Transcript paparan pengelolaan aset sekolah 2014
Slide 1
Slide 2
DASAR HUKUM
• PP Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
• Permendagri Nomor 17/2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah
• Perda Kab. Malang Nomor 3/2008 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kab. Malang Nomor 4/2013
Slide 3
BARANG MILIK DAERAH
Barang Milik Daerah (termasuk aset yang ada di
sekolah) adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah:
1. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang
sejenis
2. Barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/
kontrak
3. Barang yang diperoleh sesuai ketentuan perundangundangan
4. Barang yang diperoleh berdasar putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap
Slide 4
PENYIMPAN DAN/ATAU PENGURUS
BARANG MILIK DAERAH
PENYIMPAN BMD
PENGURUS BMD
Adalah Pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan
mengeluarkan/menyalurkan barang
Adalah Pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada di setiap
SKPD/Unit Kerja
Jabatan Penyimpan Barang dapat dirangkap
dengan Pengurus Barang sepanjang beban
tugas atau volume pekerjaan tidak terlalu
besar
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
dalam
melaksanakan
tugas
diberikan
tunjangan
khusus
yang
besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah
Slide 5
TUGAS PENYIMPAN BARANG
TUGAS PENGURUS BARANG
• Menerima,
menyimpan
dan
menyalurkan Barang Milik Daerah
• Meneliti dan menghimpun dokumen
pengadaan barang yg diterima
• Meneliti jumlah dan kualitas barang yg
diterima sesuai dokumen
• Mencatat barang yg diterima ke dalam
kartu barang dan kartu persediaan
barang
• Mengamankan barang persediaan
• Membuat
laporan
penerimaan,
penyaluran dan stok barang kepada
Kepala SKPD
• Mencatat seluruh barang yang berasal
dari APBD maupun perolehan lain yang
sah dan mengusulkan kepada KDH
untuk
ditetapkan
status
penggunaannya.
• Mencatat Barang Milik daerah ke dalam
Buku Inventaris, dan Kartu Inventaris
Barang (KIB A, B, C, D, E dan F) serta
Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
• Melakukan pencatatan barang yang
diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan
• Menyiapkan laporan barang penguna
semesteran, tahunan, dan lima tahunan
• Menyiapkan
usulan
penghapusan
barang yang sudah rusak
KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN/PENGURUS BARANG
1. Wajib secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pemeriksaan atas
pelaksanaan tugas Penyimpan/Pengurus Barang yaitu pemeriksaan
pembukuan, pencatatan dan pemeriksaan gudang
2. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang, Atasan
Langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi
Slide 6
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sesuai
ketentuan yang berlaku
2. Buku Inventaris Barang belum dibuat sesuai ketentuan
yang berlaku
3. Aset tanah belum dicatat dalam Buku Inventaris
4. IMB belum diajukan/belum diupdate sesuai kondisi
terbaru
5. Pengurus Barang yang seharusnya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Sekolah belum ditunjuk, sehingga
pencatatan aset sekolah belum dapat dilaksanakan
secara rutin dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Slide 7
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
6. Inventarisasi aset sekolah tidak diperbarui sesuai kondisi
real barang yang ada dan belum dilaporkan setiap semester
kepada Dinas Pendidikan sehingga data aset yang ada
dalam SIMBADA Dinas Pendidikan tidak mencerminkan
kondisi yang senyatanya
7. Pencatatan komputer masih dilakukan dalam bentuk unit
(paket), belum dirinci seperti CPU, Monitor dan
perlengkapan yang lain (harusnya dicatat terpisah).
8. Aset sekolah belum diberi kode register barang yang
mencantumkan tahun pengadaan barang
9. Kartu Inventaris Ruang belum dibuat dan dipasang pada
setiap ruang
Slide 8
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
10. Berita Acara Pinjam Pakai/Berita Acara Serah Terima
beserta rekapnya belum dibuat.
11. Buku Pinjam Pakai Barang belum ada/belum
dimanfaatkan secara optimal.
12. Pengadaan Barang belum dicatat secara tertib dalam
Buku Inventaris
13. Hasil Pengadaan Barang serta Pembangunan Ruang
Kelas, oleh Komite belum dicatat dalam SIMBADA karena
belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
dari Komite kepada Kepala Sekolah dengan diketahui oleh
Kepala Dinas Pendidikan sebagai dasar untuk pencatatan
barang tersebut dalam Daftar Inventaris (SIMBADA).
Slide 9
CONTOH KASUS/PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN OLEH PNS GURU
Slide 10
TIDAK MASUK DINAS
10
Slide 11
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Slide 12
MENGGUNAKAN UANG SEKOLAH
Slide 13
MEMILIKI WIL
Slide 14
MEMILIKI WIL
KALAU WIL NYA
SEPERTI INI
HEMAT.......
UANG SEKOLAH
DIJAMIN TETAP
SELAMAT DAN
AMAN......
Slide 15
MELAKUKAN AKSI ANARKIS
Slide 16
BERCERAI DAN MENIKAH
LEBIH DARI 1 TANPA IZIN
Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin Bupati
sebelum bercerai dan menikah lagi.
Yang melanggar dikenakan hukuman disiplin berat
Slide 17
MELAKUKAN PERCERAIAN SEBELUM
MENDAPATKAN IZIN DARI BUPATI
Slide 18
NARKOBA
Slide 19
JUDI
Slide 20
KRIMINAL
Slide 21
SELINGKUH
Slide 22
SELINGKUH
Slide 23
SELINGKUH
BATU
NGLEMBUR......
Slide 24
ISTRI BERUBAH WUJUD
Slide 25
SUAMI BERUBAH
WUJUD
Slide 26
NIKAH SIRI
Slide 27
SISWI KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH GURU
ASUSILA
Slide 28
KDRT
Slide 29
MENGHILANGKAN ASET SEKOLAH
Slide 30
TIDAK MAMPU MENGAJAR DENGAN BAIK
Slide 31
TIDAK MAMPU MENGAJAR DENGAN BAIK
Slide 32
DISIPLIN PNS
LANDASAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH No. 53 tahun 2010 Tgl. 06 Juni 2010
tentang PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
MERUPAKAN PERATURAN YANG MENGATUR:
• KEWAJIBAN
• LARANGAN
KEWAJIBAN TIDAK DITAATI
• SANKSI APABILA
ATAU LARANGAN DILANGGAR OLEH
PNS
Slide 33
Kewajiban dan Larangan PNS terkait Pengelolaan Aset
Psl 3 Setiap PNS wajib:
1. menaati segala ketentuan peraturan per-undang²an;
2. melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
3. bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
4. melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg
dpt membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
5. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
6. mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan;
7. menggunakan dan memelihara barang² milik negara dgn se-baik ²nya;
8. membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas;
9. menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
Psl 4 Setiap PNS dilarang:
memiliki,
menjual,
membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;
33
Slide 34
KEWAJIBAN MASUK KERJA BAGI PNS
• Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati
ketentuan jam kerja minimal 37,5 jam/minggu
• Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja dihitung
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun
berjalan (Keterlambatan dan pulang lebih
cepat dari ketentuan jam kerja akan dihitung
secara kumulatif selama 7½ jam dan
dikonversi sama dgn tdk masuk kerja selama 1
hari kerja)
Slide 35
KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM
Pasal 21 PP 53/2010 tentang Disiplin PNS
1.
2.
3.
Pejabat yang Berwenang menghukum (Atasan
Langsung) wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin
Apabila tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat
tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya
dengan Hukuman Disiplin yang sama dengan Hukuman
Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran
Sehingga Atasan menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap Pejabat yang Berwenang Menghukum dan
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Apabila tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum (Atasan Langsung) maka kewenangan
menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan
Pejabat yang lebih tinggi.
