Transcript Ch 03 Hk Perikatan FULL

HUKUM PERIKATAN
Pertemuan Keempat
Tujuan Umum
• Agar mahasiswa mengetahui mengenai perikatan dan
perjanjian sehingga nantinya dapat membuat suatu surat
perjanjian.
Tujuan Khusus
• Agar mahasiswa mengetahui mengenai perbedaan
perikatan & perjanjian. Bentuk-bentuk perikatan. Hal-hal
yang menimbulkan perikatan (dari UU / perjanjian).
Mengetahui tentang prestasi dan wanprestasi. Pointpoint dalam perjanjian. Jual Beli Dengan Cicilan,
Leasing, Franchise, Sewa Beli.
• Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak
yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak
lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.
• Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Dari peristiwa ini muncul perikatan.
• Perikatan bersifat abstrak
• Perjanjian bersifat kongkret, misalnya jual beli,
sewa menyewa
• Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan
kreditur (berpiutang), sedangkan pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan
debitur (berutang). Apabila tuntutan tidak dipenuhi
maka kreditur dapat menuntut baik secara langsung
(Parate Executie) maupun melakukan tuntutan
dimuka hakim (Reele Executie).
AZAS – AZAS DALAM HUKUM PERJANJIAN
1. Azas terbuka/kebebasan berkontrak
2. Azas tambahan
3. Azas sepakat/konsensualisme
SISTEM TERBUKA, yang mengandung suatu azas
kebebasan membuat perjanjian (kebebasan
berkontrak). Pasal 1338 (1) “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”
Perkataan “semua” berisi suatu pernyataan bahwa
kita dibolehkan membuat undang-undang bagi
kita sendiri.
Sistem terbuka dalam hukum perjanjian juga
memungkinkan kita untuk membuat perjanjian
diluar KUHPdt. Misalnya, UU hanya mengatur
perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi
dalam praktek timbul suatu macam perjanjian
yang dinamakan sewa beli, yang merupakan
campuran antara jual beli dan sewa menyewa.
Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap /
TAMBAHAN yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh
disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat
perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan
sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian
(diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian
yang mereka adakan).
•
Artinya, jika suatu perjanjian telah tegas dan jelas, maka perjanjian
itulah yang mengatur semua hubungan kedua belah pihak, tetapi jika
tidak tegas dan jelas maka barulah dilihat pada KUHPdt / UU
Lihat UU TENAKER
Arti AZAS KONSENSUALISME ialah pada dasarnya perikatan lahir sejak
detik tercapainya kesepakatan. Jadi pernyataan sepakat tanpa
pernyataan secara tertulis (formalitas) telah mempunyai kekuatan
mengikat, contoh dalam jual beli, tukar menukar. Tetapi ada kalanya
UU menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan
perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau
dengan akta notaris (perjanjian penghibahan “barang tetap”) tetap hal
itu merupakan suatu kekecualian.
Perikatan dibatasi oleh :
- Tidak dilarang oleh UU
- Tidak melanggar kesusilaan
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN (1320
KUHPdt)
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
• Sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju
atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari
perjanjian yang diadakan itu. Si penjual
menginginkan uang, sedang sipembeli mengingini
sesuatu barang
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
• Cakap, pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat
pikirannya, adalah cakap menurut hukum (1330 BW)
3.
•
Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu, artinya apa yang
diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul perselisihan,
juga barang (objek) harus ditentukan
jenisnya. Misalnya perjanjian mengenai
panen tembakau dari suatu ladang pada
tahun yang akan datang
4.
•
Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal, maksudnya bukanlah
sesuatu yang menyebabkan seseorang
membuat perjanjian tetapi mengenai isi
perjanjian itu sendiri dimana isinya bukan
sesuatu yang terlarang. Misalnya sipenjual
bersedia menjual pisaunya, kalau sipembeli
membunuh orang.
1 & 2, dinamakan syarat subyektif X dapat
mintakan pembatalannya
3 & 4, dinamakan syarat obyektif X batal
demi hukum
BATALNYA SUATU PERJANJIAN (1381
KUHPdt)
1. Paksaan, maksudnya paksaan
rohani/jiwa, bukan paksaan badan.
Misalnya diancam atau ditakut-takuti.
2. Kekhilafan, apabila salah satu pihak
khilaf tentang hal pokok dari apa yang
diperjanjikan. Misalnya seseorang
membeli lukisan yang dikiranya karya
Basuki Abdullah, tetapi ternyata hanya
tiruannya saja.
3. Penipuan, bila salah satu pihak
dengan sengaja memberikan
keterangan palsu yang disertai tipu
muslihat. Misalnya pedagang arloji
yang mengganti merek dagangannya.
