Transcript Hukum Perikatan Pertemuan 7

HAPUSNYA PERIKATAN
Pertemuan ke-6
HAPUSNYA SUATU PERIKATAN
(PASAL 1381 BW)
1. PEMBAYARAN :
adalah
setiap
pemenuhan/pelaksanaan
perikatan.
Pada
umumnya
dengan
dilaksanakannya
pembayaran,
perikatan
menjadi hapus.
Menurut Pasal 1382 ayat 1 BW :
perikatan dapat dibayar oleh seorang debitur
tapi
juga
oleh
setiap
orang
yang
berkepentingan seperti orang yang turut
berutang/seseorang penanggung utang.
Pasal 1382 ayat 2 BW :
“pihak ketiga yang tidak berkepentingan
dalam melakukan pembayaran dapat
bertindak atas nama si berutang atau atas
namanya sendiri”.
Apabila pembayaran dilakukan atas nama
siberutang berarti pembayaran dilakukan
oleh siberpiutang sendiri, sedangkan bila
pembayaran dilakukan atas namanya
sendiri berarti pihak ketiga yang
membayarnya.
Pengecualian terhadap pasal 1382 BW yaitu
Pasal 1383 yaitu :
“prestasi pada perikatan untuk berbuat sesuatu
tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga
berlawanan dengan kehendak kreditur, jika
kreditur berkepentingan bahwa prestasi harus
dilaksanakan sendiri oleh debitur.
Untuk pembayaran dalam perikatan untuk
menyerahkan hak milik, disyaratkan bahwa :
1. orang yang membayar adalah pemilik,
2. berwenang memindahtangankan barangnya
Jadi jika debitur bukan pemilik barangnya maka
dapat dinyatakan pembayaran tidak sah &
kreditur dapat menolak barang yg dibayarkan
kepadanya & ia masih dapat menuntut
pemenuhan prestasi (Psl 1384 ayat 1 BW)
Pembayaran sejumlah uang/barang yang dapat
dipakai habis tidak dapat diminta kembali dari
orang yang dengan itikad baik telah
menghabiskan
barangnya
meskipun
pembayaran itu dilakukan oleh orang yang
bukan pemilik (Pasal 1384 ayat 2 BW)
1.
2.
3.
1.
2.
Pembayaran harus dilakukan kepada (psl 1385 BW) :
Kreditur
Orang yang dikuasakan oleh kreditur
Orang yang dikuasakan oleh hakim atas undangundang untuk menerima pembayaran.
Menurut Pasal 1393 BW, pembayaran harus
dilakukan:
Ditempat yang ditentukan di dalam perjanjian
Ditempat barang itu berada pada waktu dibuatnya
perjanjian, jika mengenai barang tertentu ditempat
tinggal kreditur selama ia terus menerus bertempat
tinggal dikota dimana pada waktu perjanjian dibuat ia
bertempat tinggal dan dalam hal-hal lain ditempat
tinggal debitur.
SUBROGASI
Adalah penggantian kreditur dalam suatu perikatan
sebagai akibat adanya pembayaran (penggantian hakhak kreditur oleh seorang pihak ketiga yang membayar
kepada si kreditur)
Dengan terjadinya subrogasi maka piutang dengan hakhak accesoirnya beralih kepada pihak ketiga yang
menggantikan kreditur.
Subrogasi dapat juga terjadi jika debitur meminjam uang
dari pihak ketiga untuk dibayarkan kepada kreditur
dengan janji bahwa pihak ketiga akan menggantikan
kedudukan kreditur tersebut.
2. PENAWARAN PEMBAYARAN DIIKUTI
DENGAN PENITIPAN :
adalah suatu cara pembayaran yang harus
dilakukan
apabila
si
kreditur
menolak
pembayaran.
contoh : Ani harus menyerahkan sejumlah
barang yang dibeli oleh Badu, akan tetapi
karena harga barang tersebut turun, Badu tidak
mau menerimanya dengan alasan gudangnya
penuh maka untuk membebaskan dirinya dari
kewajiban tersebut Ani dapat menawarkan
pembayaran dengan penitipan.
