Transcript - Lingkar Studi Ekonomi Syariah

Pro Kontra Dirjen Pajak dan OJK
Kaji an Ruti n Li ngkar Studi Ekonomi Syari ah ( Li SEnSi )
Selasa 25 Maret 2014
 Pengertian Pajak
Pajak Adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagisebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (dikutip dari UU no. 28 Tahun
2007 tentang KUP)
 Pengertian Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan peundang-undangan perpajakan. (dikutip dari UU no.
28 Tahun 2007 tentang KUP)
 Fungsi anggaran (budgetair)
 Fungsi mengatur (regulerend)
 Fungsi stabilitas
 Fungsi redistribusi pendapatan
 Pemungutan pajak harus adil
 Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang





berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak
diperlakukan secara umum
Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para
wajib pajak
Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus efesien
Sistem pemungutan pajak harus sederhana
 Asas Equality
 Asas Certainty
 Asas Convinience of Payment
 Asas Efficiency
DJP mengusulkan dibukanya batas kerahasiaan Bank
untuk meningkatkan Pendapatan pajak terutama
Pajak Penghasilan (PPh).
Pada tahun 2014, target penerimaan pajak naik menjadi
Rp1.142 triliun, dari Rp995,2 triliun pada 2013.
Dengan melihat potensi yang mana hingga 30 Agustus
2013, penerimaan PPh untuk orang pribadi/pengusaha
hanya Rp3,27 triliun, berada di bawah setoran PPh
badan sebesar Rp101,18 triliun.
Menurut OJK, Jika akses Kerahasiaan Bank dibuka maka
akan menyebabkan kebocoran data, sehingga
kemungkinan menyebabkan terjadi moral harzard,
kepercayaan masyarakat terhadap bank turun.
Selain itu dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan akses
data.
 Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atasUU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Pasal 40
(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanan nya kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
pasal 41A, Pasal 42, Pasala 43, Pasal 44, dan Pasal 44A
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula pada
pihak terafiliasi
Pasal 41
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bakn Indonesia atas nama
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis
kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan
butki-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan
Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat Pajak.
 PBI Nomor 2/19/PBI/ 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
Pasal 2
(1) Bank Wajib merahasiakan segala sessuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan
Nasabah
(2) Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan
merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank
(3) Ketentuan sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
pihak terafiliasi
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
untuk:
a.
Kepentingan perpajakan
b.
Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara..........dst
Pasal 3
(1)
Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf
b, huruf c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk
membuka Rahasia Bank dari pimpinan Bank Indonesia.
Pasal 4
(1)
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan bank Indonesia berwenang mengeluarkan
perintah tertulis kepada Bank Indonesia agar memberikan keterangna dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan
Nasabah Penyimpan teretentu kepada pejabat Bank
(2)
Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
(3)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan:
a.
Nama Pejabat bank
b.
Nama Nasabah Penyimpan wajib Pajak yang dikehendaki keterangannnya
c.
Nama Kantor Bank tempat Nasabh mempunyai simpanan
d.
Keterangan yang diminta dan
e.
Aasan diperlukannya keterangan.