PRESTASI
Adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam perikatan
Sifat Prestasi
1.
Tertentu / sudah ditentukan
2.
Dapat dipenuhi, debitur berusaha dengan segala usahanya X batal
demi hukum
3.
Halal X batal demi hukum
4.
Bermanfaat bagi kreditur X dapat dibatalkan
5.
Satu / lebih dari 1 perbuatan
Macam-macam prestasi :
1. Memberikan sesuatu, seperti membayar
harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki
barang yang rusak
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak
mendirikan bangunan, untuk tidak
menggunakan merek dagang tertentu
WAN PRESTASI
Yaitu tidak dipenuhinya apa yang diperjanjikan
(alpa / lalai janji)
Sebab wanprestasi :
1. kesalahan debitur, baik yang disengaja
maupun tidak disengaja
2. overmacht, keadaan memaksa diluar
kemampuan debitur, misal bencana alam
Wanprestasi dapat berupa :
1. tidak memenuhi kewajibannya
2. memenuhi kewajibannya, tetapi keliru
3. memenuhi kewajiban, tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan
Akibat wanprestasi :
1. debitur membayar ganti rugi yang diderita kreditur (1243
BW)
2. pembatalan perjanjian (1266 BW)
3. peralihan risiko/pembatalan disertai ganti rugi (1267 BW)
4. membayar biaya perkara
Debitur yang lalai / wanprestasi dapat dibebaskan dari
hukuman dengan 3 alasan sebagai berikut :
1. keadaan memaksa/kejadian yang tak terduga (overmacht
atau force majeur)
2. kreditur sendiri juga lalai (exception non adimpleti
contractus)
3. Pelepasan hak yang dilakukan oleh kreditur.
BENTUK – BENTUK PERIKATAN
1. Perikatan bersyarat, apabila digantungkan pada
suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih
belum tentu terjadi. Contoh, saya akan menyewakan
rumah saya kalau saya dipindahkan keluar negeri.
2. Perikatan dengan ketetapan waktu, yang
menentukan adalah lama waktu berlakunya suatu
perjanjian. Contoh, saya akan menyewakan rumah
saya per 1 Januari 2007 sampai tanggal 31
Desember 2007.
3. Perikatan alternatif/mana suka,debitur dibebaskan
jika ia menyerahkan salah satu dari 2 barang yang
disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh
memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari
barang yang satu dan sebagian barang yang
lainnya. Contoh, A mempunyai tagihan uang Rp. 50
juta yang sudah lama tidak dibayar, kemudian A
mengadakan perjanjian dengan dengan B, jika B
menyerahkan mobilnya maka hutangnya pada A
akan lunas.
4.
•
5.
Perikatan tanggung menanggung, disini terdapat
beberapa debitur yang mempunyai hutang pada
satu kreditur. Bila salah satu debitur membayar
hutangnya, maka debitur yang lain dianggap telah
membayar juga. Perjanjian ini harus dinyatakan
dengan tegas. Contoh, A,B,C bersama-sama
meminjam uang Rp. 90 juta, maka masing-masing
hanya dapat ditagih Rp. 30 juta, kecuali kalau telah
diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih
untuk seluruh hutang maka pembayaran dari 1
debitur melunaskan hutang debitur lainnya.
Dalam hukum perjanjian ada suatu aturan bahwa
tiada perikatan dianggap tanggung menanggung,
kecuali hal itu dinyatakan (diperjanjikan) secara
tegas ataupun ditetapkan dengan UU
Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat
dibagi, perikatan ini menyangkut objek (prestasi)
yang diperjanjikan. Contoh, dapat dibagi misalnya
perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang
atau hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi
misalnya kewajiban untuk menyerahkan seekor
kuda karena kuda tidak dapat dibagi.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman,
perikatan dimana ditentukan bahwa untuk
jaminan pelaksanaan perikatan, diwajibkan
melakukan sesuatu apabila perikatannya
tidak dipenuhi.
HAPUSNYA PERIKATAN :
Pasal 1381 BW:
1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembaharuan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. batal/pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal
10. lewatnya waktu.
KUISIONER
1.
Ali membuat janji dengan pacarnya, bahwa malam
minggu nanti mereka akan menonton di 21. Namun
karena satu dan lain hal, si Ali wanprestasi. Apakah
janji yang dibuat Ali dengan pacarnya termasuk
kedalam aturan Hukum Perjanjian?
2.
Sebuah developer berjanji menyelesaikan
pembangunan rumah sampai akhir tahun. Namun
sampai pada saat yang dijanjikan, developer tersebut
belum menyelesaikan pembangunannya. Apa yang
dapat dilakukan terhadap developer tersebut?