Transcript hukum adat sub bab delik adat di desa tenganan

HUKUM ADAT
sub.bab delik adat
Anggota kelompok:
Anang Siswanto
Deny Febri Suhartata
Dhimaz Persada Putra
Achmad Achid Habibi
Hukum adat
• Pengertian:
• Prof. Dr.Supomo S.H.
Dalam bukunya”Beberapa catatan mengenai kedudukan
hukum adat” memberi pengertian bahwa hukum adat
ialah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam
peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi
peratran-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan
oleh yang berwajib,toh ditaati dan didukung oleh rakyat
berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturanperaturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Delik(pidana) adat
• Pengertian delik adat
• Menurut “Ter Haar “ suatu delik ialah jika perbuatan itu
mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.
Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan
hukum dalam suatu masyarakat dilanggar,melainkan juga apabila
norma-norma kesusilaan,keagamaan,dan kesopanan dalam masyarakat
dilanggar.
• Menurut Van Vollenhoven” delik adat itu sebagai perbuatan yang
tidak diperbolehkan.
• Prof. Soepomo menjelaskan ,bahwa didalam sistem hukum adat segala
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat mengenal
pila ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu di
perkosa.
Sifat pelanggaran hk. Adat
• Sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur
dalam hal penuntutan (pidana dan perdata jadi satu)
yakni hanya mengenal satu pejabat saja untuk semua
pelanggaran hukum adat yaitu Kepala Adat.
• Pembetulan (penyelesaian) hukum yang dilanggar,
dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadangkadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil
beberapa tindakan.
• Contoh:
• Yang pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja.
• ” hutang uang -> hutang tidak dibayar. -> harus membayar kembali
hutangnya saja.”
• Yang pembetulan keseimbangan hanya berwujud beberapa tindakan.
• “melarikan gadis pada suku Dayak di kalimantan.(perbuatan ini
mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan),serta
melangar kehormatan keluarga gadis tersebut.
• tindakan untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua
macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang
terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala
persekutuan untuk mwmbuat jamuan adat agar supaya masyarakat
menjadi bersih dan suci kembali.
Kedudukan Individu
(Sebagai subyek hukum)
No
ALIRAN BARAT
ALIRAN TIMUR (aliran tradisional)
1.
Bersifat liberalistis (rasionalistis
dan intelektualistis)
Komis meliputi segalanya kehidupan
sebagai kesatuan totaliter
2.
Manusia merupakan bagian
tersendiri terlepas dari Alam
Seluruh umat manusia adalah
bagian dari alam
3.
Hanya sebatas keduniaan saja
Hubungan mengutamakan
keseimbangan antara dunia dan gaib
Lapangan berlakunya hukum adat
delik
• Tidak mengenal asas legalitas (pasal 1 KUH Pidana).
• Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai
lingkaran atau lingkungan hukum adalah:
a) Pengganti kerugian “immateriil” dalam berbagai rupa, seperti paksaan
menikah gadis yang telah dicemarkan
b) Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena yang berupa benda yang
sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
c) Selamatan “korban” untuk membersihkan masyarakat dari segala
kotoran gaib.
d) Penutup malu.permintaan maaf.
e) Berbagai rupa hukuman badan,hingga hukuman mati.
f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang di luar tata hukum.
• Dilihat dari contoh ayat c di atas bahwa lapangan berlakunya hukum adat delik
itu jauh lebih luas daripada hukum kriminil barat.
Kewajiban petugas hukum
• Dalam mengani suatu kasus
pidana hakim
harus memerhatikan hukum adat yang belaku
pada masyarakat yang bersangkutan guna
mencapai suatu keadilan bagi rakyat.
Desa Tenganan
• Desa TENGANAN memiliki hukum adat yang
tertulis yang disebut Aweg-aweg
• Namun tidak terkodifikasi secara sistematis
• Dikarenakan tejadi kebakaran pada tahun 1841
dan di susun kembali menurut ingatan
masyarakat setempat pada tahun 1842
Aweg – Aweg (undang-undang)
• Secara umum aweg-aweg(undang-undang) desa
tenganan memiliki 61 pasal:
• Isinya :
 Aturan ttg nikah
 Aturan ttg tanah
 Aturan ttg waris
 Aturan ttg sistem tata negara (tata pejabat
desa)
 Aturan ttg pidana (delik adat)
Macam - macam DELIK adat yang
diatur dalam aweg - aweg
1.
2.
3.
4.
5.
Perjudian
Pembunuhan
Pencurian
Serta ilegall loging
Bahkan tentang perzinahan
Kewajiban petugas hukum di
desa Tenganan
• Kepala adat yang berperan sekaligus menjadi petugas
hukum desa adat tenganan yang terdiri dari 6 orang
melakukan pemutusan perkara adat yang
berpedoman pada aweg-aweg dan hukum positif
yang ada.
Proses acara pengadilan delik
adat tenganan
Tim verifikasi
Pelanggaran
Penentuan hakim
adat
Penjatuhan hukuman
Proses persidangan
dan mengadili
Pertimbangan dengan
adanya pengakuan
penyesalan atas perbuatan
Pertimbangan penjatuhan
hukuman oleh seluruh
pemuka adat
Perbedaan antara hukum pidana dan
delik adat Tenganan
NO.
Delik
pidana yang diberikan menurut KUHP
pidana yang diberikan menurut delik adat
tenganan (aweg-aweg)
1. Hukuman
Yang menanggung hanyalah pelaku saja
Yang menaggung ada yang ditanggung sendiri
ada yang ditanggung bersama keluarganya
2. Membantu orang lain
Ikut berbuat atau membantu hukumannya beda
dengan pelaku utama
Baik pelaku utama maupun yang membantu
hukumannya sama yakni harus memulihkan
perimbangan di masyarakat
3. Percobaan
Mencoba membunuh maka yng dikenai pasal
percoban pembunuhan
4. Unsur kesalahan
Memperhatikan unsur kesengajan dan unsur
kealphaan
5. System pemberlakuan Mengenal asas legalitas
Percobaan pembunuhan yng mau dibunuh hanya
luka-luka maka hukuman adat hanya sebatas
melukai orang lain
Tidak memperdulikan sengaja atau tidak dalam
hal pembuktian,hanya pada tindakan yang
dilakukan.
Tanpa ada asas legalitas,jika kepentingan
masyarakat terganggu maka harus ada hukuman
yang lebih fokus pada hukuman moral.
6. Jenis Hukuman
Sanksi berupa : denda,kurungan,penjara,pidana
mati
Sanksi berupa : denda administrasi (moral) tanpa
mengenal hukuman kurungan atau mati.
7. Pemberlakuan Aturan
Seluruh masyarakat yang ada di wilayah NKRI,dan
warga asli negara Indonesia
Sebatas pada wilayah teritorial tenganan berlaku
aturan Aweg-Aweg.
8. Sifat pemberlakuan
Tegas tanpa toleransi
Toleransi(buktinya : warga tenganan di berikan
waktu khusus untuk bebas melakukan perjudian
Sekian
TERIMA KASIH