Transcript PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI Studi Kasus

PERJANJIAN PINJAMAN
LUAR NEGERI
DEP KEU
Studi Kasus
Mukti Fajar
[email protected]
081 2294 2781
PENGANTAR

Bahwa dalam rangka membiayai dan
mendukung kegiatan prioritas dalam
rangka mencapai sasaran
pembangunan, Pemerintah dapat
mengadakan pinjaman dan/atau
menerima hibah baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar
negeri
UU No 1 Tahun 2004
Pinjaman Luar Negeri

adalah setiap penerimaan negara
baik dalam bentuk devisa dan/atau
devisa yang dirupiahkan, rupiah,
maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari
pemberi pinjaman luar negeri yang
harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu
Pemberi Pinjaman Luar Negeri,
(PPLN)

adalah pemerintah suatu negara
asing, lembaga multilateral, lembaga
keuangan dan lembaga non
keuangan asing, serta lembaga
keuangan non asing, yang
berdomisili dan melakukan kegiatan
usaha di luar wilayah negara
Republik Indonesia, yang
memberikan pinjaman kepada.
Pemerintah.
PPLN
1. Negara asing;
2. Lembaga Multilateral;
3. Lembaga keuangan dan lembaga
non keuangan asing; dan
4. Lembaga keuangan non asing
yang berdomisili dan melakukan
kegiatan usaha di luar wilayah
negara Republik Indonesia.
Jenis Pinjaman Luar Negeri
1.
2.
3.
4.
Pinjaman Lunak;
Fasilitas Kredit Ekspor;
Pinjaman Komersial; dan
Pinjaman Campuran.
Pinjaman Lunak

adalah pinjaman yang masuk dalam
kategori Official Development
Assistance Loan atau Concessional
Loan, yang berasal dari suatu negara
atau lembaga. multilateral, yang
ditujukan untuk pembangunan ekonomi
atau untuk peningkatan kesejahteraan
sosial bagi negara penerima dan
memiliki komponen hibah (grant
element) sekurang-kurangnya 35%
(tigapuluh lima per seratus).
Fasilitas Kredit Ekspor

adalah pinjaman komersial yang
diberikan oleh lembaga keuangan
atau lembaga non keuangan di
negara pengekspor yang dijamin
oleh lembaga penjamin kredit
ekspor.
Pinjaman Komersial

pinjaman luar negeri Pemerintah
yang diperoleh dengan persyaratan
yang berlaku di pasar dan tanpa
adanya penjaminan dari lembaga
penjamin kredit ekspor.
Pinjaman Campuran

kombinasi antara dua unsur atau
lebih yang terdiri dari hibah,
pinjaman lunak, fasilitas kredit
ekspor, dan pinjaman komersial
PERUNTUKAN PINJAMAN


Pinjaman program (program loan)
adalah pinjaman luar negeri dalam
valuta asing yang dapat dirupiahkan
dan digunakan untuk pembiayaan
APBN.
Pinjaman proyek (project loan) adalah
pinjaman luar negeri yang digunakan
untuk membiayai kegiatan
pembangunan tertentu
Naskah Perjanjian Pinjaman Luar
Negeri (NPPLN)

adalah naskah perjanjian atau
naskah lain yang disamakan yang
memuat kesepakatan mengenai
Pinjaman Luar Negeri antara
Pemerintah dengan Pemberi
Pinjaman Luar Negeri
ISI PERJANJIAN PINJAMAN
LUAR NEGERI


NPPLN ditandatangani oleh Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa oleh
Menteri.
NPPLN sekurang-kurangnya memuat:
a. jumlah;
b. peruntukan; dan
c. persyaratan pinjaman
Perlu diperhatikan


Aspek keuangan mencakup persyaratan
pinjaman, antara lain: pengefektifan pinjaman,
tingkat suku bunga, periode pembayaran bunga,
cara penghitungan bunga, denda bunga, biayabiaya lain, pembayaran sebelum jatuh tempo,
metode penarikan pinjaman, lama pinjaman,
tenggang waktu, dan periode pembayaran pokok
pinjaman.
Aspek hukum mencakup antara lain:
kesepakatan, janji dan jaminan, kepatuhan
terhadap hukum, penyampaian dokumen
peradilan, pelepasan hak kekebalan, hukum
yang mengatur.
Pasal 14 ayat 3 PP no 2 Tahun 2006
PEMBAYARAN PINJAMAN



