Transcript Pengelolaan PHLN di Batam 280613

KERANGKA PRESENTASI
I. Kebijakan Pengelolaan Utang
II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri
III. PNPM Urban
Kebijakan Pengelolaan Utang
Mengutamakan utang dari dalam negeri dalam
bentuk SBN Rupiah;
Pengelolaan risiko utang (refinancing, tingkat
bunga, dan nilai tukar);
Pendalaman pasar SBN domestik untuk
memperkuat basis investor lokal dan mengurangi
ketergantungan pada sumber utang luar negeri.
DJPU – KEMENTERIAN
Kebijakan Pengelolaan Utang (lanjutan)
Memuat RPJMN 2010 - 2014;
Penurunan stock Pinjaman Luar Negeri, tidak saja
relatif terhadap PDB tetapi juga secara absolut
Memuat Strategi Pengelolaan Utang
Rasio utang terhadap PDB ditetapkan sebesar 24%
pada akhir tahun 2014
Kebijakan negative flow pinjaman luar negeri
(penarikan < pembayaran kembali)
DJPU – KEMENTERIAN
Kebijakan Pengelolaan Utang (lanjutan)
 Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-592/Seskab/XI/2012
perihal Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang membebani
APBN/APBD
Arahan Presiden dalam 9 kesempatan Rapat Kabinet:
1. Membatasi Pengajuan program dan/atau proyek dengan pinjaman luar negeri
2. Hibah yang mengikat dengan commitment fee dan dana pendamping rupiah murni
3. Hibah perlu dipastikan ownership dan keterlibatan sejak perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Dilakukan secara bersama dan dikembangkan untuk mendukung investasi yang
produktif
4. Secara seksama mengkaji ulang jumlah pinjaman yang diusulkan ditampung dalam
bluebook, dan sedapat mungkin menghindari utang
5. Untuk Alutsista diupayakan dapat memberdayakan industri pertahanan dan lembaga
pembiayaan dalam negeri
•
Kerjasama yang terukur minimum offset
•
Menghindari praktik mark-up
6. MP3EI agar terlebih dahulu ditawarkan pada swasta dan BUMN
DJPU – KEMENTERIAN
Kondisi Utang Pemerintah (per April 2013)
2008
2009
2010
Maret 2013 ##)
2012#)
2011
Nominal
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR)
%
1,636.74
1,590.66
1,681.66
1,808.95
1,975.42
1,991.22
100.0%
a. Pinjaman (dlm. triliun IDR)
730.25
611.20
617.25
621.29
614.32
590.20
29.6%
1). Pinjaman Luar Negeri
Bilateral *)
Multilateral **)
Komersial ***)
Suppliers ***)
Lain-Lain ***)
2). Pinjaman Dalam Negeri
730.25
611.20
616.86
620.28
612.52
588.38
484.90
387.92
380.67
381.66
358.12
336.74
16.9%
222.69
202.37
208.28
212.96
229.68
227.67
11.4%
21.69
20.24
27.34
25.15
24.32
23.62
1.2%
0.97
0.66
0.57
0.50
0.41
0.35
0.0%
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
0.39
1.01
1.80
1.82
b. SBN (dlm. triliun IDR)
906.50
979.46
1,064.40
1,187.66
1,361.10
1,401.01
70.4%
Denominasi Valas
Denominasi Rupiah
122.64
143.15
161.97
195.63
264.91
264.81
13.3%
783.86
836.31
902.43
992.03
1,096.19
1,136.21
57.1%
149.47
169.22
187.04
199.49
204.28
204.88
100.0%
71.58
88.97
100.37
109.40
113.36
116.91
57.1%
11.20
15.23
18.02
21.57
27.39
27.25
13.3%
0.04
0.11
0.19
0.19
0.1%
63.34
60.54
29.5%
9,670
9,719
Total Utang Pemerintah Pusat
(equivalent dlm. miliar US$)
terdiri dari :
SBN Denominasi Rupiah
SBN Denominasi Valas
(miliar US$)
(miliar US$)
Pinjaman Denominasi Rupiah (miliar US$)
Pinjaman Denominasi Valas
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
(miliar US$)
-
-
66.69
65.02
68.61
68.40
10,950
9,400
8,991
9,068
DJPU – KEMENTERIAN
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2008 - 2013
2008
70
[ triliun Rupiah ]
50
2009
2010
2011
2012
2013*
55.6
46.1
45.0
45.3
39.0
29.5
30
10
-10
-30
-18.4
-4.4
-4.6
-12.4
-17.8
-50
-50.6
-70
-63.4
-19.5
-47.3
-49.7
-58.4
-68.0
-90
Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ]
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Penarikan Pinjaman LN, bruto
45.03
55.62
46.07
29.52
45.30
38.95
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(63.44)
(68.03)
(50.63)
(47.32)
(49.73)
(58.41)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(18.41)
(12.42)
(4.57)
(17.80)
(4.43)
(19.46)
Keterangan:
*) APBN 2013
ESENSI PP 10 TAHUN 2011
 Good Governance:
 Institutional Arrangement
 Kejelasan role and responsibility antarpihak yang terkait dengan proses
pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah;
 Mempertajam Cakupan:
 Memisahkan mekanisme pengadaan PLN berdasarkan tipologinya.
 Mengakomodasi variasi penerimaan hibah baik dari dalam maupun luar
negeri dan memberikan payung penerimaan hibah dalam bentuk Trust
Fund (Dana Perwalian).
 Mengakomodasi praktik-praktik yang telah dilakukan namun belum diatur.
 Penyempurnaan Kebijakan:
 Pengendalian pinjaman luar negeri dipertegas dengan:
 Batas Maksimal Pinjaman (BMP);
 Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri
 Penerusan Pinjaman (On-lending)
PENGATURAN
PINJAMAN LUAR NEGERI
Siklus Generik Pinjaman Luar Negeri :
Pinjaman Kegiatan
Perencanaan
Negosiasi Penandatanganan
dan Pengefektifan
Persiapan Negosiasi:
Usulan Kegiatan
K/L Menyiapkan
usulan ke
Bappenas dan
menyiapkan
pemenuhan
readiness criteria
 Penelahanan dokumen
perjanjian
Penelaahan term and
condition pinjaman
Pelaksanaan Rapat
interkem
Negosiasi
Pelaksanaan Negosiasi
Penatapan hasil
Negosiasi
Bappenas menilai
kelayakan dan
kesiapan proyek
dan menyusun.
Rangkaian Proses:
 Blue Book
 Green Book
 Daftar Kegiatan
Penganggaran
Penyusunan
RKAK/L dan RKABUN
Penyampaian
Nota Keuangan
dan RUU APBN ke
DPR
Persetujuan DPR
Pelaksanaan
K/L
melaksanakan
pengadaan dan
membuat kontrak
K/L
melaksanakan
pencairan dana
pinjaman
Penandatanganan dan
Pengaktifan :
Signing
Legal Opinion
Evidence of Authority
Registrasi Loan
Pembayaran fee, dll
Penuangan dalam
DIPA
Closing date dan
Closing Account
Completion
report
Pengusulan Kegiatan

