Transcript HK_WARIS.ppt

Assalammu’alaikum
Wr.Wb.
HUKUM WARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG
A. Pengertian Hukum Waris
 Menurut kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi:
“Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah)
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagian masing-masing”.
 Menurut Vollmart
“Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta
kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajibwajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya”
(Vollmart, 1989: 373).
 Menurut Pitlo
“Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang
mengatur hukum mengenai kekeyaan karena wafatnya
seseorang, yaitu mengenai pemindahan ini bagi orangorang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara
mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara
mereka dengan pihak ketiga” (Pitlo, 1981: 1).
B.Perihal Hukum Waris
Menurut undang-undang ada dua
cara mendapatkan warisan
yaitu:
1.Sebagai ahli waris menurut
ketentuan undang-undang
2.Karena ditunjuk dalam
surat wasiat (tastement)
Menurut pasal 834 B.W
Seorang ahli waris berhak untuk menuntut
supaya segala apa saja yang termasuk harta
peninggalan si meninggal diserahkan padanya
berdasarkan haknya sebagai ahli waris.
Ketidakpatutan (Onwaardig)
Pasal 838 mengatakan, yang dianggap tidak patut menjadi
ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan
adalah:
1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan
membunuh atau mencoba membunuh si pewaris,
2. mereka yang dengan putusan hakim pernah
dipersalahkan karena secara fitnah telah
mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah
suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan
yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun
lamanya atau hukuman yang lebih berat,
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah
mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut
wasiatnya,
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau
memalsukan surat wasiat si pewaris.
C. Perihal Wasiat
 Pasal 874 B.W.
menerangkan tentang arti wasiat yang
mengandung suatu syarat bahwa isi
pernyataan itu tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang. Suatu wasiat harus
berisikan
suatu
“erfstelling”
yaitu
penunjukkan seorang atau beberapa orang
menjadi ahli waris yang akan mendapat
seluruh atau sebagian dari warisan.
D. Cara Untuk Menyelenggarakan
Pembagian Warisan
 Pewarisan Menurut Undang-Undang (Ab Intestato)
Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan
kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang
terdekat dengan si pewaris
 Mewaris Berdasarkan Haknya Sendiri
Para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena
kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia
dengan pewaris (852 B.W.)
 Ahli waris karena penggantian tempat
Ahli waris yang merupakan (keturunan) – keluarga
sedarah – dari pewaris, yang muncul sebagai
pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak
mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan
mewaris (pasal 841 B.W.)
E. Pola Pembagian Warisan
 Orang-orang yang tidak berhak mendapat
warisan dari pewaris adalah:
1.
2.
mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan
telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat
(1) KUH Perdata, Pasal 172 ayat (1) Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);
mereka dengan putusan Hakim pernah
dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan
pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu
pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang
terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun
lamanya atau hukuman yang lebih berat
 Orang-orang yang berhak menerima
warisan
1.
Ditentukan oleh undang-undang
Diatur didalam Pasal 832 KUH Perdata dalam
Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991
2.
Wasiat
Ahli waris menurut wasiat adalah waris yang
menerima warisan, karena adanya wasiat
(testamen) dari pewaris kepada ahli waris, yang
dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat
(testamen) adalah suatu akta terjadi setelah ia
meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut
kembali (Pasal 875 KUH Perdata).
F. Bagian yang Diterima Ahli Waris dan
Hak-hak Khusus Ahli Waris
 Hak Saisine
Hak ini diatur dalam pasal 833 B.W. “sekalian ahli waris
dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik
atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang
meninggal”.
 Hak Hereditatis Petitio
Diatur dalam pasal 384 dan 385 B.W. sebenarnya hak ini
dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak saisine,
karena dengan saisine, maka hak-hak dan kewajibankewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk
hak-hak tuntut yang dipunyai dan mungkin sedang
dijalankan oleh pewaris dan juga yang belum mulai
dilaksnakan.
Hukum waris BW telah ditentukan
bagian-bagian yang akan diterima ahli
waris
 Bagian Keturunan dan Suami-Istri (Pasal 852
KUH Perdata)
 Bagian Bapak, Ibu, Saudara Laki-Laki, dan
Saudara Perempuan (Pasal 854 sampai dengan
Pasal 856 KUH Perdata)
 Bagian Anak Luar Kawin (Pasal 862 sampai
dengan Pasal 871 KUH Perdata)
 Anak Zina (Pasal 867 KUH Perdata)
G. Kelahiran Anak di Luar
Pernikahan (Natuurlijke Kinderen)
 Dalam Burgelijk Wetboek yang yang
mengatur mengenai hubungan hukum
tentang warisan antara si ibu dan si anak di
luar pernikahan, ada peraturan istimewa
yaitu tercantum pada pasal-pasal 862
sampai dengan 873 BW.
H. Menolak Warisan
 Menurut pasal 1057, penolakan warisan
harus dilakukan dengan tegas. Orang yang
menolak warisan harus memberikan
pernyataan di kantor Panitera Pengadilan
Negeri di mana warisan terbuka
Wasalammu’alaikum
Wr.Wb
Terima kasih