Transcript Peran Kemenag dalam Meningkatan Kesadaran Hukum dan

Raffles City Hotel
20 Mei 2014
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Kabag Tata Usaha
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Curriculum Vitae
Nama
: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Tgl Lahir
: Bandung, 5 Nopember 1963
Pangkat/Gol
: Pembina Tk 1 / IV/b
Pendididikan :
1.
S.1 : IAIN Bandung tahun 1988
2.
S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007
Riwayat Pekerjaan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992
Kepala MAN IPUH 1997
Kepala MAN Arga Makmur 2003
Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007
Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa
Kanwil Kemenag tahun 2007
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)
Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013-Sekarang)
Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Lima Misi Kementerian Agama
• Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Beragama
• Meningkatkan Kualitas Kerukunan
Umat Beragama
• Meningkatkan Kualitas Raudhatul
Athfal Madrasah, Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan
• Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Ibadah Haji,.
• Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang Bersih dan
berwibawa
Definisi
HUKUM = TATA NILAI
HUKUM ADALAH TATA NILAI
YANG DISEPAKATI MENJADI
SUATU STANDAR PERILAKU
YANG WAJIB DIIKUTI, BERSIFAT
MEMAKSA, DAN MEMBERIKAN
SANGSI BAGI ORANG YANG
MELANGGARNYA.
TUJUAN HUKUM
TERTIB
PASTI
ADIL
NEGARA INDONESIA
BERDASARKAN ATAS HUKUM
TIDAK BERDASARKAN KEKUASAAN
PEMERINTAH WAJIB MENGADAKAN
ATAU MEMELIHARA KETERTIBAN
MASYARAKAT
DENGAN PENEGAKANHUKUM
PENEGAKAN HUKUM TERPENUHI BILA :
5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN BAIK JIKA.:
1. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK
2. APARAT PENEGAK HUKUM YANG
TANGGUH
3. PERALATAN YANG MEMADAI
4. MASYARAKAT YANG SADAR
HUKUM
5. BIROKRASI YANG MENDUKUNG
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENEGAKAN HUKUM YANG NEGATIF
1.
FAKTOR YANG ADA DI DALAM SISTEM
HUKUM (HUKUM,PENEGAK HUKUM, SARANA
& PRASARANA)
2.
FAKTOR YANG ADA DI LUAR SISTEM HUKUM
(KESADARAN HUKUM MASYA-RAKAT,
PERKEMBANGAN MASYARAKAT,
KEBUDAYAAN, POLITIK/PENGUASA)
Bagaimana Peran Kementerian Agama Dalam
Menumbuhkan Kesadaran Hukum??
AGAMA MENJADI SALAH
SATU FAKTOR
MENUMBUHKAN
KESADARAN HUKUM
Peran Agama Dalam
Menumbuhkan Kesadaran
Hukum
1. Mendorong seseorang (manusia)
berperilaku dan berbuat sesuai dengan
aturan hukum dan perundang-undangan
yang sah serta sesuai QS, sehingga tercipta
suatu kondisi masyarakat yang sadar dan
taat hukum.
2. Mendorong seseorang berperilaku
yang baik dengan mentauladani
pribadi Rasulullah, agar manusia
selamat dan bahagia dunia dan
akhirat (antara manusia dengan
manusia, antara manusia dengan
Allah serta dengan alam
lingkungan).
3. Mengeluarkan manusia dari
miopik (cara pandang yang
sempit) dan Primordial dan
Formalisme sempit yang akan
melahirkan berbagai konflik
sosial, politik bahkan menjurus
kepada perpecahan dan
perperangan
 Dalam Al Quran Surat An Nisa : 59
disebutkan bahwa setiap muslim wajib
mengikuti kehendak Allah, kehendak
Rosul dan kehendak ulil ‘amri yakni
orang yg mempunyai “kekuasaan”
berupa ilmu pengetahuan utk
mengalirkan ajaran hukum Islam dari
dua sumber utamanya yakni Al Quran
dan Sunnah Nabi Muhammad
Sebuah Kisah :
 Ketika Rosulullah mengutus Mu’adz bin
Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau
bertanya kpdnya, “Dengan pedoman apa
engkau akan memutus sesuatu urusan ?”
Jawab Muadz : dengan kitabullah
Tanya Rosul : kalau tidak ada dalam
Al Quran?
Jawab Muadz : degan sunnah Rosulullah
Tanya Rosul : kalau dalam sunnah jg tdak
ada?
Jawab Muadz : Saya berijtihad degan pikiran
saya
Sabda Rosul : Maha suci Allah yg telah
memberikan bimbingan kepada utusan
Rosul-Nya, degan satu sikap yg disetujui
Rosul-Nya. (HR Abu Dawud dan Turmudzi)
Sumber Hukum Islam
APARATUR PEMERINTAH
KEWAJIBAN PNS
Kewajiban PNS berdasarkan Pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 :
 Mengucapkan sumpah/janji PNS;
 Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
 Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denga
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
 Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;
 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;
 Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;
 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
Pelanggaran Disiplin
 PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin, yakni berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 ada tingkatan dan
jenis hukuman :
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
( PASAL 8 angka 1 s.d 14 )
2. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
( PASAL 9 angka 1 s.d 17 );
3. HUKUMAN DISIPLIN BERAT
( PASAL 10 angka 1 s.d 13 ).
Baca PP 53 Tahun 2010
Strategi Dalam Menumbuhkan
Kesadaran Hukum bagi PNS
 DISIPLIN – Bekerja sesuai aturan
 NETWORKING – Membentuk jaringan kerjasama
 KREATIF DAN INOVATIF – Selalu mencari cara-cara
baru
 AMANAH – Bertanggung jawab terhadap tugas
Lagi jalan sambil ketawa.
Gak taunya ditimpuk batu.
Terimakasih atas perhatiannya
Semoga Bapak/Ibu sukses selalu
.