Transcript UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

UU Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP)
UU No. 6 Tahun 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI
•
•
•
•
•
•
PPh
PPN / PPn. BM
P BB
BPHTB
PPSP
Pajak lainnya yg mengacu UU ini
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
1
UU Ketentuan Umum ….
• Mengatur pelaksanaan hukum pajak
material UU Pajak yang lain khususnya
PPh dan PPN
• Mengatur tentang hak dan kewajiban
Wajib Pajak seperti pendaftaran,
penyampaian SPT, pembayaran,
pembukuan, sanksi-sanksi, keberatan,
imbalan bunga dll
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
2
Definisi Pajak
• Pajak adalah konstribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
negara dan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat
* Sebelumnya definisi ini tidak ada pada UU
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
3
Wajib Pajak
• Orang Pribadi
• Badan
• Pemungut dan atau pemotong pajak
tertentu
* Yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif yang diatur dalam UU
PPh
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
4
NPWP
• Kewajiban memiliki NPWP oleh Wajib Pajak sejak
memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif
• Yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan
atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh
• Untuk Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan
sebagai karyawan penghasilannya diatas PTKP
• “Wanita kawin yang tidak pisah harta dan hidup terpisah”
dapat memiliki NPWP
• Setiap Wajib Pajak diberikan satu NPWP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
5
Pelaporan kegiatan usaha untuk
mendapatkan NPPKP
• Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha
yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN
1984 dan perubahannya, wajib
melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.(Pasal 2 angka 2 UU KUP)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
6
Sanksi Perpajakan untuk pendaftaran
dan pelaporan kegitan usaha
• Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak
mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b.
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.(Pasal 39 angka 1 UU KUP)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
7
Fungsi NPWP dan NPPKP
• suatu sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak
• melaksanakan hak dan kewajiban di bidang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
• menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
8
Tempat pendaftaran dan pelaporan
kegiatan usaha
Tatacara Pendaftaran : Perdirjen 20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013
• Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak yang meliputi tempat tinggal dan tempat
kegiatan usaha (juga untuk WP OP Pengusaha
tertentu)
• Wajib Pajak badan dan pemungut/ pemotong di
Kantor Pelayanan Pajak yang meliputi tempat
kedudukan
• Apabila mempunyai tempat kegiatan usaha lebih
dari satu, maka didaftarkan dan/atau dikukuhkan
dimasing-masing tempat tersebut
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
9
Pemberian NPWP dan
Pengukuhan PKP secara jabatan
• apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena
Pajak tidak melaksanakan kewajibannya
mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan
usahanya
• dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
10
Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan
kegiatan usaha
NPWP
Orang Pribadi
usahawan dan
badan
Orang Pribadi
non usahawan
Paling lambat satu
bulan setelah saat
usaha mulai
dijalankan
Paling lambat pada
akhir bulan
berikutnya apabila
sampai dengan
suatu bulan dalam
satu tahun buku
memperoleh
penghasilan yang
melebihi PTKP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
NPPKP
•Sebelum
penyerahan
BKP/JKP;
•Paling lambat
akhir bulan beriikut
setelah s/d suatu
masa dalam tahun
buku nilai
peredaran usaha
melebihi batasan
PENGUSAHA KECIL
11
Tempat pendaftaran WP/PKP
tertentu
WP BUMN termasuk anak perusahaan yg penyertaan modal baik
langsung maupun tdk langsung dari BUMN lebih dari 50%.
KPP BUMN
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor
ind. Kimia dan bahan galian non logam, kecuali yg selama ini telah
terdaftar di KPP tempat WP berkedudukan.
KPP PMA SATU
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor
ind. Logam dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP
tempat WP berkedudukan.
KPP PMA DUA
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor
per- tambangan dan perdagangan, kecuali yg selama ini tlh terdaftar
pada KPP tempat WP berkedudukan.
KPP PMA TIGA
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor
ind. Tekstil, makanan dan kayu, kecuali yg selama ini telah terdaftar
pada KPP tempat WP berkedudukan.
KPP PMA EMPAT
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor
agri- bisnis dan jasa, kecuali yg selama ini telah terdaftar pada KPP
tempat WP berkedudukan.
KPP PMA LIMA
WP PMA yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor
jasa dan perdagangan, kecuali yg selama ini telah terdaftar pada KPP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
tempat WP berkedudukan.
Perpajakan
KPP PMA ENAM
12
Tempat pendaftaran WP/PKP
tertentu
WP BUT yg berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yg
bertempat tinggal di DKI Jakarta atau di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa
Bagian Barat I dan Jawa Bagian Barat III, kecuali Kota/Kab.Cirebon,
Majalengka, Indramayu Kuningan yg berasal dari negara-negara di
Benua Asia dan Afrika termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros,
Mauritus, Mayotte, Saint Helena, Sao Tome dan Principe
KPP BADORA SATU
Wp BUT yg berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yg
bertempat tinggal di DKI Jakarta atau wilayah kerja Kanwil DJP Jawa
Bagian Barat I dan Jawa Bagian Barat III, kecuali Kota/Kab.Cirebon,
Majalengka, Indramayu, Kuningan yg berasal dari negara-negara
SELAIN negara sebagaimana dimaksud pada angka 8.
KPP BADORA DUA
WP yg pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif
oleh BAPEPAM, termasuk badan-badan khusus yg didirikan dan
beroperasi berdasarkan UU Pasar Modal, perusahaan efek non bank,
Reksa Dana serta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset(KIKEBA), kecuali WP emiten yg selama ini telah terdaftar pada KPP tempat
WP berkedudukan dan WP emiten BUMN.
KPP PERUSAHAAN MASUK
BURSA
Perusahaan Besar Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
KPP WP BESAR
Wajib Pajak BUT yang berkedudukan di luar DKI Jakarta atau Orang
Asing yang bertempat tinggal di luar DKI Jakarta; seluruh wilayah kerja
Kanwil DJP Jawa Barat I; sebagian Ketentuan
wilayah kerja
Kanwil
Umum
danDJP
TataJawa
Cara
Barat III, yaitu di luar Kota/Kab. Karawang, Purwakarta
dan
Subang.
Perpajakan
KPP LOKASI
13
Syarat pendaftaran
Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa
khusus formulir pendafataran dan dilampiri dengan
•KTP/SIM/KK/PASPOR; dan
WP orang pribadi
•SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN
TEMPAT USAHA
usahawan dan non
usahawan
- AKTE PENDIRIAN; dan
Wajib Pajak Badan
-KTP SALAH SEORANG PENGURUS;
dan
- SURAT IJIN USAHA/KETERANGAN
TEMPAT USAHA.
SURAT PENUNJUKAN SBG.
