Transcript SLIDE PEDANIL UNT PETUGAS PUNGUT

KANWIL DJP DI YOGYAKARTA
Disampaikan pada :
BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009
Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009
1
(UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994)
2
PENGERTIAN :
PBB : Pajak yang
dikenakan atas BUMI
dan / atau
BANGUNAN
3
DASAR HUKUM
UU No. 12 Tahun 1985 jo
UU No. 12 Tahun 1994
PP No. 25 Tahun 2002
KMK No.523/KMK.04/1998
4
Bumi
adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yg ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah
Indonesia.
(Ps.1 angka 1)
Bangunan
Adalah Konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan
(Ps.1 angka 2)
VIDEO 1
5
Jalan
Lingk.
Fasilitas
Lain
JaLan
Tol
Kilang,
Pipa
BANGUNAN
Kolam
Renang
Pagar
Mewah
Gal.Kapal,
Dermaga
Taman
Mewah
Tempat
Olahraga
6
a. Kepentingan umum
Di bid.ibadah, sosial
kesehatan, dikbudnas
b. Kuburan, peninggalan purbakala
Objek yg tdk
Dikenakan PBB
Ps.3 (1)
e. Badan/Organanisasi
Internasional
c. Hutan lindung/suaka alam/
wisata, tmn nasional, tnh
penggembalaan desa
d. Perwkl.diplomatik/ kon
sulat berdasar azas
timbal balik
7
OBJEK PAJAK
YANG DIGUNAKAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pasal 3 Ayat (2)
PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR
LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
8
Ini sudah
Gue beli !
Subjek Pajak
Ps.4 a(1)
Orang atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas BUMI, dan/atau
memperoleh manfaat atas BUMI, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas BANGUNAN.
9
DASAR PERHITUNGAN PAJAK
( Ps. 6 a (3))
Dasar penghitungan Pajak adalah :
Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) ,
yang ditetapkan :
Serendah-rendahnya 20% dan
Setinggi-tingginya 100%
Dari
NJOP
10
1. OP Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan, NJKP = 40% dari
NJOP
NJKP: 20% atau 40 %
2. OP Lainnya :
a. OP dengan nilai 1 Milyar
atau lebih, NJKP = 40%
dari NJOP
b. OP dengan nilai < 1 Milyar
NJKP = 20% dari NJOP
11
KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
( Ps. 2 a (2))
Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah
pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut Nilai Jualnya dan
digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitung
an pajak yang terutang.
Dalam menentukan Klasifikasi diperhatikan Faktor-faktor :
Bumi / Tanah :
1.Letak ;
2.Peruntukan ;
3.Pemanfaatan ;
4.Kondisi Lingkungan dan
lain- lain.
Bangunan :
1.
2.
3.
4.
Bahan yg digunakan
Rekayasa
Letak
Kondisi Lingkungan
dll
Tabel Klasifikasi Bumi & Bangunan 
12
• KepMenKeu RI :
No.201/KMK.04/2000 Tgl
6 Juni 2000 menetapkan
NJOPTKP Maksimum
Rp12 juta per WP
dan ditetapkan secara
regional
13
• KPP Pratama berkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota mengenai besaran NJOPTKP PBB untuk
tahun berikutnya
• Atas dasar usulan/Rekomendasi Pemerintah Kabupaten
/Kota KPP Pratama membuat usulan besarnya NJOPTKP
ke Kantor Wilayah DJP
• Kanwil Wilayah DJP atas usulan tersebut menerbitkan SK
atas nama menteri Keuangan tentang besaran NJOPTKP
masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun pajak
berikutnya
14
APAKAH NJOP ITU ?
(Pasal 1 angka 3 UU PBB)
Nilai Jual Objek Pajak :
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui :
1.Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
2.Nilai perolehan baru, atau
3.Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
15
– NJOP BANGUNAN DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BIAYA,
DIMANA DIPERHITUNGKAN BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT
BANGUNAN YANG SAMA DENGAN STANDAR BIAYA SAAT INI, DIKURANGI
BIAYA PENYUSUTAN
– KARENA PEMELIHARAAN YANG BAIK TERHADAP BANGUNAN, PENYUSUTAN
YANG TERJADI BIASANYA TIDAK DAPAT MENGIMBANGI KENAIKAN HARGA
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH TENAGA KERJA UNTUK MEMBUAT BANGUNAN
TERSEBUT SEHINGGA NJOP BANGUNAN MENJADI LEBIH TINGGI DIBANDING
TAHUN SEBELUMNYA
16
MASALAH KENAIKAN
NJOP
BENARKAH NJOP NAIK ?
Pernyataan tersebut tidak selalu benar karena
:
1. Yang dilakukan adalah menyesuaian NJOP
dengan Harga Pasar.
