Transcript POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT.ppt

Assalamualaikum…
POKOK-POKOK
HUKUM ADAT
• Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.
PERISTILAHAN
HUKUM ADAT
???
Hukum Adat = hukum tidak tertulis yang
merupakan pedoman bagi sebagian besar
orang-orang Indonesia dan dipertahankan
dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di
kota maupun di desa.
Istilah Hukum Adat (Adatrecht ) berasal dari
Bahasa Belanda = Snouck Hurgronje
kemudian dilanjutkan Cornelis van
Vallenhoven (Bapak Hukum Adat Indonesia)
sebagai istilah teknis-juridis.
Unsur Hukum Adat
UNSUR ASLI pada umumnya tidak tertulis, hanya
sebagian kecil saja yang tertulis, tidak berpengaruh
dan sering dapat diabaikan saja. UNSUR TIDAK
ASLI yaitu yang datang dari luar sebagai akibat
persentuhan dengan kebudayaan lain dan pengaruh
hukum agama yang dianut.
• Van den Berg (Teori Receptio in Complesen) = hukum adat
•
•
•
suatu golongan/masyarakat adalah hasil penerimaan
bulat-bulat/resepsi seluruhnya dari hukum agama yang
dianut oleh golongan masyarakat itu.
Snouck Hurgronje = tidak semua hukum bagian hukum
agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Seperti
hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukun waris.
Ter Haar = hukum waris merupakan hukum adat asli yang
tidak dipengaruhi oleh hukum agama. Contoh hukum
waris di daerah Minangkabau.
Van Vollen Hoven = hukum adat mempunyai unsur-unsur
asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh
agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa
daerah saja.
DEFINISI HUKUM ADAT
•Hukum adat masih dalam pertumbuhan
•Hukum adat selalu dihadapkan pada
dua keadaan yang sifatnya
bertentangan seperti: tertulis/tidak
tertulis; sanksinya pasti/tidak pasti;
sumber dari raja/dari rakyat, dsb.
Van Vollen Hoven
Hukum Adat ialah “keseluruhan aturan tingkah
laku positif yang disatu pihak mempunyai
sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan
dipihak lain tidak dikodifikasikan, artinya
tidak tertulis dalam bentuk kitab Undangundang yang tertentu susunannya.
Dasar Hukum Berlakunya Hukum
Adat
Hukum adat yang dilaksanakan pada saat ini
merupakan hukum positif di Indonesia.
Dasar hukum berlakunya hukum adat = Pasal II
Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945
juncto pasal 131 Indische Staats Regeling ayat 2
sub b.
Tidak satu pasalpun dalam UUD 1945 yang
menyebut-nyebut hukum adat atau hukum tidak
tertulis. Kalau dalam UUDS 1950 banyak pasalpasalnya menyebutkan tentang hukum adat,
misalnya pasal 32, pasal 104 ayat 1.
Manfaat Mempelajari Hukum Adat
 Ilmu untuk Ilmu (hukum adat dipelajari untuk
memenuhi
dua
tugas
yaitu
penyelidikan
dan
pengajaran).
Pandangan
teoritis
ini
cenderung
menyimpan hukum adat dalam sifat dan corak aslinya.
 Untuk kepentingan masyarakat (ilmu yg dipelajari
untuk pembangunan dan kebesaran Nusa dan Bangsa.
 Manfaat mempelajari hukum adat itu haruslah bersifat
praktis dan nasional. Sifat praktis dan nasional terlihat dari
3 sudut:
1. dari sudut pembinaan hukum nasional
2. dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian
bangsa Indonesia.
3. dalam praktek peradilan.
HUKUM ADAT MERUPAKAN SALAH SATU
ASPEK KEBUDAYAAN
“Ubi societas ibi ius” = dimana ada masyarakat di situ ada
hukum (adat). Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat
mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan
(Cicero).
Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist
(jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum (adat)
itu berlaku. Karena Vorkgeist masing-masing masyarakat
berbeda-beda.belum tentu sama, maka hukumnya pun belum
tentiu sama atau berbeda-beda. (Von Savigny).
SEJARAH PERKEMBANGAN
HUKUM ADAT
1. Perintis Penemu Hukum Adat
2. Penemu Hukum Adat
3. Sejarah Politik Hukum Adat
MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DASAR PERSATUAN MANUSIA:
Geneologis, Teritorial, GeneologisTeritorial / Teritorial-Geneologis
DIMANA ADA
MASYARAKAT, DI
SANA ADA HUKUM
(ADAT)
 GENEOLOGIS (berdasarkan darah) =
bilateral (keibu-bapaan/parental);
Unilateral (sepihak; yang terbagi atas
bentuk Kebapaan/Patriachat dan
Keibuan/Matriachat.
 TERITORIAL (berdasarkan wilayah)=
masyarakat hukum desa; masyarakat
hukum wilayah (persekutuan desa); dan
masyarakat serikat hukum desa.
MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK-KELOMPOK DAN BAGAIMANAPUN
KECILNYA KELOMPOK ITU, SUDAH TENTU ADA HUKUM YANG
MENGATUR KEHIDUPANNYA.
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Contoh persekutuan
hukum (masyarakat
hukum) misalnya Desa di
Jawa. Famili di
Minangkabau.
Kesatuan manusia yang teratur,
menetap di suatu daerah tertentu,
mempunyai penguasa, dan
mempunyai kekayaan yang
berwujud ataupun tidak berwujud,
dimana para anggota kesatuan
masing-masing mengalami
kehidupan dalam masyarakat
sebagai hal yang wajar menurut
kodrat alam dan tidak seorangpun
diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau
kecenderungan untuk
membubarkan ikatan yang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya
dala, arti me;epaskan diri dari
ikatan untuk selama-lamanya.
Wassalamualaikum