K/L dan BUMN mengusulkan kegiatan kepada Menteri
Perencanaan
dengan
berpedoman
pada
RPJM
dan
memperhatikan Rencana Pemanfaatan PLN.

Usulan K/L termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan
dihibahkan kepada Pemda.

Dalam hal K/L akan mengusulkan untuk PMN, usulan harus
disampaikan melalui Kemkeu.

Pemda mengusulkan kegiatan kepada Menteri Perencanaan
dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan
Rencana Pemanfaatan PLN.
Permasalahan On-going Loan
 Penyerapan pinjaman kegiatan per tahun jauh di bawah yang
dianggarkan. Dalam 6 tahun terakhir rata-rata 65 persen.
Triliun Rupiah
45
100%
93%
40
35
30
25
90%
80%
76%
70%
62%
62%
60%
50%
20
49%
50%
40%
15
30%
10
20%
5
10%
0
0%
2007
2008
APBN-P
2009
2010
LKPP
2011
2012 *)
% Realisasi (RHS)
Perkembangan Penarikan Pinjaman Proyek 2007-2012
(dalam triliun rupiah)
APBN-P
LKPP
% Realisasi (RHS)
2007
23.21
14.46
62%
2008
21.75
20.12
93%
2009
38.98
29.72
76%
2010
41.36
25.82
62%
2011
36.98
18.48
50%
2012 *)
38.10
18.50
49%
DJPU – KEMENTERIAN
National Community
Empowerment Program in Urban
Areas for 2012-2015
1. PNPM Urban 2012-2015
Project Name
:
PNPM Urban Areas
Loan Amount
:
USD 266,000,000
Maturity
:
24,5 tahun
Repayment Period
:
15,5 tahun
Grace Period
:
9 tahun
Interest Rate
:
LIBOR + variable spread
Front-end Fee
:
0.25% (dibayar dari APBN)
Executing Agency
:
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
DJPU – KEMENTERIAN
2. Pembiayaan PNPM dari Bank Dunia
Nama Kegiatan
Jumlah
USD
PNPM Mandiri Perkotaan I
52.680.000
PNPM Mandiri Perkotaan II
115.000.000
PNPM Mandiri Perkotaan III
149.980.000
PNPM Urban for 2012-2015
266.000.000
Total
583.660.000
SDR
78.600.000
78.600.000