Wajib Pajak Pemungut/ -BENDHRW.;
dan
TANDA
BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.14
Bendaharawan Ketentuan Umum-dan
Tata Cara
Perpajakan
Dokumen-dokumen yang didapat
sehubungan dengan pendaftaran
• Kartu NPWP
• Surat Pengukuhan pengusaha kena pajak
• Surat Keterangan terdaftar
* Kartu NPWP dan SPPKP secara fisik dapat diperoleh
lebih dari 1 apabila pendaftaran meliputi lebih dari satu
tempat pendaftaran (pendaftaran tempat usaha atau
kantor cabang). Kode WP tetap sama
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
15
Kewajiban setelah mendapatkan
NPWP dan NPPKP
• Menghitung pajak sendiri (PPh Orang
Pribadi dan PPh Badan serta PPN)
• Menghitung pajak pihak lain (PPh pasal
21, 22, 23, 26, dan 4(2))
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
• Membayar pajak terutang
• Melaporkan penghitungan pajak (SPT
Tahunan dan SPT Masa)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
16
OP YANG MENDAFTAR NPWP
SECARA SUKARELA
Pasal 37 ayat (2)
Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun
setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan
penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang
tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak
sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan
tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali
terdapat data atau keterangan yang menyatakan
bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan
Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih
bayar.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
17
Perubahan data Wajib Pajak
• Wajib Pajak melakukan perubahan terhadap
identitas
• Wajib Pajak pindah alamat/tempat usaha
• Apabila pindah diluar wilayah kerja KPP yang
lama, maka Wajib Pajak harus minta surat
pindah dari KPP lama atau lapor ke KPP yang
baru
• KPP yang baru secara fisik akan menerbitkan
kartu NPWP baru namun kode WP tetap sama
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
18
Penghapusan NPWP
a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha;
c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya
di Indonesia; atau
d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
*
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk
Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
19
Pencabutan Pengukuhan PKP
• WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP
Lain
• WP Bubar
• WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai
PKP
*
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus
memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan
PKP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
terima secara lengkap
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
20
PEMBUKUAN
(Pasal 1 Angka 29)
suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi :
harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan
biaya, serta jumlah perolehan dan
penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca, dan laporan laba
rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
21
WAJIB PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (1)
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas.
(yang mempunyai omzet/peredaran usaha diatas 4,8 miliar
rupiah)
2. Wajib Pajak badan
wajib menyelenggarakan pembukuan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
22
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN
TETAPI WAJIB PENCATATAN
Pasal 28 ayat (2)
Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan,
adalah
• WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan
• Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
23
SYARAT PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7)
(3) Harus memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keada
an atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku
harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
24
PEMBUKUAN BAHASA ASING
Pasal 28 ayat (8)
Pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing
dan mata uang selain Rupiah
dapat diselenggarakan
oleh Wajib Pajak setelah
mendapat izin
Menteri Keuangan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
25
PENCATATAN
Pasal 28 ayat (9)
Pencatatan terdiri atas :
1. data yang dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran atau penerimaan
bruto, dan/atau
2. penghasilan bruto
sebagai dasar untuk menghitung jumlah
pajak yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak dan/atau yang
dikenai pajak yang bersifat final.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
26
PENYIMPANAN BUKU,
CATATAN DAN DOKUMEN
Pasal 28 ayat (11)
Buku, catatan, dan dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik
atau secara program aplikasi on-line
wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun
di Indonesia,
yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi,
atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
27
Surat Pemberitahuan
• Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
• Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
• Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
28
Kewajiban Wajib Pajak
berhubungan dengan SPT
• Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, dan jelas,
• dalam bahasa Indonesia
• dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah,
• dan menandatangani serta menyampaikannya
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
29
Kewajiban …
• Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang
diizinkan
• Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa,
dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan
elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama
• Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat
Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
30
Fungsi SPT PPh
• sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau
pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak;
b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau
bukan objek pajak;
c. harta dan kewajiban; dan/atau
d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
31
Fungsi SPT PPN
•
sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak
dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak
yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
32
Bentuk SPT
(PMK 181/PMK.03/2007)
•
•
•
a.
b.
Formulir kertas (hardcopy)
e-SPT (dapat diunduh disitus DJP)
Paling sedikit memuat :
Nama WP, NPWP dan Alamat WP
Masa, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak yang bersangkutan
c. Tanda tangan WP atau kuasa WP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
33
SPT tahunan PPh memuat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jumlah peredaran usaha
Jumlah PPh, termasuk penghasilan bukan
objek pajak
Jumlah Penghasilan Kena Pajak
Jumlah pajak yang terutang
Jumlah kredit pajak
Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
Jumlah harta dan kewajiban
Tanggal pembayaran PPh Ps 29
Data lain
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
34
SPT Masa PPh memuat
•
•
•
Jumlah Objek Pajak, jumlah pajak
yang terutang, dan atau jumlah pajak
dibayar
Tanggal pembayaran/penyetoran
Data lain yang terkait dengan kegiatan
usaha WP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
35
SPT Masa PPN memuat
SPT Masa PPN
•
•
•
•
•
•
•
Jumlah penyerahan
Jumlah DPP
Jumlah Pajak Keluaran
Jumlah pajak masukan yg dpt
dikreditkan
Jumlah kekurangan atau
kelebihan pajak
Tanggal penyetoran
Data lain yang terkait dengan
kegiatan usaha WP
SPT Masa PPN
Pemungut
•
•
•
•
•
•
Jumlah DPP
Jumlah Pajak yang dipungut
Jumlah pajak yang disetor
Tanggal pemungutan
Tanggal penyetoran dan
Data lain yang terkait dengan
kegiatan usaha WP
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
36
Cara penyampaian SPT
•
•
•
•
Secara langsung
Via pos
Ekspedisi
E-filling
* Bukti pengiriman surat diterima dari pos dan jasa
ekspedisi dan bukti pengiriman elektronik diterima dari efilling dapat dianggap sebagai bukti penerimaan SPT
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
37
Batas waktu penyampaian SPT
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama
20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
Untuk SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling
lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
atau
c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4
(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
38
Perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan
•
•
a.
b.
c.
•
a.
b.
c.
Dapat diperpanjang paling lama 2 bulan sejak batas
waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara
menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan
Syarat surat pemberitahuan
Secara tertulis
Disampaikan ke KPP sebelum batas waktu
penyampaian SPT Tahunan berakhir
Ditandatangan WP/ Kuasa dgn surat kuasa
Dilampiri
Penghitungan sementara pajak terutang
Laporan keuangan sementara
SSP sebagai bukti pelunasan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
39
Penyampaian SPT untuk WP dengan kriteria tertentu
(PMK NOMOR 182/PMK.03/2007)
•
WP usaha kecil atau di daerah tertentu dapat menyampaikan 1
(satu) Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa
Pajak sekaligus
•
WP OP yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas
Syarat : WP OP DN dan peredaran usaha tidak lebih dari 600 juta
•
Wajib Pajak badan.