35
Slide 36
HUKUMAN
RINGAN
1. Teguran lisan
2. Teguran
Tertulis
3. Pernyataan
Tidak Puas
secara Tertulis
SEDANG
1. Penundaan
KGB
1. Turun Pangkat 3
tahun
2. Penundaan
Kenaikan
Pangkat selama
1 tahun
2. Pemindahan dalam
rangka Penurunan
Jabatan
3. Turun Pangkat 1
tahun
BERDASAR
PP 53/2010
tentang
Disiplin PNS
BERAT
3. Pembebasan
Jabatan
4. Pemberhentian
Dengan Hormat
5. Pemberhentian
Tidak Dengan
Hormat
Slide 37
SIFAT–SIFAT PERILAKU DISIPLIN
1. Mematuhi Keharusan
2. Mentaati Aturan
3. Menjalani Kewajiban
4. Menghindari Larangan
5. Menerima Risiko
37
Slide 38
PENYAKIT PNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIDS: Alpa, Izin, Dikit-dikit Sakit
ASMA: Asal Mengisi Absensi
BATUK: Banyak nganTUK
BISUL: BISanya hanya usUL
FLU: Facebookan meluLU
GINJAL: Gaji Ingin Naik tapi kerJa Lambat
JANTUNG: JANgan suka hiTUNG-hitungan
KRAM: Kurang teRAMpil
KUDIS: KUrang DISiplin
KURAP: KUrang Rajin dan Peduli
MAGH: MAunya minta Gaji dan Honor
PUCAT PASI: PUlang CepAT PAdahal maSIh pagi
TBC: Tidak Bisa Computer
Slide 39
SARAN PERBAIKAN
• Setiap Pengurus Barang harus melakukan
penatausahaan aset sekolah secara tertib
sesuai kondisi real barang yang ada, mulai
pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dan
penyerahan barang kepada pemakai barang
• Setiap Pengurus Barang harus mengajukan
penghapusan barang kepada Dinas Pendidikan
atas barang yang sudah tidak dapat digunakan
• Setiap Pengurus Barang harus mengirim
laporan semesteran secara rutin kepada Dinas
Pendidikan
Slide 40
GANTI RUGI DAN SANKSI
• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian
penyalahgunaan atau pelanggaran hukum
atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai ketentuan
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian
daerah dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana
Slide 41
USIA TIDAK
MENGHALANGI UNTUK
TERUS BELAJAR
TETAP SEMANGAT
UNTUK MAJU
Slide 42
TERIMA KASIH
INSPEKTORAT
KABUPATEN MALANG
Selasa, 07 Oktober 2014
Slide 2
DASAR HUKUM
• PP Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
• Permendagri Nomor 17/2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah
• Perda Kab. Malang Nomor 3/2008 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kab. Malang Nomor 4/2013
Slide 3
BARANG MILIK DAERAH
Barang Milik Daerah (termasuk aset yang ada di
sekolah) adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah:
1. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang
sejenis
2. Barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/
kontrak
3. Barang yang diperoleh sesuai ketentuan perundangundangan
4. Barang yang diperoleh berdasar putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap
Slide 4
PENYIMPAN DAN/ATAU PENGURUS
BARANG MILIK DAERAH
PENYIMPAN BMD
PENGURUS BMD
Adalah Pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan
mengeluarkan/menyalurkan barang
Adalah Pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada di setiap
SKPD/Unit Kerja
Jabatan Penyimpan Barang dapat dirangkap
dengan Pengurus Barang sepanjang beban
tugas atau volume pekerjaan tidak terlalu
besar
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
dalam
melaksanakan
tugas
diberikan
tunjangan
khusus
yang
besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah
Slide 5
TUGAS PENYIMPAN BARANG
TUGAS PENGURUS BARANG
• Menerima,
menyimpan
dan
menyalurkan Barang Milik Daerah
• Meneliti dan menghimpun dokumen
pengadaan barang yg diterima
• Meneliti jumlah dan kualitas barang yg
diterima sesuai dokumen
• Mencatat barang yg diterima ke dalam
kartu barang dan kartu persediaan
barang
• Mengamankan barang persediaan
• Membuat
laporan
penerimaan,
penyaluran dan stok barang kepada
Kepala SKPD
• Mencatat seluruh barang yang berasal
dari APBD maupun perolehan lain yang
sah dan mengusulkan kepada KDH
untuk
ditetapkan
status
penggunaannya.
