Transcript PBB New

PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
Muhammad Bahrul Ilmi, S.E
Lecturer of Accounting Economic
faculty
Solo Business School – STIE
Surakarta
DASAR HUKUM
TARIF
NJOP
DPP
SUBJEK
PERHITUNGAN
OBJEK
PENERIMAAN
PBB
DASAR HUKUM
Dasar hukum Pajak Bumi dan
Bangunan adalah Undangundang No 12 tahun 1985
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No 12
tahun 1994
Next
ASAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
1.
2.
3.
4.
Memberikan Kemudahan dan
Kesederhanaan
Adanya kepastian Hukum
Mudah dimengerti dan adil
Menghindari pajak bergandaNext
NJOP
( Nilai Jual Objek Pajak )
Adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual-beli yang terjadi
secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, maka Nilai
Jual Objek Pajak ditentukan melalaui
perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis, atau nilai perolehanNext
baru,
atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti
SUBJEK PAJAK




Subyek Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang secara nyata:
Mempunyai suatu hak atas bumi, dan
atau;
Memperoleh manfaat atas bumi, dan
atau;
Memiliki bangunan, dan atau;
Next
Menguasai bangunan, dan atau;
OBJEK PAJAK
Yang menjadi Objek Pajak
adalah Bumi dan atau Bangunan
Klasifikasi Pajak bumi dan Bangunan adalah
pengelompokan bumi dan bangunan menurut
nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman,
serta unutk memudahkan perhitungan pajak
yang tertutang.
Next
Klasifikasi Bumi / tanah
memperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut
Letak
 Peruntukan
 Pemanfaatan
 Kondisi Lingkungan

Next
Klasifikasi Bangunan
memperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut
Bahan yang digunakan
 Rekayasa
 Letak
 Kondisi Lingkungan

Next
KECUALI …
1. Digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan, seperti mesjid,
gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah,
panti asuhan, candi, dan lain-lain,
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan
Next
purbakala atau yang sejenis dengan itu.
KECUALI … (1)
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa,
dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan
organisasi internasional yang ditentukan
Next
Besarnya tarif PBB
adalah
0,5%
(lima per sepuluh
persen)
Next
a.
b.
c.
d.
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan
mendengar
pertimbangan
gubernur
serta
memperhatikan:
Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar;
Perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui harga jualnya;
Nilai perolehan baru;
Next
Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
DASAR PERHITUNGAN
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP)
1. 40 % (empat puluh persen) dari NJOP
untuk ;
a. Objek pajak perkebunan
b. Objek pajak kehutanan
c. Objek pajak lainnya (pedesaan dan
Next
perkotaan): apabila NJOP-nya > Rp. l
DASAR PERHITUNGAN …
2. 20 % (Dua puluh persen) dari NJOP
untuk ;
a. Objek pajak pertambangan
b. Objek pajak lainnya (pedesaan dan
perkotaan): apabila NJOP-nya < Rp. l
.000.000.000,00
Next
Rumus penghitungan PBB :
= Tarif x NJKP
= 0,5 % x (Prosentase NJKP x (NJOPNJOPTKP)
Next
CONTOH
Bapak Budi memiliki sebidang tanah
dan bangunan di Desa tertek, kota
Pare kabupaten Kediri, jawa timur,
tanah dan bangunan tersebut memiliki
NJOP Rp. 30.000.000 dan NJOPTKP
di Kota Pare sebesar Rp. 12.000.000.
Maka berapa besarnya pajak yang
Next
terutang adalah ?
PBB dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah dengan Imbangan sbb :

10% pemerintah Pusat
1. 65 % dibagai merata ke seluruh daerah
kabupaten dan
kota
2. 35 % dibagi ke kabupaten dan kota dlm
sektor tertentu
Next

90% Daerah, dengan rincian :

16,2% untuk provinsi

64,8% untuk kabupaten/kota

9% biaya pemungutan
Next