Transcript HUKUM ADAT WARIS DESA TENGANAN

HUKUM ADAT WARIS
DESA TENGANAN
Liyana Irawati
M Ridho Prasojo
Anisa Uromah
Clara Alverina
Rika Indra D
124 704 007
124 704 047
124 704 210
124 704 235
124 704 236
Narasumber :
I Putu Suwarjana (Kepala Desa Tenganan)
Dasar sistem hukum waris Desa
Tenganan
• Berdasarkan hukum adat Tenganan
• Awig - awig
Perkembangan Hukum Adat Tenganan
• Tahun 1841
Awig – awig asli (pertama) terbakar
• Tahun 1842
Awig – awig disusun dan ditulis kembali
berdasarkan ingatan.
Terbentuk 61 pasal
Tidak persis dengan aig – awig asli, namun
intinya sama
Peran Hukum Perdata Nasional dalam
Pembagian Waris
• Hukum adat waris diutamakan
• Bila ingin menggunakan Hukum Perdata Nasional
diperbolehkan – Namun ada konsekuensi – Bila
seseorang tidak menggunakan hukum adat maka
orang tersebut dinilai tidak menghargai dan
menjunjung hukum adat yang ada, sehingga
masyarakat adat juga tidak akan menghargai
orang tersebut – konsekuensi fatal : keluar dari
masyarakat adat
Ahli Waris
• Anak
• Bila tidak memiliki keturunan – sesuai dengan
ketentuan adat : Perangkat desa membentuk
tim verifikasi untuk mengetahui silsilah asal
harta, bila berasal dari suami diberikan kepada
pihak keluarga suami, bila berasal dari pihak
istri diberikan kepada pihak keluarga istri
Apa Yang Dapat Diwariskan
•
•
•
•
•
Benda Bergerak
Benda Tidak bergerak (Tanah, rumah, dll)
Hutang
Pusaka
Orang Tua (Penguburan)
Pihak yang Terlibat
• Pemberi Waris
• Ahli Waris
• Saksi – Semua orang berhak memberikan
informasi mengenai silsilah keluarga yang
bersangkutan, asalkan jelas dan dapat
dipertanggung jawabkan
Pembagian Waris secara General
• Laki – laki = Perempuan
• Diluar keluarga tidak dapat menjadi ahli waris
• Bila ada anggota keluarga yang keluar dari
masyarakat adat (alasan pernikahan, pindah
agama, perkara pidana, dll) tidak dapat
menjadi ahli waris
Ketentuan Khusus Waris
• Rumah = Anak terakhir
• Tanah = Yang dibagi isi / hasil tanah – dibagi
rata – tujuan untuk mengikat persaudaraan
• Benda bergerak = Dibagi rata
• Perempuan tidak diperbolehkan
mengatasnamai sertifikat tanah
• Perempuan tidak boleh menjual benda tidak
bergerak
Pembagian Harta Gono - Goni
• Harta Gono Gini disebut Harta Guna Kaya
• Pembagiannya dibagi seimbang – sama rata atau
bisa juga suami > istri, karena suami yang aktif
mencari nafkah
• Istri meninggal lebih dulu – Hak Guna Kaya
sepenuhnya milik suami – orang tua perempuan
tidak berhak, karena saat menikah perempuan
sudah lepas dari orang tua
• Suami meninggal lebih dulu – Hak Guna Kaya
sebagian menjadi milik istri, sebagian turun
kepada anak.
Penyerahan Warisan
• Penyerahan warisan lebih cenderung kepada
sikap kekeluargaan – tidak secara tertulis,
hanya cukup dengan ahli waris, saksi, dengan
barang bukti data verifikasi dari pihak desa
(wasiat • Namun tidak menutup kemungkinan
dilakukan penyerahan secara tertulis – hitam
di atas putih
Bila Terjadi Selisih Paham
• Bila terjadi selisih paham mengenai waris,
diselesaikan secara kekeluargaan, dengan
mendatangkan pihak saksi – ahli waris –
wasiat – pemimpin desa
• Namun bila selisih waris tetap tidak menemui
titik temu, penyelesaian melalui tahapan :
Pemimpin desa – Sesepuh Desa – Menteri –
Utusan Daerah (Hukum perdata nasional)