Transcript Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan
Kelas /Semester : XI / 1 (satu)
Rini. W
SMA Negeri 1 Pemalang
Jawa Tengah
Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Standar Kompetensi :
Memahami APBN dan APBD
Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan kebijakan
Pemerintah di bidang fiskal
Indikator :
1. Mendeskripsikan landasan hukum pajak.
2. Menginterprestasikan obyek pajak bumi dan
Bangunan.
3. Mendeskrepsikan tarip pajak PBB yang berlaku.
4. Mendeskrepsikan NJOP, NJTKP dan NJKP.
5. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.
Materi :
- Pengertian pajak
- Obyek PBB.
- Tarif Pajak.
- NJOP, NJOPTKP dan NJKP
- Menghitung Pajak
 PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi
dan bangunan berdasarkan UU no. 12 tahun 1994
 PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek
bukan keadaan subyek.
Landasan Hukum :
UUD. 1945
UU. No. 12
Tahun 1994
Pasal 23 ayat 2
Segala pajak untuk
Keperluan negara
Berdasarkan Undang
Undang.
Tentang PBB yang
Telah diberlakukan
Sejak tanggal
1 Januari 1994.
Bumi (tanah & perairan
Termasuk kandungan di
Dalamnya).
Obyek
Pajak
Benda yang dikenakan pajak
Bangunan (konstruksi
Teknik yang ditanam &
Diletakkan secara tetap
Didalam tanah atau
Perairan)
Obyek pajak yang tidak dikenakan PBB
 1. Tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, panti
asuhan, dll
 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala
 3. Hutan lindung, suaka alam , hutan wisata,
taman nasional, tanah desa atau tanah negara
 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik
 5. Digunakan oleh perwakilan organisasi
internasional
Tarif PBB (Pajak Bumi & Bangunan) :
1.Besarnya NJOPTKP (Nilai jual obyek
pajak tidak kena pajak) Rp8.000.000,00
mulai tahun 2001 menjadi
Rp12.000.000,00
2.Tarif tanah dan bangunan 0,5 %
Seluruh nilai aset / obyek yang telah
dihitung dengan cara mengalikan harga
yang berlaku yang telah ditetapkan oleh
kantor pajak. “Lihat SPPT”.
No
Obyek
Luas/m
Harga
Jumlah
1
Tanah
620
Rp 140.000
86.800.000
2
Bangunan
144
Rp 975.000
140.400.000
Jumlah
227.200.000
Adalah Nilai Jual obyek pajakTidak
Kena Pajak, dimana Pemerintah telah
menetapkan bahwa besarnya
Rp8.000.000 dan setinggi-tingginya
Rp12.000.000
Apabila NJOP tidak sampai pada
NJOPTKP maka tidak wajib dikenakan
pajak (PBB).
 Ketentuan NJOPTKP :
1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
satu kali dalam satu tahun pajak.
2. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak , maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu obyek pajak
yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan obyek
pajak lainnya.
No
Keterangan
Jumlah
1
NJOP
Rp
92.000.000
2
NJOPTKP
Rp
12.000.000
NJKP
Rp
80.000.000
 Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP) besarnya NJKP adalah sebagai berikut :
• Objek pajak perkebunan adalah 40%
• Objek pajak kehutanan adalah 40%
• Objek pajak pertambangan adalah 20%
• Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
- apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 adalah 40%
- apabila NJOP-nya <Rp. l .000.000.000,00 adalah 20%
Dirjen
Pajak
Republik
Indonesia
atau Kantor
Pajak
Daerah
Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak /
Kantor Pajak Daerah yang
diberikan kepada wajib pajak
yang memiliki obyek setiap tahun.
Orang Bijak Taat Membayar
Pajak
Obyek Pajak
Bumi
Bangunan
Luas
Kelas
NJOP
Per M2
Jumlah
140 A-29
Rp
103.000
Rp 14.420.000
50 A-07
Rp
429.000
Rp 21.450.000
NJOP
Rp 35.870.000
NJOPTKP
Rp 12.000.000 _
NJKP untuk perhitungan
Rp 23.870.000
NJKP
20 %
Rp
4.774.000
0,5 %
Rp
23.870
x
PBB terutang
1. Diketahui Tuan Rifan memiliki obyek pajak dengan
luas tanah 1.100 m dengan harga Rp. 120.000,00 /m,
sedangkan luas bangunan 142 m dengan harga
Rp.975.000,00 /m. Hitunglah Pajak yang harus
dibayar oleh tuan Rifan yang jatuh tempo pada bulan
Desember 2010.
2. Handi memiliki sebidang tanah seluas 200 m2
diatasnya dibangun rumah 140 m2 . Taksiran harga
jual tanah per m2 Rp 240.000,00 , sedangkan taksiran
harga jual bangunan per m2 Rp 550.000,00 hitung
pajak yang harus dibayar apabila menggunakan
peraturan BTKP Rp 12.000.000,00
3. Tuan Aldi mempunyai tanah dan bangunan di dua
kota, yaitu kota A dan kota B . Dikota A mempunyai
NJOP bumi sebesar Rp 120.000,00 dan NJOP
bangunan Rp 350.000,00. sedangkan dikota B
mempunyai NJOP bumi Rp 140.000,00 dan NJOP
bangunan Rp 370.000,00 . Hitung PBB yang harus
dibayar Tuan Aldi !
 Pajak pertambahan nilai diatur dalam UU no. 18 tahun
2000
 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan karena penciptaan
nilai tambah
 Obyek PPN adalah penyerahan barang dan jasa baik
dari produsen kepada produsen lain maupun dari
produsen ke perantara perdagangan atau konsumen.
 Barang kena pajak adalah barang yang berwujud
maupun tidak berwujud
Barang yang tidak dikenakan PPN
 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya
 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
rumah makan, warung dan sejenisnya.
 4. Uang, emas batangan dan surat berharga
Dasar pengenaan pajak yang
digunakan dalam PPN :
 1). Harga jual
 2). Nilai penggantian
 3). Nilai impor
 4). Nilai ekspor
 5). Nilai yang ditetapkan oleh menteri keuangan
 Tarif PPN dan PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10 %
2. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10 % dan paling
tinggi 200 %
3. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0 %
Rumus : PPN = Dasar pengenaan pajak x tarif pajak
SMA NEGERI 1 PEMALANG