Syarat : modal Wajib Pajak 100% dimiliki oleh WNI dan peredaran
usaha tidak lebih dari 900 juta
•
Wajib Pajak di daerah tertentu
Syarat : Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau
tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
•
Membuat pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan paling
lambat 2 bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
40
SPT dianggap tidak disampaikan
apabila (Pasal 3 ayat(7))
a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri
keterangan dan/atau dokumen yang ditentukan
c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara
tertulis
d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau
menerbitkan surat ketetapan pajak
* Dirjen Pajak wajib emberitahukan kepada Wajib Pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
41
Pengecualian penyampaian SPT
(PMK No.183/PMK.03/2007)
• WP orang pribadi yang dalam satu
Tahun Pajak menerima/memperoleh
penghasilan neto tidak melebihi PTKP,
Dikecualikan dari menyampaikan SPT
Masa PPh 25 dan SPT Tahunan OP
• Wajib Pajak orang pribadi yang tidak
menjalankan kegiatan usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas, Dikecualikan
dari menyampaikan SPT Masa PPh 25
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
42
Penandatanganan SPT
1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,
jelas, dan menandatanganinya.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang
kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
mengisi dan menandatangani Surat
Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut
harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
43
Lampiran SPT
• Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus
dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
• Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib
Pajak.
• Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat
Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,
sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak
disampaikan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
44
SURAT TEGURAN
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 3 ayat (5a)
Dirjen pajak dapat menerbitkan
surat teguran
apabila
• tidak disampaikan pada waktu yang
telah ditentukan, atau
• perpanjangan jangka waktu
penyampaian terlampaui
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
45
BUKTI PENERIMAAN
SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)
(1) spt yang disampaikan langsung oleh wp ke
kantor djp harus diberi tanggal penerimaan
oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada
wajib pajak diberikan bukti penerimaan;
(2) penyampaian spt dapat dikirim melalui pos
dengan tanda bukti pengiriman surat atau
dengan cara lain yang diatur oleh menteri
keuangan;
(3) tanda bukti dan tanggal pengiriman spt
sbgmn dimaksud ayat (2) dianggap sebagai
tanda bukti dan tanggal penerimaan
sepanjang spt tsb telah lengkap.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
46
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA
Pasal 7 ayat (1)
apabila spt tidak disampaikan dalam jangka waktu
atau batas waktu perpanjangan, dikenakan
sanksi administrasi
berupa denda
1. SPT MASA PPN
Rp. 500.000,00
2. SPT MASA LAINNYA
Rp.
3. SPT TAHUNAN PPh
WP BADAN
4. SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI
Rp. 1.000.000,00
Rp.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
100.000,00
100.000,00
47
SANKSI DENDA
TIDAK DILAKUKAN TERHADAP
Pasal 7 ayat (2)
 wp orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 wp orang pribadi yang sudah tidak melakukan ke giatan usaha
atau pekerjaan bebas;
 wp orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing
yang tidak tinggal lagi di indonesia;
 but yg tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia;
 wp badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi
belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
 wp yang terkena bencana, yang ketentuannya di atur dengan
peraturan menteri keuangan; atau
 wajib pajak lain yang diatur dengan atau berda sarkan
peraturan menteri keuangan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
48
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (1)
Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan spt yang telah disampaikan
dengan cara menyampaikan surat
pernyataan
dengan syarat :
atas spt tersebut belum dilakukan
tindakan pemeriksaan oleh direktur
jenderal pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
49
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (1a)
Apabila
wajib pajak dalam
pembetulan spt menyatakan rugi
atau lebih bayar
maka
pembetulan spt harus
disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun
sebelum daluwarsa penetapan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
50
PEMBETULAN SPT TAHUNAN
Pasal 8 ayat (2)
Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri spt
tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar,
dihitung sejak penyampaian spt berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran,
bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
51
PEMBETULAN SPT MASA
Pasal 8 ayat (2a)
Apabila wajib pajak membetulkan sendiri spt
masa yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah
pajak yang kurang dibayar,
Penghitungan sanksi
sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, bagian dari bulan
dihitung penuh1 (satu) bulan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
52
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (3)
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi
belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya
ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut
tidak akan dilakukan penyidikan,
apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar
150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak
yang kurang dibayar.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
53
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (4)
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan
kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang
sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau
lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau
lebih besar;
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
54
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (5)
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang
dibayar,
harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
55
PEMBETULAN SPT
Pasal 8 ayat (6)
Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan
yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal
yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali.
dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan
pemeriksaan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
56
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37A ayat (1)
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT
Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007,
yang mengakibatkan pajak yang masih harus
dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling
lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
57
PENELITIAN
(Pasal 1 Angka 30)
Serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan
pengisiansurat pemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk
tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya
* Apabila dalam penelitian ditemukan WP terjadi kurang/tidak
bayar maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
58
JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK
Pasal 9 ayat (1)
Menteri keuangan menentukan tanggal
jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang untuk suatu saat
atau masa pajak bagi masing-masing
jenis pajak, paling lama 15 (lima belas)
hari setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak kecuali untuk
SPT Masa PPN yaitu akhir bulan
berikutnya
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
59
KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
DALAM SPT TAHUNAN PPh
Pasal 9 ayat (2)
kekurangan pembayaran pajak
yang terutang dalam spt tahunan
pph harus dibayar lunas sebelum
spt tahunan pph disampaikan.
* Dapat diangsur atau ditunda sampai dengan 12 bulan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
60
Sanksi apabila tidak/terlambat
melakukan pembayaran
• Untuk SPT Masa
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
• Untuk SPT Tahunan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
61
Pelunasan utang pajak
Pasal 9 ayat (3), (3a)
• Untuk STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keb,
SK Pemb. Ketetapan, Put. Banding, serta
Put PK yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan
* dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan bagi Wajib Pajak
usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
62
Kewajiban membayar atau menyetor pajak
yang terutang (Pasal 10)
• menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
ke kas negara melalui tempat pembayaran
• SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran
pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat
kantor penerima pembayaran yang
berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi
* Tatacara pembayaran, jatuh tempo pembayaran,
pengangsuran dan penundaan pembayaran, diatur
dalam PMK No 184/PMK.03/2007 jo PMK
No.80/PMK.03/2010
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
63
PEMERIKSAAN
(Pasal 1 Angka 25)
Serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah :
1.
2.
data, keterangan, dan/atau bukti,
yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk :
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, dan/atau
tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
64
WEWENANG DIRJEN PAJAK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa
harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta
memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang
diperiksa.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
65
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
YANG DIPERIKSA
Pasal 29 ayat (3)
(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
66
JANGKA WAKTU
PERMINTAAN DOKUMEN
Pasal 29 ayat (3a)
(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data,
informasi, dan keterangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling
lama 1 (satu) bulan sejak permintaan
disampaikan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
67
PENGHASILAN KENA PAJAK
SECARA JABATAN
Pasal 29 ayat (3b)
(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sehingga tidak dapat dihitung besarnya
penghasilan kena pajak, penghasilan
kena pajak tersebut dapat dihitung secara
jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
68
KERAHASIAAN WAJIB PAJAK
DITIADAKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
Pasal 29 ayat (4)
(4) Apabila dalam mengungkapkan
pembukuan, pencatatan, atau dokumen
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak
terikat oleh suatu kewajiban untuk
merahasiakannya, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
69
WP BADAN YANG DINYATAKAN
EFEKTIF OLEH BPPM
Pasal 29A
Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan
pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif
oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan
Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang :
a.
b.
Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak
menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B; atau
terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis
risiko,
dapat dilakukan pemeriksaan melalui
Pemeriksaan Kantor.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
70
PENYEGELAN
Pasal 30
Direktur Jenderal Pajak berwenang
melakukan penyegelan tempat atau
ruangan tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak
apabila Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
71
TATA CARA
PEMERIKSAAN
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(PMK No.199/PMK.03/2007)
(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di antaranya
mengatur tentang pemeriksaan ulang,
jangka waktu pemeriksaan, kewajiban
menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak
Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahas
an akhir hasil pemeriksaan dalam batas
waktu yang ditentukan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
72
KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK
MENYAMPAIKAN SPHP PKP JABATAN
Pasal 31 ayat (3)
(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3) sehingga penghitungan penghasil
an kena pajak dilakukan secara jabatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib menyampai
kan surat pemberitahuan hasil pemeriksa
an kepada Wajib Pajak dan memberikan
hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan
dalam batas waktu yang ditentukan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
73
SURAT KETETAPAN PAJAK
(Pasal 1 Angka 15)
SURAT KETETAPAN YANG MELIPUTI
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
(SKPKB)
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPKBT)
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
(SKPN)
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
(SKPLB)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
74
SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (SKPKB)
(Pasal 1 Angka 16)
surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
75
SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
(Pasal 1 Angka 17)
surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
76
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
(SKPN)
(Pasal 1 Angka 18)
surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan
jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
77
SURAT KETETAPAN PAJAK
LEBIH BAYAR (SKPLB)
(Pasal 1 Angka 19)
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
78
MEMBAYAR PAJAK TERUTANG
TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ayat (1)
setiap wajib pajak
wajib membayar pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan,
dengan tidak
menggantungkan pada adanya
surat ketetapan pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
79
MEMBAYAR PAJAK TERUTANG
TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ayat (2)
jumlah pajak terutang
menurut surat pemberitahuan
yang disampaikan wajib pajak
adalah
jumlah pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
80
TERDAPAT BUKTI
SPT TIDAK BENAR
Pasal 12 ayat (3)
apabila terdapat bukti bahwa
jumlah pajak terutang menurut surat
pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak benar,
Direktur jenderal pajak
menetapkan
jumlah pajak yang terutang.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
81
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
(Pasal 1 Angka 20)
surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
82
PENERBITAN STP
Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, dan d
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN
SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA :
a. Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar,
b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayar
an pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung,
c. Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda dan/atau
bunga,
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP,
tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat
faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
83
PENERBITAN STP
Pasal 14 ayat (1) huruf e
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP
yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
sbgmn dimaksud dlm Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan
perubahannya, selain :
1. identitas pembeli sbgmn dimaksud Ps. 13 (5)
huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya,
2. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan
sbgmn dimaksud Ps. 13 (5) huruf b dan huruf g
UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal
penyerahan dilakukan oleh PKP pedag. eceran.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
84
PENERBITAN STP
Pasal 14 ayat (1) huruf f dan g
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur
pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak; atau
g.Pengusaha Kena Pajak yang gagal
berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
85
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 14 ayat (2)
surat tagihan pajak
mempunyai
kekuatan hukum yang sama
dengan
surat ketetapan pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
86
SANKSI DALAM
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 14 ayat (3)
jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat
tagihan pajak sbgmn dimaksud pada huruf a dan huruf
b, ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2%
per bulan utk paling lama 24 bulan, dihitung sejak :
• saat terutangnya pajak, atau
• berakhirnya masa pajak,
• bagian thn pajak, atau tahun pajak
sampai
diterbitkannya surat tagihan pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
87
SANKSI DALAM
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 14 ayat (4)
terhadap pengusaha atau
pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f
masing-masing,
selain wajib menyetor pajak yang terutang,
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2% (dua persen) dari
dasar pengenaan pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
88
SANKSI DALAM
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 14 ayat (5)
terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf g dikenai sanksi
administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan
dari jumlah pajak yang ditagih kembali,
dihitung dari penerbitan skpkpp sampai
dengan penerbitan stp
bagian dalam bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
89
SKPKB DAPAT DITERBITKAN
DLM JK WAKTU 5 TAHUN APABILA :
Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)
Huruf a
Huruf b
Berdasarkan
SPT tdk disam
hasil
paikan dlm jk.
Pemeriksa
wkt. sbgmn Ps.
an atau
3 (3) dan setelah
Keterangan
ditegur, tidak di
lain
laporkan sbgm
Pajak yang ditentukan dalam
terutang
surat teguran
Tidak atau
kurang
dibayar
Huruf c
Berdasarkan
hasil pemerik
saan atau ket
lain mengenai
PPN/PPnBM
ternyata tidak
seharusnya di
kompensasi
atau tdk seha
rusnya dikenai
Tarif 0%.
Huruf d
kewajiban
sbgmn di
maksud Ps
28 atau Ps
29 tdk dipe
nuhi sehing
ga tdk dpt
diketahui be
sarnya pajak
terutang.
Huruf e
kepada WP
diterbitkan
NPWP/PKP
secara jaba
tan sbgmn
dimaksud
dlm Ps 2 (4a)
Jumlah kurang bayar dalam SKPKB sbgmn.dimak
sud huruf b, c dan d, ditambah sanksi kenaikan :
Jumlah kurang bayar dalam SKPKB
a. 50% dari PPh yg tdk atau kurang dibayar dalam
sbgmn dimaksud huruf a dan huruf e,
satun tahun pajak;
ditambah dengan Sanksi Adm. berupa b. 100% dari PPh yg tdk atau kurang dipotong/di
pungut/disetor,dan dipotong/dipungut tapi tdk
bunga 2% per bulan, maks. 24 bulan.
Ketentuan Umum danatau
Tatakurang
Cara disetor;
90
c.
100%
dari
PPN
dan
PPnBM
yg
tdk
atau
kurang
Perpajakan
dibayar.
