Transcript DPPM-UII_Aspek_Perpajakan_Atas_Jasa_Penelitian-2

Aspek Perpajakan Atas
Jasa Penelitian
Sleman,10 Juni 2010
DEFINISI - DEFINISI
(psl 1 angka 2
UU No. 6/1983 sttd UU No. 28/2007 tentang KUP)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Psl 1 angka 3
UU No. 6/1983 sttd UU No. 28/2007 tentang KUP

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Yang Menjadi Subjek Pajak ((Psl 2 ayat (1)
UU No. 7/1983 sttd UU No. 36/2008 tentang
Pajak Penghasilan))
a. 1. Orang Pribadi
2. warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang
berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap
Penjelasan Badan ((psl 2 ayat (1) huruf b UU No.
7/1983 sttd UU No. 36/2008 tentang Pajak
Penghasilan))

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah merupakan subjek pajak tanpa
memperhatikan nama dan bentuknya sehingga
setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya
lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk
pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau
ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan yang sama.
Objek Pajak Penghasilan ((Psl 4 ayat (1) UU No.
7/1983 sttd UU No. 36/2008 tentang Pajak
Penghasilan))

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;
c. laba usaha
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian
atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan
pertambangan
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.

JIKA SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
TERPENUHI MAKA ----------------- >
TERUTANG PAJAK PENGHASILAN
 Aspek
PPh & PPN Jasa
Penelitian
Aspek PPh

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek
pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh
pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah
bruto atas:




dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf g;
bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f;
royalti; dan
hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang
telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
((Psl 23 ayat (1) huruf a UU No. 7/1983 sttd UU No.
36/2008 tentang PPh))
b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21.
((Psl 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/1983 sttd UU No.
36/2008 tentang PPh))

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif
pemotongan adalah lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
((Psl 23 ayat (1a) UU No. 7/1983 sttd UU No. 36/2008
tentang PPh))
Aspek PPN

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum
yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan
atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
(Pasal 1 angka 5 UU No. 8/1983 sttd Uu. No. 42/2009
tentang PPN)

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-undang ini.
(Pasal 1 angka 6 UU No. 8/1983 sttd Uu. No.
42/2009 tentang PPN)

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap
kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
(Pasal 1 angka 7 UU No. 8/1983 sttd Uu. No.
42/2009 tentang PPN)
(Pasal 1 angka 13 UU No. 8/1983 sttd
UU. No. 42/2009 tentang PPN)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
(Pasal 1 angka 14 UU No. 8/1983 sttd UU.
No. 42/2009 tentang PPN)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan
dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa
termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean
(Pasal 1 angka 15 UU No. 8/1983 sttd UU.
No. 42/2009 tentang PPN)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang ini.
Objek PPN (Pasal 1 angka 7 UU No. 8/1983
sttd UU. No. 42/2009 tentang PPN)

a.
b.
c.
d.
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
impor Barang Kena Pajak;
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;
e.
f.
g.
h.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak;
ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
dan
ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak
Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN Objek PPN (Pasal
4A ayat 3 UU No. 8/1983 sttd Uu. No. 42/2009
tentang PPN)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai
berikut:
jasa pelayanan kesehatan medik;
jasa pelayanan sosial;
jasa pengiriman surat dengan perangko;
jasa keuangan;
jasa asuransi;
jasa keagamaan;
jasa pendidikan;
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
jasa kesenian dan hiburan;
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa
angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar
negeri;
jasa tenaga kerja;
jasa perhotelan;
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum;
Jasa penyediaan tempat parkir;
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
Jasa boga atau katering

JIKA SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
TERPENUHI MAKA ----------------- >
TERUTANG PAJAK PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
KESIMPULAN

A.
JASA PENELITIAN DIKENAKAN :
UNTUK BADAN : PPH PASAL 23 SEBESAR 2%
(KECUALI YANG TELAH DIKENAKAN PPH PASAL
21) ------------ > MASUK KATEGORI JASA TEKNIK/
JASA MANAJEMEN
UNTUK ORANG PRIBADI / PERSEORANGAN
(TENAGA AHLI) ---- > BUKAN TIM : PPH PASAL 21

SUMBER DANA : KEUANGAN NEGARA / DAERAH
(PP 80/2010)
GOL III DIPOTONG 5% DAN BERSIFAT FINALA FINAL
GOL IV DIPOTONG 15 % DAN BERSIFAT FINAL
GOL II/d KE BAWAH DIPOTONG PPH 21 0% DAN
BERSIFAT FINAL

SUMBER DANA : NON KEUANGAN
NEGARA / DAERAH
A. JIKA BERKESINAMBUNGAN

TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a X
JUMLAH KUMULATIF DALAM SATU
TAHUN KALENDER DARI (50% X
PENGHASILAN BRUTO)
B. JIKA TIDAK BERKESINAMBUNGAN
 TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a X
(50% X PENGHASILAN BRUTO)
DARI SETIAP KALI PEMBAYARAN
B.
PPN SEBESAR 10% ---------- >
JASA PENELITIAN TIDAK
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

JIKA BADAN TERSEBUT DI ATAS DALAM
PELAKSANAAN PENELITIAN DISUB
KONTRAK KAN KE BADAN LAIN, MAKA
WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23

JIKA BADAN TERSEBUT DI ATAS
MEMPEKERJAKAN TENAGA AHLI UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN,
MAKA WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 21
PPH PASAL 21 ATAS TENAGA AHLI
A. JIKA BERKESINAMBUNGAN

TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a X
JUMLAH KUMULATIF DALAM SATU
TAHUN KALENDER DARI (50% X
PENGHASILAN BRUTO)
B. JIKA TIDAK BERKESINAMBUNGAN
 TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a X
(50% X PENGHASILAN BRUTO)
DARI SETIAP KALI PEMBAYARAN

JIKA TENAGA AHLI TERSEBUT TIDAK
MEMPUNYAI NPWP, MAKA DIKENAKAN
PPH PASAL21 : 20% LEBIH TINGGI DARI
YANG SEMESTINYA

CONTOH PENGHITUNGAN PPH PSL 21
BAGI BUKAN PEGAWAI YANG
PENGHASILANNYA DITERIMA SECARA
BERKESINAMBUNGAN
TERIMA KASIH, SAMPAI BERTEMU
KEMBALI
KUPAT KECEMPLUNG SANTEN, SEDOYO
LEPAT NYUWUN PANGAPUNTEN