Transcript Document 9652175

Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
PAJAK-PAJAK DAERAH
Pertemuan 11
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan
mampu menguraikan subjek dan objek pajak daerah,
tata cara pelaksanaan pungutan, pembayaran dan
penagihan serta penghapusan piutang yang
kadaluwarsa.
C2
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Subjek dan Objek Pajak Propinsi
•Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
•Tata Cara Pelaksanaan Pungutan
•Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
•Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluarsa
Bina Nusantara University
4
Subjek dan Objek Pajak Propinsi
 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air: Orang pribadi atau badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan/atau
kendaraan di atas air.
 Objek Pajak: kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
 Dikecualikan sebagai objek Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air:
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan
lembaga-lembaga internasional dgn asas timbal balik;
 Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Bina Nusantara University
5
Subjek dan Objek Pajak Propinsi
 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor.
 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
penyerahan kendaraan bermotor.
 Dikecualikan sebagai objek Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yaitu penyerahan kepada:
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan
lembaga-lembaga internasional dgn asas timbal balik;
 Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Bina Nusantara University
6
Subjek dan Objek Pajak Propinsi
 Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:
konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
 Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: bahan
bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor
termasuk kendaraan yang digunakan di atas air.
 Termasuk bahan bakar kendaraan bermotor adalah
bensin, solar dan bahan bakar gas.
Bina Nusantara University
7
Subjek dan Objek Pajak Propinsi
 Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan: orang pribadi atau badan yang mengambil, atau
memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah
dan/atau air permukaan.
 Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan:
 Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air
permukaan
 Dikecualikan atas objek apabila dilakukan oleh:




Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
BUMN dan BUMD
Untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat
Untuk keperluan dasar rumah tangga
Bina Nusantara University
8
Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
Subjek Pajak Hotel: Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada hotel
Wajib Pajak Hotel : Pengusaha Hotel
Objek Pajak Hotel: pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran,
termasuk:
–
–
–
–
Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
Pelayanan penunjang yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan
Fasilitas olah raga
Fasiltas persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
Subjek Pajak Restoran: Orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran
Wajib Pajak Hotel : Pengusaha Restoran
Objek Pajak Hotel: pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan
pembayaran, kecuali:
Pelayanan usaha jasa boga/katering
Pelayanan
Bina Nusantara University
9
Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
Subjek Pajak Hiburan: Orang pribadi atau badan yang menonton
dan/atau menikmati hiburan.
Wajib Pajak Hiburan: orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.
Objek Pajak Hiburan: penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.
Subjek Pajak Reklame: Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau melakukan pemesanan reklame.
Objek Pajak Reklame: semua penyelenggaraan reklame, kecuali:
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, TV, Radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
Bina Nusantara University
10
Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
Subjek Pajak Penerangan Jalan:orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan
Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
Objek Pajak Penerangan Jalan:penggunaan tenaga listrik, di wilayah
daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar
oleh Pemda, kecuali:
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
b. Penggunaan tenaga listrik pd tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga2 internasional
dengan asas timbal balik;
c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tertentu yg tidak memerlukan izin dari instansi teknis
terkait;
d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur oleh Perda.
Bina Nusantara University
11
Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C:
orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian
golongan C.
Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C:
kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, yaitu
meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu
kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit,
feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips,
kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat,
opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit,
phospat, talk, tanah serap, tanah diatone, tanah liat,
basal, tawas dsb.
Bina Nusantara University
12
Subjek dan Objek Pajak Kabupaten/Kota
Subjek Pajak Parkir: orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas tempat parkir.
Wajib Pajak Parkir: orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
tempat parkir.
Objek Pajak Parkir: penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraat bermotor yang memungut bayaran. Kecuali:
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat maupun
Pemda;
b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing, dan perwakilan lembaga2 internasional dgn asas
timbal balik;
c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
Bina Nusantara University
13
Tata Cara Pemungutan
• Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
• Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh WP.
• WP memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau
dokumen yang lain yang dipersamakan.
• WP memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD),
SKPDKB, dan atau SKPDKBT.
• Dengan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila:
– Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
– Dari hasil penelitian SPPD terdapat kekurangan pembayaran sbg akibat
salah tulis atau salah hitung
– WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Bina Nusantara University
14
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
• Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 hari setelah terutangnya pajak.
• Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPDBT, STPD,
SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding
yang menyebabkan jml pajak yang harus dibayar
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
• Atas permohonan WP, Kepala Daerah dapat menyetujui
permohonan penundaan atau pengangsuran dengan
dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
Bina Nusantara University
15
Kadaluarsa Penagihan
• Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak
saat terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan
tindak pidan di bidang perpajakan daerah.
• Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
– Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
– Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
Bina Nusantara University
16