Transcript FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil

Oleh:
Junni Muslimin, S.Ag. MA
(Kasubbag Hukmas dan KUB Kanwil
Kemenag Provinsi Bengkulu)
22
TUGAS POKOK BIRO HUKUM DAN KLN
Biro Hukum dan Kerja sama Luar
Negeri mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan dan
pembinaan administrasi hukum,
penelahaan, dan koordinasi
perumusan peraturan perundangundangan, serta pembinaan
kerjasama luar negeri berdasarkan
kebijakan Sekretariat Jenderal.
VISI KEMENTERIAN AGAMA
“ Terwujudnya
Masyarakat
Indonesia Taat Beragama,
Rukun, Cerdas, Mandiri dan
Sejahtera Lahir Batin ”
4
MISI KEMENTERIAN AGAMA
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat
beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal,
madrasah, perguruan tinggi agama,
pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan
yang bersih dan berwibawa.
5
Kualitas
Penyelenggaraan
Haji
Kualitas
Pemahaman
Pengamalan
Agama
VISI
Kualitas
Pendidikan
Agama dan
Keagamaan
Kerukunan
Umat
Beragama
DEFINISI
HUKUM = TATA NILAI
HUKUM ADALAH TATA NILAI YANG DISEPAKATI
MENJADI SUATU STANDAR PERILAKU YANG
WAJIB
DIIKUTI,
MEMBERIKAN
BERSIFAT
SANGSI
MEMAKSA,
BAGI
ORANG
DAN
YANG
MELANGGARNYA.
7
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan MPR-RI;
Undang-Undang/PERPU;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Propinsi;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 7 Ayat (1)
Undang Undang Dasar 1945
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak
sanakan menurut Undang Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang
Undang Dasar.
9
LANDASAN HUKUM KEMENTERIAN
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara.
(2) Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden. *)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan. *)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam
undangundang.***)
TUGAS DI BIDANG HAM (AGAMA)
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat
menurut
agamanya,
memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
TUGAS DI BIDANG HAM (AGAMA)
Pasal 28I
(1)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun. **)
TUGAS DI BIDANG HAM
Pasal 28J
(1)
Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2)
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undangundang dengan
maksud sematamata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis. **)
TUGAS DI BIDANG AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.
TUGAS DI BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan Undangundang.****)
TUGAS DI BIDANG PENDIDIKAN
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilainilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
****)
VISI
Terwujudnya peraturan per-undang2-an
yg kondusif bagi kehidupan beragama;
Terwujudnya KLN yg menguntungkan bagi
kehidupan beragama.
Mewujudkan per-undang2an yg kondusif
bagi pelaksanaan kehidupan beragama;
MISI
Meningkatkan pemahamanthdp peraturan
per-undang2an di bidang agama;
Memperjuangkan/menyelesaikan kasus2
hukum di lingkungan Kementerian Agama;
Mendayagunakan kerjasama luar negeri
untuk mendukung pengembangan
kehidupan beragama di Indonesia.
STRATEGI
Disiplin
Networking
Kreatif dan Inovatif
Amanah
 Menyiapkan, menyusun & meng-evaluasi peraturan
perundang-undangan bidang agama
 Memberikan penyuluhan hukum kepada aparat
Kementerian Agama dan masyarakat
 Memberikan pertimbangan hukum kepada pimpinan
Kementerian Agama dan mewakilinya di pengadilan
 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
lembaga dan masyarakat keagamaan asing yang
berada di Indonesia
 Memberikan pelayanan terhadap tenaga-tenaga
keagamaan, pelajar dan mahasiswa bidang agama
di Indonesia.
LANDASAN HUKUM PERATURAN MENTERI
Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1), mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA,
MK, BPK, KY, BI, menteri, lembaga atau komisi
yg setingkat yang dibentuk oleh undangundang, Pemerintah atas perintah undangundang, DPRD Prop, Gubernur, DPRD
kab/kota, bupati, walikota, kepala desa atau yg
setingkat.
Pasal 8 ayat (1)
20
LANDASAN HUKUM PERATURAN MENTERI
Peraturan perundang - undangan sebagai
mana dimaksud pd ayat (1) diakui kebera
daannya & mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Pe
raturan Perundang-undangan yg lebih
tinggi
atau
dibentuk
berdasarkan
kewenangan.
Pasal 8 ayat (2)
Peraturan perundang - undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.)
LEMBAGA KONTROL PER-UNDANG2-AN
MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang
undangan di bawah undang undang terhadap
undangundang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undangundang. Pasal
24A (1)
22
LEMBAGA KONTROL PER-UNDANG2-AN
MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putu sannya
bersifat final untuk menguji undang undang
terhadap Undang Undang Dasar, me mutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. ***) (Pasal 24C (1))
23
KETENTUAN PIDANA
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana
hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau pidana denda paling banyak 50 juta
rupiah.
Pasal 15
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYIDIKAN
 PENCABUTAN
 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–
UNDANGAN
 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI
UNDANG–UNDANG
 PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

26
1. Judul Peraturan Perundang–undangan memuat
keterangan mengenai jenis, nomor, tahun
pengundangan atau penetapan, dan nama
Peraturan Perundang–undangan.
2. Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat
secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan
Perundang–undangan.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri
tanda baca.

27
Pembukaan Peraturan Perundang–undangan
terdiri atas:
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha
Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundangundangan;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.
28
Batang tubuh memuat semua substansi
Peraturan Perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.
Pada umumnya dikelompokkan ke dalam:
Ketentuan Umum;
 Materi Pokok yang Diatur;
 Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 Ketentuan Penutup.

29
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan
Perundang-undangan dan memuat:
1.rumusan perintah pengundangan dan
penempatan Peraturan Perundang-undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran
Daerah, atau Berita Daerah;
2. penandatanganan pengesahan atau penetapan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengundangan Peraturan Perundangundangan; dan
4. akhir bagian penutup.
30
a.
b.
Setiap Undang-Undang perlu diberi
penjelasan.
Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang dapat diberi
penjelasan, jika diperlukan.
31
Jika Peraturan Perundang-undangan
memerlukan lampiran:
1. harus dinyatakan dalam batang tubuh dan
dinyatakan bahwa lampiran tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan.
2. Pada akhir lampiran harus dicantumkan
nama dan tanda tangan pejabat yang
mengesahkan/menetapkan Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan.
32
Prinsip:
1. Bahasa yang digunakan dalam Peraturan
Perundang-undangan adalah Bahasa
Indonesia. Jika diperlukan menggunakan kata
atau istilah dalam bahasa asing, harus dicetak
miring.
2. Dirumuskan dalam suatu kalimat yang tegas,
jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
3. Kata, frasa atau susunan kalimat yang yang
digunakan tidak memiliki pengertian lain.
33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk menyatakan maksimum atau minimum, gunakan
kata “paling”;
Untuk menyatakan tidak termasuk, gunaka kata
”kecuali”;
Untuk menyatakan makna termasuk, guakan kata
“selain”;
Untuk menyatakan pengandaian atau kemungkinan,
gunakan kata “jika, apabila, atau dalam hal”;
Untuk menyatakan kumulatif, gunakan kata “dan”;
Untuk menyatakan sifat deskresioner dari suatu
kewenangan , gunakan kata “dapat”;
Untuk menyatakan adanya kewajiban, gunakan kata
“wajib”; dan
Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau
persyaratan, gunaka kata “harus”.
34
1. Untuk menunjuk pasal gunakan frasa “sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ….;
2. Untuk menunjuk ayat gunakan frasa “sebagaimana
dimaksud pada ayat …. ”;
3. Pengacuan dua atau lebih Pasal atau ayat, gunakan
frasa “sampai dengan”;
4. Pengacuan dua atau lebih Pasal/ayat yg berurutan,
tetapi terdapat pasal/ayat yg dikecualikan, gunakan
kata “kecuali”;
5. Untuk menyatakan bahwa berbagai ketentuan
dalam suatu Peraturan Perundang-undangan masih
berlaku, gunakan frasa “berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yg diatur dalam
Undang-Undang ini.
35
Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan
masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan
peraturan perundang–undangan tersebut, gunakan frase
tetap berlaku, kecuali ….
Contoh :
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor … Tahun … (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........)
tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
36
PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.
PELANGGARAN DISIPLIN PNS
Pelanggaran disiplin adalah setiap
ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang
tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.
KEWAJIBAN
PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat kepada Pancasila,
UUD 1945, NKRI, & Pemerintah;
4. Menaati peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan
6. menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah,dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara
8. memegang rahasia jabatan;
40
KEWAJIBAN
9. jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
10. melaporkan yang dapat membahayakan
atau merugikan negara;
11. menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja;
13. menggunakan dan memelihara BMN;
14. pelayanan kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan;
16. memberikan kesempatan bawahan; dan
17. menaati peraturan kedinasan.
41
LARANGAN
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara (makelar);
3. bekerja utk negara/lembaga Int’l;
4. bekerja pada perusahaan/LSM asing;
5. memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan BMN;
6. melakukan kegiatan yg merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi untuk jabatan;
42
LARANGAN
8. Menerima hadiah/pemberian utk jabatan;
9. menghalangi atau mempersulit pihak
lain yg mengakibatkan kerugian
10. menghalangi tugas kedinasan berdampak
negatif kpd negara;
11. berkampanye mendukung salah satu calon
peserta Pemilu;
12. membuat keputusan/kegiatan dukung
Capres/Cawapres;
13. Membuat keputusan/kegiatan dukung
Calon Kada/Wakada;
43
PNS yang tidak menaati ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Kewajiban dan/atau Larangan dijatuhi
hukuman disiplin.
Dengan tidak mengesampingkan
ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pidana, PNS
yang melakukan pelangggaran disiplin
dijatuhi hukuman disiplin.
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin RINGAN terdiri
dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin SEDANG terdiri
dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama
1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin BERAT terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat
sebaga PNS.
Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang
setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan I/a sampai dengan golongan I/d
untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.
Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang
setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi:
1. Pejabat struktural eselon V, fungsional
tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan fungsional umum golongan II/a
dan golongan II/b untuk semua jenis
hukuman disiplin ringan; dan
2. Pejabat fungsional umum golongan I/a
sampai dengan golongan I/d untuk
hukuman disiplin penundaan KGB, atau
penundaan KP.
Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang
setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi:
1. Pejabat eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan II/c sampai
dengan golongan III/b untuk semua jenis
hukuman disiplin ringan; dan
2. Pejabat eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional umum golongan II/a dan
golongan II/b utk jenis hukuman disiplin
penundaan KGB, atau penundaan KP.
Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang
setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi:
1. Pejabat struktural eselon III, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
fungsional umum golongan III/c dan
golongan III/d untuk semua jenis hukuman
disiplin ringan; dan
2. Pejabat struktural eselon IV, fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan fungsionl umum golongan II/c
sampai dengan golongan III/b untuk jenis
hukuman disiplin penundaan KGB, atau
penundaan KP.
Hukuman bagi PNS yang tidak masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja berupa:
a. teguran lisan, apabila tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b. teguran tertulis, apabila tidak masukkerja
tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis, apabila
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima
belas) hari kerja;
Hukuman bagi PNS yang tidak masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja berupa:
a. penundaan KGB selama 1(satu) tahun, apabila
tidak masuk kerja selama 16 (enam belas)
sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b. penundaan KP selama 1 (satu) tahun,apabila
tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun, apabila tidak masuk
kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEMBOLOS
Hukuman bagi PNS yang tidak masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja berupa:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun, apabila tidak masuk
kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
b. pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah,apabila tidak
masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam)
sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
c. pembebasan dari jabatan bagi PNS, apabila
tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh
satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima)
hari kerja; dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS , apabila tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46
(empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
(1)
(2)
Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin.
Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh
atasannya.
(3)
(4)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman
disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada
PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin.
Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
UPAYA HUKUM
KEBERATAN
adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada atasan
pejabat yang berwenang menghukum.
59
UPAYA HUKUM
BANDING ADMINISTRATIF
adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum, kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.
60
TERIMA KASIH


Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berati
pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata
“hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah
(norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan
maksud untuk menciptakan kedamaian.
Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa
memberikan konsultasi, menjalankan kuasa,
mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum klien


Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak
sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara
pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata
usaha negara di muka pengadilan (litigation) dan atau memberi
nasihat hukum di luar pengadilan (non litigation
Bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan
persamaan dihadapan hukum ( Equality before the law) dan
pemberian jasa hukum serta pembelaan hukum( access to legal
counsel) dalam kerangka keadilan bagi semua orang (justice for all)
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1),
“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan
serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan
hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal
counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law),
keadilan untuk semua (justice for all).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan
hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut……..”
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1)
“Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu.”
.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981)

Pasal 54
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu
dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.”