2. Sering sekali Wajib Pajak melihat perubahan
NJOP secara keseluruhan (total). NJOP
keseluruhan dapat berubah (naik) meskipun
NJOP per m2 tetap karena berubahnya data
luas tanah, luas bangunan, dan kualitas
komponen bangunan seperti penggantian
bahan pelapis lantai (dulu ubin abu-abu
sekarang keramik).
3. Fiscus/petugas pajak tidak “menciptakan”
NJOP, karena NJOP ditentukan berdasarkan
data dan fakta di lapangan, kemudian petugas
menuangkannya dalam analisa penentuan
NJOP.
BENARKAH NJOP SELALU
NAIK TIAP TAHUN ?
• Permasalahan NJOP yang terkesan naik setiap
tahun disebabkan karena :
1. akibat kondisi objektif OP (naik mengikuti Harga
Pasar) ;
2. akibat
kebijakan
gradual/bertahap
dalam
pengenaan NJOP ( yaitu pada kondisi NJOP jauh di
bawah Harga Pasar maka penyesuaian dilakukan
secara bertahap setiap tahun/tidak langsung
disamakan dengan Harga Pasar dalam tahun pajak
tersebut) agar tidak terjadi gejolak sosial.
3. Dalam kebijakan pengenaan bertahap, terkesan
NJOP selalu naik setiap tahun karena pada saat
penyesuaian secara bertahap, Harga Pasar juga
bergerak naik.
MENGAPA NJOP BANGUNAN NAIK PADAHAL
TIDAK ADA PERUBAHAN LUAS ATAUPUN
ADANYA RENOVASI ?
• Dalam penentuan NJOP Bangunan digunakan metode biaya
dimana perkiraan biaya membangun baru (harga sekarang)
dikurangi penyusutan fisik.
• Dalam memperkirakan biaya membangun baru digunakan
harga material bangunan dan upah tukang yang berlaku
sekarang yang biasanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya
akibat inflasi.
• Pada bangunan yang terawat baik penyusutan fisik lebih
kecil dibanding bangunan yang tidak terawat, sehingga
besar
penyusutan
terkadang
tidak
cukup
untuk
menurunkan atau mempertahankan nilai bangunan karena
pengaruh inflasi, kenaikan harga material bangunan dan
upah lebih besar.
• Maka walaupun bangunan tidak direnovasi namun akibat
perawatan yang baik dan inflasi, nilai bangunan akan naik.
KENAPA PBB SETIAP TAHUN NAIK ?
o NJOP masih jauh di bawah harga pasar, shg perlu dilakukan
penyesuaian NJOP agar nilainya mendekati harga pasar
o Perlu disadari bahwa tarif pengenaan PBB yang berlaku
pada saat ini yaitu sebesar 0,1%-0,2% dari NJOP relatif
lebih rendah dibanding tarif property tax yang berlaku di
negara lain; seperti :
- Malaysia
(0.48%),
- Philipina
(0,38%-1%),
- Australia
(0,3%-2,4%),
- Singapura
(2,7%-3%),
- Korea Selatan (0,3%),
- Jepang
(1,4%-2,1%).
CARA PEMBAYARAN
dan
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PBB
22
TATA CARA PEMBAYARAN
PBB
•
•
•
•
WP langsung ke Bank/Kantor Pos TP
Melalui PBK/Transfer Uang
Melalui Petugas Pemungut
Melalui ATM
VIDEO 4
23
TEMPAT
PEMBAYARAN
Pelimpahan
Form SSPPBB
BANK/POS&GIRO
PERSEPSI .
PEMBAYARAN
PELIMPAHAN
Pembayaran /
menukar TTS
dng STTS.
BANK OPERAS. III
PEMBAGIAN
W. Pajak
P.Pemungut
10 %
9 % 16,2 % 64,8 %
24
Pem Pusat
BP
Prop.
Kab/Kota
70
Berdasarkan Kep.Men Keu
RI No. 83 / KMK.04 / 1994
Tanggal 19 Mart 1994 ,
10 %
Bagian penerimaan PBBuntuk
Pemerintah Pusat dibagikan
kepada DAERAH TKT II
25
71
PP No. 16 Tahun 2000
KepMenKeu No: 82/KMK.04/2000
Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Dibagi merata kepada seluruh
daerah Kab/Kot 6,5 %
Pem. Pusat 10 %
Dibagi sebagai insentif
kpd Daerah Kab/Kot 3,5 %
Propinsi 16,2 %
Hasil Penerimaan
PBB ( 100% )
Kab / Kota 64,8 %
Pem. Daerah 90 %
B. Pemungutan
9%
Daerah
DJP
26
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT