Transcript File PPT - Perpajakan

PPH PASAL 23
adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP
DN dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
1
OBJEK PPh PASAL 23
Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam negeri
dan BUT dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang dipotong sesuai ps. 21 yang terdiri dari:
Dividen,
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan pengembalian utang,
Royalti,
Hadiah dan penghargaan selain yang diatur ps. 21,
Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi,
Imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, selain yang diatur ps. 21,
Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta.
2
BUKAN OBJEK PPh PASAL 23
Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank.
Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan SGU dengan hak
opsi.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, BUMN/D, dr penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia.
Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan
reksadana.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan usaha pasangan yang
didirikan dan men-jalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat:
– Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan usaha
disektor yg ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
3
TARIF PPh PASAL 23
Atas penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti:
– PPh ps 23 = 15% x Penghasilan Bruto Sebelum PPN
Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi (bunga
yang diterima > Rp 240.000,-) = 15% x Penghasilan Bruto.
Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu
perlombaan/adu ketangkasan yang diterima oleh WP
badan/BUT = 15% x Penghasilan Bruto Sebelum PPN.
– Atas hadiah undian = 25% x Bruto. (PPh pasal 21)
Sewa dan penghasilan dari angkutan darat = 15% x 10% x
Penghasilan Bruto Sebelum PPN.
– Besarnya Penghasilan Neto tidak termasuk PPN
Sewa dan penghasilan lainnya (kecuali sewa tanah dan atau
bangunan yg telah dikenakan PPh) = 15% x 30% x Ph Bruto.
– Besarnya Penghasilan Neto tidak termasuk PPN.
4
TARIF PPh PASAL 23 ATAS
IMBALAN PENYERAHAN JASA
…(1)
15% x Perkiraan Peng. Neto x Pengh. Bruto
Perkiraan Penghasilan Neto:
30% untuk penyerahan:
– jasa profesi/tenaga ahli, jasa konsultan (kecuali konsultan konstruksi),
jasa akuntan dan pembukuan, jasa penilai, jasa sertifikasi, jasa
aktuaris.
– Jasa teknik dan jasa manajemen,
– Jasa desain interior, desain taman, desain mesin dan peralatan,
desain kenda-raan, desain iklan/logo, serta desain alat kemasan),
– Jasa instalasi mesin, instalasi peralatan, instalasi
TV/telepon/air/gas/TV kabel kecuali yang dilakukan oleh WP dibidang
konstruksi yang memiliki ijin/sertifikat
– Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik,
telepon/air/gas/AC/TV kabel, peralatan, alat-alat transportasi, dan
pemeliharaan bangunan kecuali yang dilakukan oleh WP dibidang
5
konstruksi yang memiliki ijin/sertifikat.
TARIF PPh PASAL 23 ATAS
IMBALAN PENYERAHAN JASA
…(2)
30% untuk penyerahan:
– Jasa penunjang dibidang penambangan migas seperti: jasa
penyemenan da-sar, penyemenan perbaikan, pengontrol pasir,
pengasaman, peretakan hidrolika, nitrogen dan gulungan pipa, uji
kandungan lapisan, pompa reda, mud loging, mud engineering, well
testing and wire line service, dll yg sejenisnya.
– Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan (jasa
penge-boran, penebasan, pengupasan dan pembongkaran lapisan
penutup, pengangkutan/sistem transportasi kecuali jasa angkutan
umum, pengolahan bahan galian, rekalamasi, mekanikal, elektrikal,
manufaktur, fabrikasi, dll sejenisnya.
– Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara.
– Jasa penebangan hutan termasuk land clearing.
– Jasa pengolahan termasuk pembuangan limbah. Jasa kustodian/
penyimpanan/penitipan kecuali yg dilakukan oleh KSEI dan tdk
trmsuk sewa gudang yg telah dikenakan PPh final berdasarkan PP
6
TARIF PPh PASAL 23 ATAS
IMBALAN PENYERAHAN JASA
…(3)
– Jasa sulih suara (dubbing) atau mixing film.
– Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi termasuk jasa internet
– Jasa sehubungan dgn software komputer termasuk perawatan,
pemeliharaan, dan perbaikan.
20% untuk penyerahan:
– Jasa maklon.
– Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.
– Jasa perantara.
– Jasa perjalanan wisata.
– Jasa konvensi/pertemuan/sejenis.
– Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali
yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.
7
131/3% untuk pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa
perawatan/pemeli-haraan/perbaikan bangunan, instalasi,
pemasangan mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel
dalam lingkup jasa konstruksi yang bersertifikat.
262/3% untuk jasa perencanaan dan pengawasan
konstruksi.
10% untuk penyerahan jasa dibidang pembasmian hama,
pembersihan hama, jasa katering, jasa cleaning service,
jasa lain yg pembayarannya dibebankan pd APBN/D
8
PT. X, adalah main contractor pembangunan
apartemen gading mediterania. Pada bulan februari
2008, PT. X menerima pembayaran dari developer
apartemen mediterania sebesar Rp
30.000.000.000. Hitng berapa PPh pasal 23
terutang.
PT. A, adalah perusahaan oil service company.
Pada bulan Januari 2008 menerima pembayaran
dari PT. Pertamina (persero) atas penyewaan RIG
di lepas pantai Balikpapan senilai Rp
15.000.000.000. Hitung berapa PPh pasal 23
terutang.
PT. B adalah perusahaan jasa kurir. Pada bulan
9
CONTOH SOAL
PT. A merupakan perusahaan kontraktor. Diminta oleh PT.
Sumarecon untuk membangun apartemen di daerah Kelapa
Gading. Jika nilai proyek sebesar Rp 800 Milyar. Dan
pembayaran pertama dilunasi oleh PT. Sumarecon sebesar
Rp 50 Milyar. Hitung PPh 23 terutang pada pembayaran
pertama.
Tn. Budi memiliki perusahaan jasa teknik. Pada bulan
September 2007 diminta untuk melakukan perawatan AC di
PT. Jaya Ancol dengan nilai proyek Rp 12.000.000. Hitung
PPh pasal 23 terutang.
10
PPH PASAL 26
adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber
dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP LN selain BUT di Indonesia.
11
PPh PASAL 26
…(1)
Pemotongan yang bersifat Final atas penghasilan yang bersumber dari
Indonesia yg diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT
OBJEK PAJAK PPH PASAL 26 (20% x Penghasilan Bruto):
Dividen.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang.
Royalti, sewa & penghasilan lain sehubungn dgn penggunaan
harta
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
Hadiah dan penghargaan.
Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
12
LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh ps 26
Premi asuransi, termasuk premi re-asuransi (20% x Neto).
– Neto = 50% x Bruto, untuk premi yg dibayar nasabah kepada
perusahaan asuransi di luar negeri.
– Neto = 10% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan
asuransi Indonesia ke luar negeri.
– Neto = 5% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi Indonesia ke luar negeri.
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu BUT,
kecuali penghasilan tsb ditanamkan kembali di Indonesia: 20% x
(PKP-PPh terutang).
Tarif P3B  lebih lanjut di perpajakan internasional
13
Sifat Pengenaan PPh pasal 26
Pada umumnya bersifat final , kecuali untuk :
* penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan , penjualan barang
atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan
oleh BUT di Indonesia
* Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang
terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang
memberikan penghasilan yang dimaksud
Pengecualian Pengenaan PPh pasal 26:
•
•
•
atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia yang
ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan
pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman
modal dengan syarat :
Badan Internasional yang ditetapkan Menkeu
Apabila hal tersebut dikecualikan dalam P3B
14