• Mencatat Barang Milik daerah ke dalam
Buku Inventaris, dan Kartu Inventaris
Barang (KIB A, B, C, D, E dan F) serta
Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
• Melakukan pencatatan barang yang
diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan
• Menyiapkan laporan barang penguna
semesteran, tahunan, dan lima tahunan
• Menyiapkan
usulan
penghapusan
barang yang sudah rusak
KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN/PENGURUS BARANG
1. Wajib secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pemeriksaan atas
pelaksanaan tugas Penyimpan/Pengurus Barang yaitu pemeriksaan
pembukuan, pencatatan dan pemeriksaan gudang
2. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang, Atasan
Langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi
Slide 6
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sesuai
ketentuan yang berlaku
2. Buku Inventaris Barang belum dibuat sesuai ketentuan
yang berlaku
3. Aset tanah belum dicatat dalam Buku Inventaris
4. IMB belum diajukan/belum diupdate sesuai kondisi
terbaru
5. Pengurus Barang yang seharusnya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Sekolah belum ditunjuk, sehingga
pencatatan aset sekolah belum dapat dilaksanakan
secara rutin dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Slide 7
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
6. Inventarisasi aset sekolah tidak diperbarui sesuai kondisi
real barang yang ada dan belum dilaporkan setiap semester
kepada Dinas Pendidikan sehingga data aset yang ada
dalam SIMBADA Dinas Pendidikan tidak mencerminkan
kondisi yang senyatanya
7. Pencatatan komputer masih dilakukan dalam bentuk unit
(paket), belum dirinci seperti CPU, Monitor dan
perlengkapan yang lain (harusnya dicatat terpisah).
8. Aset sekolah belum diberi kode register barang yang
mencantumkan tahun pengadaan barang
9. Kartu Inventaris Ruang belum dibuat dan dipasang pada
setiap ruang
Slide 8
KONDISI
PENGELOLAAN ASET SEKOLAH
10. Berita Acara Pinjam Pakai/Berita Acara Serah Terima
beserta rekapnya belum dibuat.
11. Buku Pinjam Pakai Barang belum ada/belum
dimanfaatkan secara optimal.
12. Pengadaan Barang belum dicatat secara tertib dalam
Buku Inventaris
13. Hasil Pengadaan Barang serta Pembangunan Ruang
Kelas, oleh Komite belum dicatat dalam SIMBADA karena
belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
dari Komite kepada Kepala Sekolah dengan diketahui oleh
Kepala Dinas Pendidikan sebagai dasar untuk pencatatan
barang tersebut dalam Daftar Inventaris (SIMBADA).
Slide 9
CONTOH KASUS/PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN OLEH PNS GURU
Slide 10
TIDAK MASUK DINAS
10
Slide 11
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Slide 12
MENGGUNAKAN UANG SEKOLAH
Slide 13
MEMILIKI WIL
Slide 14
MEMILIKI WIL
KALAU WIL NYA
SEPERTI INI
HEMAT.......
UANG SEKOLAH
DIJAMIN TETAP
SELAMAT DAN
AMAN......
Slide 15
MELAKUKAN AKSI ANARKIS
Slide 16
BERCERAI DAN MENIKAH
LEBIH DARI 1 TANPA IZIN
Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin Bupati
sebelum bercerai dan menikah lagi.
Yang melanggar dikenakan hukuman disiplin berat
Slide 17
MELAKUKAN PERCERAIAN SEBELUM
MENDAPATKAN IZIN DARI BUPATI
Slide 18
NARKOBA
Slide 19
JUDI
Slide 20
KRIMINAL
Slide 21
SELINGKUH
Slide 22
SELINGKUH
Slide 23
SELINGKUH
BATU
NGLEMBUR......
