Transcript 7. Hukum Perorangan

Peristilahan Hukum Perorangan
• Hukum Perorangan = R.Soerojo Wignyodipoero, SH
• Hukum Perseorangan = Ter Haar
• Pribadi Hukum = Prof. Soekanto
• Hukum Keorangan = Prof. Djoyodiguno
• Hukum Pribadi = Dr. Suryono
• Status Badan Pribadi = Iman Sudiyat
Ruang Lingkup
• Hukum perorangan pada PRINSIP
nya mengatur hak dan kewajiban dari
subyek hukum.
• Subyektum Yuris
Subyek hukum dalam hukum Adat ;
manusia dan badan hukum (badan
hukum yang ada antara lain, desa,
suku nagari, wakaf, yayasan, dll)
Manusia Sebagai Subyektum Yuris
Wenang hukum (kecakapan berhak) = semua
orang baik pria maupun wanita dalam hukum
adat diakui mempunyai wenang hukum
(kecakapan berhak) yang sama.
Cakap hukum atau cakap untuk melakukan
perbuatan hukum (kecakapan bertindak)=
orang-orang baik pria maupun wanita yang
sudah dewasa.
Pengertian Dewasa
• Ter Haar : seseorang yang telah
tidak menjadi tanggungan orang
tua dan tidak serumah lagi
dengan orang tua.
• Prof. Djoyodiguno : kedewasaan
datang secara berangsur. Dewasa
penuh jika sudah ‘mentas’ dan
‘mencar’ (hidup mandiri dan
berkeluarga sendiri)
Prof. Soepomo, dianggap dewasa apabila,
‘kuwat gawe’ (dapat/mampu
bekerja sendiri).
cakap mengurus harta benda
serta keperluannya sendiri
Bertanggung jawab atas segala
perbuatannya.
Kriteria Dewasa Dalam Hukum
Adat
Dalam hukum adat kriterianya bukan umur, tetapi
kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu
• kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri)
• Cakap mengurus harta bendanya serta lain
keperluan sendiri.
• Cakap untuk melakukan segala pergaulan
dalam kehidupan kemasyarakatan serta
mempertanggungjawabkan sendiri segalagalanya itu.
Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta
dalam keputusannya tertanggal 16 Oktober
1908 menetapkan khusus bagi kaum wanita
untuk dapat dianggap “cakap menyatakan
kehendaknya sendiri” sebagai berikut :
1. Umur 15 tahun;
2. Masak untuk hidup sebagai isteri;
3. Cakap untuk melakukan perbuatanperbuatan sendiri
Keputusan Raad van Justitie tersebut di atas
menunjukkan adanya pemakaian dua macam
kriteria yang tergabung menjadi satu, yakni
kriteria barat yaitu umur dan kriteria adat
yaitu kenyataan ciri-ciri tertentu.
Badan Hukum sbg Subyektum Yuris
1.
2.
3.
Persekutuan (desa, nagari, famili, marga, dll)
Wakaf
Yayasan
Koperasi
WAKAF
Menurut hukum adat:
a. Mencadangkan
suatu
pekarangan / tanah utk
masjid/langgar. Termasuk
tanah pekarangan/pertanian
untuk memungut hasil.
b. Menentukan sebagian dari
harta benda sbg benda yg
tidak dapat dijual demi
kepentingan keturunannya.
Syarat-syarat Wakaf :
1. Pembuat wakaf harus mempunyai hak penuh
(menurut hukum adat) atas apa yang ingin
diwakafkan.
2. Benda yang akan diwakafkan harus ditunjuk
terang dan maksud serta tujuannya yang
tidak bertentangan dengan agama.
3. Pihak yang memberikan wakaf harus disebut
dengan terang.
4. Maksudnya harus tetap.
5. Yang menerima wakaf harus menerimanya
(kabul)
YAYASAN
• Badan hukum yang bergerak di bidang sosial
• Harus berbadan hukum – dilakukan
pendaftaran mengenai pendiriannya.
KOPERASI
• UUD 1945 Pasal. 33
• Dasar Hukum UU No. 25 tahun 1992
• Bertujuan
untuk
mensejahterakan
anggotanya.