SPT MENJADI PASTI
SETELAH JANGKA WAKTU 5 TAHUN
Pasal 13 ayat (4)
Besarnya pajak terutang dalam spt, menjadi pasti
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah
–
–
–
–
saat terutangnya pajak, atau
berakhirnya masa pajak,
bagian tahun pajak, atau
tahun pajak,
tidak diterbitkan surat ketetapan pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
91
SKPKB DAPAT DITERBITKAN
SETELAH 5 (LIMA) TAHUN
Pasal 13 ayat (5)
walau jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat
skpkb tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 48% dari
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
apabila : wajib pajak setelah jangka waktu
tersebut dipidana karena melakukan tidak
pidana di bidang perpajakan, atau tindak
pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada negara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
92
TIDAK DIKENAI
SANKSI PIDANA (Pasal 13A)
Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
spt, atau menyampaikan spt, tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara :
tidak dikenai sanksi pidana
apabila :
1. kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak,
2. wp wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang terutang beserta sanksi kenaikan berupa kenaikan 200%
dari jumlah pajak yang kurang dibayar,
yang ditetapkan melalui penerbitan skpkb
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
93
SKPKBT
Pasal 15 ayat (1)
Direktur jenderal pajak dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT)
setelah saat terutangnya pajak, atau
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak,
atau tahun pajak apabila ditemukan data baru
yang mengakibatkan penambahan jumlah
pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan skpkbt.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
94
SKPKBT
Pasal 15 ayat (2)
JUMLAH KEKURANGAN PAJAK
YANG TERUTANG DALAM
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
TAMBAHAN (SKPKBT)
DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA KENAIKAN
SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN)
DARI JUMLAH KEKURANGAN TERSEBUT.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
95
TIDAK DIKENAKAN
KENAIKAN 100%
Pasal 15 ayat (3)
Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (2)
tidak dikenakan apabila :
• SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan
tertulis dari wajib pajak atas kehendak
sendiri;
• dgn syarat dirjen pajak belum mulai
melakukan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPKBT tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
96
SKPKBT DAPAT TERBIT
SETELAH LEWAT 5 (LIMA TAHUN)
Pasal 15 ayat (4)
Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat,
SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi
administrasi sebesar 48% dari jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar dalam hal :
1. wajib pajak stl jk. waktu 5 (lima) tahun di pidana
karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, atau
2. tindak pidana lainnya yang dapat merugi kan
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
97
SURAT KETETAPAN PAJAK
NIHIL
Pasal 17A
Direktur jenderal pajak setelah melakukan
pemeriksaan,
menerbitkan surat ketetapan pajak nihil, apabila :
1. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar
sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau
2. pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
atau
3. tidak ada pembayaran pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
98
PENERBITAN SKPLB
Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)
Direktur jenderal pajak dapat menerbitkan
surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB):
(1). apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
(2). apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang;
(3). skplb masih dapat diterbitkan lagi, apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau data baru, ternyata pajak yang lebih
dibayar jumlah nya lebih besar daripada kelebihan
pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
99
PENERBITAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 17B ayat (1)
Direktur jenderal pajak setelah
melakukan pemeriksaan atas
permohonan kelebihan pembayaran
pajak, selain permohonan kelebihan
sebagaimana dimaksud pasal 17c dan
17d, harus menerbitkan surat ketetapan
pajak paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak surat permohonan diterima secara
lengkap.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
100
PERLAKUAN PEMERIKSAAN THD
BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA
Pasal 17B ayat (1a)
ketentuan sbgmn dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap
wajib pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan
di bidang perpajakan,
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
peraturan menteri keuangan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
101
PENERBITAN SKPLB
LEWAT JK. WKT. PEMERIKSAAN
Pasal 17B ayat (2)
Apabila setelah melampaui jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direktur jenderal pajak
tidak menerbitkan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak
dianggap dikabulkan,
dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah
jangka waktu tersebut berakhir.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
102
IMBALAN BUNGA
KARENA SKPLB TERLAMBAT TERBIT
Pasal 17B ayat (3)
Apabila SKPLB terlambat diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
wajib pajak berhak menerima imbalan
bunga sebesar 2% per bulan dihitung
sejak berakhirnya jangka waktu sampai
dengan diterbitkan SKPLB.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
103
IMBALAN BUNGA
SETELAH PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 17B ayat (4)
•
•
•
Apabila pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1a) :
tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan
penuntutan tindak di bidang perpajakan; atau
dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk
paling lama 24 bulan, dihitung sejak berakhirnya jk. Waktu 12
bulan s/d. diterbitkan SKPLB.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
104
PENELITIAN SPT
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
Pasal 17C ayat (1)
Setelah melakukan penelitian atas permohonan
wajib pajak dalam spt dengan kriteria tertentu,
direktur jenderal pajak menerbitkan surat
keputusan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak (SKPPKP),
•paling lama 3 (tiga) bulan untuk pph,
•paling lama 1 (satu) bulan untuk ppn,
sejak permohonan diterima secara lengkap
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
105
KRITERIA TERTENTU
Pasal 17C ayat (2)
1.
2.
3.
4.
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT); DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua
jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memper
oleh izin untuk menunda atau mengangsur pemba
yaran pajak;
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik
atau lembaga keuangan pemerintah;
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dlm jk. waktu 5 (lima) thn. terakhir.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
106
PENENTUAN WAJIB PAJAK
KRITERIA TERTENTU
Pasal 17C ayat (3)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG MENENTUKAN
KRITERIA TERTENTU
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
107
PEMERIKSAAN
SETELAH SKPPKP
Pasal 17C ayat (4) dan (5)
(4). Direktur jenderal pajak dapat melakukan
pemeriksaan thd wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan
surat ketetapan pajak, setelah melakukan
pengembalian pendahuluan;
(5). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
dirjen pajak menerbitkan SKPKB, jumlah
kekurangan pajak ditambah sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar
100% dari jumlah kekurangan pembayaran
pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
108
TIDAK DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
Pasal 17C ayat (6)
•
•
•
•
APABILA :
Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan;
Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu
jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu
jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu)
tahun kalender; atau
Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT Tahunan).
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
109
PENERBITAN SKPPKP
Pasal 17D ayat (1)
berdasarkan penelitian atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
yang memenuhi persyaratan tertentu, direktur
jenderal pajak dapat menerbitkan skppkp
paling lama :
• 3 (tiga) bulan untuk pajak penghasilan;
• 1 (satu) bulan utk pajak pertambahan nilai,
sejak permohonan diterima secara lengkap
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
110
WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
Pasal 17D ayat (2)
ADALAH :
a. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas;
b. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu;
c. Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah
lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN
dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai
dengan jumlah tertentu.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
111
JUMLAH YANG DITENTUKAN
OLEH MENTERI KEUANGAN
Pasal 17D ayat (3)
Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah
penyerahan, dan jumlah lebih bayar
sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan peraturan menteri
keuangan.
*PMK No.193/PMK.03/2007 jo PMK No.54/PMK.03/2009
OP : per.ush <= 4.8 M, LB <1 jt atau <= 0.5% x per.ush
BDN : per.usah <= 5 M, LB < 10 jt
PKP : Penyerahan <= 400.000.000, LB <= 28.000.000
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
112
PEMERIKSAAN
SETELAH PENGEMBALIAN
Pasal 17D ayat (4)
Direktur jenderal pajak
dapat melakukan pemeriksaan
dan menerbitkan
surat ketetapan pajak
setelah melakukan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
113
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17D ayat (5)
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan,
direktur jenderal pajak
menerbitkan
surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB),
jumlah pajak yang kurang dibayar
ditambah
dengan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
114
PENGEMBALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 17E
orang pribadi
yang bukan subyek pajak dalam negeri
yang melakukan pembelian barang kena pajak
di dalam daerah pabean
yang tidak dikonsumsi
di daerah pabean, dapat diberikan
pengembalian pajak pertambahan nilai
yang telah dibayar.
