Transcript MILLION HECTARES OIL PALM PLANTATION IN INDONESIA

TANTANGAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ADAT DALAM PENGEL0LAAN
HUTAN LESTARI
PW
RIZAL MAHFUD
KETUA PW. AMAN SULAWESI TENGAH
“Masyarakat Adat adalah : Komunitas-komunitas
yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur
secara turun temurun di atas suatu wilayah
adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan
kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang
diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang
mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakatnya”
Devenisi Kerja Masyarakat Adat
(Kongres I AMAN tahun 1999)
EMPAT WARISAN (ASAL USUL) LELUHUR SEBAGAI UNSUR
PEMBEDA MASYARAKAT ADAT DARI MASYARAKAT YANG
LAIN
• Kelompok Orang dengan Identitas Budaya yang Sama : bahasa,
spritualitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan
kelompok sosial yang satu dengan yang lain.
• Sistem Nilai dan Pengetahuan : (kearifan) tradisional bukan sematamata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya/dikembangkan
sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan.
• Wilayah Hidup : tanah, hutan, laut dan SDA lainnya bukan sematamata barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi
dan sosial-budaya.
• Aturan-Aturan dan Tata Kepengurusan Hidup Bersama Sosial (Hukum
Adat dan Lembaga Adat) : untuk mengatur dan mengurus diri sendiri
sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik
MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: ”Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang”
Selanjutnya pada pasal 28I ayat (3) dikatakan, ”Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban”
•
•
•
•
•
Memiliki motivasi yang kuat untuk melindungi SDA dan
LH dibanding masyarakat lainnya, karena terkait langsung
dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Memiliki Pengetahuan adat (tradisional) untuk
melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam
secara berkelanjutan di wilayah adatnya.
Memiliki hukum adat agraria/SDA untuk ditegaskan
Memiliki kelembagaan adat untuk mengurus dan mengatur
interaksi harmonis antara mereka dengan alam sekitarnya.
Memiliki konsep penguasaan lahan/wilayah adat menjaga
keseimbangan yang dinamis antara hak individual sebagai
warga dan hak kolektif dan komunal sebagai satu
komunitas adat otonom/berdaulat.
Praktek Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat
 Menanam tanaman yang tahan
terhadap cuaca.
 Mimiliki sistem perairan dan
panen secara tradisional
 Memiliki sistem pertanian dan
kehutanan secara tradisional.
Tata Kelola Hutan Masyarakat Adat
• Wana ngkiki (Hutan Primer) adalah: Hutan perawan yang sudah ditumbuhi
lumut dan belum dikelola oleh masyarakat adat, di Wana ngkiki terdapat
sumber air bersih, angin yang segar, tumbuhan langkah dan tidak bisa
dijangkau masyarakat. Tempat ini tidak diperkenankan untuk dijadikan
kebun atau pemukiman masyarakat dan status kepemilikan Wana ngkiki
adalah Komunal.
• Wana, hutan produksi yang banyak di tumbuhi pohon besar, tempat berburu
masyarakat, terdapat pohon damar, tumbuhan obat tradisional, tempat ini
sama dengan Wana ngkiki tidak diperkenan dijadikan kebun atau
pemukiman masyarakat dan status kepemilikan Wana adalah Komunal.
• Pangale adalah hutan sekunder yang dibuka atas izin adat diatas 25 hutan
yang lalu, Pangale bekas kebun yang didalamnya masih banyak terdapat
pohon besar dan menjadi hutan kembali, status kepemilikan Pangale adalah
Individu/Keluarga.
• Oma adalah hutan sekunder yang dibuka atas izin adat
sekitar 15 tahun yang lalu, Oma merupakan bekas kebun
yang di miliki secara turun temurun terdapat pohon besar tapi
jarang dan apabila ada yang ingin mengelolanya, harus
pamit dulu kepada pemilik atau ahli waris.
• Oma nguku adalah bekas kebun yang tidak dikelolah lagi,
dan suda ditinggalkan dan ditumbuhi semak belukar.
• Balingkea, lokasi pemanfaatan atau lokasi kebun yang
ditinggalkan masyarakat dan dapat diolah kembali.
• Pampa, kebun palawija, buah-buahan, kopi, coklat, cengkeh
• Taolo, wilayah kemiringan yang oleh adat dilarang untuk
dikelola
• Kadaha, daerah yang di keramatkan oleh masyarakat adat
Kendala/Tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat untuk
berperan besar dalam Mitigasi Perubahan Iklim
 Pembangunan nasional yang ditopang berbagai peraturanperundangan dan kelembagaan sektoral yang melemahkan kinerja
sistem adat
 Pemaksaan “Hak Menguasai Negara” (HMN) atas tanah, wilayah
dan sumberdaya alam telah merampas (mengambil-alih secara
sepihak) hak-hak komunal/kolektif Masyarakat Adat atas tanah dan
SDA di wilayah-wilayah adat.
 Pemaksaan model pemerintah desa yang seragam, militerisasi
wilayah-wilayah adat yang melemahkan kepengurusan dan hukum
adat.
KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI
KEARIFAN LOKAL
Issu Nasional
 Pembangunan ekonomi masih sangat bergantung pada eksploitasi SDA
 Overlapping Kebijakan (UU/Peraturan : UU Perkebunan, UU
Pertambangan, UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Investasi Asing,
RPP Hutan Adat, Permenhut REDD+, PP Tambang di Hutan Lindung)
 Konflik kepentingan antar Departemen antar pemerintah pusat &
daerah
 Belum ada pengakuan resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai hakhak Masyarakat Adat
KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
•
•
•
•
•
•
Bagaimana memastikan Free Prior Inform Consent (FPIC) = Persetujuan
dengan Informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Territori Masyarakat Adat VS batas administrasi negara
Siapa sebenarnya yang akan mendapat keuntungan ? dari siapa ? dalam
bentuk apa ? Bagaimana pengelolaannya ? Siapa yang akan mengelola ?
Siapa yang akan memiliki kewenangan dan tanggung jawab ?
Bagaimana memastikan hak kepemilikan Masyarakat Adat atas hutan, hak
atas akses terhadap hasil hutan ? Memastikan Masyarakat Adat tidak akan
diusir dari wilayahnya ?
Bagaimana memastikan tidak akan terjadi konflik di tengah Masyarakat ?
Siapa yang akan bernegosiasi dengan komunitas ? Pemerintah ? Pihak
ketiga ?
Desakan yang sering disuarakan oleh
Masyarakat Adat
 Amandemen UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 5 Tahun
1990 tentang Konservasi untuk :
- Mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat
yang mewarisinya dari leluhur
- Memisahkan fungsi hutan dengan status penguasaan
 Perbaikan terhadap kebijakan desentralisasi dengan
mengembalikan kekuasaan dan wewenang yang besar pada
pemerintahan tingkat komunitas adat (indigenous autonomy):
- Pemerintahan “Desa adat” harus memiliki otonomi dalam
pengurusan sumberdaya alam di wilayah adatnya.
Terima Kasih