Transcript PAJAK BUMI & BANGUNAN - Reza Aidil Fitriansyah

PAJAK BUMI & BANGUNAN
OLEH:
PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.
19800308200212 2002
PAJAK BUMI & BANGUNAN (PBB)
PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIATUR PENGENAANNYA
BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN
1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DGN UU No.12 TAHUN 1994 TENTANG
PBB.
DASAR HUKUM PENGENAAN PBB
UU NO. 12 TAHUN 1985 TTG PBB,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UU NO.12
TAHUN 1994.
 KEPMEN KEUANGAN NO.201/KMK.04/2000
TTG PENYESUAIAN BESARNYA NJOPTKP
SBG DASAR PERHITUNGAN PBB.
 PP NO.25 THN 2002 TTG PENETAPAN NILAI
JUAL KENA PAJAK UNTUK PERHITUNGAN
PBB.
 KEPMEN KEUANGAN NO.523/KMK.04/1998
TTG. PENENTUAN KLASIFIKASI &
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SBG
DASAR PENGENAAN PBB

OBJEK PBB
•
•
BUMI: PERMUKAAN BUMI DAN TUBUH
BUMI YG ADA DIBWHNYA. PERMUKAAN
BUMI MELIPUTI TANAH DAN PERAIRAN
PEDALAMAN (TERMASUK RAWA2 &
TAMBAK) SERTA LAUT WILAYAH RI
BANGUNAN: KONSTRUKSI TEKNIK YG
DITANAM /DILEKATKAN SECARA TETAP PD
TANAH DAN/ATAU UTK TEMPAT TINGGAL,
TEMPAT USAHA & TEMPAT YANG
DIUSAHAKAN.
YANG TERMASUK BANGUNAN SBG
OBJEK PBB:
JALAN LINGKUNGAN YG TERLETAK DLM
SATU KOMP BANGUNAN, SEPERTI: HOTEL,
PABRIK DLL YG MERUPAKAN SATU
KESATUAN DGN KOMP BANGUNAN.
 JALAN TOL
 KOLAM RENANG
 PAGAR MEWAH
 TEMPAT OLAH RAGA
 GALANGAN KAPAL, DERMAGA
 TEMPAT PENAMPUNGAN/KILANG MINYAK,
AIR DAN GAS, PIPA MINYAK
 FASILITAS LAIN YG MEMBERI MANFAAT.

PENGECUALIAN OBJEK PBB





DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM DIBIDANG IBADAH, SOSIAL,
KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NASIONAL YG TDK MENCARI KEUNTUNGAN;
DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN,PENINGGALN
PURBAKALA ATAU SEJENIS DGN ITU;
MRP HUTAN LINDUNG, HUTAN SUAKA ALAM,
HUTAN WISATA, TAMAN NASIONAL, TANAH
PENGGEMBALAAN YG DIKUASAI OLEH DESA,&
TANAH NEGARA YG BLM DIBEBANI SUATU HAK;
DIGUNAKAN UTK PERWAKILAN DIPLOMATIK
DIGUNAKAN OLEH BADAN/PERWAKILAN
INTERNASIONAL YG DITENTUKAN OLEH MENTERI
KEUANGAN.
SUBJEK PBB

ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
SECARA NYATA MEMPUNYAI SUATU HAK
ATAS BUMI, DAN/ATAU MEMPEROLEH
MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU
MEMILIKI, MENGUASAI DAN/ATAU
MEMPEROLEH MANFAAT ATAS
BANGUNAN, YANG MELIPUTI ANTARA
LAIN: PEMILIK, PENGHUNI, PENGONTRAK,
PENGGARAP, PEMAKAI DAN PENYEWA.
DASAR PENGENAAN PBB

