Transcript phi 6 – komponen dalam sistem hukum positif indonesia 3

HUKUM KEBIASAAN &
HUKUM ADAT
M. HAMIDI MASYKUR, S.H., M.KN

Komponen ketiga dalam sistem Hukum Indonesia

Adalah hukum yang diciptakan dari kebiasaan
yang terjadi di masyarakat

Terdapat 2 macam kebiasaan:
1.
Hukum adat
2.
Hukum kebiasaan
(1). HUKUM ADAT
Merupakan bagian dari adat istiadat
 Adat istiadat: himpunan kaidah-kaidah
sosial yang sejak lama ada, telah
merupakan tradisi dalam masyarakat bumi
putra, dan dimaksudkan untuk mengatur
tata tertib masyarakat bumi putra, dan
ditaati oleh anggota berbagai
persekutuan hukum di wilayah Indonesia
(Batak karo, Jawa Tengah, Madura dll)
 Jenis Adat istiadat:

1.
Bersanksi: HUKUM ADAT
2.
Tidak bersanksi
TER HAAR
TEORI KEPUTUSAN
(BESLISSINGENLEER)



Hukum adat adalah adat istiadat yang hidup
dalam masyarakat Indonesia dan memiliki
sanksi
Sanksi dalam hukum adat dapat ditemui dari
putusan-putusan penguasa dalam
persekutuan adat mengenai masalah/soal
sosial yang pernah terjadi dalam persekutuan
hukum adat tersebut dan diselesaikan oleh
penguasa adat (diambil melalui rapat desa,
kepala desa, lurah dll)
Keputusan tersebut dipertahankan penguasa
adat karena membuat ketertiban di
masyarakat adat
HUKUM ADAT IALAH YANG TERCANTUM DALAM
KEPUTUSAN ADAT DAN DIPERTAHANKAN UNTUK
KETERTIBAN MASYARAKAT
VAN VOLLENHOVEN
BAPAK HUKUM ADAT DI INDONESIA
•
•
•
•
•
•
•

Membagi wilayah hukum
adat Indonesia menjadi 19
wilayah hukum

19 wilayah hukum adat
memiliki perbedaan
lingkungan hukum yang
berbeda
Aceh
Tanah Alas
Tanah Batak
Sumatra selatan
Wilayah melayu
Bangka Belitung
Kalimantan
•
•
•
•
•
•
•
Minahasa
Gorontalo
Wilayah Toraja
Sulawesi Selatan
Kep. Ternate
Maluku Ambon
Irian
•
•
•
•
•
Kepulauan Timor
Bali dan Lombok
Jateng, Jatim dan
Madura
Wil. Kerajaan di
Jawa
Jawa Barat
DASAR HUKUM BERLAKUNYA
HUKUM ADAT DI INDONESIA
PASAL 75 REGERINGS REGLEMEN (RR):
AYAT (3): Jika hakim yang diperuntukkan bagi golongan
bumi putra mengadili golongan bumi putra, maka ia harus
menjalankan hukum adatnya
AYAT (4): Pada dasarnya atau pada azasnya hukum perdata
yang berlaku bagi golongan Timur Asing adalah hukum
adatnya

Hukum adat hanya dalam lapangan perdata dan
merupakan hukum positif Indonesia

Hukum adat tidak meliputi lapangan pidana semenjak
berlakunya KUHPidana

KUHPidana (pasal 1 ayat 1) berazas NULLUM DELICTUM
(hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kecuali
sudah termuat dalam UU)
(2). HUKUM KEBIASAAN

Merupakan hukum yang diciptakan melalui
kebiasaan

MR. BELLEFROID :
Hukum kebiasaan ini juga dinamakan
“kebiasaan” saja, meliputi semua
peraturan-peraturan yang walaupun
tidak ditetapkan oleh pemerintah,
tetapi ditaati seluruh rakyat, karena
mereka yakin bahwa peraturan itu
berlaku sebagai hukum
HUKUM KEBIASAAN
SEBAGAI SUMBER HUKUM
SYARAT:
1.
Perbuatan atau tindakan yang semacam dalam
keadaan yang sama dan harus diikuti oleh umum (tidak
harus seluruh masyarakat)
2.
Adanya keyakinan hukum (oinio juris seuneccessitatis)
dari orang yang berkepentingan:
a.
Keyakinan hukum dalam arti material
b.
Keyakinan hukum dalam arti formil
CONTOH HUKUM
KEBIASAAN
FEO:
1.

Kebutuhan kredit dengan jaminan benda
bergerak tanpa harus menyerahkan barang
jaminan
SEWA BELI (HUURKOOP)
2.

Kebutuhan pihak berpiutang untuk mendapat
jaminan yang lebih kuat atas jual beli secara
angsuran
PERSAMAAN HUKUM ADAT DAN
KEBIASAAN

Hukum tidak tertulis belum dituangkan dalam per-UU-an

Hidup dan terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat
PERBEDAAN HUKUM ADAT
DAN KEBIASAAN
HUKUM ADAT
KEBIASAAN
Hukum adat berasal dari tradisi
nenek moyang turun temurun
di Indonesia
Kebiasaan berasal dari hukum
asing
Hukum adat pada lingkup
hukum perdata
Kebiasaan pada lingkup
hukum perjanjian (dengan
dasar 1338 KUHPerdata)
Peranan putusan
ketua/penguasa adat
-
BAGAIMANA
KEDUDUKAN NORMA
AGAMA, KESOPANAN
DAN KESUSILAAN
DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA?