Transcript Hk Perbankan 3 - WordPress.com

Teori tentang Rahasia Bank
RAHASIA BANK
Teori Rahasia
Bank Yang
Bersifat Mutlak
.
Teori Rahasia
Bank Yang
Bersifat Nisbi
RAHASIA BANK
Rahasia Bank adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan
keterangan mengenai Nasabah
Penyimpan dan Simpanannya.
(pasal 1 ayat 28 Undang-undang
no.10/1998)
.
Pihak yang berkewajiban memegang rahasia Bank
* Anggota Dewan Komisaris Bank
* Anggota Direksi Bank
* Pegawai Bank
* Pihak terafiliasi lainnya dari Bank
Diatur dalam
pasal 47 ayat (2) Undang-undang no.10/1998
.
Pihak terafiliasi lainnya
1.
2.
3.
4.
anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya,
pejabat atau karyawan bank
anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan
publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia, turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan
keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,
keluarga pengurus.
Pasal 1 ayat (22) Undang-undang no.10/1998
.
MEMBUKA RAHASIA BANK
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 19 /PBI/2000
TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH
ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA
RAHASIA BANK
.
Permohonan ditujukan kepada pimpinan Bank
Indonesia melalui Direktorat Hukum BI
Mekanisme
dan Prosedur
Permintaan untuk
pembukaan rahasia
bank
Atas permintaan ini pimpinan BI membahasnya
dan kemudian memberikan keputusannya apakah
memberikan atau menolaknya
Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi
persyaratan, dilakukan penolakan. Begitu pula
sebaliknya apabila telah memenuhi persyaratan,
diizinkan pembukaan rahasia bank tersebut.
Pengecualian atas kewajiban rahasia bank
1. kepentingan perpajakan;
2. penyelesaian piutang Bank yang sudah
diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. kepentingan peradilan dalam perkara perdata
antara Bank dengan Nasabahnya;
5. tukar menukar informasi antar Bank;
6. permintaan, persetujuan atau kuasa dari
Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
7. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah
Penyimpan yang telah meninggal dunia.
.
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan BI
berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada
Bank agar memberikan keterangan dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis mengenai
keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu
kepada pejabat pajak.
Pembukaan Rahasia
Bank Untuk
kepentingan
perpajakan
Perintah tertulis dari Pimpinan BI diberikan
berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri
Keuangan.
Permintaan tersebut harus menyebutkan :
1. nama pejabat pajak;
2. nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang
dikehendaki keterangannya;
3. nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai
Simpanan;
4. keterangan yang diminta; dan
5. alasan diperlukannya keterangan.
Pimpinan BI memberikan izin tertulis kepada
pejabat Badan BUPLN dan PUPN untuk
memperoleh keterangan dari Bank mengenai
Simpanan Nasabah Debitur.
Pembukaan Rahasia
Bank karena
kepentingan
penyelesaian
piutang negara
Izin tertulis dari pimpinan BI diberikan
berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/
Ketua PUPN
Permintaan tersebut harus menyebutkan :
1. nama dan jabatan pejabat BUPLN / PUPN;
2. nama Nasabah Debitur yang bersangkutan;
3. nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur
mempunyai Simpanan;
4. keterangan yang diminta; dan
5. alasan diperlukannya keterangan.
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara
pidana, Pimpinan BI dapat memberikan izin
tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk
memperoleh keterangan dari Bank mengenai
simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
Pembukaan Rahasia
Bank karena
kepentingan
Peradilan dalam
perkara pidana
Izin tertulis dari Pimpinan BI diberikan atas
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Permintaan tersebut harus menyebutkan :
1. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
2. nama tersangka atau terdakwa;
3. nama kantor Bank tempat tersangka atau
terdakwa mempunyai Simpanan;
4. keterangan yang diminta;
5. alasan diperlukannya keterangan; dan
6. hubungan perkara pidana yang bersangkutan
dengan keterangan yang diperlukan.
Bank wajib melaksanakan perintah atau izin
tertulis dari Bank Indonesia
Rahasia Bank
Ketentuan membuka rahasia bank dilaksanakan
oleh Bank dengan memberikan keterangan baik
lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti
tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronis,
tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan
yang disebutkan dalam perintah / izin tertulis tsb
Bank dilarang memberikan keterangan tentang
keadaan keuangan Nasabah Penyimpan selain yang
disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari
Bank Indonesia.
Pengawasan Internal.