DASAR PENGENAAN PAJAK ADALAH NILAI
JUAL OBJEK PAJAK (NJOP): HARGA RATARATA YANG DIPEROLEH DARI TRANSAKSI
JUAL BELI YANG TERJADI SECARA WAJAR,
DAN BILAMANA TDK TERDAPAT
TRANSAKSI JUAL BELI, NJOP DITENTUKAN
MELALUI PERBANDINGAN HARGA DGN
OBJEK LAIN YANG SEJENIS, ATAU NILAI
PEROLEHAN BARU, ATAU NILAI JUAL
OBJEK PAJAK PENGGANTI.
NJOPTKP
BATAS MINIMAL NJOP YANG MENURUT
KETENTUAN UU PBB PASAL 3 AYAT (3)
MENYATAKAN BHW BESARNYA NJOPTKP
Rp.8.000.000,- UNTUK SETIAP WP.
KEMUDIAN DIUBAH BERDASARKAN
KEPMEN KEUANGAN NO.201/KMK.04/2000
MENJADI Rp.12.000.000,- UNTUK SETIAP WP
 JIKA WP MEMPUNYAI BEBERAPA OBJEK
PBB, MAKA NJOPTKP DIBERIKAN PD SALAH
SATU OBJEK PAJAK YG NJOP PALING
BESAR, SEDANGKAN OBJEK PBB LAINNYA
TETAP DIKENAKAN SECARA PENUH.

NILAI JUAL KENA PAJAK
NILAI JUAL YG DIPERGUNAKAN SBG
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK, YAITU
SUATU PERSENTASE TERTENTU DARI
NILAI JUAL SEBENARNYA.
 PASAL 6 AYAT (3) UU PBB, NJKP
DITETAPKAN DENGAN PP SERENDAHRENDAHNYA 20% DAN SETINGGITINGGINYA 100% DARI NJOP.

NJKP BERDASARKAN PASAL 1
PP NO.25 TAHUN 2002
OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN
DAN PERTAMBANGAN SEBESAR 40% DARI
NJOP
 40% DARI NJOP, APABILA NJOP
Rp.1.000.000.000,00 ATAU LEBIH
 20% DARI NJOP, APABILA NJOP KURANG
DARI Rp.1.000.000.000,00

PROSEDUR PEMBAYARAN PBB
MENGISI
SPOP
30 hari
KPP
SPPT/
SKP
SKPKB
STP
6 bln
1 bln
1 bln
1. Bank Pemerintah
2. Kantor Pos & Giro
3. Petugas pemungut yg ditunjuk resmi
SPOP DIBERIKAN APABILA;
1.
2.
3.
4.
OBJEK PAJAK BELUM TERDAFTAR/DATA
BELUM LENGKAP
OBJEK PAJAK TELAH TERDAFTAR TETAPI
DATA BELUM LENGKAP
NJOP BERUBAH
OBJEK PAJAK DIMUTASIKAN/LAPORAN
DARI INSTANSI YANG BERKAITAN
LANGSUNG DENGAN OBJEK PAJAK
SPPT (SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG)
SPPT DITERBITKAN BERDASARKAN
LAPORAN OBJEK PAJAK DARI SUBJEK
PAJAK PD SPOP. SPOP DPT JUGA
DITERBITKAN BERDASARKAN DATA OBJEK
YG ADA PD DJP.
 PAJAK YG TERUTANG DLM SPPT HRS
DILUNASI MAK 6 BLN SEJAK DITERIMANYA
SPPT OLEH WP.
 DENDA KETERLAMBATAN 2% SEBULAN
UNTUK JANGKA WAKTU 24 BLN.

SKP (SURAT KETETAPAN PAJAK)
DITERBITKAN DALAM HAL:
WP TDK MENGEMBALIKAN SPOP SETELAH
MELEWATI JANGKA WAKTU 30 HR DAN
SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS
TERNYATA TDK DISAMPAIKAN JUGA. WP
DIDENDA 25% DARI POKOK PAJAK.
 BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU
KETERANGAN LAIN, TERNYATA JML PJK
TERUTANG LEBIH BESAR DR JML PAJAK
YG DIHITUNG BERDSRKAN SPOP YG
DISAMPAIKAN WP.

PERHITUNGAN PBB
PAJAK TERUTANG = TARIF PAJAK X NJKP
TARIF PAJAK 0,5% (PASAL 5 UU PBB)
NJKP = NJOP – NJOPTKP x %
NJOP = LUAS TANAH/BANGUNAN X HARGA JUAL
SOAL PBB
Seorang subjek pajak mempunyai 2 buah objek
PBB yg terletak di lokasi yang berlainan, dgn
rincian sbb:
Objek pajak 1
Luas tanah=300m2 dgn NJOP Rp.802.000,- per
m2
Luas bangunan=200m2 dgn NJOP Rp.505.000,per m2
Objek pajak 2
Luas tanah=150m2 dgn NJOP Rp.1.147.000,per m2
Luas bangunan=80m2 dgn NJOP Rp.700.000,perm2
NJOPTKP Rp.10.000.000,- untuk setiap WP
Diminta:
Hitunglah besarnya PBB yang terutang?

