Transcript hukum pajak-6

HUKUM PAJAK
( TAX LAW )
MK-6
JULIUS HARDJONO
-
Ketentuan Khusus
Kuasa Wajib Pajak
Rahasia Jabatan
Sanksi Perpajakan
Daluarsa Penagihan Pajak
UU No. 6 Tahun 1983
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan
(UU No.28/2007)
UU No.16 Tahun 2009
tentang
KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
(KUP)
Pasal 32- 37
Kuasa Wajip Pajak
Pasal 32 Ayat (3) memberikan landasan
hukum tentang kuasa di mana orang
pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak
dapat menunjuk seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban.
Pasal 32 Ayat (3a) menyatakan bahwa
persyaratan serta pelaksanaan hak dan
kewajiban kuasa diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Untuk mengatur ini Menteri Keuangan sudah
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari
2008.

Siapa Yang Bisa Menjadi Kuasa?
 Seorang kuasa bisa berupa konsultan pajak
maupun bukan konsultan pajak. Syarat yang
harus dipenuhi oleh seorang konsultan pajak
adalah :
 Menguasai ketentuan perpajakan
 Memiliki surat kuasa khusus dari Pemberi
kuasa
 Memiliki NPWP
 Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun
pajak terakhir
 Tidak pernah dipidana dalam bidang
perpajakan
Surat Kuasa :
 Surat kuasa khusus paling tidak harus memuat
hal-hal sebagai berikut :
 nama, alamat dan tandatangan di atas materei
serta NPWP pemberi kuasa
 nama, alamat dan tandatangan serta NPWP
penerima kuasa
 hak dan kewajiban pajak tertentu yang
dikuasakan
- Kuasa Wajip Pajak
Contoh
Surat Kuasa :
Peraturan Kuasa Wajib Pajak
PMK No.22/PMK.03/2008 pada prinsipnya
mengatur mengenai ketentuan pemberian kuasa
dengan menggunakan surat kuasa khusus yang
diperlukan untuk urusan tertentu dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
WP yang dapat memberi kuasa kepada bukan
konsultan pajak adalah WP yang memenuhi
syarat sebagai berikut :
a.WP orang pribadi yang tidak menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas;
b.WP orang pribadi yang menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas dengan peredaran
bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp 1.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun;
atau
c.WP badan dengan peredaran bruto tidak
lebih dari Rp 2.400.000.000,00 dalam 1
(satu) tahun.
Termasuk dalam pengertian bukan konsultan pajak adalah
karyawan Wajib Pajak.
Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak harus memenuhi
persyaratan
sebagai berikut :
– memiliki NPWP;
– telah menyampaikan SP Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir;
– memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di
bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma lll,
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta
dengan status terakreditasi A; dan
– memiliki surat kuasa khusus dari WP yang memberi kuasa.
Seorang kuasa yang konsultan pajak harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
– memiliki NPWP;
– telah menyampaikan SP Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir;
– memiliki Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan; dan
– memiliki surat kuasa khusus dari WP yang memberi kuasa.
Rahasia Jabatan
Dasar Hukum Rahasia Jabatan
-Pasal 34 UU KUP – Rahasia
Jabatan
-Pasal 35 UU KUP – Pihak ke-3
RAHASIA JABATAN & KEWAJIBAN
PIHAK KE-3
Rahasia jabatan adalah suatu rahasia
yang berkenaan dengan kerahasiaan
Negara atau dokumen negara yang
harus dijaga oleh pegawai/pejabat
negara.
Siapa saja yang menjaga kerahasiaan negara ?
Pejabat Negara
Tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP
Pihak2 yang dikecualikan :
- Pejabat/tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau saksi ahli di dalam sidang
pengadilan
Pejabat/tenaga ahli – ijin Menkeu tujuannya
untuk kepentingan negara
Pihak ke-3
-
Bank
Akuntan Publik
Notaris
Konsultan Pajak’
Kantor Administrasi
Konsultan Hukum’
Konsultan Keuangan
Pelanggan/pemasok
Dll, yang memiliki data/info &
berkaitan dengan usaha/pekj. WP
Sanksi bagi pihak ke-3 jika tidak
memberikan data/info.
Sengaja tidak memberikan
bukti/keterangan atau bukti/ket.
tidak benar.
Pidana kurungan 1 tahun & denda
Rp.25.000.000,-
Pihak2 yang dapat dipidana P’pajakn
Berdasarkan Pasal 38,39, 39A & 43 UU KUP
- WP
- Wakil WP
- Kuasa WP
- Pegawai WP
- Mereka yang turut serta : menyuruh, menganjurkan,
membantu.
Berdasarkan Pasal 41
- Pejabat/petugas Pajak
- Tenaga ahli yang ditunjuk DJP
Berdasarkan 41A
Pihak ke-3
Berdasarkan pasal 41B
-Setiap orang dengan senagaja
mempersulit/menghalangi
penyidikan tindqak pidana di Bid.
Perpajakan.
Berdasarkan Pasal 41C
-Pejabat setiap instansi pemerintah,
lembaga, asosiasi, dll.
Sanksi Pajak
A.
B.
