Transcript Pertemuan 13 PBB dan BPHTB Matakuliah : A0572/ Perpajakan

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 13
PBB dan BPHTB
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menghitung PBB dan BPHTB
2
Materi
• Dasar Hukum
• Objek PBB
• Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung
PBB
• Batas Waktu pembayaran
• Dasar Hukum BPHTB
• Objek BPHTB
• Dasar Pengenaan BPHTB
3
PBB
• Dasar Hukum:
– Pasal 23 ayat (2) UUD 1945
– UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994
– PBB mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari
1986.
4
OBJEK DAN BUKAN OBJEK PBB
(UU PBB ps. 1 dan 3)
• PBB adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
– Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
– Bangunan konstruksi teknis yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan.
– Termasuk bangunan: jalan lingkungan dalam suatu komplek bangunan, jalan
tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal,
dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak, gardu listrik, dan fasilitas lain yang memberi manfaat.
• Bukan Objek PBB:
– Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keutungan.
– Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu kecuali kuburan yang bersatu dengan rumah.
– Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yg dikuasai desa, tanah negara yang belum ada hak.
– Digunakan perwakilan diplomatik/konsulat dan organisasi internasional. 5
SUBJEK PAJAK PBB
(UU PBB ps. 4)
Orang atau badan yang secara nyata:
Mempunyai suatu hak atas bumi
Memperoleh manfaat atas bumi
Memiliki, menguasai, memperoleh
manfaat atas bangunan
6
PENDAFTARAN, PENETAPAN
DAN PEMBAYARAN PBB
Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek PBB dengan mengisi SPOP.
Berdasarkan SPOP, Dirjen Pajak menetapkan besar PBB terutang dengan
menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
Saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal 1 Januari
PBB yang terutang dalam SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak
SPPT diterima.
PBB dibayar di Bank Tempat Pembayaran (Bank BUMN/D), di kantor pos
atau tempat lain yang ditunjuk dengan menunjukan SPPT asli.
7
DASAR PENGENAAN PAJAK
• Dasar Penilaian PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP)
• Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP)
• Persentase Penilaian NJKP adalah 20% atau 40%
• Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
adalah Rp.12.000.000,- (tergantung keputusan Menteri
Keuangan)
• Tarif PBB adalah 0,5%
• Ketentuan khusus:
– Bila seseorang memiliki lebih dari satu bidang tanah dan atau
bangunan maka NJOPTKP yang dapat digunakan hanya atas
salah satu bidang tanah atau bangunan yang dimilikinya.
8
PEMBAGIAN HASIL PBB
(SKB DJA-DJP NO. KEP.56/A/44/1996 DAN KEP.50/PJ.6/1996)
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
64,8 %
Pemerintah Daerah Provinsi
16,2 %
Biaya pemungutan
9%
Pemerintah Pusat
10 %
10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata ke
seluruh daerah kabupaten/kota.
9
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
(BPHTB)
10
OBJEK BPHTB
(UU BPHTB ps. 2)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
Tanah dan Bangunan.
Perolehan hak
Jual beli
Tukar menukar
Hibah
Hibah wasiat
Waris
Pemisahan hak
Putusan hakim
Hadiah
Pemasukan dalam perseroan
Penggabungan/peleburan usaha
Pemberian hak baru
Kelanjutan pelepasan hak, yaitu
pemberian hak baru dari negara
atas tanah yang berasal dari
pelepasan hak.
Diluar pelepasan hak, yaitu
pemberian hak baru dari negara
atau dari pemegang hak milik
berdasarkan undang-undang.11
JENIS PEROLEHAN HAK
Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Milik atas Rumah Susun
Hak Pengelolaan
12
DASAR PENGENAAN BPHTB
• Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
• Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) Rp. 30.000.000,- (tergantung kebijakan
Kabupaten)
• Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
• Tarif BPHTB adalah 5% X NPOPKP
• NPOP:
– Dilihat mana yang lebih besar harga transaksi atau harga di
SPPT PBB
13