Transcript hukum pajak-8-subjek

HUKUM PAJAK
( TAX LAW )
MK- 8
JULIUS HARDJONO
SUBJEK HUKUM
&
OBJEK HUKUM
SUBJEK HUKUM
Definisi Subjek Hukum :
Adalah sesuatu yang menurut hukum
dapat menjadi pendukung (dapat memiliki)
hak dan kewajiban.
Yang dapat dijadikan sebagai subjek
hukum :
adalah manusia dan badan hukum.
A. Subjek Hukum Manusia
Definisi Subjek Hukum Manusia :
Adalah setiap orang yang mempunyai
kedudukan yang sama selaku pendukung
hak dan kewajiban.
Golongan manusia yang tidak dapat
menjadi subjek hukum, karena tidak cakap
dlm melakukan perbuatan hukum, yaitu :
1. Anak yang masih dibawah umur, belum
dewasa, dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampuan
yaitu orang yang sakit ingatan,
pemabuk, pemboros, dan istri yang
tunduk pada pasal 110 KUHP, yang
sudah dicabut oleh SEMA No. 3/1963
B. Subjek Hukum Badan Hukum.
Definisi Subjek Hukum Badan Hukum :
Adalah suatu perkumpulan atau lembaga
yang dibuat oleh hukum dan mempunyai
tujuan tertentu.
Syarat-syarat Subjek Badan hukum :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari
kekayaan anggotanya
2. Hak dan kewajiban badan hukum
terpisah dari hak dan kewajiban para
anggotanya
Badan hukum terbagi 2 macam, yaitu :
1. Badan hukum privat
Adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum sipil atau perdata yang
menyangkut kepentingan pribadi orang di
dalam badan hukum itu. Misal : PT, CV, Fa.
2. Badan hukum publik
Adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum publik atau yang
menyangkut kepentingan publik atau orang
banyak atau Negara umumnya. Misal : DJP
OBJEK HUKUM
Definisi Objek Hukum :
Adalah segala sesuatu yang bermanfaat
bagi subjek hukum dan dapat menjadi
objek dalam suatu hubungan hukum.
Objek hukum berupa benda atau barang
ataupun hak yang dapat dimiliki dan
bernilai ekonomis.
SUBJEK & OBJEK
HUKUM PAJAK
A.1. Subjek Pajak dalam UU. Pajak
Penghasilan
Subjek Pajak
1. SPDN : OP
– tempat tinggal di Indonesia
- berada di Ind. < 183 hari
dalam jangka waktu 12 bln,
atau berada di Ind. & niat.
tinggal
Badan
a. Pembentukannya berdasarkan
UU misal : Akta
b. Kecuali Badan pemrintahan
- UU
- APBN/APBD
- Penerimaan masuk
Anggaran Pusat/Daerah
- Pembukuan diperiksa
fungsional negara, BPK
Warisan Yang belum terbagi
2. Subjek Pajak LN
- Tidak bertempat tinggal di Indonesia
- Berada di Ind. > 183 hari
dalam jangka waktu 12 bln, berada di
Indonesia & tidak niat tinggal di
Indonesia.
183
Time Test :
Uji waktu
Bentuk Usaha Tetap (BUT)= Permanent
Establishment
adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
A. 2. OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Penghasilan :
-
-
-
-
Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
diterima/diperoleh WP (Accrual/Cash basis)
Baik yang berasal dari Indonesia/ Luar
Indonesia (Prinsip world wide income)
Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan WP
Dengan nama dan dalam bentuk apapun
(Prinsip substance over form)
B.1. Subjek Pajak dalam UU.PPN
Subjek Pajak
1.
Pengusaha
-OP
-Badan
Syarat : Pengusaha Kena Pajak
- Omset Penyerahan JKP/BKP
Rp. 600.000,-
B.2. Objek Pajak dalam UU.PPN
Objek Pajak
1.
Penyerahan
-Jasa Kena Pajak
-Barang Kena Pajak
2. Impor
3. Pemanfaatan BKP tak berwujud
4.Ekspor
5. KMS
C.1. Subjek Pajak dalam UU.PBB
Dasar hukumnya : UU No. 12 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan UU.
No. 12 Tahun 1994.
Subjek Pajak :
Orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
Memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan.
C.2. Objek Pajak dalam UU.PBB
Objek Pajak :
Bumi dan atau bangunan
Bumi adalah permukaan bumi dan
tubuh bumi yang ada dibawahnya.
-
Bangunan adalah konstruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.
D.1. Subjek Pajak dalam UU.Bea Meterai
Dasar hukumnya : UU No. 13 Tahun 1985
dan PP No. 24 Tahun 2000.
Subjek Pajak :
Orang atau badan (Pihak) yang menerima
atau mendapat manfaat dari
pemakaian dokumen.
D.2. Objek Pajak dalam UU.Bea Meterai
Objek Pajak : DOKUMEN
Dokumen adalah kertas yang berisikan
tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan atau
kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak
-pihak yang berkepentingan;
Contoh : Surat kuasa, surat pernyatan,
BG, Ijazah, Surat Perjanjian, dsb.
E.1. Subjek Pajak dalam UU. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Banguanan ( BPHTB).
Dasar hukumnya : UU No. 21 Tahun 1997
Sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2000.
Subjek Pajak :
Orang atau badan (Pihak) yang memperoleh
hak atas tanah dan atau bangunan.
E. 2. Objek Pajak dalam UU. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Banguanan ( BPHTB).
Dasar hukumnya : UU No. 21 Tahun 1997
Sebagaimana telah diubah dengan UU No.
20 Tahun 2000.
Objek Pajak BPHTB :
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan