Transcript PENGERTIAN • RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA • RAHASIA BANK SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK.

PENGERTIAN
• RAHASIA
SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN
KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA
• RAHASIA BANK
SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK AGAR TIDAK
DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI
2
MENGAPA RAHASIA BANK PENTING?
•RAHASIA BANK ADALAH LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK
DENGAN CUSTOMER
3
SEJARAH:
• SEMULA TUMBUH DALAM PRAKTIK BAHWA RAHASIA BANK ADALAH
MASALAH NASABAH, BUKAN MASALAH BANK SEBAGAI LEMBAGA
INTERMEDIASI
• PADA NEGARA YANG MENGANUT SISTEM LIBERALISME,
PERLINDUNGAN HAK MILIK HARUS DIREALISASI, SEHINGGA DALAM
“BANKING ACT” DIATUR
• RESTRICTION ON DISCLOSURE OF INFORMATION ATAU
• OBSERVANCE OF SECRECY AND RESPONSIBILITY
• DI EROPA DIANUT FILOSOFI: KERAHASIAAN BANK ADALAH HAL YANG
PRIMA DALAM LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN
CUSTOMER
4
LANJUTAN …….. SEJARAH
SWISS: KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA BANK BERDASAR:
1. RIGHT TO PERSONAL PRIVACY: TERDAPAT DALAM UU
2. CONTRACTUAL RELATIONSHIP, ANTARA NASABAH DENGAN BANK SEBAGAI AGEN

BANK HARUS MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI BAGIAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KONSEKWENSI
BERLAKUNYA “PRINCIPLE OF GOOD FAITH INHERENT IN CISTOMARY LAW”
3. PASAL 47 BANKING LAW: … BANK SECRECY IS PROTECTED BY STATUTE, THE VIOLATION OF WHICH IS A
PUNISHABLE OFFENCE”
AUSTRIA:
DALAM KONTRAK BANK DENGAN NASABAH DIATUR MENGENAI LARANGAN TERHADAP PEJABAT BANK UNTUK
MEMBUKA INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN
DENGAN BATASAN, TIDAK MELANGGAR UU DLL
INDONESIA:
UU 23 PRP 1960, UU 14 TAHUN 1967, UU 7 TAHUN 1992 DAN UU 10 TAHUN 1998 MENGALAMI
PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN DALAM CAKUPAN RAHASIA BANK DAN PENEROBOSANNYA