PT.SEJAHTERA BERGERAK DIBIDANG
INDUSTRI PAKAIAN JADI, TGL 1 JANUARI 2005
MEMPUNYAI 2 OBJEK PBB. TANAH DGN NILAI
JUAL Rp.150.000.000,- DI JL KAMBOJA, DAN
BANGUNAN DIATASNYA DGN NILAI
Rp.200.000.000,- TGL 10 JANUARI 2005 MULAI
MEMBANGUN GEDUNG PARKIR DIATAS TANAH
JL.KAMBOJA, SELESAI DIBANGUN AKHIR
TAHUN 2005 DGN BIAYA Rp.175.000.000,- PD AWAL
THN 2005 MEMBELI TANAH DI JL.MELATI DGN
HRG Rp.100.000.000,- MULAI MEMBANGUN
KANTOR SELESAI AKHIR 2006 DGN BIAYA
Rp.300.000.000,-, NJOPTKP Rp.12.000.000,HITUNGLAH BESARNYA PBB THN 2005 & 2006
UNTUK MASING-MASING OBJEK PAJAK?
SEORANG PENGUSAHA KERUPUK PALEMBANG
MEMPUNYAI SEBUAH RMH PRIBADI YG MEWAH.
BESARNYA KETETAPAN PBB YG TERCANTUM DLM
SPPT THN 2007 ATAS RUMAH TSB RP.4.076.200,-.
DATA MENGENAI RUMAH PRIBADI YG
DILAPORKAN OLEH WP SBB: LUAS TANAH 800 M2,
SEHARGA Rp.2.000.000,- PER M2, LUAS BANGUNAN
UTAMA 400M2, SEHARGA Rp.900.000,- PER M2,
LUAS BANGUNAN TAMBAHAN 100 M2, SEHARGA
Rp.400.000,- PER M2, GARASI 80M2, SEHARGA
Rp.250.000 PER M2, PAGAR MEWAH 80 M2,
SEHARGA RP.600.000,- PER M2, NJOPTKP
Rp.10.000.000,-. MENURUT PENDAPAT PENGUSAHA
TSB KETETAPAN PBB DJP TDK BENAR, JADI
HITUNGLAH KEMBALI PBB THN 2007 YANG
TERUTANG A.N. PENGUSAHA TSB
WP BADAN PD THN 2002 MEMPUNYAI
SEBUAH OBJEK PBB YG DIGUNAKAN UTK
PERKANTORAN DGN OBJEK BANGUNAN
BERTINGKAT 16 DAN BANGUNAN TAMBAHAN
BERTINGKAT 4 UTK PARKIR. TANAH SELUAS
4.000 M2, NJOP Rp.1.722.000, PER M2,
BANGUNAN UTAMA:
LUAS LANTAI 1-6 MASING-MASING 1.000 M2
LUAS LANTAI 7-10 MASING-MASING 800 M2
LUAS LANTAI 11-16 MASING-MASING 600 M2
(NJOP Rp.968.000, PER M2)
BANGUNAN TAMBAHAN LUAS LANTAI 1-4
MASING-MASING 500 M2 (NJOP Rp.700.000,
PER M2), NJOPTKP Rp.8.000.000,-
HITUNGLAH PBB THN 2002 ?
SOAL PBB

Seorang wp mempunyai 3 buah objek PBB;
tanah seluas 1500m2 dengan njop
Rp.100.000/m2. OP ke2 tanah seluas 300m2
dengan NJOP Rp.150.000/m2 dan bangunan
diatasnya seluas 150m2 dgn NJOP
Rp.120.000/m2. sedangkan OP ke3 berupa
tanah seluas 120m2 dgn NJOP
Rp.300.000/m2. hitunglah PBB yang
terutang, jika NJOPTKP Rp.10jt?