Transcript Materi I PP 53

SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
Materi I
Dasar Hukum, Latar Belakang
dan Pokok-pokok perubahan
PP 30/1980 jo PP 53/2010
Oleh :
Walikota Jayapura
Drs. Benhur Tomy Mano, MM
2
Dasar Hukum
3
PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN
1. PP 30/1980 sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan situasi & kondisi
saat ini.
2. Dalam perkembangan selama
hampir 30 tahun, telah banyak
terjadi perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian.
4
3. Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu
disempurnakan, antara lain:
a. Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusan
Larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang
tindih.
b. Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban dan
larangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukuman
disiplin, sehingga tdk tampak adanya hubungan
antara pelanggaran dan jenis hukuman.
c. Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukum
apabila tidak menjatuhkan hukuman, sehingga
mengakibatkan
terjadinya
keengganan
untuk
menjatuhkan hukuman disiplin.
d. Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatur
secara rinci dan tegas, sehingga menghambat
proses penegakkan disiplin itu sendiri.
e. Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masih
kurang tajam dan terkesan terlalu longgar.
5
SISTIMATIKA
BAB
KETENTUAN UMUM
I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
II
III
ISI / CONTENT
Bagian Kesatu Kewajiban
Bagian Kedua Larangan
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Bagian Ketiga
a. Paragraf 1
a. Paragraf 2
Bagian
Keempat
Bagian Kelima
2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)
1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3)
1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)
2 Pasal (Pasal 5 dan 6)
1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pejabat yang Berwenang Menghukum
3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10)
4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14)
8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan
22)
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, 9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu- dan 31)
tusan Hukuman Disiplin
11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
IV UPAYA ADMINISTRATIF
40, 41, dan 42)
V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin
4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46)
Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukum- 1 Pasal (Pasal 47)
an Disiplin
1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat
VI KETENTUAN PERALIHAN
3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51)
VII KETENTUAN PENUTUP
Penjelasan
6
POKOK-POKOK PERUBAHAN
1.
Ketentuan mengenai kewajiban semula 26 butir menjadi 17
butir, dan ketentuan mengenai larangan semula 18 butir
menjadi 15 butir.
Penyempurnaan meliputi :
Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan
dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah
PNS, sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan
mentaati sumpah/janji PNS dan jabatan.
Penambahan substansi tentang:
a. Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja.
b. Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan.
c. Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota
legislatif (DPR, DPD, dan DPRD)
sebagaimana
diamanatkan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008.
d. Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah.
7
2. Tingkat dan jenis hukuman disiplin :
a. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :
- Penghapusan jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji
Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu
Tahun.
- Penambahan jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu
Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun
(selama ini sebagai jenis hukuman berat.)
b. Jenis hukuman disiplin tingkat berat :
- Penghapusan jenis hukuman berupa Penurunan Pangkat
Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu
Tahun, diturunkan sebagai Jenis hukuman tingkat
sedang.
- Penambahan
jenis hukuman penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- Penambahan jenis hukuman berupa Pemindahan dalam
rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah.
8
3. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan
mentaati jam kerja dengan menambahkan ketentuan
sebagai berikut :
PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja
tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan.
PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja
tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang.
PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31 hari
kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat.
PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau
lebih tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat
berupa
Pemberhentian
dengan
Hormat
atau
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif
selama 7 ½ jam akan dikonversi sama dengan tidak
masuk kerja selama 1 hari kerja.
9