Penawaran
pembayaran
dengan
diikuti
penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk
membayar sejumlah uang/menyerahkan barang
bergerak.
syarat-syarat untuk syahnya penawaran yaitu :
(pasal 1405 BW)
1. penawaran harus dilakukan kepada
kreditur atau kuasanya
2. dilakukan oleh orang yang berwenang
untuk membayar
3. penawaran harus meliputi seluruh uang
pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan,
uang yang telah ditetapkan, uang untuk
biaya yang belum ditetapkan
4. Ketetapan waktunya telah tiba
5.Penawaran harus dilakukan ditempat dimana menurut
persetujuan pembayaran harus dilakukan, jika tidak ada
persetujuan khusus maka penawaran harus ditujukan
kepada kreditur sendiri atau tempat tinggal yang telah
dipilih oleh kreditur
6. Penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru
sita disertai dengan 2 orang saksi.
Dengan diterimanya penawaran pembayaran maka telah
terjadi pembayaran, sedangkan apabila penawaran
pembayaran tidak diterima debitur dapat menitipkan apa
yang ia tawarkan. Untuk sahnya peneitipan maka Pasal
1406 BW telah menentukan syaratnya, yaitu :
1. sebelum penitipan kreditur harus diberitahu tentang
hari, jam dan tempat dimana barang yang
ditawarkan akan dititipkan.
2. Debitur telah melepas barang yang
ditawarkan dengan menitipkan barangnya
pada kas penyimpanan dikepaniteraan
pengadilan yang akan mengadili jika
terjadi perselisihan, disertai bunga sampai
pada hari penitipan
3. Oleh notaris/juru sita dengan disertai 2
orang saksi dibuat surat pemberitahuan
yang menerangkan wujudnya mata uang
yang ditawarkan, penolakan kreditur atau
bahwa ia tidak datang untuk menerimanya
dan tentang dilakukannya penyimpanan
Penawaran
pembayaran
dengan
penitipan membebaskan debitur dan
berlaku sebagai pembayaran yang sah.
Pembebasan tersebut mengakibatkan :
1. Debitur
dapat
menolak
tuntutan
pemenuhan prestasi, ganti rugi atau
pembatalan persetujuan
2. Debitur tidak lagi berutang bunga sejak
hari penitipan.
3. Sejak penitipan kreditur menanggung
resiko atas harganya.
3. PEMBAHARUAN HUTANG (NOVASI)
Adalah suatu persetujuan yang menyebabkan
hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang
bersamaan timbul perikatan lain yang menjadi
pengganti perikatan semula.
Ada 3 macam Novasi yaitu:(Pasal 1413 BW)
1. Novasi objektif :
adalah perikatan yang telah diganti dengan perikatan
lain. Hal ini dapat terjadi dengan mengganti isi
perjanjian, kewajiban debitur atau suatu prestasi
tertentu diganti prestasi lain.
misalnya : kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan
barang. Dapat pula dengan mengubah isi perikatan,
misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan
hukum diubah menjadi hutang piutang.
2. Novasi subyektif :
a. pasif : berarti debitur diganti dengan
debitur lain,
b. aktif : berarti krediturnya diganti dengan
kreditur baru.
Jika melihat pengertian novasi bahwa
perikatan lama hapus maka hak-hak yang
melekat pada perikatan lama juga hapus.
4. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)
adalah salah satu cara hapusnya hutang yang
disebabkan oleh keadaan dimana dua orang masingmasing merupakan debitur satu sama lain.
misalnya : Ana berhutang kepada Bani, sebaliknya Bani
juga hutang pada Ana.
syarat untuk terjadinya kompensasi menurut undangundang adalah :
1. 2 orang secara timbal balik merupakan debitur satu
terhadap lainnya.
2. obyek perikatan berupa sejumlah uang atau barang
yang sejenis.
3. piutang-piutang sudah dapat ditagih
4. piutang dapat diperhitungkan dengan segera
5. PENCAMPURAN HUTANG
keadaan ini terjadi apabila kedudukan
kreditur dan debitur bersatu dalam diri
seseorang.
