Transcript 1 Bina Nusantara University

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Overview Undang-undang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan
Pertemuan 13
Tujuan Pembahasan
• Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang UU
KUP baik dalam teori dan praktek, sehubungan dengan
hukum formal perpajakan seperti hak dan kewajiban WP
dan Fiskus.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Review ulang secara garis besar point-point inti dari UU tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
• Pembahasan kasus-kasus di lapangan.
Bina Nusantara University
4
DASAR HUKUM DAN DEFINISI PAJAK
• Dasar hukum pemungutan pajak: adalah UUD’45 ps 23 ayat (2): “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan Undang-Undang”.
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
– Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dpt ditunjukkan dan yg
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani:
– Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksanakan) terutama oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung
dgn tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
5
DASAR HUKUM DAN DEFINISI PAJAK
•
Definisi pajak UU KUP
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kesimpulan:
1. Iuran rakyat kepada negara.
2. (Dapat Dipaksakan) Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pemerintahan).
6
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1.
Mendaftarkan diri utk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau
melaporkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP).
2.
Menyelenggaraan Pembukuan dan atau Pencatatan.
3.
Membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak
(SSP).
4.
Melaporkan kewajiban perpajakan dengan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
5.
Melayani proses Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh fiskus.
7
PENETAPAN DAN KETETAPAN
• Jenis-jenis produk hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak:
–
–
–
–
–
Surat Tagihan Pajak (STP).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
8
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
•
Jatuh tempo pembayaran utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK
Keberatan, dan Putusan Banding adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
•
Tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo, maka akan diterbitkan Surat Teguran/Surat Peringatan. Jatuh tempo
Surat Teguran 21 hari.
•
Dua puluh satu hari sejak diterbitkannya Surat Teguran dan utang pajak belum dilunasi maka diterbitkan
Surat Paksa (SP). Jatuh tempo 2x24 jam.
•
Jika lewat masa jatuh tempo SP, utang pajak belum dilunasi mk diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP).
•
Jatuh tempo SPMP adalah 14 hari. Jika lewat masa jatuh tempo, utang pajak belum dilunasi mk diterbitkan
Pengumuman Lelang.
•
Empat belas hari sejak Pengumuman Lelang, dilakukan Penjualan Sita Lelang.
9
PENYANDERAAN
• Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat
tertentu (pembatasan fasilitas).
• Syarat-syarat penyanderaan:
– Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,– Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.
– Dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling
lama 6 (enam) bulan.
– Tempat penyanderaan adalah tempat tertutup dan terasing dari
masyarakat.
• Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin
tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur.
KEBERATAN
• WP dpt mengajukan keberatan hanya ke Direktur Jenderal Pajak
atas suatu:
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
– Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
– Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
– Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis pajak pada
satu tahun pajak.
• Keberatan diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak
yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang
perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan
pajak.
BANDING
• Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh
WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan
yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada
Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
BADAN PERADILAN PAJAK
•
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
•
UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A.
Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:
1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara
Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi:
– Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya …
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak
tanggal pembayaran … sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
13
PEMBUKUAN
• Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur utk
mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut (UU KUP pasal 1 angka 29).
• Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Pasal 28 (1) UU KUP:
– “Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib
Pajak Badan di Indonesia, wajib menye-lenggarakan pembukuan”.
14
PEMBUKUAN
• Merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi tentang:
–
–
–
–
–
–
Keadaan harta.
Kewajiban.
Modal.
Penghasilan dan biaya.
Penjualan dan pembelian.
Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP.
• Pembukuan wajib dilakukan oleh:
– Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
– Wajib pajak badan.
15
PENGECUALIAN PEMBUKUAN
• Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib
mela-kukan pencatatan adalah:
– WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan
bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
yaitu yang peredarannya kurang dari Rp. 4.800.000.000
pertahun.
– WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan dan/atau pencatatan adalah wajib pajak
orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT.
TUJUAN PEMBUKUAN/PENCATATAN
• Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
– Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
• Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
17
PEMERISKSAAN PAJAK
• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UUKUP
Pasal 1 angka 25).
• Dasar hukum pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 ayat (1) UU
KUP: “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpakaan”.
TUJUAN PEMERIKSAAN
1.
Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan
kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
•
Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/
mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk:
– Menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT.
– Menerbitkan SKPN.
– Menerbitkan SKPLB.
– Hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.
Bina Nusantara University
19
TUJUAN PEMERIKSAAN …(contd.)
• Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, dilakukan jika:
a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yg
telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang
telah ditetapkan.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk
selama2nya.
e. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bina Nusantara University
20
TUJUAN PEMERIKSAAN …(contd.)
Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksa-nakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan
dalam rangka:
– Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
– Penghapusan NPWP.
– Pengukuhan/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pjk.
– Wajib Pajak mengajukan keberatan.
– Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.
– Pencocokan data dan atau alat keterangan.
– Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
– Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN/PPh Ps 21.
– Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan untuk tujuan lain selain disebut di atas.
Bina Nusantara University
2.
21
PEMERIKSAAN PAJAK vs. PEMERIKSAAN
KANTOR AKUNTAN
• Pemeriksaan Pajak:
– Tujuan: Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain.
– Dasar/standar pemeriksaan: Undang-undang perpajakan.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
(SKP).
• Pemeriksaan Kantor Akuntan:
– Tujuan: Untuk menguji tingkat kewajaran laporan keuangan.
– Dasar/standar pemeriksaan: PSAK dan SPAP.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar
Dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, (4) Menolak Memberikan
Opini.
Bina Nusantara University
22
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
• Ruang Lingkup Pemeriksaan, terdiri dari:
– Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh
jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya
dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak
(dilakukan dengan cara lengkap dan/atau sederhana).
– Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik
tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di
kantor Direktorat Jenderal Pajak (dilakukan dengan cara sederhana)
• Ditinjau dari segi pelaksanaan tugas, pemeriksaan pajak dibagi dalam 3
(tiga) jenis, yaitu:
– Pemeriksaan Lengkap.
– Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
– Pemeriksaan Sederhana Kantor.
Bina Nusantara University
23
PENYIDIKAN PAJAK
•
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yg dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpul-kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
yg terjadi srta menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 31 UU KUP).
•
Dasar hukum penyidikan pajak Pasal 44, 44A, dan 44B, yang berbunyi:
Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di
lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan.
•
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan diatur menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
24
TUJUAN PENYIDIKAN PAJAK
Tujuan Penyidikan Pajak adalah:
• Untuk membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi.
• Guna menemukan tersangka.
• Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan.
Kategori Tindak Pidana Perpajakan adalah:
• Memenuhi rumusan UU KUP pasal 38 dan pasal 39.
• Diancam dengan sanksi pidana.
• Melawan hukum dan tindakan pidana di bidang perpajakan.
• Yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau yang mewakili.
• Menimbulkan kerugian bagi negara.
25
UU KUP PASAL 38
Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
• Tidak menyampaikan SPT, atau
• Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar, shg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan
negara dan perbuatan tsb merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali dilakukan
•
Sanksi:
• Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yg terutang yang
tidak atau kurang dibayar, atau
• Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1
tahun.
UU KUP PASAL 39 AYAT (1)
Setiap orang dengan sengaja:
•
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan tanpa hak NPWP
atau NPPKP, atau
•
Menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau NPPKP
•
Tidak menyampaikan SPT, atau
•
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
•
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
•
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu atau dipalsukan
seolah-olah benar, atau
•
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
•
Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan
•
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
•
Sanksi: dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pjk yg terutang yg tidak
atau kurang dibayar.
UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3)
•
Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) ditambahkan satu kali
menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak
pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak
selesai-nya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
– Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang
perpajakan.
•
Setiap orang melakukan percobaan untuk:
– Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP,
– Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak.
– Sanksi: pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun
dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi
yang dimohon atau jumlah kompensasi atau pengkreditan yang
dilakukan WP.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
• Tidak terdapat cukup bukti.
• Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan.
• Telah daluarsa.
• Tersangka meninggal dunia.
• Atas permintaan Menteri Keuangan untuk tujuan kepentingan penerimaan negara, Jaksa
Agung dpt menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau
• Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yg tidak seharusnya
dikembalikan ditambah dengan denda sebesar 4x pajak terutang.
29
DALUARSA PENYIDIKAN PAJAK
• Daluarsa penyidikan pajak adalah 10 tahun sejak saat terutangnya pajak,
berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak ybs.
– Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
30
SANKSI BAGI PEJABAT
• Pejabat yg karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban mera-hasiakan sesuai UU KUP
pasal 34, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak
Rp 4 juta.
• Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yg
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat merahasiakan sesuai UU KUP pasal
34, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10
juta.
• Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut di atas hanya dapat dilakukan atas
pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar (delik aduan).
31
SANKSI BAGI PIHAK KETIGA
• Pihak ketiga (bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan
pihak ketiga lainnya) tidak memberi kete-rangan atau bukti, atau memberikan keterangan
atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling lama Rp 10 juta.
• Setiap orang yg dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 10 juta.
32