukan
Antar daerah
Antar negara
Bila antar negara, para pihak dapat
menentukan hukum acara yang akan
digunakan
Prinsip–Prinsip Pilihan Hukum
Melakukan kontrak bisnis lintas batas
negara, para pihak akan dihadapkan
dengan pilihan hukum.
Dalam penentuan pilihan hukum,
dikenal beberapa prinsip dan batas
pilihan hukum antara lain sebagai
berikut
Prinsip Otonomi Para Pihak
Menurut prinsip ini, para pihak yang
paling berhak menentukan hukum
yang hendak mereka pilih dan
berlaku sebagai dasar transaksi,
termasuk sebagai dasar penyelesaian
sengketa sekiranya timbul suatu
sengketa dari kontrak transaksi yang
dibuat.
Prinsip Bonafide
Menurut prinsip ini, suatu pilihan
hukum harus didasarkan itikad baik
(bonafide), yaitu semata-mata untuk
tujuan kepastian, perlindungan yang
adil, dan jaminan yang lebih pasti
bagi pelaksanaan akibat-akibat
transaksi (isi perjanjian).
Prinsip Real Connection
Beberapa sistem hukum
mensyaratkan keharusan adanya
hubungan nyata antara hukum yang
dipilih dengan peristiwa hukum yang
hendak ditundukkan/didasarkan
kepada hukum yang dipilih
Prinsip Larangan
Penyelundupan Hukum
Pihak-pihak yang diberi kebebasan
untuk melakukan pilihan hukum,
hendaknya tidak menggunakan
kebebasan itu untuk tujuan
kesewenang-wenangan demi
keuntungan sendiri.
Prinsip Ketertiban Umum
Suatu pilihan hukum tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum,
yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para
pihak tidak boleh bertentangan dengan
sendi-sendi asasi hukum dan
masyarakat, hukum para hakim yang
akan mengadili sengketa bahwa ketertiban
umum (public order ) merupakan
pembatas pertama kemauan seseorang
dalam melakukan pilihan hukum.
Jumlah Rangkap
Penutup Perjanjian seyogyannya
menulis jumlah rangkap perjanjian
dan kekuatan hukum yang sama
untuk di pegang masing masing pihak
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Telah dipenuhinya prestasi
Telah berlalunya waktu yang
ditentukan
Kesepakatan para pihak
Diputuskan oleh pengadilan
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
BATALNYA PERJANJIAN
Kesepakatan para pihak
Tidak memenuhi syarat sahnya
perjanjian (syarat Objektif)
Wanprestasi
Tidak bisa dilaksanakan
Melanggar ketentuan undang
undang ketertiban dan kesusilaan
Tidak pantas dan tidak patut
BATALNYA PERJANJIAN
Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak
memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal
1321 KUHPerdata)
Null and Void : Perjanjian dianggap telah batal
sejak awal , apabila syarat objektif tidak
terpenuhi. Perjanjian ini dianggap batal demi
hukum dan tidak pernah ada perikatan
Voidable : Bila salah satu syarat subyektif
tidak terpenuhi perjanjian tidak batal demi
hukum, tetapi salah satu pihak dapat meminta
pembatalan. Perjanjian tetap mengikat para
pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas
permintaan salah satu pihak
SEMOGA DAPAT
BERMANFAAT