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
peraturan men. keu.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
115
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11 ayat (1)
Atas permohonan wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal
17b, pasal 17c, atau pasal 17d
dikembalikan,
dengan ketentuan bahwa
apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang
pajak,
langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
116
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11 ayat (1a)
Kelebihan pembayaran pajak akibat dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SK. KEBERATAN,
SK. PEMBETULAN,
SK. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI,
SK. PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
SK. PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK,
SK. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN
PUTUSAN BANDING, ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, SERTA
SK. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA,
Dikembalikan kepada wajib pajak
dengan ketentuan
jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
117
JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 11 ayat (2)
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sbgmn dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan
dengan diterbitkannya SKPLB sbgmn dimaksud Pasal 17 ayat (1) atau
sejak diterbitkannya SKPLB sbgmn dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan
Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP sbgmn dimaksud Pasal
17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya :
•SK. Keberatan,
•SK. Pembatalan Ketetapan Pajak,
•SK. Pembetulan,
•SK. Pemberian Imbalan Bunga,
•Atau sejak diterima Put. Banding,
•SK. Pengurangan Sanksi Adm.
•Atau Putusan Peninjauan Kembali
•SK. Penghapusan Sanksi Adm.
•SK. Pengurangan Ketetapan Pajak
YANG MENYEBABKAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Ketentuan
Umum dan Tata Cara
118
Perpajakan
IMBALAN BUNGA
Pasal 11 ayat (3)
Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
jangka waktu 1 (satu) bulan,
pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan
atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
dihitung sejak
batas waktu sbgmn dimaksud pada ayat (2), berakhir
sampai dengan
saat dilakukan pengembalian kelebihan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
119
TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 11 ayat (4)
Tata cara penghitungan dan
pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
diatur dengan atau
berdasarkan
peraturan menteri keuangan.
*PMK No.195/PMK.03/2007
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
120
IMBALAN BUNGA
Pasal 27A ayat (1)
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, dalam :
–
–
–
–
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
yang telah dibayar menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak, dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
121
PENGHITUNGAN
IMBALAN BUNGA
Pasal 27A ayat (1) huruf a dan huruf b
a.
b.
Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding, atau
Putusan Peninjauan Kembali; atau
Untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal
penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
122
IMBALAN BUNGA
ATAS SURAT KEPUTUSAN
Pasal 27A ayat (1a) huruf a, huruf b dan huruf c
a.
Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkannya SK. Pembetulan, SK. Pengura
ngan Ketetapan Pajak, atau SK. Pembatalan Ketetapan Pajak;
b.
Untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan
surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK.
Pembetulan, SK. Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK.
Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
c.
Untuk STP dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan
diterbitkannya SK. Pembetulan, SK. Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau SK. Pembatalan Ketetapan Pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
123
IMBALAN BUNGA
ATAS SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27A ayat (2)
(2) Imbalan bunga juga diberikan atas :
* pembayaran lebih sanksi administrasi
berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau
bunga Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK.
Pengurangan Sanksi Administrasi atau
SK. Penghapusan Sanksi Administrasi
akibat diterbitkan :
- SK. Keberatan, Putusan Banding, atau
- Putusan Peninjauan Kembali,
yang mengabulkan sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
124
WAKIL WAJIB PAJAK
Pasal 32 ayat (1)
(1)
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib
Pajak diwakili dalam hal :
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang
ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan oleh wali atau pengampunya.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
125
TANGGUNG JAWAB
WAKIL
Pasal 32 ayat (2)
Wakil bertanggung jawab
secara pribadi dan/atau secara renteng atas
pembayaran pajak yang terutang,
kecuali apabila
dapat membuktikan dan meyakinkan
Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam
kedudukannya benar-benar tidak mungkin
untuk dibebani tanggung jawab atas pajak
yang terutang tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
126
KUASA WAJIB PAJAK
Pasal 32 ayat (3)
(3) Orang pribadi atau badan dapat
menunjuk seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
127
PERSYARATAN WAKIL
Pasal 32 ayat (3a)
(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak
dan kewajiban kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
*PMK No.22/PMK.03/2008
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
128
PENGERTIAN PENGURUS
Pasal 32 ayat (4)
(4) Termasuk dalam pengertian
pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah orang
yang nyata-nyata mempunyai
wewenang ikut menentukan
kebijaksanaan dan/atau mengambil
keputusan dalam menjalankan
perusahaan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
129
PENANGGUNG PAJAK
(Pasal 1 Angka 28)
orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban wajib pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
130
DASAR PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ayat (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
STP (SURAT TAGIHAN PAJAK);
SKPKB (SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR;
SKPKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT);
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN;
PUTUSAN BANDING; DAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
131
SANKSI BUNGA
Pasal 19 ayat (1)
APABILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SKPKB;
SKPKBT;
SK. PEMBETULAN;
SK. KEBERATAN;
PUTUSAN BANDING;
PUTUSAN PEMNINJAUAN
KEMBALI,
YANG MENYEBABKAN
PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR BERTAMBAH
pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau
kurang dibayar, dikenai sanksi 2% per bulan untuk
seluruh masa
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal
pelunasan, atau tanggal diterbitkan stp
bagian dari bulan
dihitung
Ketentuan
Umum dan penuh
Tata Cara 1 (satu) bulan
Perpajakan
132
MENGANGSUR ATAU MENUNDA
Pasal 19 ayat (2)
dalam hal
wajib pajak diperbolehkan
mengangsur atau menunda
pembayaran pajak
juga dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak
yang masih harus dibayar,
bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
133
SANKSI ATAS PENUNDAAN
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
Pasal 19 ayat (3)
Dalam hal wp diperbolehkan menunda penyampaian
spt tahunan
dan ternyata penghitungan sementara pajak yang
terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya
terutang, atas kekurangan pembayaran pajak tersebut
dikenai bunga sebesar 2% per bulan,
dihitung dari saat berakhirna batas waktu penyampaian
spt tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut.
Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
134
SURAT PAKSA
(Pasal 1 Angka 21)
SURAT PERINTAH
MEMBAYAR UTANG PAJAK
DAN
BIAYA PENAGIHAN PAJAK
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
135
PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA
Pasal 20 ayat (1)
JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERDASARKAN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
STP;
SKPKB;
SKPKBT;
SK. PEMBETULAN;
SK. KEBERATAN;
PUTUSAN BANDING;
PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI
MENYEBABKAN
JUMLAH PAJAK
YANG MASIH
HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH
yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai
dengan jangka waktu sbgmn dimaksud dlm ps. 9 (3) atau (3a)
Ketentuan Umum
dan Tata
Cara
136
dilaksanakan penagihan
pajak
dengan
surat paksa
Perpajakan
PENAGIHAN SEKETIKA
DAN SEKALIGUS
Pasal 20 ayat (2)
•
•
•
•
•
DILAKUKAN APABILA :
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;
Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;
Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan usaha, menggabungkan atau memekarkan
usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki
atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya;
Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
137
PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA
Pasal 20 ayat (3)
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
138
HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat (1) dan (2)
(1) NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU UNTUK
UTANG PAJAK ATAS BARANG-BARANG MILIK
PENGANGGUNG PAJAK;
(2) KETENTUAN PADA AYAT (1) MELIPUTI :
a.pokok pajak,
b.sanksi adminstrasi berupa :
- bunga,
- denda, dan
- kenaikan,
c.biaya penagihan pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
139
PENGECUALIAN
HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat (3)
a.
Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang
bergerak/tidak bergerak;
b.
Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang dimaksud, dan/atau
c.
Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
140
DILARANG MEMBAGIKAN
HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM
Pasal 21 ayat (3a)
Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit,
bubar atau dilikuidasi maka kurator,
likuidator atau orang/badan yang ditugasi
untuk melakukan pemberesan, dilarang
untuk membagikan harta wajib pajak
dalam pailit, pembubaran atau likuidasi
kepada pemegang saham atau kreditur
lainnya sebelum menggunakan harta
tersebut untuk membayar utang pajak
wajib pajak tersebut.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
141
Perpajakan
HAK MENDAHULU
HILANG
Pasal 21 ayat (4)
HAK MENDAHULU HILANG SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5
(LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN :
•
•
•
•
•
•
•
SURAT TAGIHAN PAJAK;
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR;
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN;
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN;
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN;
PUTUSAN BANDING; DAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI.
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
142
PERHITUNGAN JANGKA WAKTU
HAK MANDAHULU
Pasal 21 ayat (5)
Perhitungan jangka waktu hak mendulu adalah
sebagai berikut :
1. dalam hal surat paksa untuk membayar
diberitahukan secara resmi, maka jangka
waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak
pemberitahuan surat paksa; atau
2. dalam hal diberitahukan penundaan
pembayaran atau persetujuan angsuran
pembayaran, maka jangka waktu 5 (lima)
tahun dihitung sejak batas akhir penundaan
diberikan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
143
DALUWARSA
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22 ayat (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,
denga, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan :
SURAT TAGIHAN PAJAK;
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR;
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN;
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN;
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN;
PUTUSAN BANDING;
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
144
DALUWARSA TERTANGGUH
Pasal 22 ayat (2)
Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila
1. diterbitkan surat paksa;
2. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik
langsung maupun tidak langsung;
3. diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), atau
surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4); atau
4. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
145
PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK
Pasal 24
MENTERI KEUANGAN MENGATUR TATA CARA
PENGHAPUSAN DAN MENENTUKAN BESARNYA
JUMLAH PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DITAGIH LAGI, ANTARA LAIN :
1. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak
mempunyai harta warisan atau kekayaan;
2. Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses
pailitnya;
3. Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi syarat lagi
sebagai subyek pajak dan hak untuk melakukan
penagihan pajak telah daluwarsa.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
146
PEMBETULAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 16 ayat (1)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN SURAT
KETETAPAN PAJAK BERUPA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SURAT TAGIHAN PAJAK,
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN,
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI,
SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK,
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK,
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PAJAK, ATAU
9. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA,
YANG DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS,
KESALAH HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
Ketentuan Umum
dan Tata
Cara
147
KETENTUAN TERTENTU
DALAM
PERATURAN
PER UU AN
Perpajakan
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
PERMOHONAN PEMBETULAN
Pasal 16 ayat (2)
Direktur jenderal pajak
harus memberi keputusan atas
permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) :
paling lama 6 (enam) bulan
SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN
PEMBETULAN DITERIMA
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
148
PERMOHONAN PEMBETULAN
DIANGGAP DIKABULKAN
Pasal 16 ayat (3)
Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah lewat,
tetapi direktur jenderal pajak tidak memberi suatu
keputusan,
permohonan pembetulan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
149
KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK
MEMBERI KETERANGAN TERTULIS
Pasal 16 ayat (4)
Apabila diminta 0leh wajib pajak,
direktur jenderal pajak
wajib
memberikan keterangan secara tertulis
mengenai hal- hal
yang menjadi dasar untuk
menolak atau mengabulkan sebagian permohonan
wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
150
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI DAN/ATAU KETETAPAN PAJAK
Pasal 36 ayat (1) huruf a s/d huruf d
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;
b.
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang
tidak benar;
c.
mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
d.
membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
151
PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 36 ayat (1a) dan ayat (1b)
(1a) Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c hanya dapat
diajukan oleh Wajib Pajak paling
banyak 2 (dua) kali.
(1b) Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d
hanya dapat diajukan oleh Wajib
Pajak 1 (satu) kali.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
152
KEPUTUSAN PERMOHONAN
Pasal 36 ayat (1c) dan ayat (1d)
(1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima, harus
memberi keputusan atas permohonan
yang diajukan.
(1d) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi
suatu keputusan, permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggap dikabulkan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
153
KETERANGAN TERTULIS
Pasal 36 ayat (1e)
(1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak,
Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara
tertulis hal-hal yang menjadi dasar
untuk menolak atau mengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1c).
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
154
KEBERATAN
Pasal 25 ayat (1)
WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN
HANYA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ATAS SUATU :
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); atau
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
155
SYARAT-SYARAT KEBERATAN
Pasal 25 ayat (2) DAN AYAT (3)
(2)
(3)
* Tertulis dalam Bahasa Indonesia;
* Mengemukakan jumlah pajak yang terutang,
jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau
jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak,
dengan disertai alasan yang menjadi dasar
penghitungan.
* Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal dikirim surat ketetapan pajak, atau sejak
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
156
MELUNASI PAJAK
DALAM RANGKA KEBERATAN
Pasal 25 ayat (3a)
Dalam hal wajib pajak mengajukan
keberatan atas surat ketetapan pajak,
wajib pajak wajib melunasi pajak yang
masih harus dibayar, paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak
dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan
disampaikan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
157
PERSYARATAN MENGIKAT
DALAM PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 25 ayat (4)
Keberatan yang
tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a),
bukan
merupakan surat keberatan
sehingga
tidak dipertimbangkan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
158
TANDA BUKTI PENERIMAAN
SURAT KEBERATAN
Pasal 25 ayat (5)
Tanda terima surat keberatan dari
pegawai yang ditunjuk dirjen pajak untuk
menerima surat keberatan, atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui pos
dengan bukti pengiriman surat, atau
melalui cara lain yang diatur dengan atau
berdasarkan peraturan menteri
keuangan, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
159
PERMINTAAN KETERANGAN
TERTULIS DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN
Pasal 25 ayat (6)
Bila diminta oleh wajib pajak untuk
pengajuan keberatan, direktur jenderal
pajak wajib memberikan keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi :
– dasar pengenaan pajak;
– penghitungan rugi; atau
– pemotongan atau pemungutan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
160
JANGKA WAKTU PELUNASAN
DALAM RANGKA KEBERATAN
Pasal 25 ayat (7)
Dalam hal wajib pajak mengajukan
keberatan, jangka waktu pelunasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak
yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tgl penerbitan surat
keputusan keberatan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
161
TIDAK TERMASUK SEBAGAI
UTANG PAJAK
Pasal 25 ayat (8)
JUMLAH PAJAK
YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT
PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (7),
TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK
SBGMN DIMAKSUD
DALAM PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (1a)
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
162
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA
Pasal 25 ayat (9)
APABILA KEBERATAN WAJIB PAJAK
DITOLAK ATAU
DIKABULKAN SEBAGIAN,
WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA SEBESAR 50%
DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN
KEPUTUSAN KEBERATAN,
DIKURANGI DENGAN
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR
SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
163
TIDAK DIKENAKAN
SANKSI BERUPA DENDA 50%
Pasal 25 ayat (10)
DALAM HAL WAJIB PAJAK
MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING,
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA SEBESAR 50%
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (9)
TIDAK DIKENAKAN.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
164
SURAT KEPUTUSAN
KEBERATAN
(Pasal 1 Angka 34)
SURAT KEPUTUSAN ATAS
KEBERATAN
TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK
ATAU TERHADAP PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA
YANG DIAJUKAN OLEH WAJIB PAJAK
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
165
KEPUTUSAN KEBERATAN
Pasal 26
(1) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan;
(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
(3) Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;
(4) Dalam hal WP mengajukan keberatan sbgmn dimaksud Pasal
13 ayat (1) huruf b dan huruf d, WP ybs. hrs. dapat membukti
kan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
(5) Apabila jangka waktu sbgmn dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, keberat
an yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
166
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 26A
(1). Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
(2). Tata cara sbgmn dimaksud pada ayat (1), antara lain mengatur
tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan
mengenai keberatannya;
(3). Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat
diselesaikan;
(4). Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,
informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan
informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib
Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi,
atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatan.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
167
Contoh penghitungan keberatan
Contoh 1:
SKPKB hasil pemeriksaan
=
Setuju Hasil Pemeriksaan
=
Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan=
Contoh 2:
SKPKB hasil pemeriksaan
=
Setuju Hasil Pemeriksaan
=
Harus Dilunasi Sbl Mengajukan Keberatan=
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi =
Pajak Krg Dibyr (80.000.000 - 30.000.000)=
Sanksi Denda (50% X Rp50.000.000) =
Hrs Dilunasi jika Tdk Mengajukan Banding=
Rp100.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 80.000.000,00
Rp 50.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Rp 75.000.000,00
BANDING
Pasal 27 ayat (1)
WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN
PERMOHONAN BANDING
HANYA KEPADA
BADAN PERADILAN PAJAK
ATAS
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 26 AYAT (1).