Misalnya : debitur ditunjuk sebagai ahli
waris tunggal oleh kreditur atau debitur
kawin dengan kreditur dalam suatu
persatuan harta kawin.
hapusnya hutang piutang dalam hal
percampuran hutang ini adalah betul-betul
demi
hukum,
dalam
arti
bahwa
pencampuran ini secara otomatis.
6. PEMBEBASAN HUTANG
adalah suatu perbuatan hukum dimana
dengan itu kreditur melepaskan haknya
untuk menagih piutangnya kepada debitur.
Pasal 1442 BW menentukan bahwa :
1. pembebasan hutang yang diberikan kepada
debitur utama menghapuskan/membebaskan
para penanggung hutang.
2. pembebasan hutang yang diberikan kepada
penanggung hutang tidak membebaskan debitur
utama
3. pembebasan yang diberikan kepada salah satu
penanggung hutang tidak membebaskan
penanggung lainnya.
7. MUSNAHNYA BARANG YANG TERHUTANG
Jika barang yang tertentu menjadi obyek
perjanjian
musnah,
tidak
lagi
dapat
diperdagangkan, atau hilang, sehingga sama
sekali tidak diketahui apakah barang itu masih
ada atau tidak maka dengan demikian hapuslah
perikatannya, asal barang tersebut musnah atau
hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia
lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya
debitur itu lalai menyerahkan barang (misalnya
terlambat), ia juga akan bebas dari perikatan
bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya
barang itu disebabkan karena suatu kejadian di
luar kekuasaannya dan barang itu juga akan
mengalami nasib yang sama meskipun sudah
berada ditangan kreditur
8. BATAL/PEMBATALAN
adalah perikatan ini menjadi hapus dengan adanya
suatu pembatalan.
ada 2 pengertian kebatalan, yaitu :
1. batal demi hukum :
artinya
bahwa
perbuatan
hukum
yang
bersangkutan oleh hukum dianggap
tidak
pernah terjadi, tidak pernah
dilahirkan
suatu perjanjian dan tidak ada
perikatan
antara orang-orang yang bermaksud
mengadakan perjanjian
2. dpt dibatalkan :
artinya suatu perjanjian itu dapat dimintakan
pembatalannya oleh salah satu pihak dengan suatu
putusan hakim, sedangkan selama tidak ada
permintaan pembatalan maka perjanjian itu tetap
berlaku.
Sebenarnya yang dimaksudkan (dalam hubungannya
dengan hapusnya perikatan) adalah dapat dibatalkan,
bukan batal demi hukum karena kalau suatu perjanjian
batal demi hukum maka tidak ada perikatan yang
dilahirkan dan sesuatu barang yang tidak ada sudah
tentu tidak bisa dihapus.
9. BERLAKUNYA SUATU SYARAT BATAL
bahwa suatu perikatan yang telah ada akan
hapus/berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan
dalam perjanjian itu terjadi.
menurut Pasal 1265 BW, syarat batal adalah suatu
syarat yang apabila terpenuhi menghentikan
perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali
pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi
perjanjian.
10. LEWATNYA WAKTU (DALUARSA) : (Pasal
1946 BW)
adalah suatu upaya untuk memperoleh
sesuatu/untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang.
Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas
suatu
barang
dinamakan
daluarsa
acquisitive/acquisitive
verjaring,
sedangkan
daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dinamakan
daluarsa
extinctive/extinctive
verjaring.
Menurut pasal 1967 BW, segala tuntutan
hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun
yang bersifat perseorangan hapus karena
daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.
Sedangkan siapa yang dapat menunjukkan
adanya suatu daluarsa itu tidak perlu
menunjukkan lagi suatu alas hak. Lagipula tidak
dapatlah diajukan terhadap sesuatu tangkisan
yang didasarkan atas itikadnya yang buruk.
Dengan lewatnya waktu hapuslah setiap
perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan
yang bebas artinya kalau dibayar boleh tapi
tidak dapat dituntut didepan hakim. Debitur jika
ditagih atau dituntut didepan pengadilan dapat
mengajukan tangkisan tentang kedaluarsaan
piutang tersebut.