Tingkat
pengawasan
dan pembinaan
terhadap
operasionalisasi
bank dilakukan
sebagai berikut:
Pengawasan oleh BI
Auditor Eksternal.
Pengawasan kondisi keuangan bank, khususnya
tingkat kesehatan atau aspek CAMELS
Penetapan rambu-rambu kehati-hatian yang harus
ditaati perbankan.
Metode
Pelaksanaan
Pembinaan dan
Pengawasan
Bank
Penerapan self-regulatory banking
Adanya tindakan dari BI penyimpangan peraturan
atau terdapat potensi risiko
BI menindaklanjti dalam hal menemukan adanya
dugaan tindak pidana perbankan
Kewenangan memberikan izin (right to
license)
Kewenangan untuk mengatur (right to regulate)
Pengaturan dan
pengawasan bank
oleh BI meliputi
wewenang sebagai
berikut :
Kewenangan untuk mengawasi (right to control)
Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to
impose sanction)
Pengawasan tidak langsung (off –site supervision)
Pengawasan dengan fokus pada laporan-laporan
berkala yang wajib disampaikan oleh bank,
termasuk informasi lain yang dipandang perlu
Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pembinaan Bank
Pengawasan Langsung (On-site supervision)
Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan
langsung ke bank
Pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA)
di Perbankan Indonesia
Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 9/8/PBI/2007 tentang
Pemanfaatan TKA dan Program Alih
Pengetahuan di Sektor Perbankan
Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan
pelaksanaan dari Pasal 39 UU Perbankan yang mengatur
bahwa perbankan Indonesia dapat menggunakan TKA
dengan beberapa pembatasan.
.
memperjelas bidang-bidang tugas tertentu dan
jabatan-jabatan tertentu yang diperkenankan
untuk diisi oleh TKA di sektor perbankan;
Tujuan
Pengaturan
TKA dalam
Peraturan BI
memperjelas persyaratan yang harus dimiliki oleh
TKA untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu;
memperjelas tata cara program alih pengetahuan
dari TKA terutama kepada pegawai Bank
Bidang-bidang tugas tertentu yang
diperkenankan untuk diisi oleh TKA dalam
Perbankan Indonesia
Diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia, yaitu SE No.
9/27/DPNP tentang Pelaksanaan
Pemanfaatan TKA dan Program Alih
Pengetahuan di sektor Perbankan.
.
1.
Pengaturan
pemanfaatan TKA
di Perbankan
Indonesia
Jabatan-jabatan yang diperkenankan
untuk diduduki oleh TKA adalah:
- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif;
- Tenaga Ahli/Konsultan.
Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang
tugas Personalia dan Kepatuhan.
TKA wajib memenuhi persyaratan:
Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai
bidang tugas yang akan ditempati;
Tidak merangkap jabatan pada Bank,
perusahaan, atau lembaga lain
Bank wajib menjamin terjadinya alih
Pengetahuan (transfer of knowledge) dalam
pemanfaatan TKA.
Pengaturan
pemanfaatan TKA
di Perbankan
Indonesia
Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:
i) penunjukan 2 orang tenaga pendamping
untuk 1 orang TKA;
ii) pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga
pendamping; dan
iii) pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh
TKA dalam jangka waktu tertentu terutama
kepada Pegawai Bank, dan masyarakat umum.
Jangka waktu pemanfaatan setiap TKA paling lama
3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1
tahun.
Bank yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki
oleh WNA dan atau badan hukum asing, dapat
memanfaatkan TKA untuk jabatan Komisaris,
Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Konsultan;
Terdapat 4 (empat)
kelompok
bank yang dapat
memanfaatkan
TKA, yaitu:
Bank yang kurang dari 25% sahamnya dimiliki oleh
WNA dan/atau badan hukum asing, hanya dapat
menggunakan TKA untuk jabatan Tenaga
Ahli/Konsultan (namun masih terbuka untuk
diberikan pengecualian bagi jabatan Pengurus
sesuai kondisi tertentu);
Kantor Cabang Bank Asing, hanya dapat
menggunakan TKA untuk jabatan Pimpinan Kantor
Cabang; dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan (namun
masih dapat diberikan pengecualian untuk jabatan
selain jabatan yang diatur tersebut dengan
memperoleh persetujuan BI terlebih dahulu);
Kantor Perwakilan Bank Asing, hanya dapat
menggunakan TKA untuk jabatan Pemimpin
Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan
(namun masih terbuka pengecualian)