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
169
PUTUSAN BANDING
(Pasal 1 Angka 35)
PUTUSAN BADAN PERADILAN PAJAK
ATAS
BANDING
TERHADAP
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
YANG DIAJUKAN OLEH
WAJIB PAJAK
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
170
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 27 ayat (2)
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
MERUPAKAN
PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN
PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
171
SYARAT PERMOHONAN
BANDING
Pasal 27 ayat (3)
PERMOHONAN DIAJUKAN :
1. SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA;
2. DENGAN ALASAN YANG JELAS;
3. PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SEJAK SURAT
KEPUTUSAN KEBERATAN DITERIMA; DAN
4. DILAMPIRI DENGAN SURAT KEPUTUSAN
KEBERATAN.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
172
TANGGAL DIKIRIM
(Pasal 1 Angka 40)
TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN,
TANGGAL FAKSIMILI, ATAU
DALAM HAL DISAMPAIKAN SECARA
LANGSUNG ADALAH
TANGGAL PADA SAAT DISAMPAIKAN
SURAT, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN
DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
173
TANGGAL DITERIMA
(Pasal 1 Angka 41)
TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN,
TANGGAL FAKSIMILI, ATAU
DALAM HAL DITERIMA
SECARA LANGSUNG ADALAH
TANGGAL PADA SAAT
SURAT, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN
DITERIMA SECARA LANGSUNG
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
174
KETERANGAN TERTULIS
Pasal 27 ayat (4a)
APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK KEPERLUAN
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
WAJIB
MEMBERI KETERANGAN SECARA TERTULIS
HAL-HAL YANG MENJADI DASAR
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
YANG DITERBITKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
175
JANGKA WAKTU
PELUNASAN PAJAK
Pasal 27 ayat (5a)
DALAM HAL WAJIB PAJAK
MENGAJUKAN BANDING,
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT
(3), AYAT (3a), ATAU PASAL 25 AYAT (7),
ATAS JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR
PADA SAAT PENGAJUAN KEBERATAN,
TERTANGGUH SAMPAI DENGAN 1 (SATU) BULAN
SEJAK
TANGGAL PENERBITAN PUTUSAN BANDING.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
176
TIDAK TERMASUK SEBAGAI
UTANG PAJAK
Pasal 27 ayat (5b)
JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR
PADA SAAT
PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN,
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5a)
TIDAK TERMASUK
SEBAGAI UTANG PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (1a).
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
177
BELUM MERUPAKAN
PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 27 ayat (5c)
Jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat
pengajuan permohonan banding
belum merupakan
pajak yang terutang
sampai dengan
Putusan Banding diterbitkan
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
178
SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA
Pasal 27 ayat (5d)
APABILA PERMOHONAN BANDING
DITOLAK ATAU
DIKABULKAN SEBAGIAN,
WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA SEBESAR 100%
DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN
PUTUSAN BANDING,
DIKURANGI DENGAN
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR
SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
179
Contoh penghitungan banding
Contoh:
SKPKB hasil pemeriksaan
Setuju Hasil Pemeriksaan
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi
Pajak Kbayar (80.000.000 - 30.000.000)
=
=
=
=
Rp100.000.000,00
Rp30.000.000,00
Rp80.000.000,00
Rp50.000.000,00
Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah
yang tidak disetujui (Ps.27 (5a)))
Putusan Banding, SKPKB menjadi
Pajak K.bayar (65.000.000 - 30.000.000)
Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000)
Harus Dilunasi
=
=
=
=
Rp
Rp
Rp
Rp
65.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
70.000.000,00
GUGATAN WAJIB PAJAK ATAU
PENANGGUNG PAJAK
Pasal 23
•
•
•
•
GUGATAN WP ATAU PP DAPAT DIAJUKAN TERHADAP :
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang;
Keputusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan penagihan
pajak;
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan
Pasal 26; atau
Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan, yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan per
aturan perundang-undangan perpajakan.
GUGATAN HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA
BADAN PERADILAN PAJAK
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
181
PUTUSAN GUGATAN
(Pasal 1 Angka 36)
PUTUSAN BADAN PERADILAN PAJAK
ATAS
GUGATAN
TERHADAP HAL-HAL YANG
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DAPAT DIAJUKAN GUGATAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
182
Peninjauan Kembali
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Dapat diajukan apabila pihak yang bersangkutan
tidak/ belum puas dengan putusan Pengadilan
Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat
mengajukan PK ke MA melalui Pengadilan Pajak
Hanya dapat diajukan satu kali dan bila dicabut
sebelum diputus maka tidak dapat diajukan
kembali
Alasan-alasan PK
Adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat
menentukan
Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang
dituntut
Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
pertimbangan
Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan UU
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
183
•
1.
2.
•
1.
Jangka waktu PK
Permohonan PK dengan alasan pada angka 1 dan
2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat
Permohonan PK dengan alasan pada angka 3, 4
dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan
dikirim oleh pengadilan pajak
Jangka waktu Penyelesaian Permohonan Wajib
Pajak: Mahkamah Agung mengambil keputusan
paling lambat
6 bulan sejak permohonan PK diterima MA dalam
hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui
pemeriksaan acara biasa.
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
184