Transcript Document 9651734

Matakuliah
Tahun
: F0494 - PPH Perorangan dan Badan
: 2009
Pertemuan 15-16
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
Pengertian
Pemotong PPh Pasal 23
Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Dasar Pemotongan
Tarif Pemotongan
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Bina Nusantara University
3
Pengertian
• Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dalam
bentuk usaha tetap yang berasal dari
– modal,
– penyerahan jasa, atau
– penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
pajak sebagaiaman dimaksud dalam pasal 21, yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau
Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
4
negeri lainnya.
Bina Nusantara University
Pemotong PPh Pasal 23
• Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang
membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:
–
–
–
–
–
–
Badan pemerintah
Subjek Pajak badan dalam negeri
Penyelenggara kegiatan
Bentuk usaha tetap
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang
telah mendapat penunjukkan dari Dirjen Pajak untuk
memotong pajak PPh Pasal 23 (mis: Akuntan, dokter,
notaris, PPAT).
Bina Nusantara University
5
Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
• Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap
yang menerima atau memperoleh penghasilan
yang berasal dari:
– modal,
– penyerahan jasa,
– atau penyelenggaraan kegiatan
Bina Nusantara University
6
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
• Dividen
• Bunga, termasuk premium, diskonto atau imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh
Pasal 21
• Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain yang
telah dipotong PPh Pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta
Bina Nusantara University
7
Pengecualian
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
• penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
• sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi;
• dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh
huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
• bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I
UU PPh;
• sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;
• penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman
8
dan/atau pembiayaan yang diatur dengan PMK
Bina Nusantara University
Dasar Pemotongan
• Ada 2 dasar pemotongan yaitu:
– Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
•
•
•
•
Dividen
Bunga (trmsk, premium, diskonto & imbalan pengemb. Hutang)
Royalti
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong sebagaimana
dimaksud pasal 21
– Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan
berupa
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi,
konsultan dan jasa lain selain yang telah dopotong sbgm
dimaksud pasal 21
Bina Nusantara University
9
Tarif Pemotongan PPh 23
Dividen, Bunga,
Royalti dan Hadiah &
Penghargaan
Sewa dan
Penghasilan Lain
Penggunaan Harta
Penggunaan harta
khusus angkutan darat
Sewa sehubungan
penggunaan harta
PPh Pasal 23 =
15% x Penghasilan
Bruto
Bina Nusantara University
PPh Pasal 23 =
PPh Pasal 23 =
2%* x 10% x Bruto
2%* x 30% x
Bruto
* UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%
10
Tarif Pemotongan PPh 23
Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen,
Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Jasa Lain
PPh Pasal 23 = 2%*xPerkiraan Penghasilan Netto x Bruto
Jasa Teknik, Manajemen,
Konsultansi dst
Jasa pengawasan dan
perencanaan konstruksi
Penghasilan netto = 30%
x jumlah imbalan jasa di
luar PPN
Penghasilan netto =
26,67% x jumlah imbalan
jasa di luar PPN
Bina Nusantara University
Jasa kebersihan,
pembasmian hama, reklame,
katering
Penghasilan netto =
10% x jumlah imbalan
jasa di luar PPN
* UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%
11
Peraturan Terkait Dengan Jasa-Jasa Lainnya
•28 Mar 2002: Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 170/PJ./2002
–JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
•18 Apr 1996: Peraturan Pemerintah - 29 TAHUN 1996
–PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
•10 Jul 1995: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.313/1995
–PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
•2 Sep 1997: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/1997
–PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI
PPh PASAL 23 NOMOR 10)
•12 Jul 2002: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.31/2002
–PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
Bina Nusantara University
12
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Contoh 1:
PT Semarak Artha membayarkan dividen kepada Tn.
Mariano Siregar pada bulan Juli 2009 sebesar
Rp20.000.000,PPh Pasal 23 yang dipotong PT Semarak Artha adalah:
15% x Rp20.000.000.- = Rp3.000.000.Contoh 2:
CV. Berdikari membayar royalti atas pemakaian merk Ayam
Bakar “Mbah Jinggo” sebesar Rp30.000.000.PPh Pasal 23 yang dipotong CV Berdikari adalah:
15% x Rp30.000.000.- = Rp4.500.000.Bina Nusantara University
13
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Contoh 3:
PT. Anggrek Bulan menyewa sebuah mobil dari tuan
Budiono dengan nilai sewa Rp10.000.000.-.
PPh yang dipotong PT. Anggrek Bulan adalah:
2% x 10% x Rp10.000.000.- = Rp20.000.Contoh 4:
CV. Melati Berduri menyewa sebuah komputer pada UD.
Komputika selama enam bulan dengan nilai sewa
Rp25.000.000.PPh yang dipotong CV. Melati Berduri adalah:
2% x 30% x Rp25.000.000.- = Rp150.000.Bina Nusantara University
14
Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 23 bagi
WP tidak ber-NPWP
• Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bina Nusantara University
15
TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN?
Bina Nusantara University
16