Pembayaran oleh Menteri sesuai dengan
Perjanjian .
dilaksanakan oleh Bank Indonesia
berdasarkan permintaan Menteri.
Dana yang dipergunakan untuk membayar
pokok, bunga, dan biaya lainnya disediakan
dalam APBN setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban pembayaran kepada
PPLN.
• Dalam hal pembayaran pokok, bunga, dan biaya
lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan
dalam APBN Departemen Keuangan melakukan
pembayaran dan menyampaikan realisasi
pembayaran dimaksud kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dalam pembahasan perubahan APBN
tahun yang bersangkutan.
STUDI KASUS PERJANJIAN
PINJAMAN LUAR NEGERI



Apakah asas-asas hukum kontrak dapat
diterapkan dalam perjanjian kredit
internasional ?
Apakah Perjanjian tersebut tidak
menyimpang dari perjanjian pinjam
meminjam dalam hukum perdata ?
Apakah perbedaaan sistem hukum antar
negara menjadi kendala dalam pembuatan
kontrak internasional ?
JUDUL
Perjanjian Kredit
Antara
Republic of Indonesia
Bertindak dan Melalui
Menteri Keuangan
(Sebagai Peminjam)
Dan
fortis bank S.A./N.V.,
Cabang Singapura)
(Sebagai Pemberi Pinjaman
BEBERAPA CATATAN

Apakah perjanjian ini perjanjian
pinjam meminjam atau perjanjian
pembiayaan ? ... Perhatikan premise
perjanjian
PREMISE



Pada Tanggal 30 Januari 2006, Rabal International Pte Ltd
(selanjutnya disebut “Penyedia”) dan Dephankam RI
(selanjutnya disebut “Pembeli”) telah menandatangani perjanjian
pengadaan (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengadaan”), dengan
mana Penyedia telah bersedia untuk menyediakan peralatan
pendukung komunikasi elektronik. Harga Perjanjian Pengadaan
adalah sebesar USD 2,999,693.22 (dua juta Sembilan ratus
Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga
dollar Amerika dan dua puluh dua sen)
Untuk Membiayai 85% (delapan puluh lima perseratus) dari
harga perjanjian pengadaan tersebut, Lender telah setuju untuk
memberikan fasilitas kredit kepada Borrower, yang besaran
kreditnya dalam perjanjian ini (selanjutnya disebut "Buyer
Credit") adalah maksimal sebesar USD 2,549,739.24 (dua juta
lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh
Sembilan dollar Amerika dan dua puluh empat sen)
Para Pihak menginginkan dalam perjanjian ini ketentuan dan
syarat-syarat yang seharusnya mengatur pembiayaan tersebut,
didasarkan pada pengesahan oleh dan antara pembeli dan
penyedia yang disebut dalam perjanjian pengadaan yang
mengatur penjualan dan pengiriman dari oi the subject goodsimd
services.
Comment to discuss


Perjanjian ini adalah perjanjian
hutang piutang
Perjanjian ini adalah perjanjian
turunan (assecoir) dari perjanjian
jual beli
Skema Perjanjian Kredit
Dep Keu RI dengan Fortis Bank
Rabal
International
Pte Ltd
Dephankam RI
PERJANJIAN
PENGADAAN
• Perjanjian Kredit adalah turunan
dari perjanjian pengadaan (jual beli)
• Secara hukum, klausula Perjanjian
Kredit mengacu pada ketentuan
perjanjian pengadaan (jual beli)
• Catt: Dep Keu. Harus
memperhatikan Perjanjian
pengadaan (jual beli) sebelum
membuat kontrak Kredit dengan
Fortis Bank S.A./N.V.,
Dep Keu RI
PERJANJIAN
KREDIT
Fortis Bank
S.A./N.V.,
Singapore
Branch
ISI PERJANJIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Definitions (Definisi)
Subject (Pokok Perjanjian)
Conditions Precedent (Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi)
Supply Contract (Kontrak Pengadaan)
Interest (Bunga)
Repayment (Pembayaran Kembali)
Payments (Pembayaran)
Credit Risk Premium (Premi Risiko Kredit)
Representations and Warranties (Perwakilan dan Jaminan)
Undertakings (Pengambilalihan)
Change in Circumstances (Keadaan-keadaan yang berubah)
Events of Default (Wanprestasi)
Fees (Biaya-biaya)
Communication (Komunikasi)
Miscellaneous (Lain-lain)
Waiver of Immunity (Pelepasan Kekebalan)
Applicable Law and Jurisdiction (Hukum Yang Berlaku dan
Yurisdiksi)
MARI KITA DISKUSIKAN