Pasal 55
“Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau
terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum .”
Pasal 56 ayat 1
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.



Pasal 57
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari
keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cumacuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
1) adanya jasa hukum;
Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum
yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena
keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang
mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang
yang tidak mampu dalam segi keuangan.
2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam
pengadilan;
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaanpembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara
pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun
pengadilan
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan
perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili,
bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang
membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan
3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum
Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada
orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan
hukum yang sedang dihadapi
Bantuan Hukum yang diberikan untuk mewakili Pemerintah
Kota/Kabupaten pada sidang-sidang pengadilan dan atau
bantuan yang sifatnya mendampingi Pemerintah
Kota/aparatur/PNS secara perorangan pada jajaran peradilan
atau sebagai pendamping dan/atau saksi;
Advokasi Hukum adalah Masukan yang diberikan
kepada Pemerintah Kota terhadap permasalahan
hukum dan atau permasalahan kebijakan di tinjau dari
hukum perundang-undangan oleh instansi vertikal

Melalui bagian hukum pada instansi pemerintahan
Kota/Kabupaten yang bersangkutan

Melalui jasa advokat profesional yang berlisensi

Melalui lembaga-lembaga bantuan hukum

Melalui bagian hukum pada instansi pemerintahan
Kota/Kabupaten yang telah bekerjasama dengan
advocat yang berlisensi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
aparatur pemerintahan PNS banayak mengahadapi
risiko seperti : adanya pengaduan masyarakat,
tuntutan hukum,persidangan pidana,perdata,tata
usaha negara dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi PNS.


Kuasa Hukum Pemerintah Kota /Kabupaten adalah
Pejabat/Aparatur karena tupoksinya dan atau Sarjana
Hukum yang telah mengikuti PKPA yang dibuktikan
dengan sertifikat yang diberi Kuasa Hukum oleh
Pemko untuk menanggulangi kasus hukum baik
litigasi maupun non litigasi
PKPA adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah
mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan
dibuktikan dengan sertifikat

Jaksa selaku pengacara negara untuk mewakili
lembaga negara,instansi pemerintah
pusat/daerah,BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa
khusus bertindak sebagai penggugat maupun tergugat
(dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara)
(1) Maksud adalah Memberikan pelayanan bantuan
hukum terhadap Pemerintah Kota dan atau
Aparatur Pemerintah Daerah /Pegawai Negeri
Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(2)Tujuan adalah Membantu Pemerintah Kota dan
Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugas kedinasan dalam menghadapi
permasalahan hukum.
(3)Sasaran
adalah
Membantu
menyelesaikan
permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah
Kota atau Aparatur Pemerintah Daerah/PNS.
(1) Bantuan hukum penanganan perkara diberikan dalam
bidang Hukum Perdata, Tata Usaha Negara dan
Hukum Konstitusi yang dilakukan sejak dari
Pengadilan Negeri, pengadilan Tata Usaha Negara
(pengadilan tingkat bawah), Pengadilan Tinggi untuk
perkara tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk
perkara tingkat kasasi dan Mahkamah Konstitusi
untuk perkara/konflik ketatanegaraan diperlukan
bantuan hukum dalam penanganan perkara dan atau
penyelesaian perkara diluar pengadilan.
(2)Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana
terhadap aparatur/PNS pemerintah Daerah hanva
bersifat mendampingi sejak dari Kepolisian, Kejaksaan
dan pengadilan dan mewakili aparatur/PNS pada
pengadilan apabila dibutuhkan untuk itu atau sebagai
saksi dan untuk membela perkara PNS/Aparatur dan
masalah tindak pidana khusus dalam masalah
pelaksanaan tugas kedinasan disediakan advokad
profesional ditambah alumni PKPA/ Aparatur Bagian
Hukum;
UU
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
(Apabila
Pasal
Setiap
merugikan keuangan atau perekonomian negara)
3
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).







UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat.
Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi
kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar
barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi
berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Pasal 48
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,
Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 5 (lima) bulan.
