Transcript Materi PBB

PAJAK BUMI & BANGUNAN
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
UU NO. 12 TH 1994
SISTEMATIKA UU PBB
BAB
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
PASAL
1
2,3
4
5
6,7
8
9,10
11,12,13,14
15,16,17
18
19,20,21
24,25,26
27,28,29,30
31
Sri Andriani, SE, M.Si
URAIAN
Ketentuan Umum
Objek Pajak
Subjek Pajak
Tarif Pajak
Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak
Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang
Pendaftaran, surat pemberitahuan obyek pajak surat pemberitahuan
objek pajak terhutang dan surat ketetapan pajak
Tata cara pembayaran dan penagihan
Keberatan dan banding
Pembagian hasil penerimaan pajak
Ketentuan lain-lain
Ketentuan pidana
Ketentuan peralihan
Ketentuan penutup.
PBB - 01
PAJAK BUMI & BANGUNAN
Keikutsertaan dan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan
pembangunan
Q Bumi dan Bangunan memberikan kedudukan sosial, ekonomi yang
lebih dan keuntungan bagi pemilik dan/atau yang menguasainya.
Q Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara.
Q Sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan efektif
pelaksanaannya.
Q
FALSAFAH
AZAS PBB
Sederhana
Sri Andriani, SE, M.Si
Adil
Kepastian
Hukum
Mudah
Dimengerti
Semangat
Gotong Royong
PBB - 02
PAJAK BUMI & BANGUNAN
UNDANG - UNDANG/ORDINASI
YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Ordinasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908
Ordinasi Verponding Indonesia Tahun 1923
Ordinasi Verponding tahun 1928
Ordinasi Pajak Kekayaan tahun 1932
Ordinasi Pajak Jalan tahun 1942
Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j - k dan l
Undang - Undang No. 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi
PENGERTIAN
BUMI
Sri Andriani, SE, M.Si
Permukaan bumi meliputi tanah perairan pedalaman serta laut
di wilayah Indonesia
Q Tubuh bumi yang ada dibawahnya
Q
PBB - 03
PAJAK BUMI & BANGUNAN
Konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan.
Q Termasuk pengertian bangunan adalah :
q Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang
merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
q Jalan Tol
q Kolam renang
q Pagar mewah
q Tempat olah raga
q Galangan kapal, dermaga
q Taman Mewah
q Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas pipa minyak
q Fasilitas lain yang memberikan manfaat
Q
BANGUNAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
NJOP
Sri Andriani, SE, M.Si
Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek ditentukan
melalui :
PBB - 04
PAJAK BUMI & BANGUNAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
SPPT
Surat yang digunakan oleh Dirjend Pajak untuk memberitahukan
besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak
OBYEK PAJAK
PBB
1. BUMI
2. BANGUNAN
3. BUMI & BANGUNAN
KLASIFIKASI BUMI & BANGUNAN
Adalah Pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan
sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan yang terhutang
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 06
PAJAK BUMI & BANGUNAN
KLASIFIKASI BUMI
Harus diperhatikan Faktor - Faktor :
q Letak
q Peruntukan
q Pemanfaatan
q Kondisi lingkungan & lain-lain
KLASIFIKASI BANGUNAN
Harus diperhatikan Faktor - Faktor :
q Bahan yang digunakan
q Rekayasa
q Letak
q Kondisi lingkungan & lain-lain
PENGECUALIAN
Bumi dan Bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.
q Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan :
F Rumah Ibadah/Sosial
F Kesehatan
F Pendidikan
F Kebudayaan Nasional
q Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
q Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan
yang dikuasai oleh desa,dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
q Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
q Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.
Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan penggunaan pajaknya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 07
PAJAK BUMI & BANGUNAN
SUBJEK PAJAK
Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan
/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki , menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak sebagaimana diatas
otomatis menjadi Wajib Pajak
Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Dirjen Pajak dapat
menetapkan Subyek Pajak sebagaimana diatas sebagai Wajib Pajak.
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 08
PAJAK BUMI & BANGUNAN
BTKP
Bangunan Tidak Kena Pajak
q UU No. 12 tahun 1985 pasal 3 (3)
Batasan BTKP Rp. 2.000.000,- / Satuan Bangunan
q SK Menteri Keuangan No. 25/ KMK. 04/ 88
Batasan BTKP Rp. 3.500.000,- / Satuan Bangunan
q SK Menteri Keuangan No. 1291/ KMK. 04/ 1991
Batasan BTKP Rp. 7.000.000,- / Satuan Bangunan
q Aturan Baru 1995
Batasan NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)
Rp. 8.000.000,- / Setiap Wajib Pajak
q Aturan Baru 2000
Batasan NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)
Rp. 12.000.000,- / Setiap Wajib Pajak
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 09
PAJAK BUMI & BANGUNAN
PENETAPAN BESARNYA NJKP UNTUK MENGHITUNG PBB
(PP NO. 46 / 2000 Tanggal 26 Juni 2000)
Besarnya NJKP sebagai Dasar Penghitungan Besarnya PBB adalah :
A. 40 % untuk :
1. Obyek Pajak Perkebunan
2. Obyek Pajak Kehutanan
3. Obyek Pajak lainnya dengan Nilai Jual Obyek Pajaknya
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau Lebih.
B. 20% untuk :
1. Obyek Pajak Pertambangan
2. Obyek Pajak Lainnya dengan Nilai Jual Obyek Pajaknya kurang dari
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 10
PAJAK BUMI & BANGUNAN
TARIF PAJAK
Tarif PBB adalah Tetap
yaitu 0,5 %
DASAR PENGENAAN PAJAK
q Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual objek pajak.
q Besarnya nilai jual ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah
tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
q Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan adalah nilai jual kena
pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari NJOP
q Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagaimana ditetapkan dengan PP dengan
memperhatikan kondisi ekonomi normal.
NJKP = AV + NJOP
BESAR PAJAK TERUTANG
Dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 11
PAJAK BUMI & BANGUNAN
Tata cara pendaftaran obyek pajak pbb
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
SPOP dapat diambil di kantor pelayanan inspeksi PBB atau dikirim oleh Kantor
Pelayanan PBB ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. 30 hari setelah diterimanya SPOP sudah harus dikembalikan ke kantor pelayanan
PBB.
SPOP hanya diberikan dalam hal :
A. Objek pajak belum terdaftar
B. Objek pajak telah terdaftar data belum lengkap
C. NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi
D. Objek dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan
objek pajak.
DASAR PENAGIHAN PAJAK
SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)
SKP ( Surat Ketetapan Pajak)
STP ( Surat Tagihan Pajak)
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 15
PAJAK BUMI & BANGUNAN
STP
q Adalah surat tagihan untuk penagihan denda administrasi dan pokok pajak yang
tidak atau kurang dibayar.
q Harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal penerimaannya.
q STP tidak dibayar pada waktunya (> 1 bulan) ditagih dengan Surat Paksa.
TEMPAT PEMBAYARAN PBB
Bank Persepsi
(Bank Pemerintah/Bank
Swasta yang ditunjuk)
Kantor Pos dan Giro
Dan tempat lain yang akan
ditunjuk oleh
Menteri Keuangan
Menteri Keuangan dapat melimpahkan penagihan Pajak kepada :
q Gubernur Kepala Daerah Tk I
q Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk II
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 17
PAJAK BUMI & BANGUNAN
KEBERATAN & BANDING
SPPT
SKP
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 bulan setelah SPPT dan SKP diterima.
Atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diterima sebagian atau
seluruhnya atau ditolak oleh Dirjend Pajak.
Keberatan yang ditolak dapat dijukan banding kepada Badan Peradilan Pajak,
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.
Pengajuan banding tidak menunda pembayaran pajak. Bahkan ditambah.
Sri Andriani, SE, M.Si
PBB - 18
PAJAK BUMI & BANGUNAN
Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU PBB berlaku ketentuan dalam UU No.9 tahun 1994
tentang KUP serta peraturan perundang-undangan yang lain
SANKSI
ALPHA
q Tidak mengembalikan SPOP
q SPOP diisi tidak benar/tidak lengkap dan/
melampirkan keterangan tidak lengkap
Pidana kurungan 6 bulan /
Denda 2 X Pajak Terhutang
Sri Andriani, SE, M.Si
DISENGAJA
q Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP ke
Dirjend Pajak.
q SPOP isinya tidak benar/tidak lengkap/ tidak
melampirkan keterangan yang benar
q Memperlihatkan surat palsu/Dokumen palsu/
Dokumen lainnya.
q Tidak menunjukkan/tidak menyampaikan
keterangan yang diperlukan
Pidana kurungan 2 tahun /
Denda 5 X Pajak Terhutang
PBB - 23