Transcript Tempat Lain Terutang PPN

PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-4/PJ/2010
TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT
KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN
SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
MATERI
1.
2.
3.
4.
2
Policy Statement
Dasar Hukum
Muatan Pasal
Tanggal berlaku
1. Policy Statement
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (1) Undang-Undang PPN;
b. Untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada Wajib Pajak.
3
2. Dasar Hukum
Pasal 12 ayat (1) UU 42 Tahun 2009:
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g,
dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal
atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan
usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat
tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
4
3. Muatan Pasal
PKP Orang Pribadi yang mempunyai tempat tinggaI
tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya,
dikukuhkan dan terutang PPN dan PPnBM hanya di
tempat kegiatan usahanya, yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak, sepanjang PKP
tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di
tempat tinggalnya.
5
3. Muatan Pasal
 Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-525/PJ./2000 tentang Tempat Lain Sebagai
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena
Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
4. Tanggal berlaku
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal 1 April 2010
7
TERIMA KASIH
8