Slide 24
ISTRI BERUBAH WUJUD
Slide 25
SUAMI BERUBAH
WUJUD
Slide 26
NIKAH SIRI
Slide 27
SISWI KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH GURU
ASUSILA
Slide 28
KDRT
Slide 29
MENGHILANGKAN ASET SEKOLAH
Slide 30
TIDAK MAMPU MENGAJAR DENGAN BAIK
Slide 31
TIDAK MAMPU MENGAJAR DENGAN BAIK
Slide 32
DISIPLIN PNS
LANDASAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH No. 53 tahun 2010 Tgl. 06 Juni 2010
tentang PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
MERUPAKAN PERATURAN YANG MENGATUR:
• KEWAJIBAN
• LARANGAN
KEWAJIBAN TIDAK DITAATI
• SANKSI APABILA
ATAU LARANGAN DILANGGAR OLEH
PNS
Slide 33
Kewajiban dan Larangan PNS terkait Pengelolaan Aset
Psl 3 Setiap PNS wajib:
1. menaati segala ketentuan peraturan per-undang²an;
2. melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
3. bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
4. melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg
dpt membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
5. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
6. mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan;
7. menggunakan dan memelihara barang² milik negara dgn se-baik ²nya;
8. membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas;
9. menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
Psl 4 Setiap PNS dilarang:
memiliki,
menjual,
membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;
33
Slide 34
KEWAJIBAN MASUK KERJA BAGI PNS
• Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati
ketentuan jam kerja minimal 37,5 jam/minggu
• Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja dihitung
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun
berjalan (Keterlambatan dan pulang lebih
cepat dari ketentuan jam kerja akan dihitung
secara kumulatif selama 7½ jam dan
dikonversi sama dgn tdk masuk kerja selama 1
hari kerja)
Slide 35
KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM
Pasal 21 PP 53/2010 tentang Disiplin PNS
1.
2.
3.
Pejabat yang Berwenang menghukum (Atasan
Langsung) wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin
Apabila tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat
tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya
dengan Hukuman Disiplin yang sama dengan Hukuman
Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran
Sehingga Atasan menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap Pejabat yang Berwenang Menghukum dan
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Apabila tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum (Atasan Langsung) maka kewenangan
menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan
Pejabat yang lebih tinggi.
35
Slide 36
HUKUMAN
RINGAN
1. Teguran lisan
2. Teguran
Tertulis
3. Pernyataan
Tidak Puas
secara Tertulis
SEDANG
1. Penundaan
KGB
1. Turun Pangkat 3
tahun
2. Penundaan
Kenaikan
Pangkat selama
1 tahun
2. Pemindahan dalam
rangka Penurunan
Jabatan
3. Turun Pangkat 1
tahun
BERDASAR
PP 53/2010
tentang
Disiplin PNS
BERAT
3. Pembebasan
Jabatan
4. Pemberhentian
Dengan Hormat
5. Pemberhentian
Tidak Dengan
Hormat
Slide 37
SIFAT–SIFAT PERILAKU DISIPLIN
1. Mematuhi Keharusan
2. Mentaati Aturan
3. Menjalani Kewajiban
4. Menghindari Larangan
5. Menerima Risiko
37
Slide 38
PENYAKIT PNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIDS: Alpa, Izin, Dikit-dikit Sakit
ASMA: Asal Mengisi Absensi
BATUK: Banyak nganTUK
BISUL: BISanya hanya usUL
FLU: Facebookan meluLU
GINJAL: Gaji Ingin Naik tapi kerJa Lambat
JANTUNG: JANgan suka hiTUNG-hitungan
KRAM: Kurang teRAMpil
KUDIS: KUrang DISiplin
KURAP: KUrang Rajin dan Peduli
MAGH: MAunya minta Gaji dan Honor
PUCAT PASI: PUlang CepAT PAdahal maSIh pagi
TBC: Tidak Bisa Computer
Slide 39
SARAN PERBAIKAN
• Setiap Pengurus Barang harus melakukan
penatausahaan aset sekolah secara tertib
sesuai kondisi real barang yang ada, mulai
pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dan
penyerahan barang kepada pemakai barang
• Setiap Pengurus Barang harus mengajukan
penghapusan barang kepada Dinas Pendidikan
atas barang yang sudah tidak dapat digunakan
• Setiap Pengurus Barang harus mengirim
laporan semesteran secara rutin kepada Dinas
Pendidikan
Slide 40
GANTI RUGI DAN SANKSI
• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian
penyalahgunaan atau pelanggaran hukum
atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai ketentuan
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian
daerah dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana
Slide 41
USIA TIDAK
MENGHALANGI UNTUK
TERUS BELAJAR
TETAP SEMANGAT
UNTUK MAJU
Slide 42
TERIMA KASIH
INSPEKTORAT
KABUPATEN MALANG
Selasa, 07 Oktober 2014