Saksi Administrasi
Sanksi Pidana
Sanksi Pajak
A. Saksi Administrasi :
- Sanksi bunga
Misalnya : (2%)
- Saksi denda
Misalnya : Rp. 100.000 (SPT OP)
Rp. 1.000.000 (SPT Badan)
- Saksi Kenaikan
Misalnya : 100%, 200%
B. Sanksi Pidana :
-Pidana kurungan
karena sengaja
-Pidana Penjara
karena kealpaan : tidak sengaja,
lalai, tidak hati2, kurang
mengindahkan.
Perbedaan Pidana kurungan dengan
Penjara
Pidana Penjara
Pidana Kurungan
1.
Pidana penjara dapat dikenakan 1.
Pidana kurungan dikenakan
selama seumur hidup atau selama
paling pendek satu hari dan paling
waktu tertentu, antara satu hari
lama satu tahun (Pasal 18 ayat
hingga dua puluh tahun berturut(1)
KUHP)
tetapi
dapat
turut (baca Pasal 12 KUHP) serta
diperpanjang sebagai pemberatan
dalam masa hukumannya dikenakan
hukuman penjara paling lama satu
kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).
tahun empat bulan (Pasal 18 ayat
(3)
KUHP)
serta
dikenakan
kewajiban kerja tetapi lebih ringan
daripada kewajiban kerja terpidana
penjara (Pasal 19 ayat (2)
KUHP).
2.
Pidana penjara dikenakan kepada
orang yang melakukan tindak pidana 2.
Pidana kurungan dikenakan
kejahatan (lihat Pasal 18 ayat (2)
kepada orang yang melakukan
KUHP).
tindak pidana pelanggaran (lihat
buku
ketiga
KUHP
tentang
Pelanggaran),
atau
sebagai
pengganti pidana denda yang tidak
bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat
(2) KUHP).
Menurut Pasal 28 KUHP, pelaksanaan
hukuman penjara dan hukuman kurungan
dapat saja dilakukan di tempat yang sama,
asalkan terpisah. Maksudnya orang yang
sedang menjalani hukuman penjara
maupun hukuman kurungan bisa berada
dalam satu tempat (Lembaga
Pemasyarakatan) tetapi sel mereka
dibedakan dan tidak tercampur.
Mr. Drs. E.Utrecht dalam bukunya
“Hukum Pidana II” (hal. 307-316)
menjelaskan bahwa hukuman kurungan
lebih ringan dari hukuman penjara
berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 69
KUHP karena tingkatan hukuman
kurungan berada dibawah hukuman
penjara.
Hukuman kurungan ditentukan bagi delik
yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan
(eulpose misdrijven) dan pelanggaran. Bentuk
lain dari sifat lebih ringan hukuman kurungan
dibandingkan hukuman penjara yaitu:
a).Terpidana penjara dapat dibawa ke tempat
lain untuk dipindahkan dan tidak boleh
menolak. Sedangkan terpidana kurungan
berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak boleh
dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya.
b).Berdasarkan Pasal 23 KUHP, terpidana
kurungan masih bisa mendapat uang saku
diluar upah kerja wajib, sebagai bekal saat
ia keluar dari penjara dan pulang.
 Jadi,
intinya hukuman penjara dan
hukuman kurungan sama-sama berupa
penahanan kemerdekaan seseorang
karena melakukan tindak pidana. Akan
tetapi perlakuan terhadap terpidana
kurungan lebih ringan daripada
perlakuan terhadap terpidana penjara.
Delik :
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang; tindak pidana.”
DALUWARSA = 10 tahun = penyimpanan
dokumen
-
PENAGIHAN PAJAK
Penetapan
Pidana
Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU KUP Untuk
memberi kepastian kapan utang tidak dapat
ditagih lagi.
Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak
akan daluwarsa dalam waktu 10 tahun tetapi
dapat saja melebihi 10 tahun apabila :
1. Telah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat
Paksa.
2. Adanya pengakuan Wajib Pajak secara
langsung, atau tidak langsung antara lain:
– Dilakukan pembayaran utang pajak itu
– Diajukan permohonan penundaan pembayaran
– Diadakan pengangsuran pembayaran
– Diterbitkan sesuai pasal 13 (5) dan 15 (4)
Contoh :
Tn. A memiliki toko penjual pakaian, dan telah
memiliki NPWP sejak tahun 2011 dan tidak
melaporkan SPT tahunan pribadi tahun 2012.
Pada tahun 2012 terdapat kurang bayar
Rp.10.000.000,- dan selama tahun 2012 tidak
pernah lapor pajaknya untuk PPh pasal 25.
dan Tn.A baru melaporkan SPT tahunan 2012
dan PPh pasal 25 nya 31 Agustus 2013.
Pertanyaan :
1. Berapa sanksi administrasi yang mesti
ditanggung oleh Tn.A atas keterlambatan
membayar dan melaporkan kewajiban
pajaknya?
Contoh : ……..pertanyaan..
2. Jika tahun 2011 telah dilaporkan SPT pribadi
Tn. A dan terjadi kurang bayar Rp. 5.000.000
lalu terjadi kesalahan perhitungan yang
mengakibatkan kurang bayar bayar tambahan
sebesar Rp. 3.000.000 ( SPT jadi kurang
bayar Rp.8.000.000). Hitung berapa sanksi
administrasi pajak, jika Tn. A membetulkan
kesalahan tersebut dan dibayar dan
dilaporkan 31 Agustus 2013 ?