5
TEORI RAHASIA BANK
(MUHAMMAD DJUMHANA)
• TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY)
BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH
YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM
KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA.
• TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI
BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA,
APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA
UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.
6
KETENTUAN – RAHASIA BANK
• PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU RI NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG
•
RAHASIA BANK
UU RI NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
• UU RI NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN “SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK
MENURUT KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN”.
• UU RI NOMOR 10 TAHUN 1998 (REVISI UU NOMOR 7 TAHUN 1992)
“SEBAGAI SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN
MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA”
7
FALSAFAH PENGATURAN RAHASIA BANK:
1. MEYAKINKAN DAN MENENANGKAN NASABAH .
2. PENYIMPANAN KETERANGAN NASABAH – TIDAK DISALAH GUNAKAN
3. RAHASIA BANK DIATUR DALAM UU NEGARA (NEGARA PIHAK PENGUASA
DAN RAKYAT PIHAK YANG DIKUASAI) – CAMPUR TANGAN PENGUASA.
PENGECUALIAN RAHASIA BANK
1. UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN PERADILAN DAN PERKARA PIDANA
2. UNTUK KEPENTINGAN PAJAK
3. DALAM RANGKA TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTARA BANK
4. DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DAN NASABAH
5. DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL
6. ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN
YANG DIBUAT SECARA TERTULIS
8
SANKSI PELANGGARAN RAHASIA BANK
1. BARANG SIAPA TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU IZIN DARI PIMPINAN BANK
INDONESIA, DENGAN SENGAJA MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN
PALING LAMA 4 TAHUN SERTA DENDA SEKURANG-KURANGNYA 10 MILYAR RUPIAH DAN PALING
BANYAK 200 MILYAR RUPIAH.
2. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEGAWAI BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI LAINNYA YANG
DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN, DIANCAM DENGAN
PIDANA PENJARA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUNDAN PALING LAMA 7 TAHUN SERTA DENDA
SEKURANG-KURANGNYA 4 MILYAR RUPIAH DAN PALING BANYAK 8 MILYAR RUPIAH.
3. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
MEMBERIKAN KETERANGAN YANG WAJIB DIPENUHI, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA
SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PALING LAMA 7 TAHUN SERTA DENDA SEKURANGKURANGNYA 4 MILYAR RUPIAH DAN PALING BANYAK 15 MILYAR RUPIAH
9
SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA
1. UU NO 11 TAHUN 1953 TENTANG TUGAS POKOK
BANK INDONESIA
• PASAL 7 DAN 8: TUGAS BANK INDONESIA “ ….. MEMAJUKAN
PERKEMBANGAN YANG SEHAT …. DAN PENGAWASAN URUSAN KREDIT”
• MENUNJUKKAN ADANYA OTORITAS BANKING SUPERVISION
• PP 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN URUSAN KREDIT:
“KETERANGAN TENTANG BADAN KREDIT YANG DIPEROLEH BI TIDAK
DIUMUMKAN DAN BERSIFAT RAHASIA”
10
SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA ..... LANJUTAN
2.
UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
• ISI: 7 PASAL
• PASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN
•
TENTANG KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA YANG TERCATAT PADANYA
DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT
KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN DAN KEPENTINGAN PERADILAN
LANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPERCAYAKAN
UANGNYA PADA BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK DAN LAIN
SEBAGAINYA
11
• RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN & WALKING
CUSTOMER
• PENEROBOSAN OLEH MENKEU (PAJAK), DAN JA-GUNG DAN KETUA MA
(PERADILAN)
• DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
• RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU
TERSENDIRI
• TIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANK
• DIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK INDONESIA
12
SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA ..... LANJUTAN
3. UU 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
PASAL 36
BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2 TENTANG KEADAAN KEUANGAN
NASABAHNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS
DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN,
KECUALI DALAM HAL-HAL YANG DITENTUKAN DALAM UU INI
13
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PBB
PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK
TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969
• KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN MENGENAI KEUANGAN YANG
•
TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA
POS PASIVA, DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM BERBAGAI
MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN
HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA
PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA
KEGIATAN DAN USAHANYA, YAITU:
PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK DALAM MAUPUN LUAR
NEGERI
PENDISKONTOAN DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA
RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: DEPOSAN, DEBITUR, DAN KEGIATAN DLM SISTEM PEMBAYARAN
14
4. RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN
PASAL 1 ANGKA 16
“RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK YANG MENURUT
KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN”
PASAL 40 AYAT 1:
“BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DICATAT PADA BANK
TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG
WAJIB DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA
PERBANKAN
15
•NASABAH MENCAKUP NASABAH AKTIVA DAN PASIVA
•KELAZIMAN
MISALNYA: CARA SIMPAN DAN TARIK DANA, BESAR
DEPOSITO, JUMLAH KREDIT, BESAR BUNGA DLL
•DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI (DEWAN
KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT, KARYAWAN DLL)
16
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992
1.
2.
3.
4.
PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH
PASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK
17
RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
PASAL 1 ANGKA 28
“RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA”
RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN
(DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA
18
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998
PASAL 41 (1):
“UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN
MENTRI KEUANGAN BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK
AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTI-BUKTI TERTULIS SERTA
SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA
PEJABAT PAJAK”
PASAL 42 (1):
“UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA, PIMPINAN BANK
INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK
MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU
TERDAKWA PADA BANK”
19
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998
PASAL 41 A (1):
“UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BADAN URUSAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK
INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK
MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR”
PASAL 43:
“DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG
BERSANGKUTAN DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN
KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN LAIN YANG
RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT”
20
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998
PASAL 44 (1)
“DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK, DIREKSI BANK DAPAT
MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN”
PASAL 44 A (1)
“ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT
SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN
NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH NASABAH
PENYIMPAN TERSEBUT”
PASAL 44 A (2)
“DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI
PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI
SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”
21
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10/1998:
1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI
(PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN,
PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)
2. TANPA IJIN
(PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK,
KUASA NASABAH, AHLI WARIS)
22
SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN
BENTUK SANKSI:
• PASAL 47 (1)
PIDANA DAN DENDA SECARA AKUMULATIF
TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK
TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 TAHUN, DAN
DENDA 10 - 200 M
• PASAL 47 (2)
ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI
KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M
• PASAL 47 A
ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN
KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M
23
KESIMPULAN
UU
UU 23 PRP TAHUN
1960
UU 14 TAHUN
1967
CAKUPAN RAHASIA BANK
PERPAJAKAN
PERADILAN
NASABAH DEPOSAN & WALKING
CUSTOMER
KEUANGAN NASABAH PADA POS
AKTIVA DAN PASIVA, SERTA KEGIATAN
DALAM SISTEM PEMBAYARAN
UU 7 TAHUN 1992 KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI
NASABAH
UU 10 TAHUN
1998
PENEROBOSAN RAHASIA BANK
NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN)
DAN SIMPANANNYA
PERPAJAKAN
PERADILAN
41-44: PERPAJAKAN, PERADILAN PERKARA
PIDANA, PERKARA PERDATA ANTARA BANK
DENGAN NASABAH,TUKAR-MENUKAR INFORMASI
ANTAR BANK
1.
2.
24
IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG
BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN,
PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)
TANPA IJIN (PERKARA PERDATA, TUKAR
INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH,
AHLI WARIS)
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN
TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK
25
PBI NO. 2/19/PBI/2000 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2000
• PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANK
• PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN
NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH DISELESAIKAN KEPADA BUPLN/PUPN
KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA
TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK
PERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA
TERTULIS
PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL
DUNIA
26
LANJUTAN……..
• KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASI
• BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK
MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI:
• KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN TERTULIS MENTERI KEUANGAN
• PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPN
• PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
• DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAH
• DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI
DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT
PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR HUKUM BI
27
LANJUTAN……..
• GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA
SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN
SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN
DITERIMA
• PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH
YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA,
ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. DALAM HAL
POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI
NASABAH PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU DISITA,
MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA BANK
28
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN
• SURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
• BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002
TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG
MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN”
29
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN
•PROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA BANK
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK BERLAKU BAGI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
•
30
TERIMA KASIH