Transcript 4_SHI-ADATnew_2

HUKUM
ADAT
Pengertian Dasar
Teknis yuridis:
hukum adat = adat recht
Snouck Hurgronye
Menurut daerah setempat:
Adat (Gayo)
Ngadat (Jawa Tengah – Jawa Timur)
Lembaga (Minangkabau)
- istilah
buku de Atjehers (1893)
adats die recht gevolgen habbenz
Adat kebiasaan (Minahasa/Maluku)
Basa bicara (Batak Karo)
1
Ciri-ciri:
 Hukum adat pada umumnya tidak tertulis
 Peraturan tertuang dalam petuah-petuah yang
memuat azas perikehidupan dalam kehidupan
 Azas-azas dirumuskan dalam bentuk pepatahpepatah: seloka
 Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur dalam
segala urusan
 Faktor kepercayaan/agama sering tidak dapat
dipisahkan
 Ketaatan dalam melaksanaannya lebih disandarkan
pada harga diri setiap anggota masyarakat
2
Sifat hukum adat
Sifat hukum adat
menurut Prof Koesnoe:
Tradisional
Suka pamor yang
keramat
Luwes
Dinamis
ASAS-ASAS HUKUM ADAT
kebersamaan
totaliteit
asas2
hk adat
kelumrahan
dlm pengertian
dan pemikiran
gotong royong
tolong menolong
kekeluargaan
fungsi sosial
perwakilan
persetujuan
keadilan
perjanjian (riil,
terang, kontan)
4
DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT
Sebelum Indonesia Merdeka:
Isi pasal 131 ayat (2) sub b IS adalah:
 Sebagai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat
 Memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk
mengadakan kodifikasi hukum perdata bagi golongan
Indonesia asli dan Timur Asing (tidak terwujud)
Isi pasal 131 ayat (6) IS adalah:
 Merupakan ketentuan peralihan
 Merupakan pegangan hakim yang bertugas menyelesaikan
perkara privat antar orang-orang Indonesia asli
 Yang berlaku bagi orang Indoensia asli adalah hukum adat,
sekedar hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasardasar keadilan umum yang diakui
5
DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT (lanjutan)
Pasal 134 ayat (2) IS
Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara
orang muslimin dengan orang yang menganut
hukum adat, mereka meminta penyelesaian, maka
penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan
oleh hakim agama, kecuali ordonansi menetapkan
lain
6
DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT (lanjutan)
Setelah Indonesia merdeka
 Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950: segala
keputusan pengadilan harus berisi alasanalasannya dan dalam perkara hukuman
menyebut aturan undang-undang dan aturanaturan hukum adat yang dijadikan dasar
hukuman itu.
 Pasal II aturan peralihan UUD 1945: segala
badan negara, peraturan yang ada masih
langsung berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini.
7
Tata susunan Rakyat Indonesia
GENEALOGIS:
 Patrilineal
 Matrilineal
 Parental
TERITORIAL
 Desa
 Wilayah
 Serikat Desa
8
HUKUM ADAT
HUKUM PERKAWINAN:
Perkawinan meminang
Kawin lari (merat)
Bawa lari
Jujur, tukon, mas kawin
Madinding, nunggoni
Tungkat (perempuan)
Mengganti (laki-2)
ASAS HUKUM WARIS:
Warisan ke bawah, atas,
samping
Berdasar kelayakan (tdk
ada bagian yg mutlak)
Tidak semua harta dibagikan (harta pusaka)
HUKUM HARTA PERKAWINAN:
Dari hibah/warisan
Diperoleh sendiri sbl perkawinan
Diperoleh selama perkawinan
Diperoleh selama perkawinan (ha
diah kepada suami/istri)
HUKUM TANAH:
Hak dipertuan (ulayat)
Hak perseorangan (dibatasi oleh hak
hak ulayat)
Transanksi tanah:
* perbuatan hukum sepihak (mendirikan rumah di tanah yang dikuasainya)
* perbuatan hukum dua pihak
9